Soal RKUHP, Ma’ruf Sarankan Rakyat Gugat ke MK

Sofia Citradewi
Sofia Citradewi

Soal RKUHP, Ma’ruf Sarankan Rakyat Gugat ke MK Okezone

Winnetnews.com - Wakil Presiden RI Terpilih periode 2019-2024 KH Ma’ruf Amin menilai pro kontra publik terhadap pembahasan dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan hal yang wajar.

Ia menyinggung isu ini di acara Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan pada Sabtu (21/9) lalu di Jakarta. "Memang ada pro kontra, saya sudah bilang karena kita ada mekanisme jadi boleh saja orang sepakat dan tidak sepakat, tapi supaya ditempuh melalui mekanisme yang ada," ujar Ma'ruf. 

Dilansir CNN Indonesia (21/9), Ma’ruf berpendapat, kubu yang pro tentu ingin RKUHP tetap segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan instruksi agar DPR menunda pengesahannya.

Sementara kubu yang kontra, tentu ingin pembahasan benar-benar menunggu kepemimpinan para anggota legislatif yang baru. Kendati begitu, Ma'ruf meminta agar kalangan yang kontra RKUHP bisa menempuh jalur protes yang sesuai dengan ketentuan hukum negara. 

"Misalnya, bagi mereka yang tidak setuju keputusan DPR bisa menggugat di judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya dalam acara yang acara digagas PINBAS MUI itu.

Namun saat ditanya mengenai sikapnya terhadap pembahasan dan pengesahan RKUHP, Ma'ruf enggan memberi pernyataan pasti. Ia hanya menekankan bahwa kelanjutannya merupakan tugas pemerintah dan DPR. 

"Tanya pemerintah lah, saya kan belum jadi wakil presiden," celetuknya. 

Sebelumnya, Jokowi telah mengeluarkan perintan untuk menunda pembahasan dan pengesahan RKUHP di DPR. Kepala Negara mengeluarkan keputusan ini setelah mencermati masukan dari pihak-pihak yang keberatan. Jokowi lalu meminta agar pembahasan RKUHP dilanjutkan nanti oleh anggota DPR periode 2019-2024. 

"Saya telah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP Ditunda. Dan, pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (20/9).

Ia berharap anggota DPR memiliki sikap yang sama, karena masih banyak masyarakat yang protes terkait sejumlah pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP. Jokowi pribadi mengaku telah melihat materi-materi kontroversial setidaknya 14 pasal dalam RKUHP.

"Saya juga memerintahkan Menkumham untuk menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan rancangan RUU KUHP yang ada," lanjut Jokowi.

Untuk diketahui, RKUHP saat ini telah melewati tahap pengambilan keputusan tingkat I di DPR. Rencananya, RKUHP akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada 24 September mendatang.  RKUHP memuat sejumlah pasal yang dinilai masyarakat sipil justru akan memberangus demokrasi di Indonesia.