Jaksa Pinangki Dituntut 4 Tahun Penjara, ICW: Mestinya 20 Tahun
Foto: ANTARA
Nasional

Jaksa Pinangki Dituntut 4 Tahun Penjara, ICW: Mestinya 20 Tahun

Selasa, 12 Jan 2021 | 09:50 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan tuntutan terhadap Jaksa Pinangki yakni 4 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu Pinangki juga dinilai terbukti melanggar melanggar Pasal 11 UU Pemerantasan Tipikor dengan terbukti menerima suap sebesar  USD 500.000 dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung.

Pihak Indonsian Corruption Watch (ICW) kemdian mengkritisi tuntutan yang dijatuhkan kepada Pinangki itu.

"ICW tidak lagi kaget mendengar kabar bahwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari hanya dituntut empat tahun penjara dan dikenakan denda sebesar Rp 500 juta. Sebab, sejak awal Kejaksaan Agung memang terlihat tidak serius dalam menangani perkara ini," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhan dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Menurut Kurnia, tuntutan terhadap Pinangki itu sangat ringan dan tidak objektif.

"Pertama, saat melakukan tindakan korupsi, Pinangki berstatus sebagai penegak hukum. Terlebih ia merupakan bagian dari Kejaksaan Agung yang notabene menangani langsung perkara Joko S Tjandra. Namun, alih-alih membantu Kejaksaan Agung, Pinangki malah bersekongkol dengan seorang buronan perkara korupsi," ucap Kurnia.

Lebih lanjut, Kurnia mengatakan uang yang diterima Pinangki itu akan digunakan untuk mempengaruhi proses hukum, dimana Pinangki berupaya agar Djoko Tjandra tidak dapat dieksekusi dengan membantu mengurus fatwa di Mahkamah Agung.

"Ketiga, tindakan Pinangki telah meruntuhkan dan mencoreng citra Kejaksaan Agung di mata publik. Betapa tidak, sejak awal kabar pertemuan Djoko Tjandra mencuat ke media, tingkat kepercayaan publik menurun drastis pada Korps Adhyaksa tersebut," tutur Kurnia.

Yang keempat, Kurnia menilai tindakan yang dilakukan Piangki merupakan kombinasi dari tiga kejahatan sekaligus, yakni  suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang. Menurutnya, jika ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang seharusnya ada pemberatan tetapi, penuntut umum tidak mempertimbangkan hal itu.

"Kelima, keterangan Pinangki selama persidangan justru bertolak belakang dengan fakta yang diyakini oleh penuntut umum. Pada beberapa tahapan, salah satunya eksepsi, Pinangki membantah menerima uang sebesar USD 500 ribu dari Djoko Tjandra. Dengan pengakuan seperti ini, seharusnya Jaksa tidak lagi menuntut ringan Pinangki," jelas Kurnia.

Atas perbuatannya itu, ICW menilai tuntutan yang layak dijatuhkan terhadap Pinangki adalah maksimal, yakni 20 tahun penjara. ICW pun berharap agar majelis hakim dapat mengabaikan tuntutan Jaksa dan menjatuhkan hukuman berat terhadap Pinangki. 

"Selain itu, putusan hakim nantinya juga akan menggambarkan sejauh mana institusi kekuasaan kehakiman berpihak pada pemberantasan korupsi," tutup Kurnia.

TAGS:
jaksa pinangkiICWkorupsi

RELATED STORIES

Loading interface...