KPK: 95 Persen Laporan Harta Kekayaan Pejabatan Negara Tidak Akurat

Anggara Putera Utama

Dipublikasikan 3 bulan yang lalu • Bacaan 2 Menit

KPK: 95 Persen Laporan Harta Kekayaan Pejabatan Negara Tidak Akurat
Gedung KPK (Foto: ANTARA)

Winnetnews.com -  KPK mengungkapkan fakta bahwa 95 persen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterima tidak akurat. KPK ketidakakuratan itu disebabkan karena ada aset-aset pejabat negara yang tidak dilaporkan.

"Berita buruknya, di samping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum," beber Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9).

"Banyak harta yang tidak dilaporkan, baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain," sambung dia.

Pahala memastikan KPK akan lebih aktif dalam melakukan pemeriksaan laporan kekayaan. Selain itu, untuk aset yang tidak dilaporkan, ia mengatakan akan kembali diperiksa agar LHKPN lebih akurat.

"Jadi mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa (misalnya) yang namanya A dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini. Ini apakah punya rekening di bank," jelas Pahala.

"Nanti otomatis semua bank yang punya rekening itu akan melaporkan lengkap dengan isinya. Berikutnya kita bilang, berapa nilai rekening yang sudah. Lantas kalau diperlukan pendalaman, apa saja transaksinya. Itu kelihatan," lanjut Pahala.

Ia menjelaskan, pelaporan yang tidak akurat itu terungkap dari kejanggalan pada penghasilan di rekening bank. Ke depannya, Pahala menegaskan keakuratan laporan kekayaan pejabatan akan menjadi fokus KPK.

"Nah, di antara 95 persen yang tidak akurat ini, selain yang tidak dilaporkan juga melaporkan penghasilan yang agak aneh dibandingkan dengan transaksi banknya. Kalau saya melaporkan penghasilan saya Rp 1, seharusnya di bank saya kira-kira itu ada Rp 1 masuk, setengah rupiah keluar gitu ya. Tapi bukan saya laporkan penghasilan saya Rp 1 secara konstan setiap bulan saya dapat Rp 100, Rp 150, Rp 200 seperti itu. Jadi 15 persen dari yang 95 persen itu menunjukkan profil yang tidak fit dengan data keuangannya," terang Pahala.

"Kita ingin sebenarnya kenapa akurasi ini kita ingin pergi lebih cepat itu lebih maju, karena semakin kita pikir kepatuhan tinggi maka akurasi ini akan menjadi fokus KPK ke depan," sambungnya.

TAGS:

Share This Story

RELATED STORIES

Loading interface...