Winnetnews.com - Anggota Komisi II DPR Sodik Mujahid menyebut jika Indonesia saat ini tidaks sedang dalam kondisi darurat korupsi. Ia beranggapan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang memperbolehkan eks koruptor untuk ikut dalam Pilkada merupakan hal yang benar.

&ldquo;Jika negara secara resmi mengatakan keadaan darurat korupsi, maka secara terpadu, terintegrasi, semua bidang hukum akan memberikan sanksi dan pembatasan kepada eks koruptor,&rdquo; ujar Sodik, dikutip dari Okezone, Senin (09/12).

Menruutnya, jika negara sedang tidak darurat koripsi, maka tidak ada payung hukum satupun yang bisa melarang seseorang untuk jadi kepala daerah. &ldquo;Kalau kondisi tidak darurat korupsi kan seolah KPU sendirian yang memberikan tekanan kepada eks koruptor,&rdquo; katanya.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="600" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1575858293.jpg" width="900" />
<figcaption>Anggota DPR RI Sodik Mujahid (foto: Akurat.co)</figcaption>
</figure>
</div>

Politikus asal Gerindra tersebut menyebut jika narapidana kasus korupsi yang sudah menjalani hukuman dan hak poltiknya tidak dicabut, maka yang bersangkutan tetap memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya, yaitu bisa memilih dan dipilih dalam sebuah pesta demokrasi.

&ldquo;Eks koruptor yang sudah menjalani sanks hukum kembali memiliki hak-haknya untuk jadi kepala daerah,&rdquo; pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mendesak DPR agar segera merancang undang-undang yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah di perhelatan Pilkada.

Sebab, bila larangan itu hanya berbentuk PKPU, maka nantinya rentan digugat, karena pada Undang-undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, tak ada pelarangan bagi eks napi korupsi dalam berkompetisi di pesta demokrasi tersebut.

&ldquo;Beban dan tanggung jawab mengatur ini bukanlah yang utama pada KPU tapi sesungguhnya ada pada pembuat Undang-undang. Jadi, semestinya dorongan yang besar dan kuat harus kita arahkan pada pembuat UU supaya pada level Undang-undang lah hal itu diatur. Ini kan anomali, justru KPU yang punya gagasan untuk itu. Semoga publik kita proporsional dalam merespons hal ini,&rdquo; kata Titi.

Anggota Komisi II DPR Sodik Mujahid menyebut jika Indonesia saat ini tidaks sedang dalam kondisi darurat korupsi. Ia beranggapan bahwa keputusan Komisi Pemilih...

nilai-indonesia-tak-darurat-korupsi-dpr-setuju-eks-koruptor-maju-pilkada

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-nilai-indonesia-tak-darurat-korupsi-dpr-setuju-eks-koruptor-maju-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-nilai-indonesia-tak-darurat-korupsi-dpr-setuju-eks-koruptor-maju-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-nilai-indonesia-tak-darurat-korupsi-dpr-setuju-eks-koruptor-maju-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-nilai-indonesia-tak-darurat-korupsi-dpr-setuju-eks-koruptor-maju-pilkada.jpg

image-nilai-indonesia-tak-darurat-korupsi-dpr-setuju-eks-koruptor-maju-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-nilai-indonesia-tak-darurat-korupsi-dpr-setuju-eks-koruptor-maju-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-nilai-indonesia-tak-darurat-korupsi-dpr-setuju-eks-koruptor-maju-pilkada.jpg

Nilai Indonesia Tak Darurat Korupsi, DPR Setuju Eks Koruptor Maju Pilkada

Winnetnews.com - Adanya kebijakan larangan eks narapidana (napi) korupsi mengikutsertakan diri sebagai calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2020, rupanya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Menyikapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan larangan itu ke UU Pilkada 2019. Hal itu dijelaskan komisioner KPU, Ilham Saputra di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (9/10).

