KPK terima Dua Laporan Gratifikasi Perayaan Idul Fitri
Nasional

KPK terima Dua Laporan Gratifikasi Perayaan Idul Fitri

Senin, 11 Jul 2016 | 19:30 | Ahmad Mashudin

WinNetNews.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima dua laporan gratifikasi dalam rangka perayaan Idul Fitri 1437 Hijriah yang diterima pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara.

"KPK sudah mengeluarkan surat edaran yang intinya meminta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menolak pemberian bingkisan hari raya dan kalau tidak bisa menolak segera melaporkan ke KPK, hingga hari ini KPK menerima dua laporan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (11/7/2016).

Priharsa menjelaskan sebuah laporan gratifikasi diterima dari seorang lurah yang mengaku menerima hadiah berupa parsel dan seperangkat 'tea set'. Namun, Priharsa tak mau menyebutkan identitas lurah tersebut, termasuk siapa yang memberikan parsel itu kepada lurah itu.

Selain itu, KPK juga menerima laporan gratifikasi dari seorang wakil rakyat di DPR RI. Menurut Priharsa anggota DPR itu melaporkan pemberian telepon seluler dari seseorang. Namun begitu, Priharsa kembali tidak menyebutkan siapa nama anggota DPR termasuk pemberi telepon seluler.

"Parsel makanan dan 'tea set' dilaporkan seorang lurah, handphone dilaporkan seorang anggota DPR," beber Priharsa.

Priharsa mengungkapkan KPK akan menganalisis laporan gratifikasi ini sebelum memutuskan akak mengembalikan barang gratifikasi tersebut ke pemberi atau akan disita menjadi milik negara.

Sebelumnya, KPK sudah mengeluarkan edaran terkait larangan PNS atau penyelenggara negara menerima gratifikasi saat lebaran. Namun, sampai saat ini baru dua laporan gratifikasi yang diterima.

Meski sedikit laporan yang diterima, KPK lanjut Priharsa berprasangka baik bila surat edaran KPK sudah dilaksanakan oleh PNS atau penyelenggara negara.

"KPK berharap minimnya laporan ini diartikan surat edaran KPK dilaksanakan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu menolak pemberian sekaligus menghimbau karena berbagai alasan tidak dapat menolak segera melaporkan ke KPK," pungkasnya.

TAGS:
KPKhandphonePNSDPR RIPriharsa Nugrahaidul fitri

RELATED STORIES

Loading interface...