Pemerintah Bisa Ambil Alih Freeport 2019?
Nasional

Pemerintah Bisa Ambil Alih Freeport 2019?

Kamis, 14 Jan 2016 | 14:13 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Pemerintah Indonesia tidak perlu membeli sisa saham divestasi yang akan ditawarkan PT Freeport Indonesia (FI) sebanyak 20,64% hingga 2019. Pemerintah bisa memutuskan nantinya mengambil alih pengelolaan tambang emas dan tembaga di Timika yang kini dikelola FI tahun 2019 atau sebelum kontrak habis tahun 2021, seperti pola yang diterapkan pada Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola Total.

Pada 2014 pemerintah memutuskan, kontrak pengelolaan Blok Mahakam oleh Total E&P Indonesie nantinya tidak diperpanjang dan pengelolaan blok migas itu dialihkan ke PT Pertamina (Persero), meski kontrak Total sebenarnya baru akan berakhir pada 2017. Sebagai imbalannya, perusahaan migas Prancis Total E&P Indonesie bersama mitra Inpex boleh membeli 30% saham Blok Mahakam pascaberakhirnya kontrak tahun 2017.

FI, yang merupakan anak perusahaan Freeport-McMoRan dari Amerika Serikat, telah mengelola tambang di Timika sekitar 47 tahun setelah menandatangani Kontrak Karya (KK) Pertama pada 1967. Pada 1991, KK Freeport diperpanjang selama 30 tahun lagi oleh pemerintahan Orde Baru dan akan habis kontraknya pada 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Freeport hanya bisa mengajukan permohonan perpanjangan kontrak paling cepat 2 tahun atau paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir 2021.

 

PP No 77 Tahun 2014 itu juga mewajibkan FI melakukan divestasi dengan melepas total 20% saham paling lambat 14 Januari 2016 kepada pihak Indonesia dan pada 2019 melepas lagi sebanyak 10% saham. Lantaran pemerintah RI sudah memiliki 9,36% saham, maka tahun ini hanya diwajibkan divestasi sebesar 10,64%. FI hanya diwajibkan melakukan total divestasi 30% saham hingga 2019, karena salah satu perusahaan emas terbesar di dunia ini melakukan kegiatan tambang bawah tanah (underground).

Namun demikian, pemerintah Indonesia tidak berkewajiban untuk membeli saham yang akan ditawarkan FI tersebut. Pemerintah pada 2019 juga bisa memutuskan mengambil alih pengelolaan tambang emas dan tembaga Timika setelah kontrak FI habis 2021.

“Ini polanya seperti saat pemerintahan Presiden Joko Widodo baru memerintah beberapa bulan dan langsung memberitahu Total E&P Indonesie bahwa kontrak Blok Mahakam yang habis 2017 tidak akan diperpanjang, untuk nantinya diberikan ke PT Pertamina.

Hal ini pun bisa dilakukan pada tambang yang kini masih dikelola Freeport, sehingga pemerintah tak perlu membeli saham divestasi Freeport. Selanjutnya, tahun 2021 pemerintah akan mengambil alih secara otomatis seiring berakhirnya kontrak,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (13/1).

 

Selanjutnya, sambil menunggu berakhirnya kontrak FI tahun 2021, pemerintah perlu mulai menyiapkan tim persiapan dan transisi untuk pengambilalihan tambang di Provinsi Papua tersebut. Dengan pola semacam ini, kata Mamit, Freeport akan lebih siap untuk meninggalkan tambangnya. Dia tak terlalu yakin Freeport akan tetap mau mengelola tambang tersebut jika hanya diberikan 30% saham seperti kasus di Blok Mahakam kepada Total E&P Indonesie dan mitranya. Sebab, Freeport indikasinya ingin tetap menguasai mayoritas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengusulkan agar masalah tambang PT Freeport dibuat seperti penyelesaian yang disepakati Total E&P Indonesie untuk Blok Mahakam yang kontraknya dipastikan tidak diperpanjang lagi. "Saat Total habis kontraknya di Blok Mahakam pada 2017, akan dikembalikan kepada negara dan dimiliki Pertamina.

Begitu juga apabila kontrak PT Freeport habis pada 2021, maka pemerintah langsung mengambil alih. Nanti, pemerintah bisa menunjuk BUMN PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sebagai pengelola utamanya," kata Luhut.

 

Dia mengakui banyak desakan dari berbagai pihak agar pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport. "Tetapi kami (pemerintah) secara konsisten tetap dalam posisi yang jelas, tidak bisa melakukan (perpanjangan kontrak)," kata Luhut.

Sedangkan Menteri BUMN Rini Soemarno mengisyaratkan BUMN pertambangan siap 'masuk' ke PT Freeport Indonesia. BUMN itu adalah PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Sementara itu, pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan sebelumnya, Freeport wajib melaksanakan divestasi saham yang mengacu pada PP No 77 Tahun 2014. Selain itu, FI bisa menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di luar jatah 30% saham divestasi yang diatur dalam PP tersebut.

(seperti dilansir Berita Satu)

TAGS:
sahamtambangFreeport

RELATED STORIES

Loading interface...