DPR Tak Akan Buru-buru Membahas Revisi UU Terorisme
Nasional

DPR Tak Akan Buru-buru Membahas Revisi UU Terorisme

Selasa, 19 Apr 2016 | 07:44 | Rusmanto
WinNetNews.com - DPR sudah membentuk Pansus Revisi UU Terorisme dan menentukan pimpinan. Tetapi, DPR tidak menetapkan batas waktu dan tidak akan terburu-buru membahas revisi UU tersebut.

"Kita sepakat untuk tidak terburu-buru untuk membahasnya. Yang penting berkualitas. Kalau bisa waktu singkat ya tidak apa-apa. Yang penting pencapaiannya, bukan waktunya," kata Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafi'i saat dihubungi, Selasa (19/4/2016).

Esok hari, Pansus baru akan mulai menyusun jadwal dan pihak-pihak yang akan diundang saat rapat. Syafi'i menegaskan bahwa substansi revisi UU Terorisme tidak akan melupakan hak asasi manusia.

"Kita harus terus melanjutkan perang terhadap teroris, tapi jangan mengabaikan aturan hukum dan melanggar HAM. Kita akan mencari keseimbangan," ujar politikus Gerindra ini.

"Di saat yang sama, BNPT dan Densus 88 harus menghormati hukum dan HAM. Densus bukan hakim, bukan jaksa. Dia penyelidik, tidak boleh ada eksekusi," tambahnya.

 

Saat rapat dengan Komisi III, Muhammadiyah dan Kontras HAM meminta agar pembahasan revisi UU Terorisme ditunda hingga kasus Siyono tuntas. Kematian Siyono yang tewas usai ditangkap Densus 88 dianggap janggal.

"Kita menghormati keinginan itu (untuk ditunda). Pihak-pihak ini ingin permasalahan dituntaskan terlebih dahulu baru merevisi UU. Kita justru berharap ini bisa berjalan bersamaan," jelas Syafi'i.

Salah satu poin revisi yang disorot adalah waktu penahanan terhadap terduga teroris yang diperpanjang. Syafi'i mengatakan bahwa rancangan aturan itu masih bisa berubah.

"Kalau itu melanggar HAM, pasti tidak kita masukkan," tegas anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga tidak memberi target waktu khusus untuk pansus. Pansus diminta untuk segera menyelesaikannya namun harus dilakukan secara cermat.

"Kita nggak mau tergesa-gesa karena ini menyangkut kebijakan yang cukup sensitif, tapi kita juga nggak boleh lambat. Tentu ada batas waktu," ungkap Fadli usai rapat di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (18/4/2016).

disadur dari situs detik news

TAGS:
MuhammadiyahFadli ZonDensus 88BNPTkematian siyonoPansus Revisi UU TerorismeMuhammad Syafi'iKontras HAM

RELATED STORIES

Loading interface...