Winnetnews.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan penjelasan soal Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan Partai Mahasiswa Indonesia sebagai salah satu partai yang diakui pemerintah.

Direktur&nbsp;Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Baroto mengatakan Partai Mahasiswa Indonesia merupakan perubahan dari &nbsp;Partai Kristen Indonesia (Parkindo).

Lebih lanjut, Baroto menyebut Partai Mahasiswa Indonesia telah mendapat SK dari Kemenkumham pada 21 Januari 2022 lalu. 
 
&quot;Partai mahasiswa Indonesia, perubahan dari Partai Kristen Indonesia 1945. Telah ada SK tanggal 21 Januari 2022,&quot; kata dia dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (25/4).

Namun, tidak menjelaskan lebih lanjut terkait partai tersebut, termasuk soal kepengurusan di dalamnya.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan penjelasan soal Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan Partai Mahasiswa Indonesia sebagai salah satu partai y...

kemenkumham-partai-mahasiswa-indonesia-perubahan-dari-parkindo-1945

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kemenkumham-partai-mahasiswa-indonesia-perubahan-dari-parkindo-1945-1650871293.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kemenkumham-partai-mahasiswa-indonesia-perubahan-dari-parkindo-1945-1650871293.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kemenkumham-partai-mahasiswa-indonesia-perubahan-dari-parkindo-1945-1650871293.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kemenkumham-partai-mahasiswa-indonesia-perubahan-dari-parkindo-1945-1650871293.jpg

image-kemenkumham-partai-mahasiswa-indonesia-perubahan-dari-parkindo-1945-1650871293.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kemenkumham-partai-mahasiswa-indonesia-perubahan-dari-parkindo-1945-1650871293.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kemenkumham-partai-mahasiswa-indonesia-perubahan-dari-parkindo-1945-1650871293.jpg

Kemenkumham: Partai Mahasiswa Indonesia Perubahan dari Parkindo 1945

Winnetnews.com - &nbsp;Terpidana kasus penagihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra mendapat remisi pengurangan masa hukuman dua bulan pada momen HUT ke-76 RI pada 17 Agustus lalu.

Terkait itu, Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan, remisi tersebut diberikan Djoko Tjandra memenuhi persyaratan. 
 
&quot;Iya (mendapat remisi dua bulan). Remisi pertama bagi terpidana Joko Soegianto Tjandra yang memenuhi syarat adalah Remisi Umum Tahun 2021,&quot; kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti, dikutip dari&nbsp;Tempo, Jumat (20/8).

Seperti diketahui, Djoko Tjandra saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, DKI Jakarta. Ia dinyatakan bersalah berdasarkan&nbsp;putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009.

Ia menjelaskan dasar&nbsp;pemberian remisi kepada Djoko Djoko Tjandra yakni&nbsp;Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa narapidanaberhak mendapatkan&nbsp;remisi.

Kemudian karena Djoko Tjandra juga telah telah ditetapkan sebagai terpidana lewat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka dikenakan peraturan pemberian hak remisi sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Selanjutnya, dalam pasal&nbsp;pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, juga disebutkan narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan.

Rika mengatakan&nbsp;persyaratan yang harus dipenuhi narapidana adalah berkelakuan baik dan telah menjalani satu per tiga masa pidana. Dalam kasus Djoko Tjandra, lanjutnya, ia sudah menjalani&nbsp;satu per tiga masa pidana.

&quot;Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Joko Soegianto Tjandra merupakan terpidana yang memiliki hak untuk mendapatkan remisi,&quot; ujar Rika.

Terpidana kasus penagihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra mendapat remisi pengurangan masa hukuman dua bulan pada momen HUT ke-76 RI pada 17 Agustus l...

kemenkumham-ungkap-alasan-beri-remisi-2-bulan-kepada-djoko-tjandra

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kemenkumham-ungkap-alasan-beri-remisi-2-bulan-kepada-djoko-tjandra-1629439082.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kemenkumham-ungkap-alasan-beri-remisi-2-bulan-kepada-djoko-tjandra-1629439082.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kemenkumham-ungkap-alasan-beri-remisi-2-bulan-kepada-djoko-tjandra-1629439082.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kemenkumham-ungkap-alasan-beri-remisi-2-bulan-kepada-djoko-tjandra-1629439082.jpg

image-kemenkumham-ungkap-alasan-beri-remisi-2-bulan-kepada-djoko-tjandra-1629439082.jpg

Terpidana kasus penagihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra (Foto: ANTARA)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kemenkumham-ungkap-alasan-beri-remisi-2-bulan-kepada-djoko-tjandra-1629439082.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kemenkumham-ungkap-alasan-beri-remisi-2-bulan-kepada-djoko-tjandra-1629439082.jpg

Kemenkumham Ungkap Alasan Beri Remisi 2 Bulan Kepada Djoko Tjandra

Winnetnews.com - &nbsp;Pemerintah resmi menolak hasil&nbsp;kongres luar biasa (KLB)&nbsp;Partai Demokrat&nbsp;di Deli Serdang yang digelar&nbsp;kubu Moeldoko. Kemenkumham menolak hasil KLB Partai Demokrat&nbsp;yang digelar kubu&nbsp;Moeldoko&nbsp;lantaran belum melengkapi sejumlah dokumen.

&quot;Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,&quot; kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3).

Beberapa dokumen yang dimaksud antara lain seperti&nbsp; DPC, DPD, hingga surat mandat. Alasan tersebut membuat pemerintah memutuskan menolak&nbsp; hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

&quot;Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak,&quot; ujar Yasonna.

