Winnetnews.com - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memutuskan untuk menunjuk Irfan Setiaputra sebagai direktur utama (dirut) perusahaan. Ia menggantikan Dirut Garuda non aktif, Ari Askhara, yang dicopot karena skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Dilansir Detik.com, RUPSLB juga menunjuk Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama (Komut) Garuda. Ia menggantikan Komut sebelumnya, Sahala Lumban Gaol.

Sebagai informasi, Ari Askhara dicopot Menteri BUMN Erick Thohir karena diduga menjadi pemilik Harley Davidson selundupan. Pencopotan Ari diumumkan langsung oleh Erick dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

&quot;Saya sebagai Kementerian BUMN akan memberhentikan Direktur Utama Garuda dan tentu proses pada ini karena perusahaan publik ada prosedurnya,&quot; ujar Erick.

Berikut adalah susunan komisaris dan direksi Garuda Indonesia:

<h3>Komisaris</h3>

1. Komisaris Utama: Triawan Munaf

2. Wakil Komisaris Utama: Chairal Tanjung

3. Komisaris Independen: Yenny Wahid

4. Komisaris Independen: Elisa Lumbantoruan

5. Komisaris: Peter F Gontha

<h3>Direksi</h3>

1. Direktur Utama: Irfan Setiaputra

2. Wakil Direktur Utama: Dony Oskaria

3. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Fuad Rizal

4. Direktur Operasi: Tumpal Manumpak Hutapea

5. Direktur Human Capital: Aryaperwira Adileksana

6. Direktur Teknik: Rahmat Hanafi

7. Direktur Layanan, Pengembangan Usaha, dan IT: Ade R. Susardi

8. Direktur Niaga dan Kargo: M. Rizal Pahlevi [dtc]

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memutuskan untuk menunjuk Irfan Setiaputra sebagai direktur utama (dirut) perus...

sah-traiawan-munaf-komut-garuda-dirutnya-irfan-setiaputra

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-sah-traiawan-munaf-komut-garuda-dirutnya-irfan-setiaputra-1579675958.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-sah-traiawan-munaf-komut-garuda-dirutnya-irfan-setiaputra-1579675958.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-sah-traiawan-munaf-komut-garuda-dirutnya-irfan-setiaputra-1579675958.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-sah-traiawan-munaf-komut-garuda-dirutnya-irfan-setiaputra-1579675958.jpg

image-sah-traiawan-munaf-komut-garuda-dirutnya-irfan-setiaputra-1579675958.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-sah-traiawan-munaf-komut-garuda-dirutnya-irfan-setiaputra-1579675958.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-sah-traiawan-munaf-komut-garuda-dirutnya-irfan-setiaputra-1579675958.jpg

Sah! Triawan Munaf Komut Garuda, Dirutnya Irfan Setiaputra

Winnetnews.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa kepolisian saat ini tengah menyelidiki keberadaan Sunda Empire-Earth Empire (SE-EE) yang tengah booming di kalangan masyarakat. Kata Ridwan, munculnya gerakan ini menunjukkan banyak orang stres belakangan ini.

&ldquo;Ya ini sedang diteliti oleh Polda. Sebelum ini memunculkan kerasahan banyak orang. Polisi sedang meneliti apakah ada aspek pidana atau tidak,&rdquo; kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dilansir dari CNN Indonesia, Jumat (17/01).

Kang Emil secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya ironis dengan adanya kelompok yang mengklaim telah menciptakan tatanan baru bernegara. Padahal, sejarah bangsa seharusnya menjadi pelajaran yang dipetik untuk menghadapi persoalan ke depan.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="394" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1579660367.jpg" width="700" />
<figcaption>Gerakan Sunda Empire yang tengah viral (foto: Liputan6)</figcaption>
</figure>
</div>

&ldquo;Ini banyak orang stres di republik ini, menciptakan ilusi-ilusi yang sering kali jadi romantisme-romantisme sejarah ini. Dan ternyata banyak juga orang yang percaya akan adanya gerakan-gerakan seperti ini,&rdquo; lanjutnya.

Untuk itu, Kang Emil mengimbau masyarakat untuk bisa lebih teliti dalam mencerna informasi. &ldquo;Warga sebaiknya fokus untuk bisa menggunakan rasio dalam kehidupan. Gunakan aturan perundang-undangan yang jelas dan jangan masuk ke dalam logika-logika tidak jelas,&rdquo; paparnya.

Sebelumnya, kelompok Sunda Empire menjadi perbincangan netizen di media sosial. Gerakan ini muncul setelah kasus Keraton Agung Sejagat. Munculnya Sunda Empire ini berasal dari unggahan akun Facebook Yuni Rusmini pada Kamis (16/01) kemarin.

Ia menunjukkan kegiatan Sunda Empire yang didasarkan pada postingan akun Renny Khairani Miller pada 9 Juli 2019 lalu. Hanya saja, unggahan yang dimaksud dalam Renny Khairani Miller sudah lenyap.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa kepolisian saat ini tengah menyelidiki keberadaan Sunda Empire-Earth Empire (SE-EE) yang tengah booming di ka...

kang-emil-soal-sunda-empire-banyak-orang-stres-akhir-akhir-ini

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kang-emil-soal-sunda-empire-banyak-orang-stres-akhir-akhir-ini-1579660308.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kang-emil-soal-sunda-empire-banyak-orang-stres-akhir-akhir-ini-1579660308.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kang-emil-soal-sunda-empire-banyak-orang-stres-akhir-akhir-ini-1579660308.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kang-emil-soal-sunda-empire-banyak-orang-stres-akhir-akhir-ini-1579660308.jpg

image-kang-emil-soal-sunda-empire-banyak-orang-stres-akhir-akhir-ini-1579660308.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kang-emil-soal-sunda-empire-banyak-orang-stres-akhir-akhir-ini-1579660308.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kang-emil-soal-sunda-empire-banyak-orang-stres-akhir-akhir-ini-1579660308.jpg

Kang Emil Soal Sunda Empire: Banyak Orang Stres di Republik ini

Winnetnews.com -&nbsp;Menyikapi pencopotan Direktur Televisi Republik Indonesia (TVRI) Helmy Yahya, Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).

Dalam RDP tersebut, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon meragukan peran Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate yang terkesan membiarkan kekisruhan yang terjadi dalam perusahaan pertelevisian nasional tersebut.

&quot;Tidak pantas juga Menkominfo membiarkan ini. Saya juga heran kenapa saudara Johnny Plate membiarkan ini,&quot; katanya, seperti dikutip Liputan6.com, Selasa (21/1).

Dia mengaku ingin tahu latar belakang di balik sikap Menkominfo yang dalam pandangannya seakan membiarkan masalah terjadi di TVRI.

&quot;Ada apa? Ada kepentingan apa dia? Saya ingin juga mengetahui itu. Nanti dalam rapat di sini saya akan tanya kepada saudara Johnny Plate kenapa saudara membiarkan ini,&quot; ungkap Effendi.

Menurut dia, persoalan di TVRI perlu ditanggapi dan disikapi secara serius. Mengingat posisinya sebagai lembaga penyiaran milik negara dan memiliki jaringan luas.

&quot;Oleh karenanya ini sangat serius. Menguasai TVRI itu menguasai media. Tidak ada yang selengkap Infrastruktur TVRI dari seluruh TV swasta yang ada saat ini. Mereka hanya pengguna frekuensi secara gratis kok,&quot; tandas Effendi.

<h3>Usulkan Audit Investigasi</h3>

Effendi juga mendorong adanya audit investigasi atas pemecatan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya. Dengan begitu, latar belakang di balik pencopotan Helmy dapat diketahui secara jelas.

Terkait hal itu, dia pun meminta apakah bisa keputusan Dewas TVRI soal pemecatan Helmy ditangguhkan sementara. Artinya Helmy tetap menjadi Dirut TVRI. 

&quot;Pertanyaan saya apakah masih bisa dianulir keputusan Dewas TVRI,&quot; ka tanya dia.

Penangguhan tersebut, kata dia, berlaku hingga proses audit investigasi selesai. Selama proses tersebut, Helmy perlu dikembalikan ke posisi Dirut TVRI.

&quot;Dikembalikan dulu ke posisinya. Nah, saya minta karena perpanjangan tangan kita adalah Dewas, agar itu di-suspend dulu. Direhabilitasi dulu sampai kita buka audit investigasi atau audit untuk tujuan tertentu. Baru hasil audit itulah dinyatakan, di bahwa benar atau tidak benar,&quot; lanjut Effendi.

Effendi menambahkan, tentu jika hasil audit investigasi keluar, maka dapat ditemukan ihwal keputusan Dewas mencopot Helmy Yahya.

