Setelah Petisi Tolak Nyapres, Kini Muncul Dukungan JK ke MK

Rusmanto
Rusmanto

Setelah Petisi Tolak Nyapres, Kini Muncul Dukungan JK ke MK ilustrasi

WinNetNews.com - Akademisi dan ribuan orang membuat petisi tolak JK nyawapres lagi. Kini, muncul tandingan untuk mendukung langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mari kita hormati langkah konstitusional M Jusuf Kalla dalam mencari kepastian hukum tentang masa jabatan Wapres. Dan mendukung langkah tersebut, agar tidak menyisakan polemik atau kontroversi di kemudian hari," demikian bunyi petisi tersebut.

Petisi 'Dukung MK Perjelas Masa Jabatan Wapres' tersebut dibuat di www.change.org dan hingga Selasa (1/8/2018) pukul 12.00 WIB, telah ditandatangani oleh 994 orang. Petisi itu menyebut masyarakat yakin jika langkah Jusuf Kalla bukan untuk kepentingan personal maupun untuk kekuasaan, tapi semata-mata untuk kepentingan bangsa lebih luas. 

"Apabila terjadi situasi seperti ini di kemudian hari, maka kita telah memiliki kepastian hukum yang jelas (keputusan MK) dan bisa menjadi rujukan," ujarnya.

Menurutnya, uji materi bukan sesuatu yang tabu atau terlarang. Melainkan masih dalam koridor negara demokrasi dan semangat reformasi. Sehingga semua pihak harus menghargai jalan konstitusi tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum.

"Karena itu, semua pihak terutama para politisi dan ahli hukum sebaiknya mengikhlaskan agar MK melaksanakan uji materi sesuai fungsi dan kewenangan yang dimilikinya," paparnya.

Petisi ini bertolak belakang dengan petisi sebelumnya 'Tolak Masa Jabatan Wapres Lebih dari 2 Kali!'. Petisi ini dibuat oleh Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) yang terdiri dari:

  1. Bivitri Susanti (Akademisi STHI Jentera) 
  2. Bayu Dwi Anggono (PUSKAPSI FH Universitas Jember)
  3. Feri Amsari (PUSaKO FH Universitas Andalas)
  4. Titi Anggraini (Perludem)
  5. Oce Madril (Akademisi FH UGM)
  6. Jimmy Usfunan (Akademisi Universitas Udayana)
  7. Agus Riewanto (Pusat Kajian Hukum Demokrasi FH Universitas Sebelas Maret).

Untuk petisi tolak JK, sebanyak 1.479 telah menandatangani petisi itu. (detikcom)