Seperti diketahui, hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko sudah didaftarkan ke Kemenkumham pada pertengahan Maret. Jubir DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, Ilal Ferhard, mengatakan kubunya akan menerima apa pun hasil pengumuman yang dikeluarkan Kemenkumham.

&quot;Memang dari awal pasca-KLB berlangsung, kami dari kubu Pak Moeldoko, sebagai ketua umum kami, mengatakan apa pun yang terjadi, apa pun putusan-putusan oleh Kemenkumham, jelas kami menerima dengan lapangan dada,&quot; ucap Ilal.

Pemerintah resmi menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang digelar kubu Moeldoko. Kemenkumham menol...

sah-pemerintah-tolak-hasil-klb-partai-demokrat-pimpinan-moeldoko

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-sah-pemerintah-tolak-hasil-klb-partai-demokrat-pimpinan-moeldoko-1617176078.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-sah-pemerintah-tolak-hasil-klb-partai-demokrat-pimpinan-moeldoko-1617176078.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-sah-pemerintah-tolak-hasil-klb-partai-demokrat-pimpinan-moeldoko-1617176078.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-sah-pemerintah-tolak-hasil-klb-partai-demokrat-pimpinan-moeldoko-1617176078.jpg

image-sah-pemerintah-tolak-hasil-klb-partai-demokrat-pimpinan-moeldoko-1617176078.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-sah-pemerintah-tolak-hasil-klb-partai-demokrat-pimpinan-moeldoko-1617176078.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-sah-pemerintah-tolak-hasil-klb-partai-demokrat-pimpinan-moeldoko-1617176078.jpg

Sah! Pemerintah Tolak Hasil KLB Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko

Winnetnews.com - &nbsp;Wawancara yang dilakukan Deddy Corbuzier dengan Mantan Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari di RSPAD dipastikan melanggar prosedur. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

&quot;Kegiatan liputan dan wawancara Siti Fadilah dan Deddy Corbuzer tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Ditjenpas, Kantor Wilayah Kemenkumham dan UPT Pemasyarakatan, Pas No M..HH-01.IN.04.03, 5 Oktober Tahun 2011,&quot; kata Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti, dikutip dari&nbsp;Media Indonesia.

Ia mengatakan, pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa peliputan untuk kepentingan penyediaan informasi dan dokumentasi harus mendapat izin secara tertulis dari Ditjenpas.

Setelahnya, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) terdapat pernyataan bahwa peliputan hanya dapat dilakukan pada hari kerja dan jam kerja yang ditentukan oleh masing-masing unit atau satuan kerja.

Selain itu, pelaksaanaan peliputan juga harus didampingi oleh pegawai pemasyarakatan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sebagaimana tertuang pada Pasal 30 ayat (4).

&quot;Dan pada Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa wawancara terhadap narapidana hanya dapat dilakukan jika berkaitan dengan pembinaan narapidana,&quot; lanjut&nbsp;Rika.

Ditjenpas menilai kegiatan peliputan dan wawancara yang dilakukan Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Rika juga kemudian menjelaskan kronologi wawancara yang dilakukan antara Deddy dan Siti Fadhilah&nbsp;

Pada 20 Mei 2020, Siti Fadilah dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait penyakit asma yang dia derita.

Rujukan tersebut berdasarkan rekomendasi dari dokter Rutan Pondok Bambu dan telah disetujui oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Rutan.

Berdasarkan keterangan dari pihak Rutan Pondok Bambu yang telah melakukan penelusuran baik kepada Siti Fadilah maupun dua orang petugas yang berjaga saat itu, terjadinya wawancara antara Menteri Kesehatan era Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Deddy Corbuzier tersebut diperkirakan terjadi pada Rabu (20/5) malam, di Ruang Paviliun Kartika kamar 206, RSPAD Gatot Subroto, antara pukul 21.30 WIB hingga 23.30 WIB.

Hal tersebut, kata Rika, didasarkan pada informasi bahwa pada pukul 21.30 WIB, terdapat empat orang, terdiri dua laki-laki dan dua perempuan, masuk ke dalam ruang perawatan Siti Fadilah.

&quot;Ada empat orang, dua laki-laki dan dua perempuan, yang masuk ke ruang rawat Siti Fadilah, mengenakan masker dan salah satunya menggunakan penutup kepala dari jaket dan mengenakan ransel. Satu di antaranya adalah Deddy Corbuzier,&quot; ujar Rika.

Rika mengatakan, petugas jaga saat itu tidak sempat bertanya keperluan para tamu tersebut, karena pintu ruang rawat telah terlebih dahulu dikunci dari dalam.

Bahkan, kata Rika, perawat yang ingin masuk untuk memberi obat-obatan pun tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan.

&quot;Saat ada perawat yang ingin masuk ruang rawat untuk memberi obat-obatan pun dilarang masuk oleh keluarga yang bersangkutan,&quot; ucap dia.

Adapun pihak Rutan Pondok Bambu baru mengetahui adanya wawancara tersebut, setelah melihat unggahan video di akun instagram milik Deddy Corbuzier, Kamis (21/5).

&quot;Selanjutnya Plt Karutan memerintahkan Plt KPR dan Kasi Pelayanan Tahanan untuk langsung menulusuri tayangan wawancara tersebut,&quot; tutur Rika.

Siti Fadilah sendiri sejak Jumat (22/5) telah dikembalikan ke Rutan Pondok Bambu untuk melakukan rawat jalan di Klinik rutan. Terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) pada 2005 itu juga dinyatakan negatif covid-19.