&quot;Konsekuensinya kalau tidak benar, Dewas yang kita pecat Pak. Karena kami bisa pecat Dewas. Membekukan Dewas bisa. Makanya kita supaya semuanya good governance, kalau boleh kita akan mediasi mana yang salah dan mana yang benar tapi disalahkan, nanti ketahuan dengan hasil auditnya. Bukan saya atau kami yang ada di Komisi I DPR RI, tapi auditlah yang akan menunjukkan apa yang diduga oleh bapak dalam poin-poin pemecatan tadi memang terbukti,&quot; tegas dia.

&quot;Ssebelum semua itu berjalan, saran saya pimpinan, dikembalikan dulu direksi yang dipecat tadi ke posisinya semula sampai waktu satu atau dua bulan, dilakukan proses audit investigasi itu,&quot; imbuh Effendi.

Menanggapi usulan Effendi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menekankan bahwa wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan direksi sepenuhnya ada pada Dewas. Kharis yang bertindak sebagai pimpinan sidang bahkan sempat terlibat dalam diskusi dengan Effendi soal poin tersebut.

&quot;Pimpinan, bagaimana kalau kita abai dulu saja keputusan dari Dewas ini? Kita tetap menganggap Dirutnya masih Helmy,&quot; ungkap Effendi

&quot;Nggak bisa Pak,&quot; tanggap Kharis.

&quot;Kenapa nggak bisa?&quot; tanya Effeni.

&quot;Karena kita tidak dalam posisi mengangkat dan memberhentikan dirut. Yang mengangkat dan memberhentikan dirut itu Dewas yang bersangkutan,&quot; jelas Kharis.

Kepada Effendi, dia menjelaskan bahwa terkait TVRI, wewenang DPR RI hanya sampai pada Dewas sebagai perpanjangan tangannya. 

&quot;Ya kalau kita mau memberhentikan Dewas malah boleh. Kalau untuk mengangkat kembali dirut (tugas Dewas),&quot; jelas dia.

Ketika ditemui usai rapat, Kharis kembali menyampaikan bahwa terkait posisi Helmy, tetap seperti yang sudah diputuskan oleh Dewan Pengawas TVRI. Karena itu, Helmy dalam posisi tidak lagi sebagai Dirut TVRI.

&quot;Ya. Karena yang berhak memberhentikan dan mengangkat dirut adalah Dewas. Kami tidak ada hak untuk mengangkat atau memberhentikan,&quot; terang Kharis.

Dia pun membenarkan bahwa salah satu usulan dari rapat dengar pendapat (RDP) yakni adanya audit investigasi seputar pemecatan Helmy.

&quot;Salah satu usulan rapat tadi mengusulkan audit investigasi. Ya tentunya pada permasalahan ini. Oleh BPK. Kalau audit investigasi itu oleh BPK,&quot; tandas Kharis. [lip6]

Menyikapi pencopotan Direktur Televisi Republik Indonesia (TVRI) Helmy Yahya, Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika...

polemik-tvri-dikritik-komisi-i-effendi-simbolon-saya-heran-menkominfo-acuh

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-polemik-tvri-dikritik-komisi-i-effendi-simbolon-saya-heran-menkominfo-acuh-1579657881.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-polemik-tvri-dikritik-komisi-i-effendi-simbolon-saya-heran-menkominfo-acuh-1579657881.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-polemik-tvri-dikritik-komisi-i-effendi-simbolon-saya-heran-menkominfo-acuh-1579657881.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-polemik-tvri-dikritik-komisi-i-effendi-simbolon-saya-heran-menkominfo-acuh-1579657881.jpg

image-polemik-tvri-dikritik-komisi-i-effendi-simbolon-saya-heran-menkominfo-acuh-1579657881.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-polemik-tvri-dikritik-komisi-i-effendi-simbolon-saya-heran-menkominfo-acuh-1579657881.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-polemik-tvri-dikritik-komisi-i-effendi-simbolon-saya-heran-menkominfo-acuh-1579657881.jpg

Polemik TVRI Dikritik Komisi I, Effendi Simbolon: Saya Heran Menkominfo Acuh

Winnetnews.com - Kapal Plataran Pinisi Bali yang mengangkut para wartawan Istana dan Biro Pers terbalik di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa siang (21/1) sekitar pukul 12.20 WIB. Dalam insiden itu, semua penumpang dan anak buah kapal (ABK) selamat.

Staf Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Barat Hans membenarkan insiden tersebut. 

&quot;Informasi kapal tenggelam di Labuan Bajo benar terjadi,&quot; kata Hans dalam keterangan yang diterima Selasa (21/1) seperti dikutip Beritasatu.com.

Hans menjelaskan, lokasi kapal tenggelam berdekatan dengan Pulau Bidadari Labuan Bajo.

&quot;Penyebabnya kemungkinan akibat gelombang tinggi,&quot; kata Hans.

Saat ini BPBD Manggarai Barat sedang berkoordinasi dengan SAR dan instansi terkait lainnya.

Menurut jurnalis Kantor Berita Antara, Desca Lidya Natalia, para awak media mengisi waktu kosong dengan naik kapal tersebut dari kawasan Plataran Komodo. Sebab, Presiden telah terbang menuju Jakarta. 

&ldquo;Masih di tengah laut saat mau belok balik ke pantai, tiba-tiba angin kencang, ombak gede (besar) dan dalam hitungan detik (kapal) langsung terbalik. Sekarang sudah di Plataran, di pantai lagi,&rdquo; kata Desca dalam keterangannya.

Sementara berdasarkan informasi Beritasatu TV dari salah satu korban, wartawan Kristo Suryokusumo, kapal yang tenggelam adalah milik Plataran yang paling kecil, bukan yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kapal tersebut membawa sejumlah wartawan yang sedang foto-foto dan ambil gambar. Saat mau pulang, tiba-tiba diterjang angin dan gelombang tinggi. 

&quot;Semua penumpang dan ABK selamat, namun beberapa kamera dan peralatan hilang,&quot; kata keterangan tersebut.

Adapun kapal itu ditumpangi wartawan SCTV, TVRI, Beritasatu, Antara, Liputan 6, Vivanews dan Biro Pers.

Kehadiran wartawan RI 1 itu dalam rangka meliput kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Labuan Bajo, NTT. [beritasatu]

Kapal Plataran Pinisi Bali yang mengangkut para wartawan Istana dan Biro Pers terbalik di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa siang (21...

kapal-plataran-piinisi-tenggelam-sejumlah-wartawan-dan-biro-pers-istana-selamat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kapal-plataran-piinisi-tenggelam-sejumlah-wartawan-dan-biro-pers-istana-selamat-1579596098.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kapal-plataran-piinisi-tenggelam-sejumlah-wartawan-dan-biro-pers-istana-selamat-1579596098.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kapal-plataran-piinisi-tenggelam-sejumlah-wartawan-dan-biro-pers-istana-selamat-1579596098.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kapal-plataran-piinisi-tenggelam-sejumlah-wartawan-dan-biro-pers-istana-selamat-1579596098.jpg

image-kapal-plataran-piinisi-tenggelam-sejumlah-wartawan-dan-biro-pers-istana-selamat-1579596098.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kapal-plataran-piinisi-tenggelam-sejumlah-wartawan-dan-biro-pers-istana-selamat-1579596098.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kapal-plataran-piinisi-tenggelam-sejumlah-wartawan-dan-biro-pers-istana-selamat-1579596098.jpg

Kapal Plataran Piinisi Tenggelam, Sejumlah Wartawan dan Biro Pers Istana Selamat

Winnetnews.com -&nbsp;World Bank tengah melakukan studi khusus untuk menerapkan transportasi publik yang cocok di Bandung Raya. Hal itu sebagai tindak lanjut kesediaan World Bank dalam membantu program manajemen transportasi massal di Kota Bandung. 

Kepala Bidang Perencanaan Fisik pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Febri Widyatmoko menerangkan, berdasarkan hasil rapat terakhir bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), World Bank tengah mengkaji transportasi publik apa yang cocok diterapkan di Bandung Raya.

&quot;World Bank melirik untuk melakukan studi transportasi mana yang cocok. Karena wacana selama ini kan Monorail, Cable Car, LRT. Macam-macam,&quot; ungkap Febri, Senin (20/1) seperti dikutip AyoBandung.com.

Menurut Febri, kemungkinan hasil studi dari World Bank nanti tidak akan mengubah rencana yang sudah dibahas bersama Pemprov Jabar. 

&quot;Sepertinya tidak akan merubah tapi lebih memastikan apa yang lebih cocok. Studi banyak sekali dari provinsi, dari World Bank akan memberikan rekomendasi,&quot; katanya.

Transportasi massal seperti LRT sendiri sudah menjadi wacana untuk diterapkan di Bandung Raya. Salah satunya untuk menunjang keberadaan trayek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Kota Cimahi menjadi salah satu wilayah yang terlintasi.

