Apakah Wapres Intervensi Golkar?

Muhammad Takdir

Dipublikasikan 6 tahun yang lalu • Bacaan 2 Menit

Apakah Wapres Intervensi Golkar?
WinNetNews.com - Wakil Presiden (Wapres) yang juga Ketua Tim Transisi Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) dinilai telah mengintervensi konflik Golkar. Intervensi tersebut dilakukan dengan memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memperpanjang Surat Keputusan (SK) kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau 2011 yang masa berlakunya sudah habis pada akhir tahun 2015 lalu.

Hal itu dilakukan JK agar kesepakatan dua kubu antara kubu Munas Bali dibawah pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Munas Ancol dibawah pimpinan Agung Laksono (AL), yakni untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebelum bulan ramadhan tahun ini, dapat memiliki legal standing dari pemerintah.

"Secara normatif dalam pengesahan kepengurusan pada dasarnya untuk fungsi administratif. Namun, secara substantif pada konteks Golkar ada unsur intervensinya karena melegalisasi setelah berhasil "dijinakkan" tindakan mengesahakan kepengurusan partai yang secara internal sudah tidak berlaku merupakan tindakan penyelamatan yang sesungguhmya bertentangan dengan mekanisme partai," kata Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad DI Jakata, Kamis (28/1).

‎"Ibaratnya sesuatu yang sudah mati dihidupkan kembali. Tindakan ini bisa dilakukan karena kebetulan Munas Riau sama dengan hasil Munas Bali. Bagaimana kalau tidak sama, apa mau hasil Munas menerima?. Seharusnya hal ini tidak terjadi, karena menjadi pembelajaran politik dan ketatanegaraan yang tidak membeli kerangka normatif," lanjutnya.

 

Menurutnya, secara normatif tidak bisa Menkumham memperpanjang SK kepengurusan Golkar hasil Munas Riau. Namun, secara politis atas nama pembina kehidupan politik maka dapat melakukannya.

“Kenapa tidak bisa ? Ibaratnya kita punya rumah mau diperpanjang kontraknya kan tergantung yang punya atau yang nyewa. Partai pengurus mau diperpanjang atau tidak tergantung yang punya yaitu pengurus DPD atau pengurus yang dulu mendapatkan SK perpanjangan,”jelasnya.

Selain itu, sambungnya, dalam UU Partai Politik (Parpol) sudah jelas disebutkan kewenangan Menkumham hanya sebagai mengesahkan partai sebagai badan huku. Bukan berwenang memperpanjang SK. "UU Parpol menyatakan Menkumham salah satunya memiliki tugas mengesahkan partai sebagai badan hukum, tidak disinggung soal perpanjangan," tegasnya.

(seperti dilansir dari Berita Satu)

TAGS:

Share This Story

RELATED STORIES

Loading interface...