Wawancara yang dilakukan Deddy Corbuzier dengan Mantan Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari di RSPAD dipastikan melanggar prosedur. Hal tersebut diun...

ditjenpas-pastikan-wawancara-deddy-corbuzier-dengan-siti-fadilah-melanggar-prosedur

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ditjenpas-pastikan-wawancara-deddy-corbuzier-dengan-siti-fadilah-melanggar-prosedur-1590465686.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ditjenpas-pastikan-wawancara-deddy-corbuzier-dengan-siti-fadilah-melanggar-prosedur-1590465686.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ditjenpas-pastikan-wawancara-deddy-corbuzier-dengan-siti-fadilah-melanggar-prosedur-1590465686.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ditjenpas-pastikan-wawancara-deddy-corbuzier-dengan-siti-fadilah-melanggar-prosedur-1590465686.jpg

image-ditjenpas-pastikan-wawancara-deddy-corbuzier-dengan-siti-fadilah-melanggar-prosedur-1590465686.jpg

Deddy Corbuzier mewawancarrai mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah. (Foto: YouTube Deddy Corbuzier)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ditjenpas-pastikan-wawancara-deddy-corbuzier-dengan-siti-fadilah-melanggar-prosedur-1590465686.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ditjenpas-pastikan-wawancara-deddy-corbuzier-dengan-siti-fadilah-melanggar-prosedur-1590465686.jpg

Ditjenpas Pastikan Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Melanggar Prosedur

Winnetnews.com - &nbsp;Lapas Tuminting, Manado, Sulawesi Utara, terbakar, pada Sabtu (11/4/2020) sore. Kebakaran diduga ulah para narapidana yang melakukan kerusuhan di dalam lapas.

Menurut Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Kemenkumham Bambang Wiyono kebakaran terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Manado,

Bambang mengungkapkan, kebakaran terjadi pada pukul 15.30 WITA itu dipicu oleh keributan para warga binaan yang meminta dibebaskan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020.

&quot;Para warga binaan narkoba merasa dianaktirikan sehingga meminta disamakan dengan warga binaan tindak pidana umum lainnya,&quot; kata Bambang berdasarkan keterangan tertulis, dikutip dari&nbsp;Kompas.com

Bambang kemduian menjelaskan, pemicu keributan lainnya adalah petugas Lapas khawatir mengenai wabah Covid-19, sehingga tak mengizinkan salah satu warga binaan untuk melayat orang tuanya yang meninggal dunia.

Namun ia memastikan tidak ada warga binaan yang melarikan diri atas kebakaran dan keributan tersebut.

&quot;Informasi sementara, tidak ada warga binaan yang melarikan diri. Aparat keamanan siaga diluar lapas dalam rangka mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Pada pukul 19.30 WITA kondisi lapas mulai aman terkendali,&quot; kata dia.

Sejumlah akses menuju lokasi lapas ditutup sementara. Beberapa mobil pemadam kebakaran juga bersiaga di sekitar lapas.

&nbsp;

Lapas Tuminting, Manado, Sulawesi Utara, terbakar, pada Sabtu (11/4/2020) sore. Kebakaran diduga ulah para narapidana yang melakukan kerusuhan di dalam l...

kemenkumham-ungkap-penyebab-kerusuhan-di-lapas-tuminting-manado

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kemenkumham-ungkap-penyebab-kerusuhan-di-lapas-tuminting-manado-1586677245.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kemenkumham-ungkap-penyebab-kerusuhan-di-lapas-tuminting-manado-1586677245.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kemenkumham-ungkap-penyebab-kerusuhan-di-lapas-tuminting-manado-1586677245.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kemenkumham-ungkap-penyebab-kerusuhan-di-lapas-tuminting-manado-1586677245.jpg

image-kemenkumham-ungkap-penyebab-kerusuhan-di-lapas-tuminting-manado-1586677245.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kemenkumham-ungkap-penyebab-kerusuhan-di-lapas-tuminting-manado-1586677245.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kemenkumham-ungkap-penyebab-kerusuhan-di-lapas-tuminting-manado-1586677245.jpg

Kemenkumham Ungkap Penyebab Kerusuhan di Lapas Tuminting Manado

WinNetNews.com - Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah berencana menjadikan Lapas Batu Nusakambangan menjadi pusat tempat hukuman bagi para bandar narkoba. Pengamanan akan diperketat sehingga tidak ada lagi pengendalian narkoba dari dalam Lapas.Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Ibnu Chuldun mengatakan sekitar bulan September akan menggelar rapat bersama kepolisian dan BNNP Jateng di Nusakambangan membahas persoalan peredaran narkoba yang dikendalikan narapidana di dalam lapas.&quot;Akan adakan pertemuan di sana membuat kerjasama dan rumusan bagaimana menangani persoalan selama ini,&quot; kata Ibnu di kantornya, Jalan dr Cipto Semarang, Kamis (3/8/2017).Beberapa kali memang ditemukan kasus peredaran narkoba dengan narapidana sebagai pengendalinya. Kasus terakhir yang terungkap yaitu Aseng, narapidana kasus narkoba yang mengendalikan 1,2 juta pil ekstasi.Ibnu menjelaskan, ada rencana sebagai langkah antisipasi hal tersebut dengan memusatkan lokasi hukuman para bandar narkoba yaitu di Lapas Batu meskipun sudah ada Lapas Narkotika di Nusakambangan.&quot;Direncanakan Lapas Kelas 1 Batu akan dijadikan tempat untuk bandar narkoba. Akan coba laporkan ke pak Menteri terkait rencana tersebut,&quot; tegasnya.Nantinya pengawasan di Lapas Batu akan diperketat terutama agar tidak ada alat komunikasi yang masuk. Selama ini narapidana mendapatkan alat komunikasi dengan menyelundupkan di barang atau makanan yang dibawa pembesuk, bahkan dilempar dari luar tembok.&quot;Jadikan Lapas Batu tidak ada lagi yang menggunakan handphone. Pangkal persoalan masih ada Handphone di Lapas, jadi bagaimana bisa mencegah itu dan memastikan tidak ada handphone,&quot; pungkas Ibnu.