Berdasarkan hasil rapat sebelumnya di tahun 2019, sistem transportasi massal berupa pembangunan LRT Bandung Raya Koridor Barat-Timur akan dimulai dari Leuwipanjang-Cimahi-Padalarang-Ciburuy dengan total panjangnya mencapai 20,12 kilometer

Trayek monorel LRT khusus di Kota Cimahi akan melintas sepanjang Jalan Amir Mahmud, mulai dari Cibeureum-Cimindi sampai dengan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Hasil study trase sebelumnya juga muncul usulan tujuh segmen untuk menunjang transportasi massal LRT Bandung Raya. Segmen I adalah Leuwipanjang-Caringin-Pasirkoja, segmen 2 Pasirkoja-Cibeureum.

Segmen 3 Rajawali-Cimindi, segmen 4 Cimindi-Cibabat, segmen 5 Cihanjuang-Alun-alum Cimahi, segmen 6 Cimahi-Kota Baru Parahyangan dan segmen 7 Padalarang-Ciburuy. 

Khusus di Kota Cimahi, stasiun monorel itu akan dibangun di lima lokasi berbeda, yakni di Cimindi, Cibabat, Cihanjuang, Alun-alun Cimahi dan Sangkuriang.

Untuk mendukung kebijakan Pemprov Jabar itu, terang Febri, pihaknya sudah memasukan trase transportasi masal itu ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi saat ini tengah direvisi.

&quot;Kita mendukung kebijakan dari provinsi. Ada 5 titik yang akan kita akomodir revisi RTRW. Titik-titik sudah ditetaokan, kita harus mendukung apalagi Cimahi ini lintasan,&quot; katanya.

Febri melanjutkan, sebagai wilayah yang akan terlintasi transportasi massal, pihaknya akan menunggu dan mengikuti keputusan dari Pemprov Jabar. 

&quot;Kayanya masih lama. Minimal 2020 ini memastikan. Setelah fiks pertama bikin DED, FS,&quot; katanya. [ayobandung]

World Bank tengah melakukan studi khusus untuk menerapkan transportasi publik yang cocok di Bandung Raya. Hal itu sebagai tindak lanjut kesediaan World Ba...

transportasi-di-bandung-raya-bikin-world-bank-kepincut

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-transportasi-di-bandung-raya-bikin-world-bank-kepincut-1579582682.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-transportasi-di-bandung-raya-bikin-world-bank-kepincut-1579582682.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-transportasi-di-bandung-raya-bikin-world-bank-kepincut-1579582682.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-transportasi-di-bandung-raya-bikin-world-bank-kepincut-1579582682.jpg

image-transportasi-di-bandung-raya-bikin-world-bank-kepincut-1579582682.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-transportasi-di-bandung-raya-bikin-world-bank-kepincut-1579582682.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-transportasi-di-bandung-raya-bikin-world-bank-kepincut-1579582682.jpg

Transportasi di Bandung Raya Bikin World Bank Kepincut

Winnetnews.com - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyebut bahwa banyak yang tertarik mengisi jabatan kosong Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero). 

Posisi dirut masih kosong setelah I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra dicopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, karena terlibat penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dari Eropa.

&quot;Namanya Garuda kan menarik, jadi banyak yang masuk,&quot; kata Arya di Upnormal Coffe Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1) seperti dikutip Merdeka.com.

Banyaknya pilihan pengganti Askhara membuat BUMN makin selektif. Dia berjanji akan menunjukkan kandidat terbaik untuk perusahaan maskapai milik negara.

Meski begitu dia enggan membeberkan jumlah dan para nama para kandidat. Dia meminta semua pihak untuk sabar menunggu sampai tanggal 22 Januari mendatang.

Pasalnya keputusan tersebut akan diambil dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam RUPS itu akan hadir para pemegang saham.

&quot;Kami tidak mungkin melangkahi keputusan RUPS, tunggu tanggal 22 saja,&quot; kata Arya mengakhiri.

<div style="page-break-after:always">&nbsp;</div>

<h3>Erick Thohir Kantongi Nama Dirut Garuda Indonesia yang Baru</h3>

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah mengantongi nama Direktur Utama dan direksi baru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sedangkan untuk nama-nama komisaris akan ditentukan pada pekan depan.

&quot;Garuda InsyAllah hari ini direksinya, jajaran komisarisnya mungkin masih minggu depan,&quot; kata Erick dalam acara Penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham Pendirian Perusahaan Patungan, antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), di Synergy Lounge Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, (10/1).

Dirut Garuda Indonesia sebelumnya, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara telah diberhentikan dari jabatannya pada 5 Desember 2019. Pemberhentian ini karena Ari terbukti menjadi pelaku penyelundupan barang mewah yaitu komponen motor Harley Davidson.

Menurut Erick, untuk memilih nama-nama direksi yang akan mengisi posisi di Garuda Indonesia memerlukan proses yang tidak sebentar karena pihaknya menginginkan orang yang tepat dalam memutuskan Dirut garuda yang baru.

&quot;Padahalkan kadang-kadang kita sebagai pemegang saham ingin memastikan, bahwa figur-figur yang dipilih ini figur yang tepat,&quot; jelasnya.

Dia juga tidak bisa mengungkapkan nama direksi yang telah dipilihnya. Alasannya, Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka (Tbk), sehingga untuk mengumumkannya harus sesuai dengan aturan.

&quot;Garuda itu perusahaan Tbk jadi tentu prosesnya harus melalui Tbk, nanti saya ngomong dibilang melanggar,&quot; ungkapnya.

<div style="page-break-after:always">&nbsp;</div>

<h3>Erick Thohir Tak Mau Salah Lagi</h3>

Erick pun mengatakan bahwa pihak BUMN juga memiliki proses sendiri dalam menangani pemutusan Dirut beserta jajarannya.

&quot;Takutnya Tbk nanti salah lagi, saya tidak mau cari masalah dengan institusi-institusi yang ada, nanti disangka arogan, padahal kita itu profesional dan transparan,&quot; katanya.

Dia pun percaya dengan mekanisme penilaian publik yang sangat objektif, dibandingkan dengan penilaian birokrasi.

&quot;Saya percaya yang namanya mekanisme penilaian publik itu kadang-kadang lebih mantap, dibandingkan birokrasi yang kegendutan,&quot; pungkasnya. [merdeka]

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyebut bahwa banyak yang tertarik mengisi jabatan kosong Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero). Pos...

posisi-dirut-garuda-jadi-rebutan-menteri-bumn-gak-mau-salah-pilih

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-posisi-dirut-garuda-jadi-rebutan-menteri-bumn-gak-mau-salah-pilih-1579487124.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-posisi-dirut-garuda-jadi-rebutan-menteri-bumn-gak-mau-salah-pilih-1579487124.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-posisi-dirut-garuda-jadi-rebutan-menteri-bumn-gak-mau-salah-pilih-1579487124.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-posisi-dirut-garuda-jadi-rebutan-menteri-bumn-gak-mau-salah-pilih-1579487124.jpg

image-posisi-dirut-garuda-jadi-rebutan-menteri-bumn-gak-mau-salah-pilih-1579487124.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-posisi-dirut-garuda-jadi-rebutan-menteri-bumn-gak-mau-salah-pilih-1579487124.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-posisi-dirut-garuda-jadi-rebutan-menteri-bumn-gak-mau-salah-pilih-1579487124.jpg

Posisi Dirut Garuda Jadi Rebutan, Menteri BUMN Gak Mau Salah Pilih

Winnetnews.com - Sebanyak 70 ribu penduduk Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum memiliki E-KTP dan masih menggunakan Surat Keterangan (Suket) dari kelurahan atau kecamatan setempat.

Padahal gelaran Pilkada Tangsel 2020 tinggal hitungan delapan bulan lagi. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Tangsel, Dedi Budiawan mengungkapkan, 14 Januari 2020 pihaknya sudah membuka pelayanan perekaman E-KTP.

&quot;Kami baru menerima blangko sebanyak 13.500,&rdquo; terang Dedi seperti dikutip RMOLBanten, Minggu (19/1).

Penyebab belum memiliki E-KTP, kata Dedi, lantaran, habisnya blangko E-KTP yang disuplai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

&quot;Setelah enam bulan kemarin kita tidak punya blangko E-KTP maka kami berikan Suket, total kurang lebih 70 ribu warga Tangsel pemilik Suket, dan awal Januari kemarin kita mendapat 13.500 blangko, maka kami buka kembali layanan pencetakan E-KTP khusus bagi pemilik Suket,&rdquo; tandasnya.

Lanjut Dedi, warga Tangsel pemilik suket, yang ingin melakukan pencetakan E-KTP, terlebih dahulu melakukan registerasi online.

&quot;Selanjutnya, jika sudah mendapat nomor pendaftaran, pemohon mendatangi kantor Kecamatan sesuai domisili, untuk melakukan pencetakan. Jadi dicetak di tujuh kantor kecamatan yang ada,&rdquo; paparnya.

Sejak dibukanya pencetakan E-KTP pada Selasa 14 Januari 2020, baru 4.000 E-KTP terserap sementara sisanya, masih terus berlangsung hingga akhir Januari 2020.

