Khawatir Timbulkan Polemik, Kebijakan Anies Soal Fasilitasi PKL Dikritik
Pedagang Kaki Lima (PKL) menjajakan dagangannya dengan mangkal di sepanjang trotoar di dekat Stasiun Palmerah, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Pusat. (Foto: Tribunnews)
Politik

Khawatir Timbulkan Polemik, Kebijakan Anies Soal Fasilitasi PKL Dikritik

Kamis, 5 Sep 2019 | 15:42 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Kritikan sejatinya menjadi penguat seorang pimpinan dalam menjalankan roda organisasi. Seperti halnya yang dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Fraksi PDIP, Gembong Warsono, yang mengkritik Gubernur Anies Baswedan perihal fasilitas trotoar untuk Pedagang Kaki Lima (PKL).

Menurut Gembong, kebijakan tersebut dinilai kurang tepat mengingat akan banyak timbul polemik baru di tengah masyarakat. Gembong menilai kebijakan Anies yang kontroversial.

“Kami, Fraksi PDI Perjuangan, sangat menyayangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Anies," ujar Gembong kepada wartawan, Kamis (5/9/2019), seperti dikutip Detik.com.

Menurutnya, kebijakan Anies seolah-olah pro kepada pedagang kecil. Lebih lanjut, Gembong mengatakan menempatkan PKL di trotoar bukan salah satu solusi untuk memberikan ruang kepada PKL. Menurutnya, trotoar bukanlah lapak bagi pedagang kaki lima untuk berjualan.

"Sebenarnya cara Pak Anies itu mengentaskan persoalan PKL itu bukan menempatkan PKL pada tempat yang bukan pada fungsinya. Kalau di trotoar bukan fungsinya untuk jualan PKL kan," kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, jika peduli kepada PKL, seharusnya Anies mencarikan tempat yang tepat sehingga pedagang bisa berjualan dengan tenang.

"Seharusnya yang harus dilakukan Pak Anies, kalau memang Pak Anies betul-betul pro kepada PKL, mencarikan tempat yang layak bagi PKL itu agar mereka dapat berjualan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat mereka untuk mencari nafkah menghidupi anak-istri, kan seperti itu harusnya," imbuhnya.

Gembong menjelaskan Pemprov DKI memiliki alokasi anggaran yang cukup besar untuk mencarikan lokasi bagi PKL sehingga pedagang bisa berjualan dengan tenang tanpa memikirkan persoalan lain.

"Oh iya, Pemprov ini apa sih yang kurang. Alokasi anggaran besar. Dengan alokasi anggaran yang besar, kalau Pak Anies betul-betul berpihak kepada PKL harusnya Pak Anies berupaya sekuat tenaga mencari lokasi yang baik untuk meningkatkan pendapatan dari PKL itu. Mereka bisa berjualan dengan tenang, tidak menimbulkan persoalan dan hasil hasil dari pedagang itu lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Anies berencana memfasilitasi PKL berjualan di trotoar tapi harus sesuai dengan aturan. Peraturan itu berwujud undang-undang, Perpres, sampai peraturan menteri.

"Jadi, penggunaan ruang trotoar untuk PKL itu merujuk pada Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Kemudian, atas dasar itu, ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kesimpulannya, PKL diperbolehkan berada di trotoar selama mengikuti pengaturan Permen PUPR," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

TAGS:
PDIPGembong WarsonogubernurAnies Baswedanpedagang kaki limapklfasilitas

RELATED STORIES

Loading interface...