&quot;Revisi UU Pilkada yang memungkinkan adalah salah satunya, mungkin kalau boleh kemarin kita sudah menyampaikan misalnya saja narapidana korupsi,&quot; ujar Ilham seperti dikutip Detik.com.

Ilham berharap larangan eks napi korupsi ini dapat dimasukkan ke UU Pilkada, serta menjadi persoalan prioritas yang dibahas oleh DPR.

&quot;Kita berharaplah sambil menunggu DPR/MPR menyelesaikan alat kelengkapan dewan. Kita berharap lembaga legislatif mungkin bisa satu prioritas agar kemudian direvisi terbatas terkait UU Pilkada,&quot; lanjut Ilham.

Tidak hanya soal eks napi korupsi, Ilham mengatakan terdapat aturan terkait larangan pencalonan bagi pezina hingga pemabuk. Menurutnya, larangan ini juga telah mendapatkan respons dari berbagai pihak.

&quot;Kemarin ada yang zina, judi, mabuk, dan segala macam, mungkin nanti kita perlu pertimbangkan karena banyak sekali masukan. Bawaslu juga sudah menyampaikan kan agar kemudian parameternya harus jelas,&quot; terang Ilham.

&quot;Memang sekali lagi, kita kan menginginkan calon lebih baik yang bersih dan lebih diterima oleh masyarakat,&quot; sambungnya.

Sebelumnya diketahui, KPU menyusun rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2020. Namun, dalam rancangan PKPU ini tidak ada larangan bagi mantan napi koruptor untuk maju jadi kepala daerah.

Tidak adanya aturan terkait napi korupsi tersebut dibenarkan oleh komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Wahyu menyebut klausul itu seharusnya memang dimasukkan dan rancangan PKPU tapi ada masalah teknis.

&quot;Ada kesalahan teknis. Mestinya dimasukkan, tetapi belum tercantum dalam draf,&quot; ujar Wahyu, Kamis (3/10).

Adanya kebijakan larangan eks narapidana (napi) korupsi mengikutsertakan diri sebagai calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2020, rupanya menuai pro dan...

eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

Ilustrasi narapidana koruptor. [Foto: Bizlaw.id]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

Eks Koruptor Bisa Nyalon Kepala Daerah? Ini Penjelasan KPU

Winnetnews.com - Ada yang baru dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang bakal digelar September 2020. Jabatan kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, maupun bupati hanya akan berlaku selama empat tahun dalam masa hitungan satu periode.

Aturan tersebut masih berlaku lantaran UU Pilkada Nomor 20 Tahun 2016 belum direvisi. Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Litbang KPUD Provinsi Jawa Timur, Rochani menuturkan, dalam pasal 201 ayat 7 diatur gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 akan berakhir masa jabatannya di tahun 2024.

&quot;Ini hal unik untuk Pilkada 2020, karena masa jabatannya hanya empat tahun. Tidak seperti kelaziman sistem ketatanegaraan yang lain, bahwa kepala daerah memangku jabatan selama lima tahun. Tetapi itu memang amanah undang-undang,&quot; kata Rochani dilansir Detik.com di Blitar, Rabu (2/10).

Selain itu, Rochani menambahkan pada pasal 8 dinyatakan akan menuju Pilkada serentak nasional pada November 2024. Sehingga, dalam beberapa tahun terakhir digelar Pilkada Serentak secara bergelombang.

Rochani mencontohkan, seperti Pilkada gelombang 1 tahun 2015, kepala daerah berakhir masa jabatannya tahun 2020. Di tahun itu, ada pilkada lagi tapi hanya menjabat empat tahun. Lalu menuju Pilkada serentak nasional di tahun 2024.

Gelombang 2 tahun 2017, berakhir masa jabatannya 2022. Gelombang 3 tahun 2018, berakhir jabatannya 2023. Seperti Gubernur Jatim hasil Pilkada 2018 akan berakhir masa jabatannya tahun 2023.

&quot;Nah, kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum tahun 2024, akan diisi pejabat sementara atau PJ. Selama aturan itu belum direvisi, maka penjadwalan Pilkada tetap seperti itu,&quot; jelasnya.

