Menkominfo Siapkan Aturan Baru Untuk Netflix

Muhammad Takdir
Muhammad Takdir

Menkominfo Siapkan Aturan Baru Untuk Netflix
WinNetNews.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku sedang menyiapkan kebijakan yang bisa menjangkau Netflix, karena sejauh ini undang-undang yang ada dinilai belum bisa "menggoyang" layanan streaming video. Namun, Rudiantara berkata hal ini harus melibatkan kementerian dan lembaga lain.

Menurutnya, saat ini layanan macam Netflix belum bisa diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti UU Penyiaran, UU Perfilman, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun UU Telekomunikasi.

“Kita sedang siapkan (kebijakan untuk Netflix). Ini belum selesai. Nanti bentuknya bisa peraturan menteri atau keputusan bersama,” ujar Rudiantara.

Netflix disebut Rudiantara merupakan layanan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), di mana jika beroperasi di Indonesia, mereka harus punya Badan Usaha Tetap (BUT) dan memenuhi aturan di sini.

Selain itu, perusahaan PSE juga harus memenuhi aturan konten yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Netflix, maka Rudiantara menilai kontennya harus sejalan dengan aturan di UU Terorisme, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, dan tentu saja UU Perfilman serta Penyiaran.

 

Rudiantara berkata ia jauh hari telah berbicara dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, selaku regulator perfilman, untuk membuat aturan yang bisa menjangkau layanan streaming video yang diprediksi bakal menjamur di tengah tren akses Internet kecepatan tinggi.

Rudiantara menilai badan semacam Lembaga Sensor Film (LSF) akan kesulitan untuk melakukan sensor terhadap konten di Netflix yang jumlahnya sangat banyak. Biasanya, LSF melakukan sensor sebelum film tersebut didistribusikan di bioskop maupun stasiun televisi.

“Tapi LSF akan kesulitan untuk sensor konten yang ada di Netflix, karena jumlahnya bisa ribuan. Makanya kita akan buat kebijakan baru,” tutur Rudiantara.

Netflix telah meluncurkan layanannya di Indonesia pada awal Januari 2016 dan di 130 negara lain. Karena ketiadaan sensor dari pemerintah, di sana masih tersedia konten yang menyajikan gambar ketelanjangan.

(seperti dilansir dari CNN Indonesia)