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah berencana menjadikan Lapas Batu Nusakambangan menjadi pusat tempat hukuman bagi para bandar narkoba. Pengama...

kemenkumham-jateng-berencana-jadikan-lapas-batu-nusakambangan-pusat-hukuman-bandar-narkoba

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kemenkumham-jateng-berencana-jadikan-lapas-batu-nusakambangan-pusat-hukuman-bandar-narkoba.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kemenkumham-jateng-berencana-jadikan-lapas-batu-nusakambangan-pusat-hukuman-bandar-narkoba.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kemenkumham-jateng-berencana-jadikan-lapas-batu-nusakambangan-pusat-hukuman-bandar-narkoba.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kemenkumham-jateng-berencana-jadikan-lapas-batu-nusakambangan-pusat-hukuman-bandar-narkoba.jpg

image-kemenkumham-jateng-berencana-jadikan-lapas-batu-nusakambangan-pusat-hukuman-bandar-narkoba.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kemenkumham-jateng-berencana-jadikan-lapas-batu-nusakambangan-pusat-hukuman-bandar-narkoba.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kemenkumham-jateng-berencana-jadikan-lapas-batu-nusakambangan-pusat-hukuman-bandar-narkoba.jpg

Kemenkumham Jateng Berencana Jadikan Lapas Batu Nusakambangan Pusat Hukuman Bandar Narkoba

WinNetNews.com - Kabar gembira,Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB) membuka 19.210 lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) untuk mengisi jabatan di Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).Seperti yang dikatakan oleh Menpan-RB Asman Abnur, formasi untuk CPNS di MA sebanyak 1.684, dan CPNS di Kemenkumham sebanyak 17.962. Untuk MA, CPNS akan mengisi formasi calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.&quot;Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasinya hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam,&quot; kata Asman, melalui keterangan tertulis yang diterima winnetnews, Selasa (11/7/2017).Sementara itu, formasi CPNS pada Kemenhukham meliputi 21 jabatan, mulai dari penjaga Lapas hingga analis keimigrasian. Kuota untuk penjaga Lapas (sipir) mencapai 14.000 dengan kualifikasi SMA/sederajat yang menguasai komputer.Adapun untuk analis keimigrasian sebanyak 2.278 kursi.&quot;Untuk analis keimigrasian ini dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan antara lain hukum, sosial politik, ekonomi, akuntansi, komunikasi, teknik informatika, teknik komputer, dan bahasa asing,&quot; kata Asman.Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui situs resmi sscn.bkn.go.id dari tanggal 1-31 Agustus 2017.Asman juga mengingatkan agar para pelamar barhati-hati terhadap calo yang menawarkan iming-iming bisa meloloskan peserta seleksi dengan imbalan sejumlah uang.

Kabar gembira,Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB) membuka 19.210 lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) untuk...

kemenkumham-dan-ma-buka-lowongan-19-000-cpns-kamu-tertarik-

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kemenkumham-dan-ma-buka-lowongan-19-000-cpns-kamu-tertarik-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kemenkumham-dan-ma-buka-lowongan-19-000-cpns-kamu-tertarik-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kemenkumham-dan-ma-buka-lowongan-19-000-cpns-kamu-tertarik-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kemenkumham-dan-ma-buka-lowongan-19-000-cpns-kamu-tertarik-.jpg

image-kemenkumham-dan-ma-buka-lowongan-19-000-cpns-kamu-tertarik-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kemenkumham-dan-ma-buka-lowongan-19-000-cpns-kamu-tertarik-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kemenkumham-dan-ma-buka-lowongan-19-000-cpns-kamu-tertarik-.jpg

Kemenkumham dan MA Buka Lowongan 19.000 CPNS, Kamu Tertarik?

Winnetnews.com - Maraknya informasi yang beredar soal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), akhirnya dibantah di laman resmi Kemenkumham.go.id, Senin (3/7/2017).&quot;[informasi itu] secara resmi belum dikeluarkan oleh Kemenkumham, sehingga pengumuman tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,&quot; demikian pengumuman di laman kemenkumham.go.id, Senin (3/7/2017).Asal tahu saja, informasi yang beredar menulis kalau penerimaan CPNS Kemenkumham akan dimulai pada 3 Juli hingga 24 Juli 2017. Lalu akan diterima lulusan sarjana maksimal umur 33 tahun dan SMA/SMU/SMK maksimal umur 28 tahun.Sejauh ini, beberapa formasi khusus yang membuka penerimaan CPNS baru Guru Garis Depan (GGD), Penyuluh Pertanian, Dokter PTT, Bidang PTT, Penjaga Lapas, Petugas Imigrasi, Calon Hakim.&quot;Formasi itu bisa dikatakan khusus, karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut,&quot; urai Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Herman Suryatman sesuai laman menpan.go.id beberapa waktu lalu.