&quot;Artinya layanan pencetakan ini masih terus kita buka bisa sampai akhir Januari. Meski sebenarnya pencetakan harian kita di tujuh kantor kecamatan kita batasi hanya 500 kuota,&rdquo; demikian Dedi. [rmol]

Sebanyak 70 ribu penduduk Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum memiliki E-KTP dan masih menggunakan Surat Keterangan (Suket) dari kelurahan atau kecamatan se...

jelang-pilkada-70-ribu-warga-tangsel-belum-rekam-e-ktp

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jelang-pilkada-70-ribu-warga-tangsel-belum-rekam-e-ktp-1579485549.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jelang-pilkada-70-ribu-warga-tangsel-belum-rekam-e-ktp-1579485549.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jelang-pilkada-70-ribu-warga-tangsel-belum-rekam-e-ktp-1579485549.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jelang-pilkada-70-ribu-warga-tangsel-belum-rekam-e-ktp-1579485549.jpg

image-jelang-pilkada-70-ribu-warga-tangsel-belum-rekam-e-ktp-1579485549.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jelang-pilkada-70-ribu-warga-tangsel-belum-rekam-e-ktp-1579485549.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jelang-pilkada-70-ribu-warga-tangsel-belum-rekam-e-ktp-1579485549.jpg

Jelang Pilkada, 70 Ribu Warga Tangsel Belum Rekam E-KTP

Winnetnews.com -&nbsp;Kabar duka datang dari Joserizal Jurnalis, pendiri tim kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committe (MER-C). Joserizal mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (20/1) dini hari.

&quot;Iya benar meninggal, tadi jam 00.38,&quot; kata Juru Bicara Persaudaraan Alumni (Jubir PA) 212, Novel Bamukmin seperti dikutip Liputan6.com, Senin (20/1).

Joserizal meninggal&nbsp;dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta dalam usia 56 tahun. Menurut Novel, Ia sudah menderita sakit sejak akhir bulan lalu.

&quot;Dirawat sejak 30 Desember 2019,&quot; ujar dia.

Jenazah dr. Joserizal akan disemayamkan di Pendopo Silaturahim, Jalan Kalimanggis Raya No. 90 Cibubur, Bekasi.

Jenazah Joserizal akan disalatkan usai solat Dzuhur di Masjid Silaturahim dan dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur.

&quot;Mewakili dari PA 212 turut berduka cita yang sedalam dalamnya semoga pengabdian beliau sebagai pejuang yang selalu menolong sesama di daerah konflik manapun diterima oleh Allah SWT dan dimaafkan kesalahannya , Aamiin Ya Rabb,&quot; kata Novel.

<h3>Pendiri Rumah Sakit Indonesia di Gaza</h3>

Joserizal Jurnalis lahir di Padang, Sumatra Barat, 11 Mei 1963. Ia merupakan dokter sekaligus aktivis yang membantu masyarakat korban perang.

Jose juga merupakan pendiri organisasi kemanusiaan Mer-C yang melakukan pertolongan medis dalam wilayah-wilayah konflik dan peperangan. 

Jose menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dengan mengambil spesialis bedah orthopedi dan traumatologi.

Dr. Joserizal juga yang menginisiasi berdirinya Rumah Sakit Indonesia di Gaza. [lip6]

Kabar duka datang dari Joserizal Jurnalis, pendiri tim kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committe (MER-C). Joserizal mengembuskan napas terakhirnya pad...

pendiri-mer-c-dan-rumah-sakit-indonesia-di-gaza-tutup-usia

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pendiri-mer-c-dan-rumah-sakit-indonesia-di-gaza-tutup-usia-1579484595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pendiri-mer-c-dan-rumah-sakit-indonesia-di-gaza-tutup-usia-1579484595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pendiri-mer-c-dan-rumah-sakit-indonesia-di-gaza-tutup-usia-1579484595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pendiri-mer-c-dan-rumah-sakit-indonesia-di-gaza-tutup-usia-1579484595.jpg

image-pendiri-mer-c-dan-rumah-sakit-indonesia-di-gaza-tutup-usia-1579484595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pendiri-mer-c-dan-rumah-sakit-indonesia-di-gaza-tutup-usia-1579484595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pendiri-mer-c-dan-rumah-sakit-indonesia-di-gaza-tutup-usia-1579484595.jpg

Pendiri MER-C dan Rumah Sakit Indonesia di Gaza Tutup Usia

Winnetnews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk mencabut subsidi elpiji 3 kilogram pada Juli 2020 nanti. Harga gas melon yang awalnya Rp21 ribu, akan naik menjadi Rp35 ribu per tabung. Lalu seperti apa tanggapan para pelaku mikro?

Melansir dari Detik.com, Kamis (16/01), Yadi Supriyadi (31) yang bekerja sebagai pedagang bakso keliling di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, mengaku kebijakan kenaikan gas melon akan membebani usahanya.

&ldquo;Pendapatan saya kecil, dan bakso ini kan dijajakan ke orang-orang kampung dengan harga murah. Kalau misal tabung naik, mau saya jual berapa?&rdquo; kata Supriyadi kepada Detik.com.

Setiap dua hari sekali, Supriyadi harus mengganti tabung gasnya agar tetap hangat. Tabung itu ia simpan dalam gerobaknya.

&ldquo;Harga jual gas sudah mencapai Rp23 ribu, belum lagi dengan tabung gas untuk membuat adonan baksonya di rumah. Saya beli per dua hari sekali, kalau naik (harga tabung 3kg),&rdquo; lanjutnya.

Tidak hanya Supriyadi, Linda (29), pedagang kaki loima juga menyatakan keberatan dengan wacana tersebut. &ldquo;Saya sebenarnya bisa setuju saja. Tapi asalkan nanti, uang subsidinya dipakai untuk hal yang lebih membantu masyarakat,&rdquo; papar Linda.

&ldquo;Misalnya untuk bantuan kesehatan seperti BPJS, karena sekarang kan iurannya naik. Sekarang saja kami lebih berat dengan BPJS. Masa usaha harus diberatkan juga. Tolonglah Pak Jokowi untuk memahami,&rdquo; pungkasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk mencabut subsidi elpiji 3 kilogram pada Juli 2020 nanti. Harga gas melon yang awalnya Rp21 ri...

harga-gas-melon-bakal-naik-rakyat-kecil-menjerit

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-harga-gas-melon-bakal-naik-rakyat-kecil-menjerit-1579167080.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-harga-gas-melon-bakal-naik-rakyat-kecil-menjerit-1579167080.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-harga-gas-melon-bakal-naik-rakyat-kecil-menjerit-1579167080.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-harga-gas-melon-bakal-naik-rakyat-kecil-menjerit-1579167080.jpg

image-harga-gas-melon-bakal-naik-rakyat-kecil-menjerit-1579167080.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-harga-gas-melon-bakal-naik-rakyat-kecil-menjerit-1579167080.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-harga-gas-melon-bakal-naik-rakyat-kecil-menjerit-1579167080.jpg

Harga Gas Melon Naik, Rakyat Kecil Menjerit

Winnetnews.com - Proyek armada bus Trans Anggrek Circle Line yang diproduksi Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mangkrak meski sudah sempat beroperasi. Melihat hal tersebut, Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) menilai proyek tersebut seolah mubadzir.

Sebagai lembaga pengawas Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Tangerang Raya, TRUTH menyayangkan Pemkot Tangsel dalam memproduksi dan memasarkan bus Trans Anggrek lantaran tidak memiliki grand design-nya.

&ldquo;Sungguh sangat mubazir anggaran yang dikeluarkan untuk armada transportasi Trans Anggrek sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan murah itu sebesar Rp6,25 miliar pada tahun 2015 yang tidak jelas pengoperasiannya,&rdquo; jelas Wakil Koordinator TRUTH, Ahmad Priatna dalam rilis, Kamis (16/1) seperti dikutip Bantennews.co.id.

Menurut Priatna, Pemkot Tangsel selalu menggaungkan &ldquo;smart city&rdquo;, yaitu konsep kota cerdas yang salah satunya memberikan kemudahan akses transportasi dengan model pengintegrasian semua sarana transportasi yang tersedia.

&ldquo;Jadi kami menduga bahwa smart city hanyalah pencitraan belaka tanpa konsep dan realisasi,&rdquo; ungkapnya.

Selain itu, lanjut Priatna, dirinya mempertanyakan efektifitas dan efisiensi penganggaran perawatan bus, sebab selama beberapa bulan terakhir bus trans anggrek tidak beroperasi dan hanya terpampang di halaman parkir Dishub Tangsel.

