Kemendagri Masih Kaji SKT, FPI: Kenapa Hanya Kami yang Dipersoalkan?
Melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri, Front Pembela Islam (FPI) mempertanyakan eksistensi Ormas yang masih dipermasalahkan meski sudah mengaku Pancasila. [Foto: radarsukabumi.com]
Nasional

Kemendagri Masih Kaji SKT, FPI: Kenapa Hanya Kami yang Dipersoalkan?

Kamis, 28 Nov 2019 | 12:03 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Polemik soal ke-Ormas-an kembali mencuat jelang reuni PA 212 yang bakal dihelat pada Senin (2/12). Salah satunya yakni eksisten Front Pembela Islam (FPI) yang menjadi dipermasalahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Tim Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro mempertanyakan perihal hanya FPI yang menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pihaknya menyinggung keras pemerintah melalui Kemendagri yang masih mempersoalkan eksistensi FPI.

"Kenapa sih hanya ormas FPI yang SKT-nya dikaji, dipermasalahkan, diperdebatkan. Menurut saya enggak elegan, enggak fair," kata Sugito seperti dikutip Okezone.com, Kamis (28/11).

Menurut Sugito, seluruh persyaratan serta dokumen untuk memperpanjang SKT Ormas FPI sudah rampung. Bahkan, sambungnya, rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk perpanjangan izin FPI juga sudah diterbitkan.

"Nah kita kan sudah melengkapi semua dokumen. Rekomendasi dari Kemenag sudah. Terus apalagi? Nah sekarang prosesnya tinggal bagaimana Mendagri mengeluarkan SKT saja.‎ Katanya ada informasi sedang dikaji, mengkaji apalagi?" tuturnya.

Ditegaskan Sugito, sebenarnya, aktivitas FPI akan tetap berjalan meskipun tanpa ‎adanya SKT. Hanya saja, imbuhnya, FPI bisa menjadi mitra pemerintah jika adanya SKT tersebut.

"Sebenarnya SKT kan sukarela saja, FPI tetap jalan. Kan sudah ada keputusan MK. Cuma, kalau ada SKT, kita bisa jadi mitra pemerintah kalau ada bencana. Kalau misalnya tidak ada SKT kan pemerintah tidak berhak mengeluarkan anggaran untuk kegiatan keormasan yang sifatnya sosial," ujarnya.

Saat ini, FPI masih menunggu keputusan dari Mendagri Tito Karnavian untuk mengeluarkan SKT. Sugito sendiri mendapatkan informasi bahwa SKT untuk FPI sedang dikaji. Ia menyesalkan hanya SKT FPI yang dikaji dan dipermasalahkan tanpa dasar yang jelas.

"Kalau yang saya baca itu ini sedang dikaji. Ini yang menarik, kok hanya FPI yang dikaji, ada alasan apa? Apa karena perbedaan pilihan politik di Pilpres atau ada hal lain. Kami enggak tahu," kata dia. [okezone]

TAGS:
Front Pembela IslamFPIkementerian dalam negerikemendagriSurat Keterangan TerdaftarSugito Atmo Prawiro

RELATED STORIES

Loading interface...