Pilkada serentak nasional tahun 2024 sesuai jadwal akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2024. Namun Rochani mengaku, teknis penyelenggaraan belum diatur secara detail. Sementara pada Pilkada 2020 mendatang, sebanyak 19 daerah di Jawa Timur akan melaksanakannya. Itu terdiri 16 kota dan 3 kabupaten.

Ada yang baru dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang bakal digelar September 2020. Jabatan kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, maupun bupati hany...

aturan-pilkada-belum-direvisi-jabatan-kepala-daerah-hanya-empat-tahun

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-aturan-pilkada-belum-direvisi-jabatan-kepala-daerah-hanya-empat-tahun.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-aturan-pilkada-belum-direvisi-jabatan-kepala-daerah-hanya-empat-tahun.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-aturan-pilkada-belum-direvisi-jabatan-kepala-daerah-hanya-empat-tahun.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-aturan-pilkada-belum-direvisi-jabatan-kepala-daerah-hanya-empat-tahun.jpg

image-aturan-pilkada-belum-direvisi-jabatan-kepala-daerah-hanya-empat-tahun.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-aturan-pilkada-belum-direvisi-jabatan-kepala-daerah-hanya-empat-tahun.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-aturan-pilkada-belum-direvisi-jabatan-kepala-daerah-hanya-empat-tahun.jpg

Aturan Pilkada Belum Direvisi, Jabatan Kepala Daerah Hanya Empat Tahun

WinNetNews.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak mau PDIP dianggap suka minta uang dari calon kepala daerah. Ia sendiri enggan melakukan hal itu.Megawati mengatakan ia tidak pernah mau terima calon kepala daerah yang berkunjung ke rumahnya. Kecuali calon kepala daerah tersebut memang sengaja dipanggil oleh dia.&quot;Kalau orang berpikir kita ini meminta uang, kenal saja (calon kepala daerah) enggak mau, bukan saya enggak mau kenal, tapi saya coba untuk membuka jarak, ke rumah saya pun enggak boleh karena ini rumahnya Ibu Mega bukan ketua umum, kecuali saya panggil,&quot; ucap Mega sewaktu membuka Sekolah Partai di Kinasih Resort, Jalan Raya Cilangkap, Depok, Selasa (6/9/2016).Di hadapan para calon kepala daerah yang hadir di Sekolah Partai, Mega memberikan pertanyaan yang menjadi penegasan bahwa ia tak pernah minta uang supaya PDI Perjuangan mau mengusung calon kepala daerah itu.&quot;Jadi sekarang di depan segini banyak, apakah saya pernah minta uang sama kalian? Jangan pura-pura, karena dari dulu sampai sekarang enggak pernah minta uang,&quot; kata Megawati.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak mau PDIP dianggap suka minta uang dari calon kepala daerah. Ia sendiri enggan melakukan hal itu.Megawati me...

megawati-membantah-minta-uang-ke-calon-kepala-daerah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-megawati-membantah-minta-uang-ke-calon-kepala-daerah.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-megawati-membantah-minta-uang-ke-calon-kepala-daerah.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-megawati-membantah-minta-uang-ke-calon-kepala-daerah.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-megawati-membantah-minta-uang-ke-calon-kepala-daerah.png

image-megawati-membantah-minta-uang-ke-calon-kepala-daerah.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-megawati-membantah-minta-uang-ke-calon-kepala-daerah.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-megawati-membantah-minta-uang-ke-calon-kepala-daerah.png

Megawati membantah minta uang ke calon kepala daerah

WinNetNews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (18/7) hari ini mengumpulkan para kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati di Istana Negara, Jakarta.Para kepala daerah dikumpulkan bersama para pengusaha real estat untuk mendengarkan pengarahan Presiden Jokowi tentang langkah-langkah konkret pemerintah mendorong investasi di sektor real estat di Tanah Air.Presiden Jokowi akan menyampaikan secara panjang lebar tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Penerbitan Dana Investasi Real Estat (DIRE).Seperti diberitakan, kegiatan real estate di Indonesia sejak 2014 menurun cukup signifikan, padahal sektor ini merupakan salah satu sektor padat karya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (18/7) hari ini mengumpulkan para kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati di Istana Negara, Jakarta.Par...

