Wacana Pembatasan Taksol Belum Tepat Atasi Macetnya Jakarta

Khalied Malvino
Khalied Malvino

Wacana Pembatasan Taksol Belum Tepat Atasi Macetnya Jakarta Ilustrasi taksi online (taksol). (Foto: bisnis.com)

Winnetnews.com - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Terlebih setelah diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan DPR/MPR di Senayan, Jakarta, Jum'at (16/8/2019).

Belum lama ini, melansir Liputan6.com, keberadaan taksi online (taksol) menjadi salah satu pemicu kemacetan Jakarta hingga wacana pemindahan ibu kota pun mencuat. Hal tersebut diperkuat pernyataan Indonesia Trasportasi Watch (ITW) yang menyayangkan pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi perihal ganjil genap.

"ITW menyayangkan keinginan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang meminta agar taksi online mendapat pengecualian dari kebijakan ganjil genap (gage)," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dia memastikan kemacetan lalu lintas khususnya di Ibu kota juga dipicu sikap Kementerian Perhubungan yang membiarkan kendaraan pribadi beroperasi sebagai angkutan umum. Alhasil jumlahnya semakin membludak dan tak terkendali.

Edison mengungkapkan, Permenhub 32 tahun 2016 dan Permenhub 26 tahun 2017 serta Permenhub 108 tahun 2017, tentang angkutan umum dengan kendaraan bermotor roda empat berbasis aplikasi tidak signifikan menuntaskan persoalan angkutan umum berbasis online.

"Sebaiknya Menhub baca dan pelajari dulu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Supaya paham apa itu syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Belum Memenuhi Syarat

Ribuan kendaraan bermotor, dia menambahkan, belum memenuhi syarat sebagai angkutan umum, tetapi bebas beroperasi hingga berakibat pada beban kapasitas tampung jalan.

"Menhub juga kembali membuat kebijakan yang melanggar aturan. Yaitu lewat kebijakan Permenhub Nomor 12 tahun 2019 tentang keselamatan sepeda motor yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Edison mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 menolak permohonan judicial riview yang diajukan oleh puluhan pengemudi ojek daring agar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengakomodasi sepeda motor sebagai angkutan umum.

"Sebaiknya Menhub menyampaikan data dan informasi yang akurat berapa jumlah angkutan umum berbasis aplikasi yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan berlaku," tutupnya.