Kejagung Baru Berkomentar Terkait Penetapan Tersangka Gubernur Sultra
Nasional

Kejagung Baru Berkomentar Terkait Penetapan Tersangka Gubernur Sultra

Jumat, 26 Agt 2016 | 17:54 | Zaenal Arifin
 Jakarta, Winnetnews.com -  Kejaksaan Agung baru menanggapi penetapan tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin eksplorasi di Kabupaten Buton dan Bombana oleh KPK.

Padahal KPK mengumumkan penetapan orang nomor satu di Sultra itu, sejak Selasa (23/8/2016).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum menyatakan antara kasus yang ditangani Kejagung dengan KPK berbeda.

"Kejagung mengenai transaksi mencurigakan yang disampaikan PPATK kepada kita, sedangkan KPK soal izin eksplorasi," katanya di Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Dari hasil penyelidikan Kejagung, kata dia, tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. "Jadi tidak dilanjutkan," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung sampai sekarang bungkam soal penetapan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin eksplorasi di Kabupaten Buton dan Bombana.

Kejagung sejak 2014 telah menangani dugaan rekening gendut sejumlah kepala daerah dari PPATK, diantaranya Gubernur Sultra, Nur Alam. Namun di tengah jalan, Kejagung menghentikan penyelidikan kasus Nur Alam itu dengan alasan tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan.

TAGS:
gubernurKPKkorupsikejagungnur alam

RELATED STORIES

Loading interface...