Maraknya informasi yang beredar soal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), akhirn...

kabar-penerimaan-cpns-kemenkumham-itu-hoax-

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kabar-penerimaan-cpns-kemenkumham-itu-hoax-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kabar-penerimaan-cpns-kemenkumham-itu-hoax-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kabar-penerimaan-cpns-kemenkumham-itu-hoax-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kabar-penerimaan-cpns-kemenkumham-itu-hoax-.jpg

image-kabar-penerimaan-cpns-kemenkumham-itu-hoax-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kabar-penerimaan-cpns-kemenkumham-itu-hoax-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kabar-penerimaan-cpns-kemenkumham-itu-hoax-.jpg

Kabar Penerimaan CPNS Kemenkumham Itu HOAX!

WinNetNews.com-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berencana melakukan peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah lokasi di Indonesia.&quot;Untuk over capacity, tahun ini kami tambah (kapasitas) 5.000 (orang),&quot; terang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly di Gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat.Kapasitas yang ditambah itu dilakukan di beberapa lapas di Indonesia.&quot;Campur-campur di Medan berapa, di Jakarta berapa, di Nusakambangan, berapa, di Jawa Timur berapa,&quot; lanjut Yasonna.Guna mengatasi kelebihan kapasitas, Kemenkumham pun berencana menjadikan pulau-pulau terluar menjadi lembaga pemasyarakatan.

WinNetNews.com-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berencana melakukan peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah lokasi...

kemenkumham-berencana-tingkatkan-kapasitas-lapas-di-indonesia

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kemenkumham-berencana-tingkatkan-kapasitas-lapas-di-indonesia_1.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kemenkumham-berencana-tingkatkan-kapasitas-lapas-di-indonesia_1.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kemenkumham-berencana-tingkatkan-kapasitas-lapas-di-indonesia_1.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kemenkumham-berencana-tingkatkan-kapasitas-lapas-di-indonesia_1.png

image-kemenkumham-berencana-tingkatkan-kapasitas-lapas-di-indonesia_1.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kemenkumham-berencana-tingkatkan-kapasitas-lapas-di-indonesia_1.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kemenkumham-berencana-tingkatkan-kapasitas-lapas-di-indonesia_1.png

Kemenkumham Berencana Tingkatkan Kapasitas Lapas di Indonesia

&#160;Jakarta, Winnetnews.com - &#160;Kepolisian menunggu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, untuk menyerahkan video rekaman testimoni mendiang terpidana mati Freddy Budiman."Akan disampaikan videonya ke pimpinan Polri," kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/8/2016).Dalam penelusuran yang dilakukan Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) bentukan Polri, diketahui ada dua pihak yang membuat video tersebut, yakni keluarga Freddy Budiman serta petugas Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Video tersebut diketahui dibuat pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB.Sebelumnya pada Selasa (23/8/2016), Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) telah bertemu dengan Menteri Yasonna untuk meminta video rekaman testimoni Freddy yang diungkap oleh Koordinator KontraS Haris Azhar."Dari hasil pembicaraan itu, nantinya Kemenkumham akan menyampaikan videonya ke pimpinan Polri," katanya.Menurutnya, pihaknya belum mengetahui kapan videonya akan diserahkan. "Kami menunggu saja," katanya.Saat ini tim pencari fakta independen masih bekerja mengumpulkan informasi dan data. Tim independen ini bertugas menelisik kebenaran informasi dalam artikel "Cerita Busuk dari Seorang Bandit".Artikel itu dibuat oleh Haris yang diduga berdasarkan hasil wawancaranya dengan terpidana mati Freddy Budiman di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 2014 silam.

Jakarta,   Kepolisian menunggu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, untuk menyerahkan video rekaman testimoni mendiang terpidana mati Freddy Budiman....

polisi-tunggu-kemenkumham-serahkan-video-testimoni-freddy-budiman

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/36595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/36595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/36595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/36595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/36595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/36595.jpg

Polisi Tunggu Kemenkumham Serahkan Video Testimoni Freddy Budiman

WinNetNews.com -&#160;Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengakui "kecolongan" terkait adanya warga negara asing (WNA) yang menjadi Paskibraka."Karena ada proses seleksi di tingkat kabupaten yang tidak sempat kami pantau," kata Menteri Imam Nahrawi di Istana Negara, Jakarta, Senin, setelah upacara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).Sebelumnya, upacara pengukuhan oleh Presiden Jokowi tidak mengikutsertakan salah satu anggota Paskibraka yang telah menjalani pelatihan di tingkat nasional yakni Gloria Natapraja Hamel perwakilan Jawa Barat.Gloria diketahui berdarah blasteran dengan ayah warga negara Prancis sehingga Kemenpora kemudian menelusuri status kewarganegaraannya di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)."Kami koordinasi dengan Kemenkumham dan Kemenkumham sudah mengeluarkan surat bahwa memang Saudari Gloria ini dinyatakan sebagai warga negara asing dan sudah barang tentu keluarga, orang tuanya, akan segera ngurus tentang kewarganegaraan Gloria," katanya.Hal itu kata Menpora, baru diketahui satu pekan setelah Paskibraka mengikuti pelatihan dan karantina di Cibubur, Jakarta. "Karena ketahuan maka kita minta keterangan dari Kemenkumham. Sudah ini copynya, seminggu setelah itu, baru kita lakukan verifikasi ke Kemenkumham," katanya.Gloria bersekolah di SMA Islam Dian Didaktika Cinere, Depok, lahir di Jakarta 1 Januari 2000 dari pasangan Didier Hamel dan Ira Natapradja. Gloria tidak diikutsertakan dalam upacara pengukuhan oleh Presiden Jokowi sehingga hanya tersisa 67 anggota Paskibraka yang tahun ini dikukuhkan.Nahrawi mengatakan tidak ada pengganti untuk Gloria dalam konfigurasi Paskibraka tahun ini. "Semua ada 68 sekarang tinggal 67, ini tidak mengurangi konfigurasi maupun tugas-tugas penting yang besok akan dilakukan di Istana," katanya.Gloria, kata Nahrawi, memang tidak dilibatkan dalam acara-acara yang terkait dengan penugasan Istana namun akan tetap bergabung dalam acara-acara Paskibraka di luar tugas kenegaraan.Ia mencontohkan Gloria misalnya akan tetap diikutsertakan dalam acara kunjungan Paskibraka ke sejumlah instansi di antaranya Kemenpora, Kemenkumham, Kemenhan, atau pelaksanaan acara lain.Nahrawi memastikan pihaknya tetap akan terus mendampingi Gloria sehingga terjaga dengan baik kondisi psikologisnya. "Kami pastikan bahwa Gloria dalam keadaan baik-baik saja," kata Nahrawi.

