Saat DPR dan Pemerintah 'Bentrok' Soal Iuran BPJS Kesehatan

Khalied Malvino
Khalied Malvino

Saat DPR dan Pemerintah 'Bentrok' Soal Iuran BPJS Kesehatan Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Foto: Merdeka.com)
Winnetnews.com - Naikknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat penolakan dari  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut berseberangan dengan pemerintah yang sebelumnya telah sepakat menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Penolakan ini tak berlaku bagi peserta mandiri khusus kelas I dan II. Komisi IX dan XI DPR RI menyatakan kesimpulan tersebut saat menggelar rapat dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta jajaran direksi BPJS Kesehatan, di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatn, Senin (2/9/2019).

Mengutip CNBC Indonesia, walaupun keputusan bukan di tangan DPR, melainkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penolakan tersebut tetap diambil menjadi sebuah kesimpulan.

"Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III, sampai Pemerintah menyelesaikan data cleansing serta mendesak Pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno di Gedung DPR, Senin (2/9/2019).

Dengan kata lain, peserta yang membayar iuran mandiri menurut DPR tidak boleh iurannya dinaikkan sebelum pemerintah membereskan data cleansing. DPR tidak menyebutkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga kelas I dan II yang bukan penerima bantuan iuran.

DPR juga mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit yang mencapai Rp 32,84 triliun. Menurutnya, pemerintah juga harus memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis penerima bantuan iuran.

"Perbaikan ini termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil audit BPKP," tuturnya.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga diminta memperbaiki sistem pelayanan kesehatan termasuk pemenuhan infrastruktur dan SDM kesehatan untuk mendukung supply side program JKN.