Sri Mulyani: Anggaran Dinas PNS untuk Penanganan Virus Corona
Foto: CNBC Indonesia
Nasional

Sri Mulyani: Anggaran Dinas PNS untuk Penanganan Virus Corona

Kamis, 19 Mar 2020 | 10:11 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan biaya perjalanan dinas PNS, termasuk di kementerian dan lembaga  akan disetop. Ia menjelaskan, anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk penanganan virus corona.image0

Instruksi tersebut sudah tertuang dalam Surat Edaran Kemenkeu No.6 Tahun 2020, tertanggal 15 Maret 2020, bahwa setiap Kementerian/Lembaga untuk memindahkan pos pembiayaan, yang tadinya untuk perjalanan dinas, baik dalam negeri dan luar negeri agar diperuntukkan untuk menangani Covid-19.

Sri Mulyani mengungkapkan, total belanja kementerian dan lembaga (K/L) naik 17,8% dan belanja pegawai tumbuh 4,6%. Sementara bantuan sosial PBI yang telah dibayarkan sampai Maret mencapai Rp 31,9 triliun.

"Belanja barang signifikan karena virus corona. Teman-teman lihat perjalanan dinas dalam dan luar negeri drop," tuturnya, dikutip dari detik.com.

Ia menambahkan, biaya perjalanan dinas turun sebesar 7,5% dan dana tersebut dapat dialokasikan untuk penanganan virus corona.

Sri Mulyani kemudian juga merinci beberapa K/L yang mengalami peningkatan belanja, antara lain Kementerian Pertahanan untuk operasi militer, intelijen, pendidikan, dan pelatihan. Lalu ada Kementerian PUPR yang digunakan untuk membangun dan merehabilitasi pasar, sarana prasarana pendidikan, dan jembatan.

Kemudian ada Polri yang digunakan untuk penanganan tindak pidana umum, terorisme, narkoba, ekonomi khusus, dan korupsi. Terakhir, Kementerian Perhubungan untuk layanan lalu lintas dan angkutan laut.

Menurut Sri Mulyani, di tengah pandemi corona, kesehatan masyarakat adalah yang terpenting. Ia mengatakan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kesehatan masyarakat.

"Prioritas pertama APBN adalah kesehatan, social safety net, dan lalu kegiatan industri karena kita sekarang melewati masa yang menantang," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani kemudian menambahkan terkait insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 hingga 25 juga diberikan di sektor kesehatan, dengan harapan produksi alat kesehatan dapat meningkat.

Nilai relokasai anggaran yang bisa didapatkan untuk penanganan virus corona diperkirakan dapat mencapai Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun. Sedangkan estimasi total transfer ke daerah (TKD) dapat mencapai Rp 17,7 triliun. Dengan rincian, dari DBH sebesar Rp 463,12 miliar, DAU Rp 4 triliun, dan DID sebesar Rp 4,12 triliun. Serta dari DAK Fisik Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun dan DAK NF-BOK sebesar Rp 3,55 triliun.

TAGS:
PNSmenkeuSri MulyaniCoronaCOVID-19

RELATED STORIES

Loading interface...