Problematika Disabilitas di Dunia Kerja
Opinion

Problematika Disabilitas di Dunia Kerja

Rabu, 22 Jan 2020 | 16:38 | Tania Zuwika

Winnetnews.com - Dunia kerja adalah sisi kehidupan yang baru setelah manusia melalui berbagai macam jenjang pendidikan. Dalam dunia kerja, seluruh manusia dapat mengimplementasikan seluruh kemampuannya, sesuai dengan kreatifitas yang dimiliki. Jenjang-jenjang pendidikan yang telah dilalui hanya sekedar menjadi pijakan dalam memperkuat keilmuan. Setelah pondasi-pondasi keilmuanya berdiri kokoh, berarti keilmuan yang telah didapat harus segera diimplementasikan dalam dunia kerja.

Masalah pekerjaan mulai menjadi perhatian penyandang disabilitas ketika mereka memasuki akhir masa remaja atau setelah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Penyandang disabilitas, terutama yang tingkat pendidikannya rendah, memiliki kemampuan lebih sedikit dibandingkan individu yang tidak menyandang disabilitas sehingga mereka yang mengalami disabilitas ini memiliki kesulitan untuk berkompetisi dengan individu lainnya (Groce, 2003).

Ada 2 kelompok pekerjaan untuk disabilitas:

1. Bidang Vokasional, dilihat dari latar belakang pendidikan atau skill seperti pijat, cuci mobil, cleaning service dengan lulusan SD dan SMP.

2. Bidang Profesional, dengan latar belakang pendidikannya SMA dan S1

Pasal yang mengatur hak-hak tentang disabilitas

Pada tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengatur hak-hak sosial bagi kelompok ini sudah disahkan. Dalam undang-undang itu, disebutkan bahwa setiap perusahaan swasta yang ada di Indonesia wajib mempekerjakan satu penyandang disabilitas setiap 100 orang pekerja, atau 1 persen.

Tak hanya swasta, instansi pemerintah pun punya kewajiban yang sama. Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan setidaknya 2 persen penyandang disabilitas dari seluruh jumlah pegawai atau pekerja. 

Sanksinya pun tak main-main. Jika melanggar, ancaman pidana maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp200 juta menanti. Namun sayangnya, peraturan pemerintah ini belum banyak dilaksanakan.

Pengertian disabilitas dan golongannya

Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Ada 4 golongan disabilitas:

1. Disabilitas Sensorik, yaitu tuli dan netra (indra pendengaran dan indra penglihatan) tidak berfungsi dengan baik.

2. Disabilitas Fisikal, yaitu tuna daksa dimana keadaan salah satu bagian tubuh menyebabkan kehilangan atau mengganggu mobilitas, seperti kakinya kecil dinamakan tuna daksa atau kita sebut kehilangan atau kekurangan salah satu bagian tubuh.

3. Disabilitas Intelektual atau tuna grahita, yaitu teman-teman dengan Down Syndrome, Autistik atau mental reterdasi.

4. Disabilitas Mental, yaitu Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ, Bipolar, DID (memiliki beberapa kepribadian biasanya relatif dengan mental, kesehatan atau sikologisnya)

Opini narasumber

Sejauh ini masih ada anggapan bahwa kaum difabel tidak punya kemampuan sehingga dianggap tidak bisa dan tidak mampu bersaing di dunia kerja dengan segala kompleksitasnya. 

Mengomentari itu, Ketua Ketua Art Therapy Center (ATC) Widyatama, Anne Nurfarina, menilai para penyandang disabilitas punya kemampuan yang mumpuni sama seperti orang yang normal. Sehingga, tidak bisa dipukul rata bahwa kaum difabel tidak berdaya saing.

"Bisa sekali (bersaing), sekarang tinggal kesempatan yang diberikan," katanya.

Di Indonesia sendiri for your information total penyandang disabilitas diseluruh indonesia 26,8 juta itu kurang lebih 10% dari total populasi indonesia 203,6 juta.

Dengan jumlah sebanyak itu, bagaimana pemerintah menjamin akses penyandang disabilitas terhadap kesejahteraan sosial, khususnya pekerjaan.

Seperti dikutip Gatra, Kepala Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI Irwanto mengatakan hingga kini pendataan penyandang disabilitas di Indonesia masih bermasalah. Ini terlihat dengan tidak sinkronnya data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah berbasis Internasional dengan data kementerian/lembaga terkait masalah sosial seperti Departemen Kesehatan, Departemen Ketenagakerjaan, dan Departemen Sosial. Data penyandang disabilitas yang tak akurat akan berdampak pada pemenuhan hak-hak mereka.

Sebaliknya, data yang akurat akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat. Misalnya memberikan kuota pekerjaan sesuai kemampuan di perusahaan yang ada di Indonesia, baik BUMN maupun perusahaan swasta. Pemerintah juga akan terbantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait pendidikan dan jaminan sosial untuk penyandang disabilitas jika data yang tersedia bisa diandalkan.

Kalau ngomongin hak itu, ada satu yang terlupakan ketika kita meminta hak ada kewajiban yang harus juga kita lakukan, kalau untuk hak bekerja dari dulu memang stigma itu tetap masih ada. Semenjak ada aktivis-aktivis yang menjelaskan bahwa “disabilitas itu mampu loh, walaupun kita kekurangan indra tapi kita bisa menunjukan kemampuan yang lain,” kata Nicky Clara (5/11/2019).

 

 

--------------------
Tania Zuwika adalah mahasiswi London School of Public Relations Jakarta. Anda dapat menghubunginya melalui email: taniazuwiika@gmail.com
*) Opini penulis dalam artikel ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Winnetnews.com.

 

TAGS:
disabilitaskerja

RELATED STORIES

Loading interface...