WinNetNews.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengakui "kecolongan" terkait adanya warga negara asing (WNA) yang menjadi Paskibraka."...

menpora-kecolongan-warga-negara-asing-jadi-paskibraka

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/35606.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/35606.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/35606.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/35606.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/35606.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/35606.jpg

Menpora Kecolongan Warga Negara Asing jadi Paskibraka

WinNetNews.com - Menpar Arief Yahya dan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly membuat data untuk mengetahui jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang masuk melalui semua pintu Imigrasi. Setiap entry data masuk ke server Imigrasi, pada dalam waktu yang hampir bersamaan, jumlah, asal negara, jenis kelamin dan umur wisman itu te-record oleh Kemenpar.“Ini adalah kolaborasi yang sangat maju dalam strategi mengembangkan pariwisata Indonesia,” sebut Arief Yahya, Menteri Pariwisata.Di era digital saat ini, Arief Yahya mengatakan analisa data sangat penting dan mendasar. Namun, selama ini data yang masuk ke Kemenpar baru tiga bulan saja, data tersebut adalah data kunjungan Wisman maupun Wisnus.Dalam korporasi, skema seperti ini tidak lazim dan tidak masuk akal, karena tidak bisa mengukur program yang sudah dijalankan itu efektif atau in-efektif. Tidak bisa membuat corrective action. “Padahal, dalam bisnis itu, speed atau kecepatan itu nomor satu. Persaingan bisnis itu yang cepat mengalahkan yang lambat! Bukan yang besar menggilas yang kecil,” ungkap AriefJika mendapatkan data yang terkini, maka dapat dengan mudah menentukan kebijakan, memilih program, dan mengevaluasinya. “Ini juga bagian dari implementasi instruksi Presiden Joko Widodo yang menetapkan tahun 2016 sebagai Tahun Percepatan. Beliau juga menetapkan, Pariwisata sebagai sector prioritas selain infrastruktur, maritime, pangan dan energy,” jelas Marketeer of The Year 2013 itu.Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly juga menambahkan data asal negara, umur dan jenis kelamin. “Data itu penting, untuk menentukan ke depan harus berpromosi di mana? Desain untuk usia berapa dan yang disukai oleh pria atau wanita?” katanyaSelain itu, Menpar Arief Yahya juga harus memiliki etika saat menghadapi wisman, seperti tersenyum dan ramah. Menurutnya petugas Imigrasi adalah wajah depan Indonesia. Dari situlah kesan pertama yang ditangkap oleh para wisatawan. “Jadi wajah Indonesia itu sangat tergantung oleh Dirjen Imigrasi Pak Ronny Sompie,” kata Arief Yahya yang disambut senyum oleh Ronny Sompie yang juga hadir Gedung Sapta Pesona, Merdeka Barat, Jakarta itu.Kedua menteri pun akhirnya menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Pemanfaatan Data Keimigrasian dalam rangka Akselerasi Pembangunan Kepariwisataan dan Perjanjian Kerja Sama perihal Dukungan Data Keimigrasian dalam rangka Akselerasi Pembangunan Kepariwisataan, Selasa lalu (19/07/2016).Point kedua, Menpar menjelaskan, Index Bisnis Environment Indonesia itu sangat memalukan, yakni nomor 70 dari 141 negara. Pariwisata Indonesia kalah jauh dibandingkan Thailand, Malaysia, bahkan dengan Singapura. Jumlah turis mancanegara di Indonesia tahun lalu hanya 10 juta, bandingkan dengan Malaysia sebanyak 27 juta, dan Thailand 30 juta. “Di pariwisata pendapatan devisa kita hanya USD 10 Miliar, kalah jauh dengan Malaysia yang USD 21 M, dan Thailand USD 42 M,” beber Arief.Menurut Menpar Arief, ketika potensi besar tetapi hasilnya minimalis, pasti ada persoalan mendasar di sector ini. “Dan itu adalah regulasi. Aturan yang menjerat dan mengikat-ikat kita itulah yang harus dibenahi. Jumlah peraturan di tanah air itu ada 42 ribu, dan banyak yang tabrakan antar satu dengan lainnya,” ungkapnya.&#160;Poin ketiga, Menpar Arief sekaligus menjelaskan soal Bebas Visa Kunjungan (BVK) kepada Imigrasi dan Kemenkumham. “Kita harus out world looking. Melihat apa yang dilakukan oleh kesuksesan pihak lain. Singapore dan Malaysia itu sudah lebih dari 150 negara Bebas Visa jauh sebelum Indonesia membuka pintu lebar-lebar buat wisman. Kita jauh terlambat dalam hal Visa Fasilitation, atau dalam pantauan Competitiveness Index versi World Economic Forum, maka international openness kita rendah,” kata pria asal Banyuwangi, sambil memberi ilustrasi dalam bisnis telekomunikasi itu.Bisnis di telco itu bukan di starpack atau kartu perdana. Tetapi di pulsa. Sama dengan tourism. Bisnisnya bukan di harga Visa, USD 35 per lembar. Namun, bisnisnya ada di spending wisman yang menurut hituangan UNWTO wisman ke Indonesia itu membelanjakan USD 1.200 per kepala.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyambut sangat baik kerja sama dengan Kemenpar itu. Untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia, perlu ditingkatkan sinergitas antar kementerian dan para stakeholder agar berjalan dengan baik. “Semua kementerian dan stakeholder harus mempersiapkan infrastruktur dan perangkat pendukung lainnya agar para wisatawan dapat menikmati potensi wisata Indonesia secara optimal,” kata Yasonna.Menkumham menyatakan siap membantu Kemenpar mendapatkan data wisatawan asing yang ada di Indonesia. “Kami akan bergandengan tangan dengan Kemenpar, apa yang bisa kami bantu akan kami lakukan," ucap Yasonna.(*)⁠⁠⁠⁠&#160;

