Jangan Tunda Lagi RUU PKS!
Opinion

Jangan Tunda Lagi RUU PKS!

Rabu, 22 Jan 2020 | 14:44 | Devara

Winnetnews.com - Tahun 2019 bukan tahun yang ramah bagi perempuan di Indonesia, terbukti dari banyaknya kasus kekerasan, pelecehan, dan pemerkosaan yang terjadi sepanjang tahun. Catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2019 mencatat ada 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat dari tahun lalu sebesar 14 persen. “Kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks dan beragam, dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, publik dan negara,” menurut catahu Komnas Perempuan.

Kasus yang dirangkum dalam Catahu Komnas Perempuan didapatkan dari laporan kepada lembaga pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki layanan pengaduan, penanganan, dan pemulihan korban. Namun jumlah laporan tersebut dinilai seperti fenomena gunung es. Hanya sedikit dari banyaknya penyintas yang melaporkan kekerasan yang dialaminya. Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menyatakan hampir semua korban pemerkosaan tidak mau mengadukan masalahnya.

Penyintas memilih bungkam ditengarai oleh rasa malu, takut, tidak punya bukti, atau khawatir dianggap berlebihan. Ditambah belum adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi penyintas. Padahal Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat perlindungan terhadap perempuan. Menurut studi ValueChampion, perusahaan riset asal Singapura, menyebutkan Indonesia adalah negara yang paling tidak aman bagi perempuan di ASEAN. 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 merilis hasil survei nasional yang menyebut satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya. Tingginya angka kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan mendesak pemerintah untuk membuat payung hukum untuk melindungi korban. Saat ini korban pelecehan seksual justru dikriminalisasi. Kasus Baiq Nuril, yang belakangan mendapat amnesti dari Presiden, adalah bukti nyata harga yang harus dibayar perempuan karena melaporkan pelecehan seksual yang dialami. Selain itu, peraturan juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan.

Salah satu langkah kongkret pemerintah adalah dengan menerbitkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Peraturan ini sudah diusulkan pertama kali pada 2014 namun belum disahkan hingga sekarang. RUU PKS memiliki fokus untuk melindungi dan memulihkan korban, serta mengatur kewajiban negara, masyarakat, dan korporasi untuk mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

RUU PKS juga dapat menjadi langkah awal meruntuhkan kuasa budaya patriarki. Di dalam RUU PKS menyebutkan ada sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual. Kesembilan jenis tindak pidana tersebut yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Mariana menekankan pentingnya segera disahkan RUU PKS untuk menyediakan perlindungan hukum kepada korban.

"Selain perlindungan hukum, perlu ada perubahan budaya," kata Mariana, "termasuk perlunya perspektif aparat penegak hukum dalam memahami apa itu pemerkosaan dalam arti luas," ujarnya. RUU PKS telah masuk dalam program legislasi (prolegnas) prioritas 2020 oleh DPR RI periode 2019-2024. Harapan besar dari penyintas diampu DPR yang saat ini dipimpin oleh seorang perempuan untuk mengesahkan regulasi pro-perempuan ini.

 

 

--------------------
Devara adalah mahasiswa London School of Public Relations Jakarta.
*) Opini penulis dalam artikel ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Winnetnews.com.

 

TAGS:
RUU PKSperkosaankekerasan seksual

RELATED STORIES

Loading interface...