Pemerintah Didesak Tunda Teken RKUHP Kalau Tak Mau Disebut Rezim 'Pembangkang Konstitusi'
The Jakarta Post
Nasional

Pemerintah Didesak Tunda Teken RKUHP Kalau Tak Mau Disebut Rezim 'Pembangkang Konstitusi'

Jumat, 20 Sep 2019 | 10:30 | Sofia Citradewi

Winnetnews.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) jadi perhatian masyarakat sipil belakangan ini. Keberadaan RKUHP ini oleh sejumlah pihak dianggap meresahkan karena mengandung pasal-pasal yang masih bermasalah. Bahkan pembahasan RKUHP pada 14-15 September lalu yang dilakukan secara tertutup dan terkesan kejar target tersebut dinilai telah mencederai kepercayaan dan amanat rakyat.

“Saya melihat proses baik RKUHP maupun revisi UU KPK ini dibahas dalam situasi yang tidak tenang. Seakan-akan ada target yang dikejar,” Ujar pegiat isu politik dan HAM, Makarim Wibisono, di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (19/9), dikutip dari CNN Indonesia (20/9).

Makarim meminta pemerintah dan DPR transparan dan terbuka mendengar masukan dari publik mengenai sejumlah permasalahan dalam draf  RKUHP tersebut, khususnya mengenai pasal-pasal yang dinilai kontroversial.

“Saya melihat ada beberapa permasalahan, juga ada tafsiran yang sudah dibuat oleh beberapa lembaga di bidangnya kan,” kata mantan Ketua Komisi HAM PBB itu.

Menurutnya, pembahasan perubahan KUHP bukan cuma soal mengejar tenggat pengesahan oleh DPR periode sekarang, melainkan juga harus matang mempertimbangkan pelbagai aspek.

“Kalau hal-hal penting semacam ini harus dikejar-kejar, padahal ini betul-betul perubahan bersejarah. Karena kita mengubah dari hukum Belanda menjadi hukum Indonesia, jadi ini suatu hal yang sangat historisnya berbeda ya,” lanjut Makarim.

Pasal-pasal RKUHP yang bermasalah

Setidaknya terdapat tujuh isu yang membuat RKUHP ini didesak agar dipertimbangkan kembali dengan matang sebelum disahkan, yakni hukum yang hidup di masyarakat, pidana mati, penghinaan terhadap presiden, tindak pidana kesusilaan, tindak pidana khusus, ketentuan peralihan, dan ketentuan tertutup.

TAGS:
RKUHPdemokrasihak asasi manusiahamUU KPK

RELATED STORIES

Loading interface...