Hukuman Mati Dinilai Tidak Efektif?
via Youtube/Frankie Jay
Kolom

Hukuman Mati Dinilai Tidak Efektif?

Jumat, 27 Des 2019 | 12:10 | Michelle Davistrey

Winnetnews.com - Hukuman mati masih menjadi topik yang tabu di tengah masyarakat. Pihak yang mendukung (kelompok retensionis) dan pihak yang menentang (kelompok abolisionis) terhadap hukuman mati masih bersikutan dan masih menjadi perdebatan yang tak berujung.

Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dapat dijatuhkan kepada narapidana, biasa terjadi pada kasus pembunuhan berencana, narkotika dan terorisme. Dikatakan hukuman terberat karena seseorang harus kehilangan haknya untuk hidup. 

Setiap dari kita memiliki hak untuk hidup dan bila hak itu diambil secara paksa, maka itu termasuk dalam pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Dengan konsekuensi sebesar itu, tentu kita mengharapkan hasil yang setimpal. Namun, apakah hasilnya setimpal dengan konsekuensinya?

Hukuman diberikan kepada mereka yang bersalah dan memiliki fungsi untuk mendidik, memberi efek jera dan membatasi perilaku masyarakat dengan harapan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Lantas, apakah fungsi tersebut bekerja pada hukuman mati? Efektivitas dari hukuman mati ini pun masih dipertanyakan, apakah hukuman mati terbukti menjadi solusi terbaik bagi mereka yang bersalah?

Jawabannya adalah tidak.

Hukuman mati tidak terbukti efektif memberi efek jera dalam kasus pembunuhan, narkotika/obat terlarang serta terbukti merugikan dalam segi ekonomi.

Pembunuhan

Berdasarkan data dari Amnesty International, Hands Off Chain, Comell University in Law School, beberapa Negara abolisionis telah secara resmi menghapuskan hukuman mati lebih dari 1 dekade dan angka pembunuhan di Negara ini mengalami penurunan rata-rata 6 pembunuhan per 100.000 penduduk. Negara tersebut di antaranya adalah Azerbaijan, Bulgaria, Polandia, Serbia, Estonia, Latvia, Ukraina, Afrika Selatan, Kyrgyzstan, Georgia, dan Albania.

“Kekhawatiran pendukung hukuman mati bahwa negara melepaskan hukuman pamungkas akan memberanikan para penjahat potensial, atau setidaknya melemahkan pencegahan, terbukti tidak berdasar mengingat bukti ini,” ujar penulis dari Amnesty International.

Dilansir dari Death Penalty Information Center, membandingkan tingkat pembunuhan dari 1987-2015 pada Negara bagian berhukuman mati dengan Negara bagian non hukuman mati. Bukti menunjukkan bahwa tingkat pembunuhan, termasuk pembunuhan terhadap petugas polisi, 1.37 kali lebih tinggi di Negara bagian berhukuman mati dan memiliki tingkat LEOKA (Law Enforcement Officers Killed and Assaulted) tertinggi.

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa Negara bagian berhukuman mati memiliki tingkat pembunuhan lebih tinggi dibanding Negara bagian non hukuman mati.

Narkotika/Obat-obatan terlarang

Pasal 59 Undang-undang No. 5/1997 tentang Obat Terlarang Psikotropik dan Pasal 80 sampai 82 Undang-undang No. 22/1997 tentang Narkotika, pidana mati diberikan sebagai hukuman pilihan bagi pelanggaran tertentu sehubungan dengan produksi, persinggahan, impor dan kepemilikan obat terlarang psikotropik dan narkotika. 

Banyak faktor yang menyebabkan orang membunuh atau menjadi kurir/pengedar narkoba. Alasan utamanya adalah lemahnya penegakan hukum, korupsi, negara-negara miskin, dan kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Pemerintah tidak pernah bisa menunjukkan data tentang penurunan jumlah penyelundup dan pengguna narkoba setelah hukuman mati dijatuhkan. Fakta sebaliknya, jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat. 

Dilansir dari data Polri dan BNN (Badan Narkotika Nasional), dari 2011 hingga 2105, tersangka narkoba rata-rata tumbuh 9,35 persen per tahun. Pada 2011, jumlahnya tercatat 35.640 orang, dan meningkat menjadi 51.332 orang pada 2015, dan 2015 merupakan puncak tertinggi kasus narkotika yaitu 28.588 kasus, naik 23,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dikutip dari data BNN, BBC Indonesia mengatakan “Hukuman mati setiap tahunnya dari tahun 2009 sampai sekarang jumlah kejahatan narkotika terus meningkat,” (16/01/2015)

Ekonomi 

Sepintas kita berpikir bahwa anggaran hukuman mati lebih sedikit dibanding pidana seumur hidup. Apakah itu benar? Penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati sebenarnya lebih mahal daripada memenjarakan orang.

Dilansir dari laporan Conway dan Nakell, Surat kabar Miami Herald menulis bahwa pembayar pajak di Florida, A.S. menghabiskan $ 3.200.000 (44 miliar) untuk satu eksekusi dan menghabiskan $ 515.964 (7 miliar) untuk memenjarakan orang selama 40 tahun dengan keamanan terbaik.

Indonesia sendiri mendistribusikan anggaran setidaknya 200 juta untuk satu orang yang dijatuhi hukuman mati. Menurut Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, 200 juta ini dikeluarkan untuk tahap Persiapan, Pengorganisasian, pelaksanaan dan pengakhiran.

Data tersebut menunjukkan untuk melakukan eksekusi mati dibutuhkan anggaran dana yang sangat besar sehingga tidak efektif dari segi ekonomi.

Menurut Amnesty International, dua pertiga negara-negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati secara langsung, atau tidak lagi mempraktekkannya. Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih menjalankan hukuman mati sampai sekarang. Dilihat dari ketidakefektifan hukuman ini dari sisi tingkat pembunuhan, narkotika dan ekonomi, hukuman mati disarankan untuk dihapuskan.

 

 ---------------
Michelle Davistrey adalah mahasiswi London School of Public Relations Jakarta.
*) Opini penulis dalam artikel ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Winnetnews.com.

 

TAGS:
hukuman matianggaranNegaraAmnesty International

RELATED STORIES

Loading interface...