Catatan Fadli Zon: Di Era Jokowi, Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Sipil Kian Terancam

Sofia Citradewi
Sofia Citradewi

Catatan Fadli Zon: Di Era Jokowi, Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Sipil Kian Terancam Fadli Zon (Foto: Gelora.co)

Winnetnews.com - Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menilai perjalanan berdemokrasi Indonesia mengalami kemunduran meski berjalan lebih dari dua dekade. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia mencatat ancaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan sipil, justru kian meningkat.

"Ini tentu saja bukan penilaian personal. Kita bisa mengacu data Amnesty International, Majalah The Economist, atau Freedom House, semuanya memperlihatkan indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia memang terus mengalami kemunduran. Di antara berbagai indikator, terancamnya kebebasan sipil merupakan salah satu faktor paling menentukan kemerosotan HAM dan tingkat demokrasi Indonesia," kata Fadli, dikutip dari Viva.co.id (19/5/2019).

Ia merujuk pada tindakan aparat kepolisian yang lakukan aksi sweeping, razia dan pencegahan masyarakat yang akan datang ke Jakarta, masyarakat yang ingin memprotes kecurangan Pemilu pada 22 Mei nanti. Bahkan menurutnya polisi menakut-nakuti masyarakat dengan video adanya kemungkinan aksi teror bom oleh teroris.

"Menurut saya, ini sudah kelewatan. Seharusnya aparat kepolisian memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang hendak menuntut hak-hak konstitusional, bukan justru malah memberikan teror verbal semacam itu. Rakyat bukan musuh. Aparat kepolisian harus ingat semboyan 'melindungi dan mengayomi'," kata Fadli.

Ia juga meminta agar berhenti memberi stigma negatif dan menyeramkan terhadap 'people power' karena itu bagian dari demokrasi.

"People power itu merupakan bagian dari demokrasi. Biasa-biasa saja. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali, kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian," kata Fadli, pada Minggu 19 Mei 2019.

Menurutnya, saat ini keadilan menjadi isu yang sensitif. Sebagai penegak hukum, jangan sampai polisi mengabaikan keadilan untuk rakyat, apalagi mempermainkannya. 

"Itu sebabnya, menjelang rekapitulasi nasional Pemilu 2019, saya meminta agar Pemerintah, juga aparat kepolisian, tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat," imbuh Fadli.