Kubu Prabowo Ingin Jokowi-Ma'ruf Didiskualifikasi, Begini Tanggapan Tim Hukum

Daniel
Daniel

Kubu Prabowo Ingin Jokowi-Ma'ruf Didiskualifikasi, Begini Tanggapan Tim Hukum Jokowi dan Ma'ruf Amin

Winnetnews.com - Salah satu permohonan pada sidang gugatan pilpres 2019 yang diutarakan oleh pihak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno adalah mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01. Hal itu didasari oleh kecurangan yang dinilai terstruktur, sistematis, dan masif.

Pihak tim hukum pasangan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin angkat bicara soal permohonan dari kubu paslon 02 tersebut. Pada tanggapan yang diutarakan di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6), tim hukum paslon 01 menilai permohonan tersebut tidak memiliki landasan hukum.

“bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil Pemilu,” jelas tim hukum Jokowi-Ma’ruf Amin dalam lanjutan sidang gugatan pilpres 2019 di MK.

Menurut tim hukum paslon 01, sanksi pembatalan kemenangan di pemilu bisa diberikan jika memang pihaknya terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat administratif seperti misalnya keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Parpol atau pelanggaran administrasi.

“Khusus untuk pembatalan peserta Pemilu dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif TSM telah diatur dalam Pasal 286 juncto Pasal 463 UU Pemilu yang diselesaikan Bawaslu. Sesuai ketentuan Pasal 465 UU Pemilu, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang merupakan pedoman hukum untuk penyelesaian sengketa administratif TSM,” jelas tim hukum paslon 01.