Hukuman Mati di Indonesia, Tajam ke Bawah Tumpul di Atas
Ilustrasi (Foto: Anadolu Agency)
Kolom

Hukuman Mati di Indonesia, Tajam ke Bawah Tumpul di Atas

Rabu, 11 Des 2019 | 10:15 | Muhammad Ramaditya Puspitowarno

Winnetnews.com - Pengimplementasian hukuman mati memang sudah menjadi hukuman yang kontroversial dikarenakan dalam praktiknya, hukuman mati terlihat bias atau memihak pada suatu kelompok. Hukuman mati pun sudah terbukti tidak memberikan efek jera kepada masyarakat. 

Melansir CNN Indonesia, seorang peneliti imparsial, Husein Ahmad mengatakan, ini dapat dibuktikan dari kenaikan praktik hukuman mati dari tahun 2014 sampai dengan 2019.  

“Praktik hukuman mati pada era pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014-2019 pada realitasnya meningkat tajam, baik dari penjatuhan vonis mati maupun eksekusi yang dilakukan,” kata Husein, di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (10/10).

Hukuman mati pun sebenarnya bertentangan dengan isi dari UUD 1945 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. 

Ini tentunya sangat bertentangan dikarenakan penjatuhan hukuman mati sama saja melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. 

Hingga saat ini hukum positif di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati untuk beberapa kejahatan tertentu. Di antaranya seperti kejahatan luar biasa narkoba, pembunuhan berencana, hingga terorisme. 

Lalu bagaimana dengan kasus korupsi yang sudah merajalela di kalangan pejabat pejabat pemerintah? Jika dipikirkan, dampak dari kejahatan korupsi sama beratnya dengan kejahatan luar biasa seperti narkoba, pembunuhan berencana hingga terorisme yang bahkan dapat menyebabkan kerugian khalayak luas seperti terhambatnya perkembangan infrastruktur Indonesia, meningkatnya daerah daerah kumuh dan orang orang tidak mampu akan terkena dampaknya secara langsung. 

Sebenarnya KPK telah mempertimbangkan penjatuhan hukuman mati terhadap koruptor namun tentunya ditolak oleh DPR. Ini pun menjadi salah satu kejanggalan karena korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa.

Sebagai contoh, mari kita lihat kasus Zainal Abidin. Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, pada 21 Desember 2000, Zainal ditangkap di tempat tinggalnya di Palembang, Sumatera Selatan atas kepemilikan 58,7 kilogram ganja. Kemudian pada 13 Agustus 2001, Zainal awalnya dituntut 15 tahun tahun penjara, tapi Pengadilan Negeri Palembang kemudian menjatuhkan vonis lebih berat, yaitu menjadi 18 tahun penjara.

Pada 4 September 2001, Pengadilan Tinggi Palembang kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati yang diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung pada Desember 2001. Zainal pernah mengajukan PK kepada Mahkamah Agung sebanyak 2 kali dan grasi kepada presiden namun tetap ditolak.

Dari contoh kasus ini bisa dilihat bahwa adanya kejanggalan atas praktek hukuman mati di Indonesia terutama terhadap kaum yang kurang mampu.

Di sisi lain, kita dapat melihat contoh kasus korupsi Bupati Kudus Muhammad Tamzil. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Sabtu tanggal 27 juli 2019, menetapkan Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus. 

Tamzil bersama enam orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK sehari sebelumnya. Ini bukan kali pertama Tamzil terjerat korupsi. Sebelumnya, Tamzil pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus. 

Bupati Kudus periode 2003-2008 ini divonis 1 tahun 10 bulan, dan mendapatkan pembebasan bersyarat pada Desember 2015. Setelah bebas, Tamzil berlaga pada Pilkada 2018 dan kembali mendapatkan jabatan bupati Kudus untuk periode 2018-2023. Belum genap setahun menjabat, ia kembali dijerat kasus korupsi. 

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan pihaknya bisa menuntut Tamzil dengan hukuman mati karena sudah pernah dihukum terkait kasus korupsi. 

Sebenarnya KPK telah mempertimbangkan penjatuhan hukuman mati bagi Muhammad Tamzil karena penjatuhan hukuman mati pada koruptor memang mungkin berdasarkan UU 31 TAHUN  1999 Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Namun pada akhirnya pun hukuman mati terhadap Muhammad Tamzil ditolak. 

Di sini jelas terlihat bahwa hukum di Indonesia lebih memihak pada kaum atas daripada kaum bawah.

Lalu apa yang membuat hukuman mati di Indonesia masih berlaku sebagai hukuman positif apabila hukuman mati tidak memberikan efek jera sama sekali bagi para pelaku? 

Bagaimana dengan para pejabat pejabat negara yang masih berkeliaran melakukan korupsi dimana-mana dengan bebas tanpa adanya hukuman yang setimpal untuk mereka padahal kejahatan yang mereka lakukan sama merusaknya seperti peredar narkoba? 

Maka dari itu marilah kita sebagai kaum kaum muda bertindak atas ketidakadilan hukuman mati ini dan buat generasi penerus agar dapat membuat Indonesia menjadi negara yang lebih adil dan bebas dari segala kecurangan dan ketidakadilan hukum.

***


 

Muhammad Ramaditya Puspitowarno adalah mahasiswa London School of Public Relations Jakarta. Saat ini Muhammad Ramaditya Puspitowarno sedang menjalankan kampanye yang bertema “Injustice of Death Sentence in Indonesia”. Latar belakang dari kampanye ini adalah karena Hukuman mati di Indonesia masih bersifat bias atau berpihak kepada pihak yang mempunyai kekuatan daripada mereka kaum kaum yang tidak mempunyai kekuatan agar masyarakat terutama millennials agar sadar akan ketidak adilan hukuman mati di In donesia dan mau berkontribusi untuk mengakkan keadilan atas hukuman mati di Indonesia. Ayo kaum millennials mari bela negaramu dan mari tegakkan keadilan untuk negaramu.

 

TAGS:
hukuman matiketidakadilan hukumIndonesiahak asasi manusiakorupsi

RELATED STORIES

Loading interface...