&ldquo;Jadi untuk apa merawat bus yang tidak beroperasi lagi, jelas ini sangat mubazir dan seolah-olah Dishub Tangsel kurang kerjaan. Kami menduga pekerjaan Dishub Tangsel memang demikian, yaitu mengerjakan sesuatu yang tidak penting dan hanya menghambur-hamburkan APBD saja,&rdquo; pungkasnya. [bantennews]

Proyek armada bus Trans Anggrek Circle Line yang diproduksi Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mangkrak meski sudah sempat beroperasi. Melihat...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-truth-sesalkan-proyek-bus-lokal-mangkrak-1579160282.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-truth-sesalkan-proyek-bus-lokal-mangkrak-1579160282.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-truth-sesalkan-proyek-bus-lokal-mangkrak-1579160282.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-truth-sesalkan-proyek-bus-lokal-mangkrak-1579160282.jpg

image-truth-sesalkan-proyek-bus-lokal-mangkrak-1579160282.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-truth-sesalkan-proyek-bus-lokal-mangkrak-1579160282.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-truth-sesalkan-proyek-bus-lokal-mangkrak-1579160282.jpg

TRUTH Sesalkan Proyek Bus Lokal Mangkrak

Winnetnews.com - Belum genap setahun menduduki kursi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan &lsquo;sinyal&rsquo; terkait penerusnya dalam memimpin Indonesia. Jokowi menyebut Sandiaga Uno yang spontan berdiri saat namanya disebut di acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2019-2022 di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (15/1).

Mengutip Indozone.id, ucapan itu terlontar ketika Jokowi memberikan sambutan. Awalnya, Presiden menyapa para peserta dan undangan, mulai dari pimpinan MPR, para mantan ketua HIPMI, hingga jajaran menterinya. 

Akan tetapi, Jokowi mengaku hanya hapal satu nama mantan Ketua Umum HIPMI, yaitu Sandiaga Uno. Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu pun berdiri ketika namanya disebut Jokowi.&nbsp; 

&quot;Saya hormati senior-senior HIPMI, mantan ketua umum yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang hapal saya hanya satu, Bapak Sandiaga Uno. Hati-hati 2024,&quot; Jokowi memperingatkan.

Jokowi pun menegaskan &#39;kodenya&#39; terkait sosok yang bakal menjadi suksesornya di Istana pada 2024. Presiden memberikan isyarat calon kuat penggantinya adalah yang baru berdiri dalam acara ini.&nbsp; 

Adapun Sandiaga Uno diketahui menjadi sosok terakhir yang berdiri ketika Jokowi memberikan sambutan.&nbsp; 

&quot;Bahwa yang hadir di sini adalah kandidat yang kemungkinan besar akan menggantikan saya. Saya meyakini itu. Akan tetapi, saya tidak menyebutkan orangnya siapa. Hanya tadi yang baru saja berdiri tadi&nbsp;kira-kira,&quot; tutur Jokowi. [indozone]

Belum genap setahun menduduki kursi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan ‘sinyal’ terkait penerusnya dalam memimpin Indonesia. Jokowi meny...

masih-hangat-di-kursi-presiden-jokowi-kirim-sinyal-ke-sandi-uno

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-masih-hangat-di-kursi-presiden-jokowi-kirim-sinyal-ke-sandi-uno-1579146850.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-masih-hangat-di-kursi-presiden-jokowi-kirim-sinyal-ke-sandi-uno-1579146850.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-masih-hangat-di-kursi-presiden-jokowi-kirim-sinyal-ke-sandi-uno-1579146850.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-masih-hangat-di-kursi-presiden-jokowi-kirim-sinyal-ke-sandi-uno-1579146850.jpg

image-masih-hangat-di-kursi-presiden-jokowi-kirim-sinyal-ke-sandi-uno-1579146850.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-masih-hangat-di-kursi-presiden-jokowi-kirim-sinyal-ke-sandi-uno-1579146850.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-masih-hangat-di-kursi-presiden-jokowi-kirim-sinyal-ke-sandi-uno-1579146850.jpg

Masih 'Hangat' di Kursi Presiden, Jokowi Kirim 'Sinyal' ke Sandi Uno

Winnetnews.com - Perusahaan BUMN yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) sedang bergumul dengan kasus beruntun dugaan korupsi. Masalah ini membuat perusahaan pelat merah itu mengalami penurunan nilai saham investasi yang signifikan. Tak pelak, kondisi perusahaan pun semakin terganggu.

Perkara ini pun dikhawatirkan melebar ke perusahaan asuransi BUMN lainnya seperti PT Jasa Raharja (Persero), asuransi sosial khusus kecelakaan penumpang alat angkutan umum.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Direktur Utama Jasa Raharja Budi Rahardjo Slamet tampak menyambangi Gedung Kementerian BUMN pada Rabu ini (15/1/2020). Usai menghadap Menteri BUMN Erick Thohir yang diwakili Plt Deputi BUMN, Budi memaparkan arahan Erick yakni mengingatkan agar investasi yang dibenamkan perusahaan harus hati-hati alias prudent.

&quot;Yang jelas bagaimana beliau [Erick] mengingatkan masalah investasi harus lebih prudent ya, betul-betul menempatkan investasi yang memang blue chip [saham unggulan] jadi enggak ada yang memang...,&quot; katanya kepada wartawan di Gedung Kementerian BUMN, Rabu sore.

&quot;Ya normatif saja, bagaimana kita selalu mematuhi aturan OJK [Otoritas Jasa Keuangan], kami Jasa Raharja sudah berbuat selama ini bagaimana lebih prudent bagaimana penempatan investasi dan kita juga pastikan selalu bagaimana arahan komisaris, kita juga punya komite investasi dan penasehat investasi yang menjadi acuan kita bekerja,&quot; jelasnya, seperti dilansir CNBC Indonesia.

Pria yang berkarier di Jasa Raharja sejak tahun 1986 ini mengatakan dengan kejadian yang menimpa Jiwasraya dan Asabri, perseroan semakin meningkatkan kewaspadaan dalam hal investasi.

&quot;Ya paling enggak dengan kejadian ini kita harus meningkatkan kewaspadaan daripada pendapatan-pendapatan kita di investasi,&quot; katanya.

Dia mengatakan kedatangan ke BUMN karena mendapatkan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menjelaskan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).&nbsp;

&quot;RKAP 2020 bagaimana kita bisa sebagai acuan agar kita bekerja dari sisi pendapatan target dan biaya.&quot; [cnbcindonesia]

&nbsp;

Perusahaan BUMN yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) sedang bergumul dengan kasus beruntun dugaan korupsi. Masalah ini membuat perusaha...

akibat-perkara-jiwasraya-jasa-raharja-kena-wejangan-erick-thohir

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-akibat-perkara-jiwasraya-jasa-raharja-kena-wejangan-erick-thohir-1579080737.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-akibat-perkara-jiwasraya-jasa-raharja-kena-wejangan-erick-thohir-1579080737.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-akibat-perkara-jiwasraya-jasa-raharja-kena-wejangan-erick-thohir-1579080737.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-akibat-perkara-jiwasraya-jasa-raharja-kena-wejangan-erick-thohir-1579080737.jpg

image-akibat-perkara-jiwasraya-jasa-raharja-kena-wejangan-erick-thohir-1579080737.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-akibat-perkara-jiwasraya-jasa-raharja-kena-wejangan-erick-thohir-1579080737.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-akibat-perkara-jiwasraya-jasa-raharja-kena-wejangan-erick-thohir-1579080737.jpg

Akibat Perkara Jiwasraya, Jasa Raharja Kena Wejangan Erick Thohir

Winnetnews.com - Dewan Kerajaan dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) merespon gegernya kemunculan Keraton Agung Sejagat yang mengaku sebagai penerus Kerajaan Majapahit. Fenomena ini mesti disikapi secara serius menurut tokoh adat di MAKN.

Mengikuti keterangan dari salah salah satu anggota Dewan Kerajaan MAKN, Edward Syah Pernong, definisi sebuah keraton bukanlah hal yang enteng, sebab ia harus memiliki sejarah identitas, tradisi hingga rakyat atau abdi. Apalagi, Keraton Agung Sejagat mengklaim diri sebagai penerus Kerajaan Majapahit yang sudah runtuh berabad-abad silam.

&quot;Sebuah struktur kerajaan itu selesai setelah ditaklukkan. Majapahit selesai setelah ditaklukkan oleh Demak. Demak selesai oleh Pajang. Dan, Pajang ditaklukkan Mataram sampai sekarang. Jadi aneh dan lucu kalau ini meneruskan Majapahit,&quot; kata Sultan Sekala Bkhak Yang Dipertuan ke-23 Kepaksian Pernong Lampung, dikutip dari <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200115070402-20-465438/dewan-kerajaan-nusantara-tanggapi-viral-keraton-agung-sejagat">CNNIndonesia.com</a>, Selasa (14/1).

Edward mengatakan kemunculan klaim-klaim trah kerajaan hingga keraton biasanya timbul dengan beberapa motif, salah satunya adalah motif sosial dan ekonomi.