presiden-akan-kumpulkan-kepala-daerah-hari-ini

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/32275.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/32275.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/32275.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/32275.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/32275.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/32275.jpg

Presiden Akan Kumpulkan Kepala Daerah Hari Ini

WinNetNews.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah yang masih bersengketa akan dilantik pada Maret 2015, selang sebulan setelah pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa.Tjahjo menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengkaji aturan-aturan yang berkaitan dengan proses dan masa jabatan kepala daerah. Menurutnya, semangat pilkada serentak harus diikuti dengan pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak."Tapi seiring perjalanan, ada daerah yang tertunda masalah hukum, sengketa pilkada yang diproses, maka ya kami ikuti yang diputuskan KPU. Itu prinsip Kemendagri," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/1).Tjahjo mengaku telah meminta Sekretaris Negara Pratikno untuk mencari alternatif waktu pelantikan bagi kepala daerah yang masih bersengketa maupun tidak bersengketa.Selain itu, dibahas mengenai kemungkinan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk diubah menjadi Peraturan Presiden (Perpres), sehingga pelantikan kepala daerah yang tidak bersamaan tidak menabrak Undang-Undang.&#160;"Apabila memungkinkan, antara 9-15 Februari bagi daerah yang sudah selesai, bagi daerah yang sengketa, pertengahan Maret. Ada juga 23 (kepala daerah) yang baru selesai Juni, mungkin enggak ditarik mundur?" katanya.Jika tidak bisa diundur, imbuh Tjahjo, maka ia tidak mempermasalahkan, asalkan waktu pelantikan jangan sampai mengganggu proses pengambilan keputusan politik dan pelaksanaan program penyerapan anggaran."Bagaimana pelaksanaan proyek, kan Presiden ingin Januari (proyek dan tender) sudah dimulai," katanya.(seperti dilansir dari CNN Indonesia)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah yang masih bersengketa akan dilantik pada Maret 2015, selang sebulan setelah pelantikan kepala dae...

pelantikan-kepala-daerah-hasil-pilkada-serentak-akan-dilakukan-bulan-maret

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/13836.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/13836.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/13836.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/13836.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/13836.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/13836.jpg

Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Akan Dilakukan Bulan Maret

WinNetNews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi masalah cuti kepala daerah yang dianggap terlalu sebentar hingga membuat sejumlah kepala daerah banyak yang mencuri waktu untuk liburan.Menurut Basuki, masalah waktu luang untuk keluarga tergantung dirinya sendiri dalam menghadapinya. Basuki mengklaim bahwa kepala daerah tidak tergantung pada jam kerja maka sudah seharusnya mereka bisa mengatur waktunya sendiri.Itu tergantung kamu sendiri, kepala daerah kan tak tergantung jam kerja," katanya saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/1).Ahok, sapaan Basuki, menjelaskan bahwa dia bisa saja mengambil cuti selama satu pekan dan menghabiskannya di Pantai Ancol. Hal tersebut bisa dia lakukan karena kepala daerah tak memerlukan izin jika harus bepergian di dalam negeri.&#160;Lain halnya jika liburan yang dia lakukan adalah ke luar negeri. Jika ingin ke luar negeri, Ahok atau kepala daerah lain harus izin ke Presiden Indonesia ataupun Kementerian Dalam Negeri."Kalau ke luar negeri harus izin ke Presiden atau Kemendagri, kami tidak terikat pada waktu," kata Ahok.Hal serupa bisa diterapkan juga saat berhadapan dengan keluarga. Menurut Ahok pekerjaannya saat ini tidak membuat keluarganya khawatir, bahkan mereka sangat mendukung pekerjaannya selaku Gubernur DKI Jakarta."Itu juga tergantung kamu bagaimana dengan keluarga, anak-anak saya senang, istri saya juga dukung," ujarnya.(seperti dilansir dari CNN Indonesia)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi masalah cuti kepala daerah yang dianggap terlalu sebentar hingga membuat sejumlah kepala daerah banyak...

