Dirjen Pajak Tolak Kesepakatan Pajak yang Diajukan Google
Internasional

Dirjen Pajak Tolak Kesepakatan Pajak yang Diajukan Google

Senin, 19 Des 2016 | 13:58 | Rusmanto

WinNetNews.com - Google diberitakan hampir mencapai kesepakatan dengan DJP (Direktorat Jenderal Pajak)terkait penyelesaian utang-utang pajaknya di Indonesia. Namun, proses tersebut agaknya menemui jalan buntu karena nilai tax settlement yang diajukan Google tidak disetujui Pemerintah Indonesia.

"Karena belum memperoleh kesepakatan, penyelidikan akan dilanjutkan. Sekarang kami meminta Google untuk membuka buku, lalu kantor pajak akan menghitung jumlah utang pajaknya," kata kepala Kanwil Jakarta DJP Khusus, Muhammad Haniv.

Menurut DJP,Google berhutang pajak semenjak tahun 2011 sebanyak Rp 1 triliun. Ditambah denda sebesar 400% (Rp 4 triliun), sehingga Google berutang Rp 5 triliun.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia memberikan tawaran tax settlement sehingga Google cukup membayar 150% saja untuk dendanya serta membayar pajak yang terutang.

Namun apabila Google menolak dan dibawa ke pengadilan kasusnya serta dinyatakan kalah, maka Google wajib membayar denda sejumlah 400% sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya.

Pemerintah berharap persoalan pajak dengan Google bisa cepat selesai agar lebih mudah menagih pajak ke perusahaan digital asing lain yang beroperasi di Indonesia, seperti Facebook dan Twitter.

Transaksi bisnis periklanan di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 850 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,6 triliun. Google dan Facebook menguasai 70 persen dari angka tersebut.

TAGS:
ekonomiTunggakan Pajak GoogleMuhammad Haniv

RELATED STORIES

Loading interface...