Ramai Ajakan PNS Tolak THR dan Gaji ke-13, Begini Tanggapan Mengejutkan KASN

Oky
Oky

Ramai Ajakan PNS Tolak THR dan Gaji ke-13, Begini Tanggapan Mengejutkan KASN

Winnetnews.com - Saat ini media sosial sedang ramai sekali bertebaran meme ajakan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang biasa dikenal sebagai PNS untuk beramai-ramai menolak THR dan juga gaji ke-13. Banyak yang menduga ajakan tersebut sangat kental dengan muatan politik dukungan salah satu Capres dan Cawapres pada pilpres 2019.

Hal tersebut ternyata tak luput dari tanggapan banyak pihak, salah satunya adalah Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto. Tasdik mengatakan bahwa tindakan itu sangatlah tidak etis karena ada kecenderungan untuk memprovokasi ASN yang dilandasi dengan kebencian dan ketidaksukaan pada seorang Presiden atau Kepala Pemerintahan.

"Presiden adalah pejabat tertinggi dalam kebijakan dan penyelenggaraan manajemen ASN. Itu berarti beliau adalah atasan tertinggi dari seluruh ASN," tegasnya.

Dia juga menambahkan, kebijakan dari pemerintah untuk memberikan gaji ke-13 dan juga THR untuk ASN, TNI/Polri, pejabat negara dan juga para penerima pensiun sudah berdasarkan peraturan perundangan dan kebijakan tersebut juga telah disepakati bersama dengan DPR dan sudah dianggarkan ke dalam APBN.

"Jadi bukan atas kehendak presiden apalagi sebagai keputusan pribadi presiden. Lagi pula kebijakan seperti ini sudah berlaku sejak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya," ujarnya.

"Bahkan sejak pemerintahan orde baru di era Presiden Soeharto dan para PNS sangat berterima kasih adanya kebijakan ini karena sangat membantu saat PNS, TNI dan Polri terlebih para pensiunan yang membutuhkan biaya untuk keperluan lebaran atau membayar kebutuhan sekolah putra-putrinya," sambungnya. 

Jika ada PNS yang tidak mau atau menolak pemberian Gaji ke-13 atau THR dari pemerintah, Tasdik mengatakan ya silakan saja karena itu hak yang bersangkutan. Namun, yang disayangkan adalah sikap penolakan tersebut atas dasar kebencian atau ketidaksukaan kepada Jokowi yang notabene adalah pimpinan ASN. 

"Kalau dalam diri ASN sudah ada perasaan seperti itu kenapa tidak sekalian saja keluar atau berhenti sebagai ASN sebagai bentuk konsistensi sikapnya. Jika hal tersebut dilakukan saya malah memberikan apresiasi kepada ASN yang demikian.Konsisten antara pikiran, sikap, pembicaraan dan perbuatan," cetusnya. 

ASN yang tidak konsisten, tambah Tasdik, di samping bersikap tidak etis tapi juga berpotensi untuk tidak bersedia melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Mereka tidak loyal kepada pimpinan dan pemerintah yang sah. Dan, itu berarti telah melanggar nilai dasar, kode etik dan perilaku PNS sesuai UU ASN.