ahok-kepala-daerah-harus-bisa-mengatur-waktu-sendiri

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/11410.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/11410.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/11410.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/11410.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/11410.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/11410.jpg

Ahok: Kepala Daerah Harus Bisa Mengatur Waktu Sendiri

WinNetNews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sepenuhnya jadwal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Rencana pelantikan tengah disiapkan.“Presiden serahkan ke mendagri. Saya sudah persiapkan surat agar penetapan pemenang segera dilakukan, setelah itu baru merencanakan pelantikan,” kata Tjahjo, Selasa (5/1).Dia menjelaskan, pelantikan akan berlangsung pada akhir Januari. Namun, pelantikan itu khusus bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (paslon) yang tidak mengajukan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).&#160;“Akhir Januari bagi daerah yang tak ada gugatan,” jelasnya.Menurutnya, pelantikan daerah yang masih menyisakan sengketa kemungkinan berlangsung Maret 2016. Demikian juga bagi lima daerah yang pilkadanya ditunda. “Yang masih sengketa akhir Maret,” ucapnya.Dia menambahkan, pelantikan untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur akan dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.Dia mengemukakan alasan pelantikan dibagi dalam dua tahap. Salah satunya pimpinan daerah terpilih agar segera bekerja. “Kan kasian yang tidak ada sengketa. Kelamaan pejabat nanti seenaknya sendiri. Kalau Januari dilantik langsung kerja, sehingga penyerapan anggaran baik,” katanya.(seperti dilansir BeritaSatu)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sepenuhnya jadwal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tja...

kepala-daerah-baru-bisa-dilantik-akhir-januari-ini

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/10675.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/10675.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/10675.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/10675.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/10675.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/10675.jpg

Kepala Daerah Baru Bisa Dilantik Akhir Januari Ini

WinNetNews.com - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengatakan bahwa tingginya dana kampanye pada saat pemilihan kepala daerah, menjadi salah satu penyebab utama perilaku korup pejabat. Di sisi lain, gaji mereka selama menjabat lima tahun sebenarnya tak bisa menutup dana kampanye tersebut.Berdasarkan kajian yang ada, kata Busyro, rata-rata biaya kampanye yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota mencapai Rp 20-25 miliar. Padahal gaji mereka hanya Rp 100 juta per bulan.Dengan asumsi itu, selama lima tahun menjabat, para kepala daerah hanya akan mengantongi sekitar Rp 6 miliar. "Akhirnya ada penyelewengan, anggaran daerah," kata Busyro dalam konferensi pers di kantor Pimpinan Pusat, Muhammadiyah, Jakarta, Rabu 30 Desember 2015.Selain APBD, kepala daerah juga seringkali menyalahgunakan wewenang izin tata ruang, hingga hutan lindung agar dana kampanye mereka balik modal. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi yang terjadi di Karawang dan Kabupaten Bogor.Busyro mengatakan bahwa siklus seperti ini sudah menjadi budaya di Indonesia. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya dibuat untuk menguntungkan publik, justru menjadi alat untuk mengeruk keuntungan. Untuk itu agar kasus serupa tak terulang, dana kampanye dan biaya politik lain sudah seharusnya dipublikasikan. "Dari banyaknya korupsi ini kemudian menimbulkan ketimpangan sosial, ujungnya akan ada konflik horizontal, hingga radikalisme.(seperti dilansir Tempo)

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengatakan bahwa tingginya dana kampanye pada saat pemilihan kepala daerah, menjadi salah satu penyebab utam...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/10149.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/10149.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/10149.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/10149.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/10149.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/10149.jpg

KEPALA DAERAH