Gubernur DKI: ERP Tidak Berlaku untuk Motor

Rusmanto
Rusmanto

Gubernur DKI: ERP Tidak Berlaku untuk Motor ilustrasi

WinNetNews.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ingin penerapan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) tidak diterapkan pada motor. Anies beralasan regulasi saat ini hanya mengatur ERP diberlakukan untuk mobil.

"Kalau undang-undangnya bilang ERP untuk kendaraan kecuali kendaraan roda dua, ya masa kita melanggar," kata Anies Sentul, Jawa Barat, Sabtu (24/11/2018).

Anies mengatakan Pemprov DKI tak ingin bakal melanggar aturan itu. Regulasinya sendiri terdapat di Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik. 

"Kita harus ikut aturan. Masa melanggar," sebut Anies. 

Sebelumnya, ERP diwacanakan tidak hanya akan diwajibkan bagi kendaraan roda empat atau lebih, tapi juga kendaraan roda dua. Proses uji teknis tersebut sedang dipersiapkan oleh tiga perusahaan yang mengikuti lelang.

"Dalam dokumen ini (penawaran) masih dinyatakan ya. Disyaratkan jadi bagian yang dievaluasi untuk roda dua," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/11).

Sigit mengatakan Pemprov DKI menyusun Perda tentang ERP bersama DPRD DKI Jakarta. Dalam perda tersebut, rencananya akan dimasukkan motor dan membatalkan Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang melarang sepeda motor melintas.

"Kan kita mau bikin perda, udah masuk (Bapemperda) Badan Pembentukan Perda," jelas Sigit.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ingin penerapan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) tidak diterapkan pada motor. Anies beralasan regulasi saat ini hanya mengatur ERP diberlakukan untuk mobil.

"Kalau undang-undangnya bilang ERP untuk kendaraan kecuali kendaraan roda dua, ya masa kita melanggar," kata Anies Sentul, Jawa Barat, Sabtu (24/11/2018).

Anies mengatakan Pemprov DKI tak ingin bakal melanggar aturan itu. Regulasinya sendiri terdapat di Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik. 

"Kita harus ikut aturan. Masa melanggar," sebut Anies. 

Sebelumnya, ERP diwacanakan tidak hanya akan diwajibkan bagi kendaraan roda empat atau lebih, tapi juga kendaraan roda dua. Proses uji teknis tersebut sedang dipersiapkan oleh tiga perusahaan yang mengikuti lelang.

"Dalam dokumen ini (penawaran) masih dinyatakan ya. Disyaratkan jadi bagian yang dievaluasi untuk roda dua," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/11).

Sigit mengatakan Pemprov DKI menyusun Perda tentang ERP bersama DPRD DKI Jakarta. Dalam perda tersebut, rencananya akan dimasukkan motor dan membatalkan Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang melarang sepeda motor melintas.

"Kan kita mau bikin perda, udah masuk (Bapemperda) Badan Pembentukan Perda," jelas Sigit.

 

 

 

Artikel ini telah tayang di detik.com dengan judul "Anies Tak Ingin ERP Diterapkan pada Motor"