Refly Harun: Demonstrasi Meminta Presiden Mundur Tidak Bisa Dikatakan Makar
Foto: Sinar Harapan
News

Refly Harun: Demonstrasi Meminta Presiden Mundur Tidak Bisa Dikatakan Makar

Senin, 31 Agt 2020 | 09:30 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Pengamat politik Refly Harun menilai penerapan  politik di Indonesia aneh karena Presiden yang telah  terpilih terus dianggap sebagai kader partai, bahkan dianggap petugas partai. Menurutnya, yang benar adalah ketika sudah menjadi presiden adalah milik seluruh rakyat.

”Memang tugas partai adalah untuk kaderisasi, untuk rekrutmen politik. Tapi begitu seseorang menjadi presiden Republik Indonesia, maka sesungguhnya dia presiden bagi kita semua, bukan hanya presiden PDIP. Jadi, rasanya buat apa ada perintah mengawal Presiden Jokowi hingga 2024,” kata Refly dalam video berjudul Perintah Mega: Amankan Jokowi hingga 2024! Ada Apa? yang diunggah di YouTube, Minggu (30/8).

Refly yang juga dikenal sebagai Ahli Hukum Tata Negara itu mengatakan, yang juga menjadi masalah adalah dalam bentuk apa pengawalannya tersebut.

”Dalam bentuk pengerahan massa? Intimidasi terhadap mereka yang tidak setuju? Atau bagaimana? Kan ini juga persoalan,” ujarnya.

Menurut Refly demonstrasi atau unjuk rasa merupakan sesuatu yang sah dalam demokrasi.

”Kalau misalnya ada demonstrasi sekadar meminta presiden bertanggung jawab dan mundur, itu tidak bisa dikatakan makar. Itu adalah aspirasi dalam alam demokratis,” kata salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini.

Refly juga menganggap apabila aksi demonstrasi tersebut direspons dengan demonstrasi tandingan tidak menjadi masalah dan sah-sah saja.

”Yang tidak boleh adalah ketika menciptakan tandingan lalu dibenturkan sehingga terjadi konflik horizontal,” ujar dia.

TAGS:
Refly HarunMakardemokrasi

RELATED STORIES

Loading interface...