Penjelasan KPK soal Satpam Dipecat karena Temukan Bendera Mirip HTI di Meja Kerja

Anggara Putera Utama

Dipublikasikan 2 bulan yang lalu • Bacaan 1 Menit

Penjelasan KPK soal Satpam Dipecat karena Temukan Bendera Mirip HTI di Meja Kerja
KPK

Winnetnews.com -  Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengklarifikasi soal ramainya perbincangan mengenai mantan petugas keamanan bernama Iwan Ismail yang dipecat lantaran mengungkap keberadaan bendera Hizbut Tahrir Indonesia di meja kerja salah seorang pegawai KPK.

Ali mengatakan penyebaran foto mirip HTI itu terjadi pada September 2019 silam. Setelah foto itu tesebar, tim langsung dikerahkan untuk memeriksa beberapa saksi, bukti, dan mencari keterangan pendukung.

"Sehingga disimpulkan bahwa yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar (bohong) dan menyesatkan ke pihak eksternal. Hal tersebut kemudian menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak menurunkan citra dan nama baik KPK," ujar Ali melalui keterangan tertulis pada Minggu (3/10).

Menurutnya, perbuatan Iwan termasuk pelanggaran berat, seperti tertuang dalam Pasal 8 huruf s Perkom Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK. 

Iwan, lanjutnya, juga dianggap melanggar Kode Etik KPK seperti diatur dalam  Perkom Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK.

Ia menilai Iwan sudah melanggar nilai integritas, komitmen, dan loyaltas kepada KPK dengan tidak melaporkan ke atasan atau Direktoran Pengawasan Internal saat menemui dugaan pelanggaran. Sebaliknya, Iwan malah mengambil langkah whistle blowing yang dapat mencemarkan nama baik KPK.

"Yang bersangkutan juga melanggar nilai profesionalisme, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Serta pelanggaran terhadap nilai kepemimpinan, untuk saling menghormati dan menghargai sesama insan Komisi, serta menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari," kata Ali.

Ali mengatakan KPK telah memastikan pegawai yang memasang bendera tersebut tidak memiliki afiliasi dengan kelompok atau organisasi terlarang.

"Namun, KPK mengingatkan seluruh insan komisi, demi menjaga kerukunan umat beragama, insan KPK harus menghindari penggunaan atribut masing-masing agama di lingkungan kerja KPK, kecuali yang dijadikan sarana ibadah," ucap Ali.

TAGS:

Share This Story

RELATED STORIES

Loading interface...