Pasca Empat Tahun Diboikot, Kementerian BUMN Hadiri Rapat dengan Komisi VI DPR
Menteri BUMN, Erick Thohir hadir dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (2/12). [Foto: iNews.id]
Nasional

Pasca Empat Tahun Diboikot, Kementerian BUMN Hadiri Rapat dengan Komisi VI DPR

Senin, 2 Des 2019 | 17:41 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Pertama kalinya sejak 2015 silam, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (2/12). Diketahui, Komisi VI memboikot menteri yang kala itu dijabat Rini Soemarno.

Melansir Tempo.co, Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir, tiba di ruang Komisi VI DPR pukul 10.44 WIB. Ia didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Erick yang mengenakan batik cokelat langsung menyalami satu per satu anggota dewan.

Adapun rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Faisol Reza.

"Ini untuk pertama kali Komisi VI menggelar rapat dengan Menteri BUMN," tutur Faisol kala membuka rapat kerja.

Rapat kerja hari ini dihadiri oleh 25 orang dari 54 orang anggota Komisi VI. Rapat kerja ini beragendakan pembahasan penyertaan modap negara pada BUMN tahun anggaran 2019-2020. Rapat digelar terbuka, sementara pendalaman paparan menteri dihelat tertutup.

Faisol meminta seluruh anggota komisi yang hadir dalam rapat memperkenalkan diri lebih dulu. Di sela-sela perkenalan, anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meminta rapat tak terbatas merembuk penyertaan modal negara atau PMN.

"Harapan kami, karena ini perjumpaan pertama, mudah-mudahan kita tidak dibatasi membahas masalah PMN," tuturnya.

Sejak empat tahun lalu, DPR mencegah Menteri BUMN hadir dalam rapat kerja bersama. Kala itu, kursi Menteri BUMN diduduki oleh Rini Soemarno.

Mulanya, Rini Soemarno dilarang mengikuti rapat bersama Dewan pada rapat paripurna DPR pada Desember 2015 saat menerima rekomendasi Panitia Khusus Angket Pelindo II. Ketika itu, Pansus merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Rini dari jabatan menteri.

Musababnya, Pansus menilai Rini dan Direktur Utama PT Pelindo II R.J. Lino melanggar konstitusi dalam perpanjangan kontrak pengelolaan PT Jakarta International Container Terminal antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH). Sejak saat itu, kehadiran Rini dalam rapat-rapat di parlemen diwakili Menteri Keuangan.

Beberapa waktu lalu, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Konunikasi, Arya Sinulingga, mengatakan Erick bakal memperbaiki hubungan kementeriannya dengan Komisi VI DPR. Arya menyebut Erick Thohir bakal menghadiri rapat seumpama diundang oleh Dewan.

"Pasti akan datang dalam waktu dekat. Kami tunggu undangan," tutur Arya, November 2019 lalu. [tempo]

TAGS:
BUMNRini SoemarnoPelindo IIKomisi VI DPRErick Thohir

RELATED STORIES

Loading interface...