Winnetnews.com -&nbsp;Tahukah kalian setiap hari orang dieksekusi dan dihukum mati oleh negara sebagai hukuman untuk berbagai kejahatan? Di beberapa negara, pelanggaran terkait narkoba, tindakan pembunuhan atau terkait terorisme dapat dikenakan pasal hukuman mati.
Dari dulu hukuman mati sangatlah kontroversial karena banyak sekali yang mengatakan bahwa hukuman mati tidak memberi efek jera tetapi tidak sedikit pula yang setuju dengan penerapan hukuman mati. Kubu pembela hukuman mati beralasan, hukuman mati dipercaya akan membuat tersangkanya jera. Tapi bagi sebagian besar orang, hukuman mati dianggap melanggar HAM. Mengapa demikian?&nbsp;
Para pegiat HAM di tanah air yang menyebutkan bahwa hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila yaitu mencabut hak manusia untuk hidup yang mana harus dihargai. Lagipula, mereka yang menentang beranggapan bahwa diberlakukannya hukuman suatu negara tak berkorelasi dengan jumlah pelaku kejahatan yang makin sedikit.
Selama menjabat sebagai Presiden RI, Bapak Joko Widodo telah mengeksekusi mati 14 terpidana loh. Secara keseluruhan kebanyakan dari mereka terjerat kasus narkotika. Salah satu di antaranya adalah warga negara Indonesia, sisanya adalah warga negara asing.&nbsp;
Dalam konteks rancangan KUHP, pemerintah sesungguhnya telah bertujuan membatasi pelaksanaan hukuman mati. Pada pasal 89 RUU KUHP, disebutkan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, apakah kalian juga setuju?
Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia sudah menegaskan bahwa hukuman mati sama sekali tak efektif untuk memberantas kejahatan narkotika. Untuk itu, Amnesty International pun menawarkan hukuman alternatif di luar eksekusi mati.
Ia juga mengingatkan pemerintah Indonesia untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan eksekusi mati. Pihaknya menyebut ada sejumlah solusi hukuman alternatif yang bisa diterapkan selain hukuman mati.
<h2>Langgar HAM! Apa Solusi Terbaik Pengganti Hukuman Mati?</h2>
Sebagai alternatif dari hukuman mati, hukuman yang dianggap pantas dan sebanding adalah dengan menggunakan hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup dapat memberikan efek yang lumayan mengerikan mengingat mereka harus menghabiskan sisa waktu sampai akhir hayat di dalam penjara dan dalam segi biaya, hukuman mati tergolong jauh di atas hukuman seumur hidup.&nbsp;
Selain itu ada hukuman potong tangan, hukuman ini sendiri bisa dijatuhi untuk para koruptor karena sudah memakan uang rakyatnya. Dengan hukuman ini, mereka dipercaya akan berpikir dua kali untuk menyalahgunakan uang rakyatnya.&nbsp;
Yang terakhir, ada hukuman untuk memiskinkan sang pelaku, ini juga hukuman yang berlaku untuk koruptor. Pemerintah berhak merampas segala harta dan aset pelaku sampai dengan aset &ndash; aset keluarga yang menerima uang hasil korupsi tersebut, jangan sampai uang hasil korupsi dapat terus dinikmati.
Di atas adalah beberapa contoh alternatif lain selain hukuman mati. Namun untuk menilai hal itu tetap bergantung pada kualitas manajemen setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian?
&nbsp;
 --------------- Natasya Liman adalah mahasiswi London School of Public Relations Jakarta. *) Opini penulis dalam artikel ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Winnetnews.com.
&nbsp;

Tahukah kalian setiap hari orang dieksekusi dan dihukum mati oleh negara sebagai hukuman untuk berbagai kejahatan? Di beberapa negara, pelanggaran terkait narko...

hukuman-mati-tak-beri-efek-jera-adakah-alternatif-lain

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hukuman-mati-tak-beri-efek-jera-adakah-alternatif-lain.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hukuman-mati-tak-beri-efek-jera-adakah-alternatif-lain.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hukuman-mati-tak-beri-efek-jera-adakah-alternatif-lain.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hukuman-mati-tak-beri-efek-jera-adakah-alternatif-lain.jpg

image-hukuman-mati-tak-beri-efek-jera-adakah-alternatif-lain.jpg

Warga Prancis Felix Dorfin, tiba di pengadilan Mataram, Lombok, 20 Mei 2019. Pengadilan Indonesia menjatuhkan hukuman mati padanya atas kasus penyelundupan narkoba. (Foto: via VOA)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hukuman-mati-tak-beri-efek-jera-adakah-alternatif-lain.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hukuman-mati-tak-beri-efek-jera-adakah-alternatif-lain.jpg

Hukuman Mati Tak Beri Efek Jera, Adakah Alternatif Lain?

Winnetnews.com - Aris, pelaku yang dihukum kebiri kimia lantaran memperkosa sembilan anak di bawah umur di Mojokerto, Jawa Tengah menjadi satu kasus hukum baru di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun angkat bicara perihal hukum kebiri kimia ini.

KPAI menilai hukum kebiri kimia merupakan salah satu efek jera bagi predator seks terhadap anak di bawah umur. Mengutip Okezone, Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi Anak, Ai Maryati Solihah menjelaskan, efek jera itu juga bertujuan agar meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak ke depannya.