&quot;Motif sosial, mereka melakukan karena ingin punya harga diri atau strata lebih tinggi. Sedangkan motif ekonomi, pelakunya adalah orang yang memiliki ekonomi lebih, dan beraksinya di daerah yang ekonominya minus,&quot; terangnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kapolda Lampung itu juga mengatakan, yang menjadi persoalan adalah kemunculan Keraton Agung Sejagat itu membuat orang yang diajak bergabung diiming-imingi bayaran atau gaji tinggi. Namun seiring waktu berjalan, janji itu akan terbukti hanyalah kebohongan. Selain itu, ada pula justru yang memungut uang sebagai syarat masuk anggota Keraton yang nantinya bergaji tinggi.

&quot;Yang serius bila ada eksploitasi ekonomi. Masyarakat yang diiming-iming penghasilan lebih, langsung tertarik dan meninggalkan pekerjaannya. Setelah dijalani, janji itu bohong belaka. Ada juga yang memungut uang untuk mereka yang minat masuk Keraton. Kerugian masyarakat ini yang harus didalami Polisi,&quot; tutur Edward.

Fenomena ini membuat kepolisian harus bertindak dengan meringkus Toto Santoso (42) dan Fanni Aminadia (41), dua orang yang mengikrarkan diri sebagai Raja dan permaisuri Keraton Agung Sejagat. Penangkapan dilakukan di Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (14/1) petang.

Secara hukum, raja dan permaisuri Keraton Agung Sejagat dapat diduga melakukan perbuatan melanggar pasal 14 UU No 1 tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong berakibat membuat onar di kalangan rakyat dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.

&quot;Masalah budaya, kejahatan budaya sering kita lengah. Padahal untuk menjaga nilai luhur budaya, harus ada perlindungan karena klaim-klaim dari pihak tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan LBH Budaya, pemerhati budaya, aktivis budaya bisa menggerus kebudayaan itu sendiri,&quot; kata Edward.

Seperti diberitakan sebelumnya, keberadaan Keraton Agung Sejagat yang berada di Desa Pogung Jurutenga, Kecamatan Bayan, Purworejo sempat viral sejak akhir pekan lalu.

Dewan Kerajaan dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) merespon gegernya kemunculan Keraton Agung Sejagat yang mengaku sebagai penerus Kerajaan Majapahit....

heboh-keraton-agung-sejagat-ngaku-kuasai-dunia-dewan-kerajaan-nusantara-angkat-bicara

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-heboh-keraton-agung-sejagat-ngaku-kuasai-dunia-dewan-kerajaan-nusantara-angkat-bicara-1579057744.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-heboh-keraton-agung-sejagat-ngaku-kuasai-dunia-dewan-kerajaan-nusantara-angkat-bicara-1579057744.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-heboh-keraton-agung-sejagat-ngaku-kuasai-dunia-dewan-kerajaan-nusantara-angkat-bicara-1579057744.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-heboh-keraton-agung-sejagat-ngaku-kuasai-dunia-dewan-kerajaan-nusantara-angkat-bicara-1579057744.jpg

image-heboh-keraton-agung-sejagat-ngaku-kuasai-dunia-dewan-kerajaan-nusantara-angkat-bicara-1579057744.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-heboh-keraton-agung-sejagat-ngaku-kuasai-dunia-dewan-kerajaan-nusantara-angkat-bicara-1579057744.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-heboh-keraton-agung-sejagat-ngaku-kuasai-dunia-dewan-kerajaan-nusantara-angkat-bicara-1579057744.jpg

Heboh Keraton Agung Sejagat Ngaku Kuasai Dunia, Dewan Kerajaan Nusantara Angkat Bicara

Winnetnews.com - Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan baru-baru ini mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam gugatan keduanya, baik Eliadi dan Ruben ditilang karena tidak menyalakan lampu utama motor. Mereka pun membandingkan kasus dengan Presiden Joko Widodo yang juga tak menyalakan lampu saat mengendarai motor di Tangerang, Banten, pada 4 November 2018 lalu.

Menanggapi tudingan itu, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono menjelaskan bahwa Jokowi merupakan pengecualian dari undang-undang tersebut. Menurutnya, Jokowi adalah orang nomor satu di Indonesia dan sudah tentu mendapat pengawalan dari polisi.

&ldquo;Presiden itu orang nomor satu di Indonesia, kemudian kalau kemana-mana pasti ada pengawalan. Namanya orang kita hargai, namanya simbol negara, ini perlu kita hormati,&rdquo; kata Argo, dilansir dari Suara.com, Selasa (14/01).

Meski demikian, Argo mengapresiasi tindakan Eliadi dan Ruben sebagai bentuk pembelajaran untuk masyarakat luas.

&ldquo;Ini hal yang bagus. Kalau memang tidak terima dengan undang-undang bisa mengajukan uji materi di MK. Kita tunggu saja bagaimana proses di MK,&rdquo; katanya.

Sebagai tambahan, Eliadi dan Ruben mengaku keberatan dengan pasal yang mewajibkan pengendara motor untuk menyalakan lampu di siang hari, seperti yang tertuang da;am Pasal 197 Ayat (2) dan Pasal 293 Ayat (2)

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan baru-baru ini mengajukan uji materi terhadap Undang...

dua-mahasiswa-pertanyakan-jokowi-tak-kena-tilang-polri-dia-kan-presiden

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dua-mahasiswa-pertanyakan-jokowi-tak-kena-tilang-polri-dia-kan-presiden-1578992123.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dua-mahasiswa-pertanyakan-jokowi-tak-kena-tilang-polri-dia-kan-presiden-1578992123.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dua-mahasiswa-pertanyakan-jokowi-tak-kena-tilang-polri-dia-kan-presiden-1578992123.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dua-mahasiswa-pertanyakan-jokowi-tak-kena-tilang-polri-dia-kan-presiden-1578992123.jpg

image-dua-mahasiswa-pertanyakan-jokowi-tak-kena-tilang-polri-dia-kan-presiden-1578992123.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dua-mahasiswa-pertanyakan-jokowi-tak-kena-tilang-polri-dia-kan-presiden-1578992123.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dua-mahasiswa-pertanyakan-jokowi-tak-kena-tilang-polri-dia-kan-presiden-1578992123.jpg

Dua Mahasiswa Pertanyakan Jokowi Tak Kena Tilang, Polri: Dia Kan Presiden!

Winnetnews.com - Mencuatnya aksi gugatan dan demonstrasi terkait banjir di DKI Jakarta yang rencananya bakal dilakukan politik PDIP, Dewi Tanjung, direspon oleh dua partai politik yakni Partai Gerindra dan PKS.

Diberitakan Detik.com, kader partai banteng moncong putih Dewi Tanjung siap menggelar aksi menuntut tanggungjawab Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan perihal banjir yang merugikan masyarakat.

Partai Gerindra yang mengetahui hal tersebut menduga aksi demonstrasi itu memuat unsur kepentingan politik. Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif menyebut, meski demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat, namun aksi itu patut dipertanyakan.

&ldquo;Jelas dan terang benderang itu politik, kan menuntut mundur,&quot; ujar Syarif, Selasa (14/1).

Syarif menilai tuntutan yang meminta Anies mundur tidak memiliki alasan. Bahkan, tuntutan disebut tidak bernalar.

&quot;Tuntutan mundur tidak punya alasan kuat, dan boleh dibilang serampangan dan tidak bernalar,&quot; tukas Syarif.

Dia mengatakan, saat ini masyarakat menilai baik kinerja Anies. Menurutnya, tudingan yang menyebut Anies tidak bekerja mengatasi banjir hanya alasan yang dibuat-buat.

&quot;Masyarakat menilai Anies bekerja sudah baik. Tuduhan Anies nggak bekerja, dibuat untuk meluapkan ketidakpuasan mereka saja atau BBM Barisan Belum Move On,&quot; tuturnya.

<div style="page-break-after:always">&nbsp;</div>

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani. Menurutnya, Anies telah bekerja keras menangani banjir.

&quot;Pak Gubernur Anies sudah bekerja keras menangani masalah banjir di Jakarta, dan kami memberikan apresiasi terhadap Pak Gubernur yang cepat tanggap dalam menangani banjir di Jakarta,&quot; ujar Achmad, Selasa (14/1).

Menurut Achmad bila Anies dinilai tidak mengatasi banjir, hal tersebut merupakan pandangan yang keliru. Sehingga dianggap perlu diluruskan.

&quot;Jika ada pihak tertentu yang menganggap Pak Anies tidak mengatasi banjir, adalah pandangan yang keliru dan salah karenanya perlu diluruskan,&quot; kata Achmad.

Dia mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, Achmad berharap demo tidak dipolitisasi.

&quot;Demo atau unjuk rasa adalah hak setiap warga, jika ada warga yang berdemo atau melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasinya silakan saja. Hanya saja demo tersebut jangan dipolitisir untuk kepentingan tertentu,&quot; tuturnya.

Aksi demonstrasi rencananya akan digelar politikus PDIP Dewi Tanjung cs siang ini. Dewi Tanjung mengatakan massa dari berbagai elemen akan ikut dalam aksi di Balai Kota menuntut Anies mundur dari Gubernur DKI Jakarta karena banjir yang melanda Jakarta itu.

