Divonis 12 Tahun, Nur Alam Ajukan Banding
istimewa
Nasional

Divonis 12 Tahun, Nur Alam Ajukan Banding

Kamis, 29 Mar 2018 | 09:01 | Rusmanto

WinNetNews.com - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengajukan permohonan banding atas vonis 12 tahun penjara. Nur Alam terbukti bersalah korupsi dengan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) dan menerima gratifikasi.

"Saya menyatakan langsung banding. Semoga Yang Mulia dapat memahami rasa keadilan yang juga patut dipertimbangkan pada saya, seorang bagian dari aparatur negara yang dedikasikan diri buat bangsa dan negara," ujar Nur Alam dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Nur Alam langsung mengajukan banding ini tanpa berkomunikasi dengan penasihat hukum. Menurut Nur Alam, dirinya tidak bersalah dalam kasus tersebut.

"Meskipun dalam putusan kami dengar pembelaan karena ditolak. Tanpa konsultasi dengam penasihat karena saya merasa secara langsung, saya menyatakan untuk banding. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan saya selama sidang Yang Mulia," ucap Nur Alam.

Dalam perkara ini, Nur Alam divonis 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan subsider enam bulan kurungan. Nur Alam terlibat korupsi dengan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) dan menerima gratifikasi. 

Nur Alam menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur Sultra untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Hingga akhirnya Nur Alam mengeluarkan surat Izin Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Selain itu, Nur Alam terbukti menerima gratifikasi USD 4.499.900 atau Rp 40.268.792.850 saat menjabat Gubernur Sulawesi Tengggara. Duit itu diterimanya dari Richcorp International Ltd. Duit gratifikasi itu diterima melalui rekening polis asuransi AXA Mandiri. 

Nur Alam melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Nur Alam juga dikenakan Pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (detikcom)

TAGS:
Gubernur Sulawesi Tenggaranur alamPT Anugerah Harisma Barakahajukan bandingpengadilan Tipikor

RELATED STORIES

Loading interface...