Jiwasraya Tak Mampu Bayar Klaim Nasabah Rp12,4 T, Korporasi Upaya Maksimal Atasi Kemelut
Jiwasraya diambang bangkrut. [Foto: fajar.co.id]
Ekonomi dan Bisnis

Jiwasraya Tak Mampu Bayar Klaim Nasabah Rp12,4 T, Korporasi Upaya Maksimal Atasi Kemelut

Selasa, 17 Des 2019 | 09:07 | Khalied Malvino

Winnetnews.com  Krisis likuiditas kini tengah dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan mengakibatkan tak mampu membayar klaim jatuh tempo kepada para nasabah jelang akhir 2019 yang mencapai Rp12,4 triliun.

Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko meminta maaf terkait hal tersebut. Hexana menyebut belum ada kepastian waktu pembayaran dikarenakan masih menyangkut corporate action-nya.

Melansir iNews.id, Hexana mengaku sedang mencari investor sebagai sumber pendanaan dalam mengatasi krisis likuiditas. Hexana mengatakan, strategi yang bisa dilakukannya saat ini adalah membentuk anak usaha baru.

"Saya mohon maaf kepada nasabah karena tidak bisa memberikan tanggal kepastian kapan pembayaran dilakukan sebab ini ada pada corporate action-nya," kata Hexana dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/12).

Neraca keuangan Jiwasraya hingga kuartal III-2019 jeblok. Perusahaan tersebut memiliki aset Rp25,68 triliun sementara kewajibannya mencapai Rp49,6 triliun. Alhasil, ekuitas minus Rp23,92 triliun.

Dengan potensi penurunan aset (impairment) sebesar Rp6,21 triliun, kata Hexana, Jiwasraya membutuhkan suntikan dana Rp32,89 triliun.

Komisi VI DPR mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) terkait masalah yang membelit Jiwasraya. Usulan itu merupakan kesimpulan dari RDP Komisi VI DPR dengan Jiwasraya.

"Komisi VI merekomendasikan untuk membentuk panja atau pansus untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya," kata Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah dan DPR akan melindungi investor kecil dalam masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berada di ambang kebangkrutan.

Posisi ekuitas BUMN tersebut saat ini minus usai kewajibannya jauh lebih besar daripada aset.

"Kita menengarai bila di situ ada hal-hal kriminal, maka kita akan minta aparat penegak hukum melakukan penanganannya sesuai peraturan perundang-undangan," kata Sri Mulyani.

Pemerintah, sambung dia, akan menggandeng Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK untuk mengusut tuntas kasus Jiwasraya. Ini sebagai sinyal kuat soal keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam kasus tersebut.

"Pemerintah dan DPR bersama-sama tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi dan juga untuk memberikan kepastian kepada investor kecil termasuk polis," ucapnya.

Saat ini, kata Sri Mulyani, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengevaluasi corporate governance Jiwasraya ihwal bagaimana kasus tersebut bisa terjadi. Dia berharap dalam waktu dekat ada langkah-langkah yang komprehensif sehingga bisa memberikan kepastian, baik kepada industri maupun pemegang polis. [inews]

TAGS:
PT Asuransi Jiwasrayaklaim jatuh temponasabahHexanainvestorkrisi likuiditasstrategiasetdprmenkeuSri Mulyani

RELATED STORIES

Loading interface...