Telat Bayar Premi, BPJS Kesehatan Terapkan Sanksi Ini
Ilustrasi BPJS Kesehatan. [Foto: BPJS Kesehatan]
Ekonomi

Telat Bayar Premi, BPJS Kesehatan Terapkan Sanksi Ini

Selasa, 8 Okt 2019 | 15:15 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Kamu sering nunggak bayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per bulannya? Jika kamu sering nunggak, pemerintah bakal menyiapkan sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai instruksi Presiden (Inpres) Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengaku sanksi dalam Inpres tersebut kini tengah digodok di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Melansir laman Tempo, Fachmi menegaskan jika peserta BPJS Kesehatan telat dalam membayar iuran per bulannya, maka peserta BPJS Kesehatan akan sulit memperoleh berbagai proses pengurusan adminstrasi.

“Misalnya perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor. Kalau dari sisi perbankan, sulit mengajukan kredit,” terangnya, Selasa (8/10).

Kepala Pusat Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalsum, Komaryani menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan bauran kebijakan yang ditengarai akan berdampak bagi keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan.

Selain Inpres, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun menerbitkan beleid yang mengatur review kelas bagi peserta untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Kami juga sedang menyiapkan peraturan untuk perbaikan sistem manajemen, administrasi klaimnya. Lalu ada sistem rujukan, ada juga strategyc purchasing, ada pencegahan fraud, ada sinergisme dengan badan penyelenggara lainnya," tutur Komaryani.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mencatat terdapat 50 persen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri penerima Jaminan Kesehatan Nasional saat ini menunggak iuran. Dari 32 juta total peserta mandiri yang ada saat ini, 16 juta di antaranya tercatat tidak tertib membayar premi.

"Jadi sampai saat ini masih 50 persen yang bayar. (Setengahnya) Dia mendaftar pada saat sakit dan setelah dapat layanan kesehatan dia berhenti tidak bayar premi lagi," kata Mardiasmo.

Mardiasmo menuturkan, tunggakan peserta mandiri menyebabkan defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan terus membengkak. Pada 2018, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mencatat BPJS Kesehatan telah mengalami gagal bayar sebesar Rp 9,1 triliun. Sedangkan tahun ini, defisit tersebut diduga akan meyentuh Rp 32,84 triliun.

TAGS:
Badan Penyelenggara Jaminan SosialBPJS KesehatansanksiInpresmenunggakiuransulit memperoleh

RELATED STORIES

Loading interface...