Gejolak Novum Napi Koruptor di Pilkada 2020
Ilustrasi tahanan KPK. [Foto: idntimes.com]
Politik

Gejolak Novum Napi Koruptor di Pilkada 2020

Selasa, 12 Nov 2019 | 14:41 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Perdebatan narapidana korupsi menjadi calon kepala daerah (cakada) jelang Pilkada Serentak 2020 masih menjadi pembahasan alot di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menegaskan sudah menyusun aturan terkait larangan napi menjadi cakada.

Ketua KPU, Arief Budiman menyatakan, KPU sudah mengajukan rencana tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun belakangan kabar menyebutkan, Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan KPU tersebut.

Menyikapi putusan MA itu, Arief tetap bersikukuh dengan aturan larangan napi korupsi maju di Pilkada Serentak 2020. Ia menuturkan, KPU menemukan novum baru terkait fenomena kepala daerah yang terjerat korupsi.

"Karena ada novum baru atau fakta baru yang dulu menjadi argumentasi dan sekarang patah argumentasi itu," kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/11) seperti dilansir CNNIndonesia.com.

image0
Ketua KPU Arief Budiman. [Foto: Tribunnews.com]

Pertama, kata Arief, terdapat calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan kemudian ditahan, tetapi masih terpilih. Menurutnya, kejadian itu terjadi pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Tulungagung, Jawa Timur, dan pemilihan gubernur Maluku Utara.

"Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tetapi orang lain," ujarnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Arief, terdapat argumentasi kalau seseorang yang sudah ditahan itu telah selesai menjalani hukuman atau sudah tobat dan tak melakukan korupsi lagi. Namun, faktanya hal itu tak berlaku bagi Bupati Kudus Muhammad Tamzil.

"Tetapi faktanya Kudus itu kemudian, sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih, korupsi lagi," tuturnya.

Arief mengatakan pihaknya ingin kepala daerah yang terpilih itu betul-betul mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi contoh untuk masyarakat. Oleh karena itu, Arief mengaku KPU berencana melarang eks koruptor ikut Pilkada 2020.

"Nah, atas dasar dua fakta ini yang kami menyebutkan sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di pemilihan kepala daerah," tuturnya.

Menurut Arief, karena belum ada rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pihaknya memasukkan larangan napi korupsi ikut Pilkada 2020 dalam PKPU. Saat ini, PKPU tersebut sedang dibahas bersama di DPR.

"Nah, kalau tadi bapak presiden merespons bagaimana, saya pikir ditanyakan kepada Pak Presiden saja," pungkasnya.

TAGS:
KPUPilkada Serentak 2020Arief Budimannovumnarapidana korupsi

RELATED STORIES

Loading interface...