Sulit Peroleh E-KTP, Tangsel-Bekasi Ngaku Siap Cetak Blanko E-KTP Sendiri
Ilustrasi produksi E-KTP. [Foto: Medcom.id]
Nasional

Sulit Peroleh E-KTP, Tangsel-Bekasi Ngaku Siap Cetak Blanko E-KTP Sendiri

Senin, 28 Okt 2019 | 16:48 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Susahnya memperoleh Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP hingga kini masih dirasakan penduduk di beberapa daerah, seperti yang kini tengah dialami masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Bekasi.

Sulitnya akses membuat E-KTP, rupanya menjadi keluhan bagi Pemerintah Kota Tangsel dan Bekasi sehingga dua daerah tersebut mengaku siap jika harus memproduksi E-KTP secara mandiri.

Disebutkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Tangsel, Dedi Budiawan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengatasi polemik tersebut.

“Sudah ngusulin soal itu. Tapi kan ‘gak gampang ya,” beber Dedi seperti dikutip Kompas, Senin (28/10).

Dedi mengaku jika pemeirntah pusat juga kini tengah berupaya agar mengubah kewenangan pengadaan blanko E-KTP yang semula berada di Kemendagri, nantinya bisa ditangani Disdukcapil di seluruh daerah di Indonesia.

“Pihak pusat sedang mencari regulasi baru terkait pengadaan blanko E-KTP di daerah. Kalau diserahkan, ya kami siap dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ada,” tukasnya.

Lebih spesifik Dedi menjelaskan, untuk mengubah regulasi pelimpahan pengadaan blanko E-KTP dari pusat ke daerah, juga perlu adanya amandemen Undang-Undang (UU) Administrasi dan Kependudukan (Adminduk).

“Karena salah satu pasal di situ disebutkan kalau pengadaan blanko KTP Elektronik urusan pemerintah pusat. Saat ini sedang mencari perubahan regulasi agar blanko bisa diserahkan ke daerah," ucap Dedi.

Tak hanya Kota Tangsel saja yang mengalami minimnya blanko E-KTP. Kota Bekasi juga merasakan hal yang sama. Hal ini membuat Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi gemas dengan pemerintah pusat.

Bukan tanpa sebab, gemasnya Rahmat Effendi terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut lantaran Kemendagri yang mengalokasikan blanko E-KTP hanya 500 keping E-KTP per bulan.

“Sudah berkali-kali saya minta ke pusat agar Bekasi untuk urus E-KTP sendiri. Tapi, buat ngurus itu memang terbentur aturan,” keluhnya.

Rahmat Effendi juga menegaskan jika Pemkot Bekasi mampu mencetak blanko E-KTP secara mandiri jika Ditjen Dukcapil Kemendagri kesulitan memproduksinya.

“Kita saja mampu kok bikin Kartu Sehat. Tunjuk saja di mana percetakannya. Kalau masih ngerasa susah juga, kita kirim uangnya ke Kemendagri,” ketusnya.

"Umpamanya di percetakan Peruri kita bikin, kita yang bayar. Tapi kan enggak bisa," tutup politikus Golkar itu.

TAGS:
kartu tanda penduduk elektronikTangerang SelatandisdukcapilWali Kota BekasiRahmat Effendikemendagriblanko e-KTP

RELATED STORIES

Loading interface...