Kompolnas: UU Terorisme Saat Ini Tak Up To Date!
Aparat berjaga-jaga saat penangkapan terduga teroris di Sukoharjo, Jawa Tengah/Foto: Zool WNN
News

Kompolnas: UU Terorisme Saat Ini Tak Up To Date!

Kamis, 1 Jun 2017 | 08:30 | Zulkarnain Harahap

WinNetNews.com - Terlukanya lima masyarakat sipil dan tujuh aparat serta gugurnya tiga Bhayangkara Polri akibat ulah teroris di Kampung Melayu, menjadi catatan bagi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Komisioner Kompolnas, Poengky Indarty mengatakan, meningkatnya kelompok-kelompok intoleran yang mengancam kebhinekaan dan meningkatnya ancaman terorisme di tingkat global seolah berjalan paralel dan dikhawatirkan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

"Terorisme adalah kejahatan luar biasa dengan modus operandi melalui tindakan yang sangat keji. Terorisme tidak pernah ditolerir oleh agama manapun, sehingga harus diberantas hingga tuntas,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (01/06/2017).

Wajar jika kemudian, lanjut Poengky, paska aksi teroris di Kampung Melayu, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar pembahasan revisi UU Antiterorisme yang saat ini dibahas di DPR - dapat dipercepat guna mencegah tindakan-tindakan terorisme di Indonesia. UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) yang ada saat ini, ujar Poengky, adalah produk UU yang dibuat paska ledakan bom Bali.

"Sehingga pasal-pasalnya masih belum memuat aturan yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk dapat menangkap orang (kelompok orang) yang diduga menurut (berdasarkan) hukum akan melakukan tindakan-tindakan terorisme (ada perbuatan permulaan/pendahuluan yang cukup)," ujarnya.

Oleh karena itu, tambah Poengky, Kompolnas mendukung jika dalam revisi UU Antiterorisme memuat pasal-pasal yang memberikan kewenangan pada aparat penegak hukum untuk dapat menindak orang atau kelompok yang diduga akan melakukan tindakan terorisme. Misalnya orang-orang yang diduga anggota ISIS yang baru pulang dari Suriah.

Selain itu, lanjutnya, Kompolnas juga mendukung pelibatan masyarakat sipil dalam hal pencegahan dan rehabilitasi dampak kejahatan terorisme.

"Kompolnas juga melihat adanya pro dan kontra pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme,” lanjutnya.

Terkait hal tersebut, Kompolnas berpendapat mengacu pada Tap MPR RI Nomor VII/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri yang menandai Reformasi TNI dan Reformasi Polri, khususnya Pasal 4 tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia, ayat (2) menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam UU.

"Oleh karena itu Kompolnas memandang perlunya dibuat UU Tugas Perbantuan TNI kepada Polri sebagai pelaksanaan mandat reformasi TNI dan Polri, dalam rangka menyempurnakan dan mengembalikan kepada hakikatnya Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,” katanya.

Tugas Pokok

Poengky melanjutkan, Kompolnas melihat bahwa dalam UU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa TNI memiliki tugas pokok operasi militer selain perang mengatasi aksi terorisme, akan tetapi tugas tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yang seharusnya berdasarkan Tap MPR Nomor VII tahun 2000 hal dimaksud diatur dalam UU tersendiri, bukan kebijakan dan keputusan politik semata.

Poengky menerangkan, dalam perkembangan pembahasan Revisi UU Antiterorisme ada wacana untuk mengubah pendekatan penegakan hukum menjadi perang melawan terorisme.

”Kompolnas menegaskan bahwa pendekatan penegakan hukum adalah pendekatan yang sangat ideal. Terlebih penedekatan penegakan hukum yang modern tidak semata-mata melakukan tindakan represif saja, akan tetapi juga hingga pendekatan keadilan yang memulihkan (Restorative Justice) yang Pancasilais. Terbukti bahwa Polri mendapat pujian secara luas di tingkat internasional karena telah berhasil menanggulangi aksi-aksi jaringan-jaringan teroris di Indonesia," paparnya.

Mantan Direktur Eksekutif Imparsial ini melanjutkan, perubahan pendekatan dari penegakan hukum menjadi perang melawan terorisme justru menunjukkan kemunduran dan akan merusak profesionalitas aparat penegak hukum serta aparat TNI, merusak Criminal Justice System, merusak reformasi Polri dan TNI, berpotensi memunculkan pelanggaran HAM yang serius, serta dipastikan akan merusak tatanan masyarakat Indonesia yang Pancasilais.

Dikatakan, sebagaimana amanah Reformasi sesuai dengan Tap MPR Nomor VII/2000 yang masih belum seluruhnya terlaksana, maka guna menjamin kepastian penegakan hukum, kesamaan dihadapan hukum, dan dijunjungnya perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk dalam penangangan kejahatan terorisme, sehingga jika nanti UU tentang Bantuan TNI kepada Polri sudah disahkan dan TNI dilibatkan oleh Polri dalam penanganan Terorisme.

”Maka perlu dipastikan kembali agar pemerintah dan DPR membentuk UU untuk TNI tunduk terhadap peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum (non militer), sebagaimana diatur dalam Tap MPR RI Nomor VII tahun 2000,” simpulnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kompolnas kembali mengingatkan dan mengajak kepada segenap komponen bangsa, agar dalam bertindak, berprilaku dan berpikir, merujuk kepada Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi Bangsa, Sumber Hukum, dan Dasar Negara, termasuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Tap MPR RI Nomor VII/2000.

TAGS:
kompolnasRevisi UU terorismeteroris di Kampung Melayu

RELATED STORIES

Loading interface...