Menpar Arief Yahya dan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly membuat data untuk mengetahui jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang masuk melalui semua...

gandeng-kemenkumham-menpar-arief-yahya-koneksi-data-wisman

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/32697.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/32697.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/32697.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/32697.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/32697.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/32697.jpg

Gandeng Kemenkumham, Menpar Arief Yahya Koneksi Data Wisman

WinNetNews.com -&#160;Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mendaftar sebagai partai politik (parpol) ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).Rombongan PSI yang dipimpin Ketua Umum PSI Grace Natalie, diterima langsung oleh Direktur Tata Negara sekaligus Ketua Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Kemenkumham Tehna Bana Sitepu dan Kasubdit Partai Politik Kemenkumham Baroto."Hari ini PSI datang mendaftar ke Kemenkumham lengkap dengan segala pesyaratan administratifnya, bahkan melebihi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang," ungkap Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Senin (18/7/2016).Toni menjelaskan bahwa tumpukan kertas yang diantarkan ke Kemenkumham tidak hanya tumpukan kertas adminstratif semata. Akan tetapi, terselip harapan baru di baliknya."Kami membawa harapan anak muda dari Sabang sampai Merauke untuk terciptanya sebuah tatatan politik baru yang berpihak kepada masa depan anak muda Indonesia," ucap Toni.Sementara itu, Ketua Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Kemenkumham Tehna Bana Sitepu mengapresiasi kedatangan PSI. Sitepu berharap calon-calon partai lain dapat segera mendaftarkan juga."Saya sangat apresiasi kedatangan PSI, kami siap periksa 43 kontainer yang berisi syarat administrasi partai yang diantar PSI berdasarkan kriteria peraturan. Kami masih tunggu sampai tanggal 29 Juli bila ada partai yang akan mendaftar. Silakan. Kami akan membantu" tutur Sitepu.Dia mengapresiasi kinerja panitia penerimaan pendaftaran partai politik Kemenkumham. "Panitia penerimaan pendaftaran ini sangat baik dan profesional. Kerap kami datang berkonsultasi. Mereka layani kami dengan baik dan terbuka," tutup Toni.

WinNetNews.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mendaftar sebagai partai politik (parpol) ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).Rombongan PS...

hari-ini-partai-psi-resmi-daftar-parpol-ke-kemenkumham

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/32365.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/32365.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/32365.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/32365.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/32365.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/32365.jpg

Hari Ini Partai PSI Resmi Daftar Parpol ke Kemenkumham

&#160;Jakarta, Winnetnews.com - &#160;Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), akan menerapkan sistem remisi dalam jaringan (online) pada Agustus 2016 mendatang untuk wilayah DKI Jakarta dan Sumatera Utara."Rencana awalnya seluruh Indonesia. Namun ada beberapa kendala kalau (serentak) semua, karena kalau sistem 'blank' bisa berantakan seluruh Indonesia. Sekarang masih kami 'back up' dengan manual," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenhumham I Wayan Dusak di Gedung Kemenkumham, Jakarta, ditulis Selasa (14/6/2016).Unit pelaksana teknis Ditjen Pas di wilayah DKI Jakarta dan Sumatera Utara, dipilih karena tingkat kelebihan kapasitas dan kriminalitas di daerah tersebut tinggi.Menurut Dusak, remisi mempercepat warga binaan pemasyarakatan bebas, sehingga mengurangi kelebihan kapasitas dan masalah-masalah keamanan di pemasyarakatan.Remisi 'online' juga membuat proses pengurangan masa hukuman lebih terbuka, sekaligus menghilangkan prasangka tentang remisi yang bisa dibeli."Dengan ada 'online', orang rumah bisa memantau melalui laman yang bisa diakses. Kalau tidak ada pelanggaran maka dapat remisi secara otomatis," kata Dusak.Dalam sistem remisi 'online', pengusulan atau pengajuan oleh kepala lapas dan kepala kantor wilayah adalah untuk warga binaan yang melakukan pelanggaran, sehingga tidak memperoleh pengurangan masa hukuman.Sedangkan untuk narapidana yang memperoleh pengurangan hukuman hanya diajukan satu kali saja dan akan dihitung secara otomatis sesuai ketentuan besaran pengurangan masa hukuman menurut Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.Selain remisi 'online', digitalisasi birokrasi yang diupayakan oleh Ditjen Pas adalah pengembangan sistem deteksi internal tentang keamanan digital untuk jaringan narkoba dan terorisme."Pembebasan bersyarat juga ke depannya diusahakan 'online'," kata Dusak.

