Komisi VIII DPR Tolak Wacana Kemenag untuk Atur Teks Khotbah Salat Jumat
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (foto: Fraksi Golkar)
Politik

Komisi VIII DPR Tolak Wacana Kemenag untuk Atur Teks Khotbah Salat Jumat

Rabu, 22 Jan 2020 | 09:20 | Amalia Purnama Sari

Winnetnews.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menolak wacana teks khotbah yang rencananya bakal diatur oleh pemerintah. Ace juga membandingkan wacana tersebut dengan kondisi politik di era orde baru.

“Teks khotbah yang diatur itu jelas bentuk penyeragaman materi khotbah. Di era orde baru saja tidak ada pengaturan teks khotbah Jumat. Jika wacana pengaturan teks khotbah itu dilakukan, pemerintah sudha ikut campur terlalu dalam dalam urusan keagamaan masyarakat,” kata Ace, dilansir dari Detik.com, Rabu (22/01).

Menurut Ace, hal tersebut benar-benar tidak perlu dilakukan. Dia mengingatkan agar kemampuan masyarakat dalam memilih khatib salat Jumat tidak perlu diragukan.

“Saya kira tidak perlulah pemerintah membuat konsep khotbah yang harus dibacakan oleh seluruh khatib salat Jumat. Jangan meragukan masyakrata untuk menunjuk khatib yang biasa memberikan khotbah-khotbah di masjid. Jika memang ditemukan khatib yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, saya kira masyarakat bisa melakukan koreksi khotbah yang dinilainya tidak tepat,” papar Ace.

image0
Menteri Agama Fachrul Razi (foto: Jawa Pos)

Politisi Partai Golkar tersebut juga menyinggung alasan wacana pengaturan khotbah yang disinyalir berguru pada Uni Emirat Arab. Menurutnya, praktik agama di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain.

“Jika rujukannya UAE atau di Abu Dhabi, sebagaimana kunjungan Pak Menteri Agama, praktik keagamaan di sana berbeda dengan Indonesia yang lebih plural dan majemuk dengan sistem politik yang berbeda,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) merumuskan aturan teks khotbah Jumat yang disamakan di setiap masjid di Kota Bandung. Para khatib nantinya harus menyesuaikan dengan teks yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Kepala Kemenag Kantor Wilayah Kota Bandung Yusuf Umar mengatakan wacana ini berdasarkan instruksi Menteri Agama. Menurut dia, berdasarkan studi banding yang dilakukan Menag ke Abu Dhabi, khatib-khatib masjid di sana berkhotbah sesuai dengan teks yang disediakan pemerintah.

"Jadi mungkin hasil studi banding Pak Menteri Agama di Abu Dhabi, nah itu coba bisa nggak dikondisikan di daerah. Saya kan sebagai pelaksana kebijakan di Kota Bandung, ini dari Pak Menteri ketika ada pengarahan beliau," ucap Yusuf kepada Detik.com, pada Selasa (21/01).

TAGS:
dprKomisi VIII DPR RIDPR RIsalat Jumatkhotib salat JumatkhotbahOrde BaruUni Emirat Arab

RELATED STORIES

Loading interface...