&quot;Bayangkan 9 anak dicabuli ini tentu menenuhi jadi makna filosofisnya adalah penjeraan dan upaya hukum untk tidak meminalisir tidak terjadi kembali,&quot; kata Ai,&nbsp;Rabu (28/8/2019).

Oleh sebab itu, Ai menyatakan mengapresiasi keputusan dari keputusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto yang menjatuhkan hukuman kebiri terhadap pelaku tersebut.

&quot;Kami apresiasi karena itu sudah menjadi ketetapan hukum dan ini sudah&nbsp;diimplementasi inkrah itu ranah PN Jaksei memang keputusan Hakim dihormati,&quot; ujar Ai.

Menurut Ai, wajar apabila sebagian pihak ada yang menyatakan bahwa hukuman itu telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, kata Ai, kejahatan seksual terhadap anak adalah tindak pidana yang bukan sembarangan dalam proses penegakan hukumnya.

&quot;Kalau kami memandang sudah sesuai rulenya jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya semua orang bicara semua orang teriak, tetapi konteks kita ingin produktif dudukan masalah pada rule sesungguhnya,&quot; papar Ai.

Apalagi, AI mengungkapkan, KPAI sudah berjuang keras dan mati-matian memperjuangkan penindakan hukum kejahatan terhadap anak agar dilakukan secara maksimal.

&quot;Kami sudah tiga tahun berdarah-darah membahas soal pelanggaran ham atau tidak dalam konteks penegakan hukum saat ini ketika sudah dilaksanakan ya sesuai prosedur,&quot; tutup Ai.

Melansir Merdeka.com,&nbsp;Muhammad Aris sejak 2015 lalu terbukti telah mencabuli 9 anak gadis yang tersebar di Mojokerto. Modusnya, sepulang kerja menjadi tukang las dia mencari mangsa, kemudian membujuk korbannya dengan iming-iming dan membawanya ke tempatnya sepi lalu melakukan perbuatan asusila pada korban.

Namun nahas, aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV salah satu perumahan di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Kamis (25/10/2018) sekitar pukul 16.30 WIB. Pelaku berhasil diringkus polisi pada 26 Oktober 2018.

Lalu, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan vonis bersalah pada Aris karena melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PN Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019.

Hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan pun dijatuhkan pada Aris. Sebagai hukuman tambahan, hakim memerintahkan pada jaksa agar melakukan &#39;kebiri kimia&#39;.

Dalam kasus ini, Aris sempat minta banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur karena tidak terima dengan putusan hakim. Namun, oleh hakim PT, putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto justru dikuatkan.

Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PT Surabaya nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 18 Juli 2019. Putusan ini pun dianggap berkekuatan hukum tetap, lantaran Aris tak lagi mengajukan keberatan alias kasasi.

Aris, pelaku yang dihukum kebiri kimia lantaran memperkosa sembilan anak di bawah umur di Mojokerto, Jawa Tengah menjadi satu kasus hukum baru di Indonesia. Ko...

tepatkah-hukum-kebiri-kimia-ini-penjelasan-kpai

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-tepatkah-hukum-kebiri-kimia-in-ipenjelasan-kpai.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-tepatkah-hukum-kebiri-kimia-in-ipenjelasan-kpai.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-tepatkah-hukum-kebiri-kimia-in-ipenjelasan-kpai.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-tepatkah-hukum-kebiri-kimia-in-ipenjelasan-kpai.jpg

image-tepatkah-hukum-kebiri-kimia-in-ipenjelasan-kpai.jpg

Ilustrasi predator seks terhadap anak. (Foto: Tribunnews)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-tepatkah-hukum-kebiri-kimia-in-ipenjelasan-kpai.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-tepatkah-hukum-kebiri-kimia-in-ipenjelasan-kpai.jpg

Tepatkah Hukum Kebiri Kimia? Ini Penjelasan KPAI

WinNetNews.com - Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Perppu ini turut mengatur hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak."Perppu ini untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat signifikan," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5/2016).Jokowi mengatakan, kejahatan seksual anak merupakan kejahatan luar biasa karena mengancam dan membahayakan jiwa serta tumbuh kembang anak.Kejahatan tersebut juga mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat."Kejahatan luar biasa butuh penanganan luar biasa," ujar Jokowi.Sanksi yang diatur berupa kebiri secara kimiawi serta pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara.Hukuman juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara."Penambahan pasal di perppu ini untuk memberi ruang hakim memberikan hukuman seberat-beratnya. Kami berharap hadirnya perppu ini memberikan efek jera kepada pelaku dan menekan kejahatan seksual terhadap anak," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomo...

presiden-jokowi-tanda-tangani-perppu-hukuman-kebiri

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/26602.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/26602.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/26602.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/26602.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/26602.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/26602.jpg

EFEK JERA

Hukuman Mati Tak Beri Efek Jera, Adakah Alternatif Lain?

Tepatkah Hukum Kebiri Kimia? Ini Penjelasan KPAI

Presiden Jokowi Tanda Tangani Perppu Hukuman Kebiri

Latest News