KPK akan Jelaskan Ada Tidaknya Aliran Dana  Kasus Suap Kabakamla di Pengadilan
Nasional

KPK akan Jelaskan Ada Tidaknya Aliran Dana Kasus Suap Kabakamla di Pengadilan

Jumat, 10 Mar 2017 | 18:52 | Ahmad Mashudin

WinNetNews.com - KPK belum menjelaskan ada tidakya aliran dana ke Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksdya Arie Soedewo dalam kasus suap pengadaan proyek monitoring satellite. Hal tersebut akan terbuka di proses persidangan.

"Ada atau tidaknya aliran dana nanti akan kita simak bersama pada proses persidangan. Kalau di dakwaan kita sudah munculkan beberapa fakta yang sifatnya umum dan konstruksi besar indikasi perkara suap ini," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2017).

Febri juga menyebut akan mengungkap satu per satu informasi yang ada terkait kasus dugaan suap ini. Dia menjelaskan dalam dakwaan tersebut jaksa mengungkap ada pihak yang masuk dalam ranah peradilan militer yang juga terlibat kasus ini

"Kita akan ungkap satu per satu informasi yang ada. Di dalam dakwaan juga kita sudah sampaikan bahwa ada pihak lain yang diduga terlibat termasuk pihak lain yang berada di dalam domain kewenangan peradilan militer misalnya. Tentu koordinasi-koordinasi akan kita lakukan lebih intensif dengan pihak POM TNI agar penanganan kasus indikasi korupsi di Bakamla ini bisa dituntaskan," jelas Febri.

Terkait kasus ini, Jaksa pada KPK dalam dakwaan untuk terdakwa Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta mengungkap peran Kabakamla Arie Soedewo terkait kasus suap pengadaan proyek monitoring satellite di Bakamla. Arie disebut jaksa KPK mengarahkan salah satu tersangka, yaitu Eko Susilo Hadi, untuk memberikan uang kepada dua pejabat Bakamla lainnya.

Eko, yang menduduki jabatan Deputi bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), menandatangani surat penetapan pemenang pengadaan monitoring satellite di Bakamla, yakni PT Melati Technofo Indonesia milik Fahmi Darmawansyah.

Setelah itu, Kabakamla Arie Soedewo bertemu dengan Eko di ruang kerjanya. Saat itu, Arie dan Eko membahas soal jatah 7,5 persen untuk Bakamla dari pengadaan monitoring satellite yang telah dimenangi perusahaan Fahmi Darmawansyah.

Terkait hal itu Bakamla pun membantahnya. "Namanya seorang Kabakamla, orang nomor satu di Bakamla, arahan pasti ada. Tapi arahan bukan nggak benar. Sesuai aturan dan normatif banget," ujar Kabiro Umum Bakamla Kolonel L Suhardi saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (10/3).

Dia mengaku masih mengingat arahan Laksdya Arie yang disampaikan ke jajaran Bakamla terkait pengadaan monitoring satellite tersebut. Suhardi menyebut, Kabakamla meminta bawahannya untuk tidak euforia saat mendapat anggaran yang cukup besar untuk membeli peralatan canggih.

TAGS:
KPKkasus bakamlafebrikpapengadilan

RELATED STORIES

Loading interface...