Pakar Hukum Himbau Dewan Pengawas KPK Segera Susun Kode Etik
Pelantikan Dewas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). (Foto : Okezone/Fakhrizal Fakhri)
Nasional

Pakar Hukum Himbau Dewan Pengawas KPK Segera Susun Kode Etik

Sabtu, 21 Des 2019 | 18:15 | Sofia Citradewi

Winnetnews.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (20/12/2019) lalu, agar segera menyusun kode etik. Pasalnya, etik anggota Dewas tidak termaktub dalam UU KPK yang baru.

"Mereka harus segera membuat kode etik, tidak hanya kode etik bagi karyawan dan pimpinan KPK, tapi juga kode etik bagi diri mereka sendiri, karena undang-undang itu tidak mengatur hal-hal yang terkait dengan Dewan Pengawas yang lebih lanjut," kata Refly kepada wartawan, Sabtu (21/12/2019).

Kode etik yang dicontohkan adalah larangan Dewan Pengawas KPK bertemu dengan pihak yang sedang dalam perkara. Dia mengatakan etik tersebut harus cepat diatur.

"Harus diatur. Nggak boleh. Karena mereka juga menjalankan projustitia, karena mereka memberikan izin," terangnya, seperti dilansir detikcom.

Selain itu, Dewan Pengawas juga harus bisa mempercepat proses pemberantasan korupsi dari sektor penindakan. Menurut dia, penindakan harus dipersolid dengan dilakukannya banyak OTT agar menimbulkan efek jera.

"Penindakan kan hanya tiga institusi: kejaksaan, polisi, dan KPK. Pencegahan itu malah harus dipimpin langsung Presiden, karena itu tak boleh lemah dalam penindakan, termasuk OTT. Bahkan, menurut saya, harus ditingkatkan. Itulah yang memunculkan efek jera korupsi. Kalau nggak ada OTT, pasti pesta pora," imbuhnya.

Diketahui, lima anggota Dewas KPK yang telah dilantik adalah Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP), Albertina Ho (hakim), Artidjo Alkostar (mantan hakim agung), dan Syamsuddin Haris (peneliti LIPI). Dia berharap penuh pada sosok Artidjo, yang sudah membuktikan integritasnya semasa menjabat hakim agung.

Refly mengatakan pemberantasan korupsi masih bisa diharapkan dari sisi penindakan. 

"Dengan adanya Artidjo, kita harap pemberantasan korupsi masih bisa diharapkan dari sisi penindakan. Kalau cuma cegah, orang ditindak aja nggak kapok. Jadi untuk membuat orang kapok, itu bukan dinasihati," pungkasnya. [dtc]

 

TAGS:
Dewan PengawasKPKRefly Harunkode etik

RELATED STORIES

Loading interface...