KAMI Sebut Presidential Threshold Hanya Akal-Akalan Parpol Besar
Foto: Kompas.com
News

KAMI Sebut Presidential Threshold Hanya Akal-Akalan Parpol Besar

Jumat, 28 Agt 2020 | 09:55 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendesak agar presidential threshold pada Pilpres 2024 diturunkan dari  20 persen menjadi 0 persen. Menurut salah seorang Deklarator KAMI, Refly Harun , penerapan presidential threshold hanyalah akal-akalan parpol besar untuk menjegal pesaing di tahap awal menuju Pilpres.

"Presidential threshold adalah akal-akalan parpol terutama parpol besar yang memiliki kursi yang banyak, yang dominan untuk menghilangkan pesaing di tahap awal. Jadi dengan adanya presidential 20 persen atau 25 persen kursi, maka sesungguhnya tidak sembarang parpol bisa mengajukan paslon," kata Refly Harun saat menyampaikan sikap KAMI dalam akun YouTubenya, Kamis (27/8).

Refly pun menyayangkan karena banyak calon presiden potensial yang ingin maju namun harus terjegal oleh presidential threshold. Tingginya presidential threshold tersebut umumnya hanya menghadirkan dua pasangan calon.

Ia mencontohkan sejumlah nama calon presiden yang dianggap punya peluang sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang, seperti  Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hingga Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Penerapan presidential threshold banyak sekali calon-calon presiden yang tidak bisa nyalon karena sloting untuk nyalon itu hanya dua saja. Padahal saat ini banyak nama yang berseliweran, misalnya Prabowo sudah berapa kali kalah, tetap mau nyalon lagi kelihatannya," kata dia.

"Ada juga Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, mungkin juga jago perempuannya Khofifah, ada juga calon-calon lainnya seperti AHY. Mungkin juga termasuk orang bagian dari masyarakat dari KAMI, ya who knows kita tidak tahu," lanjut Refly.

Oleh karena itu, Refly menilai jika presidential threshold maka dapat memberikan dampak negatif untuk penerapan demokrasi di Indonesia karena hanya akan dikontrol pihak yang memiliki uang.

"Nah, karena itulah KAMI berkesimpulan bahwa mempertahankan presidential threshold itu adalah sesuatu yang buruk dalam politik dan demokrasi di Indonesia," tuturnya.

"Politik dan demokrasi Indonesia akan dibajak terutama oleh para pemilik modal karena pemilik modal bisa membeli semua parpol agar tidak ada paslon lagi yang bisa diajukan. Kecuali satu pasangan saja yang barangkali bisa disetting para cukong," tutup Refly.

TAGS:
Refly HarunKamipresidential threshold

RELATED STORIES

Loading interface...