Jakarta,   Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), akan menerapkan sistem remisi dalam jaringan (on...

kemenkumham-akan-terapkan-remisi-secara-online-pada-agustus-2016

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/28820.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/28820.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/28820.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/28820.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/28820.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/28820.jpg

Kemenkumham Akan Terapkan Remisi Secara 'Online' Pada Agustus 2016

Winnetnews.com – Untuk mendapatkan kembali aset terpidana kasus TPPU Bank Century, Hartawan Aluwi yang berada di Hong Kong, maka Kejagung akan melakukan koordinasi dengan Kemenkumham.Menurut Kepala Kejari Jakarta Pusat Hermanto, koordinasi dibutuhkan guna mengetahui status kepemilikan aset Hartawan di Hong Kong. Jika tidak ada klaim ganda atas aset tersebut maka kejaksaan akan segera menyita seluruh harta milik terpidana tersebut.Hartawan memiliki aset berupa saham dan uang di Hong Kong. Hermanto memang tidak menyebut secara rinci berapa jumlah taksiran aset mantan Presiden Komisaris PT Antaboga Delta Sekuritas itu.

Winnetnews.com – Untuk mendapatkan kembali aset terpidana kasus TPPU Bank Century, Hartawan Aluwi yang berada di Hong Kong, maka Kejagung akan melakukan koordin...

kejagung-ajak-kemenkumham-buru-aset-hartawan-aluwi-di-hong-kong

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/28112.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/28112.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/28112.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/28112.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/28112.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/28112.jpg

Kejagung Ajak Kemenkumham Buru Aset Hartawan Aluwi di Hong Kong

Winnetnews.com – pada rancangan APBN-P 2016 ini banyak instansi pemerintah meminta tambahan anggaran. Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Chudri Sitompul menilai permintaan anggaran Kementerian Hukum dan HAM senilai Rp 548 miliar tergolong fantastis.Pasalnya, kata Chudri, permintaan anggaran tambahan ‎tersebut dinilai terlalu besar bagi Kemenkumham dan juga bertentangan dengan semangat pemerintah yang saat ini sedang berupaya untuk menghemat anggaran dengan wacanakan pemecatan satu juta PNS.Churdi menambahkan, Kemenkumham harus mampu menjelaskan penggunaan tambahan anggara‎n fantastis tersebut. Menurut dia, Menkumham Yasonna Laoly nantinya juga harus mempertangungjawabkan anggaran fantastis itu.

Winnetnews.com – pada rancangan APBN-P 2016 ini banyak instansi pemerintah meminta tambahan anggaran. Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Chudri Sitompul...

anggaran-tambahan-kemenkumham-tergolong-fantastis

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/28001.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/28001.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/28001.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/28001.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/28001.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/28001.jpg

Anggaran Tambahan Kemenkumham Tergolong Fantastis

WinNetNews.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly menyesalkan maraknya kasus peredaran narkoba dari balik lembaga permasyarakatan (lapas). Tak sedikit pula oknum yang tertangkap ikut dalam peredaran tersebut.Ia pun memperingatkan para taruna ilmu pemerintahan untuk tidak terjebak dalam penggunaan narkoba. Yasona menyebut jika seseorang sudah terjerat maka akan celaka."Kamu adalah kader–kader ke depan, narkoba adalah bahaya terbesar yang dihadapi bangsa ini, lebih besar dari terorisme. Kami harap kalian tak terlibat obat–obatan tersebut. Ditempatkan petugas permasyarakatan nanti jika sudah terkontaminasi celakalah, saya mengimbau jauhkan dirimu dari perbuatan tercela,” ungkapnya di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Selasa (3/5/2016).Ia menegaskan pemberantasan narkoba harus lebih berani lagi. “Saya ingin ada langkah–langkah pemberantasan narkoba lebih berani, lebih gila lagi, operasi terpadu sidak–sidak selalu lakukan kerjasama dengan BNN dan Polri. Bukan tunggal satu lembaga, tapi pekerjaan terpadu,” katanya.Yasona menambahkan, ancaman narkoba yang begitu besar lebih dari ancaman terorisme membuat pemberantasan narkoba tidak cukup hanya ditangani oleh satu badan. Pemberantasan harus dilakukan skala nasional apalagi menghadapi banyak supply dari bandar narkoba asal luar negeri.“Tak bisa satu badan saja. Itu harus dihandle nasional bersama–sama, tak cukup ditindak oleh BNN, harus tuntaskan market karena ada demandnya. Tanpa itu supply pasti dari luar negeri tetap akanmemasukkan pasokan. Jaga pintu depan dengan kampanye nasional anti narkoba,” tegasnya.Tak hanya di Indonesia, Yasona juga menyebutkan kasus peredaran narkoba juga terjadi di negara lain. Sebanyak 57 persen napi di lapas di Amerika Serikat dihukum karena kejahatan narkoba.“Ini jadi persoalan dunia. Bandar–bandar dari Amerika Latin, negara diatas Indonesia, atau mafia dari Afrika datang kemari karena harganya makin meningkat. Karena itu gerakan bersihkan narkoba dari lapas enggak akan surut. Kita tak boleh surut,” tukasnya. Sumber: okezone.comFoto: ekbis

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly menyesalkan maraknya kasus peredaran narkoba dari balik lembaga permasyarakatan (lapas). Tak se...

menteri-yasonna-harus-lebih-gila-berantas-narkoba

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/24144.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/24144.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/24144.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/24144.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/24144.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/24144.jpg

KEMENKUMHAM