Gugatan Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, Begini Jawaban MK

Sofia
Sofia

Gugatan Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, Begini Jawaban MK Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A

Winnetnews.com - Mahkamah Konstitusi menyatakan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) merupakan kewenangan Bawaslu. Sedangkan kewenangan MK disebut sesuai undang-undang adalah menangani perselisihan hasil penghitungan suara.

"Bahwa dalam Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif TSM," kata hakim konstitusi Manahan MP Sitompul dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019), dikutip dari detikNews.

Adapun dalam Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, disebutkan apa saja objek pelanggaran TSM itu. Berikut isi Pasal 20 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018:

Menyatakan objek pelanggaran administratif pemilu TSM terdiri atas:

a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan/atau

b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu," ucap Manahan.

Sedangkan untuk MK disebut Manahan memiliki kewenangan terkait perselisihan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Selain itu MK juga bisa menangani permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.