<em>Presidential Threshold</em> 20 persen Dapat Merusak Demokrasi
ilustrasi
Politik

<em>Presidential Threshold</em> 20 persen Dapat Merusak Demokrasi

Selasa, 23 Mei 2017 | 16:37 | Rusmanto

WinNetNews.com - Wacana ambang batas <em>presidential threshold</em> 20 persen dinilai dapat merusak demokrasi. Itu karena presidential threshold dinilai tak relevan lantaran pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (2019) digelar serentak.

“Saya kira ini merusak demokrasi. Apa yang diusulkan oleh DPR merupakan sesuatu yang tidak relevan,” kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, Selasa (23/5/2017).

Padahal, menurutnya, dengan presidential threshold 0 persen, kompetisi untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di Indonesia akan semakin terbuka. Hal itu dapat menghadirkan calon-calon presiden alternatif untuk bersaing dalam Pilpres 2019.

“Kompetisi semakin terbuka, lalu bisa memunculkan banyak alternatif. Itu kemudian menjadi tugas partai politik untuk mempersiapkan kader-kader itu,” katanya.

Selama ini, kata dia, parpol terkesan kurang maksimal dalam menyiapkan kader untuk maju dalam Pilpres. Menurutnya, parpol lebih sibuk berkutat pada regulasi dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Itu yang selama ini belum maksimal dilakukan parpol yang hanya bermain di regulasi saja,” katanya.

Sekadar diketahui, empat fraksi yakni PAN, Hanura, Demokrat dan Gerindra ingin angka ambang batas pencalonan presiden 0 persen. Kemudian, PKB menginginkan presidential threshold sekitar 5 persen.

Sementara itu, Golkar, Nasdem, PKS, dan PDIP mempertahankan ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2019 sebesar 20 persen dari total kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional. Namun, PPP belum menyatakan sikap yang pasti ihwal persoalan tersebut.

TAGS:
Forum Masyarakat Peduli Parlemen IndonesiaLucius Karuspresidential threshold

RELATED STORIES

Loading interface...