Bukti Hanya Kliping Berita, Bawaslu Tolak Laporan BPN Terkait Dugaan Kecurangan Jokowi

Sofia
Sofia

Bukti Hanya Kliping Berita, Bawaslu Tolak Laporan BPN Terkait Dugaan Kecurangan Jokowi Foto: Okezone/Harits Tryan Akhmad

Winnetnews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) resmi menolak laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019. Penolakan laporan tersebut diputuskan lantaran bukti yang dilampirkan pelapor tidak memenuhi persyaratan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo melalui lansiran Media Indonesia (20/5/2019).

Ratna memaparkan, barang bukti yang diajukan pihak BPN berupa 73 lampiran berita dan dua status laporan penanganan pelanggaran di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut pihak Bawaslu, itu tidak bisa mewakili kecurangan yang dilaporkan, yakni bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

"Bukti print out 73 berita tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada surat dan video yg terhubung langsung dengan terlapor, sehingga kualitas bukti memenuhi kriteria," kata Ratna dalam putusan pendahuluan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Selain kuantitas, kata Ratna, pelapor juga harus melampirkan bukti yang memuat pelanggaran seperti dokumen yang terlampir melalui surat atau video. Sehingga, pelapor dapat mencantumkan adanya keterlibatan langsung dari terlapor.

"Dari 73 bukti yang dilampirkan, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan perbuatan yang direncanakan terlapor (Jokowi), berupa adanya pertemuan yang diinisiasi terlapor," tutur Ratna.

Dengan demikian kecurangan sistematis yang dilakukan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak bisa dibuktikan oleh BPN melalui barang bukti yang dimasukkan. Itulah yang membuat Bawaslu memutuskan tidak bisa memproses laporan tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres kali ini.

"Kita melaporkan berbagai macam kecurangan ke bawaslu terkait pilpres 2019 kemarin. Ini adalah laporan pertama kita terkait dengan dugaan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif (TSM)," ujar Hanafi di pada Jumat (10/5), dikutip dari laman Media Indonesia.