Dewi mengungkapkan, para ibu terdampak banjir DKI Jakarta kecewa dengan sikap Anies yang menurutnya selalu hanya bisa memberi pernyataan, namun gak ada kerja apapun. Dewi berdalih, sebelum banjir harusnya Pemprov DKI Jakarta sudah mengantisipasi timbulnya banjir.

Dewi mencontohkan, bentuk antisipasi terjangan banjir di DKI Jakarta antara lain, Pemprov DKI Jakarta harus sudah menyiapkan sejumlah pompa air yang ada di tiap sudut kota. Selain itu, Dewi juga menilai jika gorong&mdash;gorong yang belum dibersihkan serta normalisasi sungai. 

&quot;Iya itu demo para ibu se-DKI yang jadi korban banjir, yang mereka menuntut tanggung jawab gubernur dan minta pertanggungjawaban gubernur kan selama ini Anies Baswedan terkenal cuci tangan dan melimpahkan kesalahannya kepada orang lain,&quot; kata Dewi Tanjung kepada wartawan, Senin (13/1).

Menurut Dewi, tuntutan aksi tersebut adalah meminta Anies mundur. Bukan hanya banjir, Dewi menilai ada banyak hal yang menjadi kekeliruan Anies selama memimpin di Ibu Kota.

&quot;Tuntutan aksinya pertanggungjawaban kerja sang pemimpin seiman ini bapak gubernur yang terhormat Anies Baswedan action kami minta beliau mundur. Selain banjir banyak hal yang menurut kami ini bukan seperti pemimpin yang kami harapkan, yang suka cuci tangan, lepas tangan dan menyalahkan anak buah, begitu ada kesalahan ini sang pemimpin nggak mau mengambil alih tanggung jawab malah lempar ke anak buah, menyalahkan seolah-olah dia nggak tahu padahal dia, lama-lama masyarakat ini sebal,&quot; tutupnya. [dtc]

Mencuatnya aksi gugatan dan demonstrasi terkait banjir di DKI Jakarta yang rencananya bakal dilakukan politik PDIP, Dewi Tanjung, direspon oleh dua partai poli...

gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-gerindra-dan-pks-nilai-aksi-dewi-tanjung-ke-anies-bermuatan-politik-1578969868.jpg

Gerindra dan PKS Nilai Aksi Dewi Tanjung ke Anies Bermuatan Politik

Winnetnews.com - &nbsp;Rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-II DPR RI tahun 2019-2020 dihujani interupsi soal wacana pembentukan panitia khusus (pansus) PT Asuransi Jiwasraya. Tiga anggota DPR menyuarakan perihal wacana pembentukan Pansus PT Asuransi Jiwasraya dan sejumlah pansus lainnya.

Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, meminta pimpinan DPR segera menggelar rapat dengan semua pimpinan fraksi untuk membicarakan perihal realisasi pembentukan Pansus Jiwasraya. Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra itu berharap DPR bisa membongkar sengkarut keuangan Jiwasraya.

&quot;Harapan saya, pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, ada di depan mata kita semua skandal Jiwasraya yang jauh lebih besar dari pada skandal Century,&quot; kata Andre dalam rapat paripurna, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1) seperti dikutip Detik.com.

&quot;Harapan saya, tentu, dan harapan seluruh rakyat Indonesia yang menanti rapat paripurna kita hari ini, agar pimpinan dan seluruh pimpinan fraksi bisa segera berkumpul dan rapat untuk mendengar harapan rakyat yang menginginkan Pansus Jiwasraya bisa dibentuk hingga kita bisa bongkar kasus ini,&quot; imbuhnya.

Selain Andre, anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin AK, mengutarakan hal yang sama. Namun Amin meminta pembentukan pansus tidak hanya sebatas untuk masalah Jiwasraya.

&quot;Ini saya kira momentum yang tepat untuk membentuk pansus. Saya setuju Pansus Jiwasraya dibentuk, tapi tidak sebatas Jiwasraya, saya setuju pembentukan Pansus Asabri, Garuda,&quot; ucap Amin.

Ada juga interupsi dari anggota Fraksi PPP, Arwani Thomafi, masih soal masalah Jiwasraya. Arwani meminta semua anggota DPR memberi perhatian khusus terhadap wacana pembentukan Pansus Jiwasraya.

&quot;Terkait dengan apa yang diresahkan oleh sebagian masyarakat dengan munculnya persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan, tadi juga disebut persoalan Jiwasraya, ada juga Asabri, ada juga persoalan BPJS Tenaga Kerja. Ini harus menjadi perhatian kita,&quot; sebut Arwani.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut sebagian besar fraksi di DPR menyetujui usulan soal pembentukan Pansus Jiwasraya. Dasco memastikan pimpinan DPR akan menindaklanjuti persetujuan tersebut.

&quot;Ya kalau informasi terakhir, baru secara informal. Tapi formalnya pada hari ini kita sudah masuk reses dan nanti biasanya akan digulirkan di paripurna. Itu nanti ada yang mengajukan usul dan ya harus kita tindak lanjuti. Dan kita sikapi mayoritas dari fraksi-fraksi yang sudah berkeinginan bentuk pansus,&quot; kata Dasco di kompleks MPR/DPR. [dtc]

Rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-II DPR RI tahun 2019-2020 dihujani interupsi soal wacana pembentukan panitia khusus (pansus) PT Asuransi Jiwasra...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-wacana-dpr-bentuk-pansus-jiwasraya-1578963686.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-wacana-dpr-bentuk-pansus-jiwasraya-1578963686.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-wacana-dpr-bentuk-pansus-jiwasraya-1578963686.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-wacana-dpr-bentuk-pansus-jiwasraya-1578963686.jpg

image-wacana-dpr-bentuk-pansus-jiwasraya-1578963686.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-wacana-dpr-bentuk-pansus-jiwasraya-1578963686.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-wacana-dpr-bentuk-pansus-jiwasraya-1578963686.jpg

Wacana DPR Bentuk Pansus Jiwasraya

Winnetnews.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto sudah mendapatkan informasi terkait kasus dugaan korupsi di PT Asabri (Persero).

&quot;Beliau sedang mempelajari dan menunggu laporan lengkap dari pihak Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan auditor,&quot; kata Staf Khusus Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (13/1) seperti dilansir CNBCIndonesia.com.

Menurut Dahnil, Kemhan tidak ingin prajurit dan PNS TNI yang tersebar di tiap angkatan, mabes, dan Kemhan dirugikan. 

Sebab, setiap bulan gaji pokok mereka dipotong 4,75% sebagai iuran pensiun. Tidak hanya itu, sebanyak 3,25% dari gaji pokok mereka juga dipotong untuk tunjangan hari tua.

&quot;Semuanya diserahkan kepada Asabri,&quot; ujar Dahnil.

Hari ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD kembali angkat bicara perihal kasus dugaan korupsi di Asabri. 

Menurut dia, kasus yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 10 triliun itu akan menjadi perhatian Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto.

&quot;Memang secara proposional harus begitu. Nanti kita akan secepatnyalah,&quot; kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/1), seperti dilansir Detik.com.

Secara pribadi, Ia mengaku prihatin lantaran kasus serupa pernah terjadi pada 1999. Saat Mahfud menjadi menhan pada 2001, kasus itu dibawa ke pengadilan.

&quot;Sudah ada memakan korban. Sudah ada terpidananya juga swasta dan ABRI aktif. TNI aktif waktu itu,&quot; ujarnya.

Pihak yang dimaksud, yaitu mantan dirut Asabri Mayor Jenderal TNI (Purn) Subarda Midjaja. Subarda dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 30 juta subsider 6 bulan kurungan. Subarda juga dihukum membayar uang pengganti kurang lebih Rp 33 miliar.

Di kasus itu, Subarda tidak sendirian. Ia menggocek uang yang dibobol ke pengusaha Henry Leo. Akhirnya Henry dihukum 6 tahun penjara.

&quot;Sekarang kalau terjadi lagi, sesudah negara mengeluarkan uang untuk prajurit dan tentara itu, terjadi lagi,&quot; ujar Mahfud.

Lebih lanjut, eks ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai ada kesamaan antara kasus dugaan korupsi di Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

&quot;Iya, modus operasinya sama, bahkan ada mungkin beberapa orangnya yang sama. Tapi nantilah. Yang penting itu akan dibongkar karena itu melukai hati kita semua,&quot; kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengaku mendengar ada isu korupsi di ASABRI. Pernyataan itu disampaikan di kantornya, Jumat (10/1).

&quot;Mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun itu,&quot; kata Mahfud.

