Kali Pengendali Banjir yang Diabaikan Anies

Oky

Dipublikasikan 3 tahun yang lalu • Bacaan 2 Menit

Kali Pengendali Banjir yang Diabaikan Anies
Sumber : Istimewa

WInnetnews.com - Satu unit eskavator jenis amfibi 'terparkir' di tepian Kali Mookevart, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Di sekelilingnya terlihat sisa lumpur yang mengering pertanda tidak ada aktifitas pengerukan.

image0

"Alatnya rusak sudah tiga bulan," kata Munir, salah satu petugas Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air, di kawasan Pesakih, Kalideres.

Kali yang dibangun sejak era kolonial untuk mengendalikan banjir di Batavia itu berwarna hitam pekat dengan lumut hijau mengambang. Bau busuk bercampur anyir menguap dari tepian kali yang bersisihan dengan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, menuju Tangerang itu.

Di sisi Kecamatan Cengkareng, pemandangan tak jauh berbeda. Di tepian kali sudah terjadi sedimentasi. Sampah plastik bercampur lumpur semakin memperburuk kondisi kali.

"Kalinya sudah dangkal, sudah setahun enggak dikeruk," kata ketua tim regu UPK Badan Air, Sarwoto.

Kali Mookevart sebenarnya sudah dinormalisasi pada era Gubernur Joko Widodo pada 2013 silam. Dua sisi kali dibangun sheetpile. Pada 2015, ditata lagi dengan membangun jalan inspeksi di era Basuki Tjahaja Purnama.

Saat ini, karena kodisi kali sudah dangkal, dikhawatirkan air dikali meluap saat musim hujan. Pada Februari 2017 lalu, Kali Mookevart sempat meluap, tetapi saat itu banjir tidak terlalu tinggi.

"Kalau sudah meluap, itu bau, bikin penyakit. Kali sudah sangat dangkal," kata Ali, 41, warga Pesakih, Kalideres.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat Edy Mulyanto mengatakan dangkalnya kali karena lumpur itu menyulitkan petugas UPK Badan Air membersihkan kali.

"Imbasnya kepada teman-teman petugas (UPK) Badan Air. Kan enggak dikeruk masih ada rawa-rawa. Sampah kalo diangkut kan nyangkut ke sisa gulma air. Kalau nyangkut, susah," kata Edy.

Belum lagi, kata Edy, limbah industri yang berdiri di sepanjang jalan Daan Mogot ikut mencemari Kali Mookevart. Ia menyebut ada beberapa pabrik yang sudah diberikan sanksi administrasi lantaran melanggar pengelolaan limbah.

Ihwal pengerukan lumpur, ia menyebut itu kewenangan Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Abainya pihak Pemprov DKI juga dilihat dari tidak berfungsinya eskavator amfibi yang biasa mengeruk lumpur. Mesin alat berat itu dalam kondisi rusak. Eskavator itu dibiarkan saja terparkir di tepian Kali Mookervart di wilayah Pesakih, Kalideres.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Barat Imron sejak kemarin hingga hari ini belum bisa dikonfirmasi. Tiga nomor telepon seluler miliknya tidak aktif dan saat ditemui di kantornya tidak berada di tempat. Anak buahnya menyebut sang bos tengah ke lapangan. Sayang saat ditanya ke mana tidak disebutkan sang bos ke mana. "Ya, ke lapangan, gitu aja," jawabnya.

TAGS:

Share This Story

RELATED STORIES

Loading interface...