&quot;Asabri itu punya orang kecil. Itu punya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar. Karena itu milik negara, Asabri itu yayasan milik negara, dan jumlahnya besar, dalam waktu tidak lama saya akan mengundang Bu Sri Mulyani sebagai penyedia dana dari negara dan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN karena itu masuk BUMN ASABRI itu.&quot; [cnbc]

Menteri Pertahanan (Menhan) Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto sudah mendapatkan informasi terkait kasus dugaan korupsi di PT Asabri (Persero)."B...

menhan-prabowo-sudah-kantongi-kabar-dugaan-korupsi-asabri

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-menhan-prabowo-sudah-kantongi-kabar-dugaan-korupsi-asabri-1578909665.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-menhan-prabowo-sudah-kantongi-kabar-dugaan-korupsi-asabri-1578909665.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-menhan-prabowo-sudah-kantongi-kabar-dugaan-korupsi-asabri-1578909665.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-menhan-prabowo-sudah-kantongi-kabar-dugaan-korupsi-asabri-1578909665.jpg

image-menhan-prabowo-sudah-kantongi-kabar-dugaan-korupsi-asabri-1578909665.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-menhan-prabowo-sudah-kantongi-kabar-dugaan-korupsi-asabri-1578909665.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-menhan-prabowo-sudah-kantongi-kabar-dugaan-korupsi-asabri-1578909665.jpg

Menhan Prabowo Sudah Kantongi Kabar Dugaan Korupsi Asabri

Winnetnews.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menetapkan aturan pengelolaan sampah perorangan dan badan usaha. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

Perda tersebut menyiratkan sejumlah sanksi terhadap warga yang melanggar sesuai pasal 50 A Perda Nomor 3 Tahun 2019. Sanksi berupa denda administratif, mulai dari denda Rp100 ribu hingga Rp500 ribu, sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan.

&quot;Dalam hal orang yang telah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 A tetap melakukan pelanggaran yang sama, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling tinggi Rp50 juta,&quot; kata Kepala Seksi Kemitraan DLH Tangsel, Rifai, Senin (13/1).

Rifai menjelaskan aturan dan ketentuan dalam Perda tersebut memiliki 54 pasal yang berisi aturan, ketentuan, dan sanksi hukum terhadap orang atau badan usaha yang melanggar.

Poin lainnya dalam pasal 45 Perda 3 Tahun 2019 ini juga melarang pembakaran sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis pengelolaan sampah.

&quot;Pada pasal 45 ada 7 poin penting, di antaranya mengatur larangan pembuangan sampah di jalan, sungai, saluran fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya. Larangan membuang sampah dan kotoran dari atas kendaraan, larangan membuang sampah ke TPS 3R (tempat pembuangan sampah reduce, reuse, recycle dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari satu kubik,&quot; jelas Rifai. [medcom]

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menetapkan aturan pengelolaan sampah perorangan dan badan usaha. Aturan itu tertuang dalam Peratu...

tekan-angka-pembuang-sampah-sembarangan-dlh-tangsel-berlakukan-denda-rp50-juta

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-tekan-angka-pembuang-sampah-sembarangan-dlh-tangsel-berlakukan-denda-rp50-juta-1578898525.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-tekan-angka-pembuang-sampah-sembarangan-dlh-tangsel-berlakukan-denda-rp50-juta-1578898525.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-tekan-angka-pembuang-sampah-sembarangan-dlh-tangsel-berlakukan-denda-rp50-juta-1578898525.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-tekan-angka-pembuang-sampah-sembarangan-dlh-tangsel-berlakukan-denda-rp50-juta-1578898525.jpg

image-tekan-angka-pembuang-sampah-sembarangan-dlh-tangsel-berlakukan-denda-rp50-juta-1578898525.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-tekan-angka-pembuang-sampah-sembarangan-dlh-tangsel-berlakukan-denda-rp50-juta-1578898525.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-tekan-angka-pembuang-sampah-sembarangan-dlh-tangsel-berlakukan-denda-rp50-juta-1578898525.jpg

Tekan Angka Pembuang Sampah Sembarangan, DLH Tangsel Berlakukan Denda Rp50 Juta

Winnetnews.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sanksi kepada 26 kader partainya lantaran tidak disiplin selama hari kedua Rapat Kerja Nasional di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/01).
&ldquo;Ibu Megawati terus memantau, bahkan sesuai dengan pidato politiknya, disiplin langsung diterapkan. Mereka yang tidak menjalankan instruksi ketum dan instruksi partai, akan langsung diberikan sanksi,&rdquo; kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dilansir dari Suara, Minggu (12/01).

Menurut penuturan Hasto, PDIP telah menjatuhkan sanksi kepada 26 kader partai. Mereka diberikan sanksi karena kedapatan merokok di luar arena saat rakernas berlangsung.

&ldquo;Hari ini ada 26 kader PDIP yang diberi sanksi karena tidak menjalankan perintah dan disiplin yang diterapkan dalam partai. Ada yang merokok di luar pada saat acara berlangsung, ada yang kemudian asyik di tempat lain. Saat ini mereka langsung diberi sanksi. ID-card mereka sudah diberi lubang. Ada yang lubangnya dua,&rdquo; papar Hasto.

Masih berdasarkan penuturan Hasto, kader yang melakukan provokasi saat&nbsp;antre&nbsp;juga dijatuhi sanksi. Menurutnya, sebagai kader dari partai benteng, sudah sepatutnya untuk memimpin dan siap dipimpin.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sanksi kepada 26 kader partainya lantaran tidak disiplin selama hari kedua Rapat Kerja Nasional di JIExpo Kem...

megawati-jatuhi-sanksi-26-kader-pdip-karena-kepergok-merokok

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-megawati-jatuhi-sanksi-26-kader-pdip-karena-kepergok-merokok-1578837694.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-megawati-jatuhi-sanksi-26-kader-pdip-karena-kepergok-merokok-1578837694.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-megawati-jatuhi-sanksi-26-kader-pdip-karena-kepergok-merokok-1578837694.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-megawati-jatuhi-sanksi-26-kader-pdip-karena-kepergok-merokok-1578837694.jpg

image-megawati-jatuhi-sanksi-26-kader-pdip-karena-kepergok-merokok-1578837694.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-megawati-jatuhi-sanksi-26-kader-pdip-karena-kepergok-merokok-1578837694.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-megawati-jatuhi-sanksi-26-kader-pdip-karena-kepergok-merokok-1578837694.jpg

NASIONAL

Sah! Triawan Munaf Komut Garuda, Dirutnya Irfan Setiaputra

Kang Emil Soal Sunda Empire: Banyak Orang Stres di Republik ini

Polemik TVRI Dikritik Komisi I, Effendi Simbolon: Saya Heran Menkominfo Acuh

Latest News

Kapal Plataran Piinisi Tenggelam, Sejumlah Wartawan dan Biro Pers Istana Selamat

Transportasi di Bandung Raya Bikin World Bank Kepincut

Posisi Dirut Garuda Jadi Rebutan, Menteri BUMN Gak Mau Salah Pilih

Jelang Pilkada, 70 Ribu Warga Tangsel Belum Rekam E-KTP

Pendiri MER-C dan Rumah Sakit Indonesia di Gaza Tutup Usia

Harga Gas Melon Naik, Rakyat Kecil Menjerit

TRUTH Sesalkan Proyek Bus Lokal Mangkrak

Masih 'Hangat' di Kursi Presiden, Jokowi Kirim 'Sinyal' ke Sandi Uno

Akibat Perkara Jiwasraya, Jasa Raharja Kena Wejangan Erick Thohir

Heboh Keraton Agung Sejagat Ngaku Kuasai Dunia, Dewan Kerajaan Nusantara Angkat Bicara

Dua Mahasiswa Pertanyakan Jokowi Tak Kena Tilang, Polri: Dia Kan Presiden!

Gerindra dan PKS Nilai Aksi Dewi Tanjung ke Anies Bermuatan Politik

Wacana DPR Bentuk Pansus Jiwasraya

Menhan Prabowo Sudah Kantongi Kabar Dugaan Korupsi Asabri

Tekan Angka Pembuang Sampah Sembarangan, DLH Tangsel Berlakukan Denda Rp50 Juta

Megawati Jatuhi Sanksi 26 Kader PDIP Karena Kepergok Merokok

Ogah Geger, Nelayan Natuna Tolak Nelayan Pantura

Upaya Riezky Aprilia Hindari Wartawan Terkait Suap di KPU dan PDIP

KPK Klaim Sudah Kantongi Surat Izin Dewas Gelar OTT

Buronan KPK, Hasto Ngaku Tak Tahu Keberadaan Harun Masiku

Ngaku Kelainan Jiwa, Pemuda ini Curi Celana Dalam Wanita

Pilkada 2020 Makin Dekat, KPK OTT Komisioner KPU

Petugas Penyelamat Gabungan Berhasil Temukan Ratusan Korban Banjir Bandang di Hutan

Jokowi Terbang ke Natuna Sambangi Ratusan Nelayan

Perdana, KPK Pimpinan Firli Bahuri Gelar OTT Bupati Sidoarjo

Tinjau Korban Banjir, Menko PMK Soroti Trauma Healing Pengungsi

Belum Diperbaiki, Warga Villa Dago Tol Cemas Turap Longsor Lagi