Winnetnews.com - &nbsp;Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz&nbsp;mengatakan pihaknya segera melakukan pengecekan terkait kabar bocornya 2,3 data penduduk Indonesia dari pusat data KPU. Data itu merupakan bentuk mentahan dari data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu tahun 2014. Pun data tersebit memang merupakan konsumsi publik.

&quot;Terkait postingan di akun medsos perihal kebocoran data pemilih yang menjadi berita, bisa disampaikan gambar ini berdasarkan meta datanya tanggal 15 November 2013. Soft file data KPU tersebut bentuk formatnya pdf, dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka,&quot; ujar Viryan, Jumat (22/5).

KPU masih belum melihat adanya bahaya dari bocornya data itu. Namun, hingga saat ini pendalaman bocornya data itu masih dilakukan oleh KPU.

&quot;KPU RI sudah bekerja sejak tadi malam menelusuri berita tersebut lebih lanjut, melakukan cek kondisi intenal server data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian,&quot; tutur Viryan.

Sebelumnya, sebuah akun Twitter spesialis pengawasan dan perlindungan data mengungkap data 2,3 juta penduduk Indonesia bocor di dunia maya. Akun @underthebreach mengungkap seseorang telah membagikan data mentah berisi nama, alat, NIK, dan nomor KK tersebut di sebuah forum.

&quot;Aktor membocorkan informasi 2,3 juta warga negara Indonesia,&quot; tulis akun @underthebreach itu pada Kamis (21/5) malam.

Data tersebut dibagikan seseorang dari kelompok tertentu di sebuah forum. Data tersebut diduga milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena kop surat data bertuliskan daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Umum 2014.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan pihaknya segera melakukan pengecekan terkait kabar bocornya 2,3 data penduduk Indonesi...

23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz (foto: Tribunnews)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

2,3 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, Ini Tanggapan KPU

Winnetnews.com - &nbsp;Komisi&nbsp;Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menunda tiga tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Hal itu terkait dengan pecegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Dalam tiga tahapan tersebut, yang ditunda itu antara lain&nbsp;pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan rekrutmen PPDP, serta pencocok&shy;an dan penelitian (coklit) data pemilih.

Menurut Komisioner KPU Viryan Aziz, penundaan ini hingga&nbsp; waktu yang akan ditentukan kemudian. Mengenai pemungutan suara, pihaknya belum memutuskan apakah akan dilakukan penundaan.

Dilansir dari Mediaindonesia.com, dalam Surat KPU Nomor 8/2020 itu, menyatakan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam rangka pencegahan virus corona di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam pernyataan resmi tersebut yang dikeluarkan pada Sabtu (21/3), ditandatangani oleh&nbsp;Ketua KPU Arief Budiman, KPU RI meminta KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota agar segera mengambil langkah-langkah untuk menunda pelantikan panitia pemungutan suara (PPS).

Sementara di level kabupaten, KPU&nbsp;telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang dinyatakan bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran corona, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan.

Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa masa kerja PPS yang telah dilantik akan di&shy;atur&nbsp;kemudian. menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan, menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih, serta menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan menindaklanjuti keputusan menerbitkan keputusan penetapan penundaan, setelah didahului koordinasi dengan Bawaslu setempat dan pihak-pihak terkait.&nbsp;

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung&nbsp;yang diambil KPU ini sebagai bentuk pemcegahan penyebaran virus corona.

&ldquo;Kemendagri dapat memahami keputusan KPU ini. Perubahan jadwal tahapan tersebut berada di wilayah kewenangan KPU dan kita juga memahami alasan perubahan didasarkan atas pertimbangan objektif kondisi penyebaran Covid-19,&rdquo; kata Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga.

Ia menambahkan, upaya pencegahan penyebaran virus corona juga berdampak pada beberapa program pemerintah. Tak bisa dihindari juga, Pilkada serentak 2020 pun harus berlawanan dengan arahan-arahan teknis terkait dengan pencegahan virus corona di masyarakat.

&ldquo;Kemendagri akan berkoordinasi dengan KPU dalam kaitannya dengan perkembangan Covid-19,&rdquo; tambahnya..

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menunda tiga tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Hal itu terkait dengan pecegahan penyebaran virus corona (Co...

dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

Dampak Wabah Corona, KPU Resmi Tunda Tahapan Pilkada 2020

Winnetnews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan pemecatan kepada Evi Novida Ginting Manik yang semula menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia dinilai terbukti melanggar kode etik dengan melakukan intervensi dalam penetapan suara Pemilu 2019 di Kalimantan Barat.

DKPP memutuskan Evi bersalah atas kasus berdasarkan aduan dari Hendri Makaluasc, caleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerindra.

&quot;Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,&quot; tulis dokumen putusan yang telah dikonfirmasi Plt Ketua DKPP Muhammad, dikutip dari CNNIndonesia.com.

Evi dan beberapa anggota lainnya dianggap bertanggung jawab atas perubahan perolehan suara Dapil Kalimantan Barat 6 untuk Partai Gerindra atas nama Hendri Makaluasc dan penggelembungan suara untuk Cok Hendri Ramapon.

Selain Evi, DKPP juga memberi sanksi kepada lima Komisioner KPU RI lainnya, antara lain peringatan keras terakhir kepada Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asyari, Ilham Saputra, dan Viryan Azis.

Peringatan jugaa diberikan kepada Anggota KPU Provinsi Kalbar Ramdan, Erwin Irawan, Mujito, dan Zainab. DKPP menginstruksikan kepada KPU untuk menjalankan putusan ini tujuh hari setelah dibacakan.

Sebelumnya, Evi juga pernah menghadapi sanksi etik dalam penyelenggaraan pemiluk, ketika DKPP menyatakan Evi bersalah dalam seleksi Komisioner KPU Kolaka Timur pada 2018 lalu.

Evi juga sempat terseret kasus dugaan suap caleg DPR RI dari Partai PDIP Harun Masiku. Dalam sidang etik di DKPP, Wahyu Setiawan mengatakan ia sempat konsultasi ke Evi dan Ketua KPU Arief Budiman terkait desakan Harun.&nbsp;

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan pemecatan kepada Evi Novida Ginting Manik yang semula menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum...

terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

Terbukti Langgar Kode Etik, Komisioner KPU Evi Novida Dipecat

Winnetnews.com -&nbsp;Kepercayaan masyarakat atau public trust terhadap lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai masih tinggi, apalagi KPU tengah menjalani dua momen penting, yakni eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta penyelenggaraan Pilkada 2020.

Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan, pihaknya merujuk pada sejumlah hasil survei&nbsp;perilah kepercayaan masyarakat yang masih tinggi tersebut. Arief menyebut, Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu Setiawan tak mempengaruhi hilangnya public trust. 

&quot;Tentu apa yang terjadi di KPU, kami tidak memungkiri mempengaruhi kepercayaan publik. Saya baca di beberapa media yang melakukan survei kepercayaan terhadap KPU, masih cukup tinggi. Kalau dulu selalu di atas 80 persen. Terakhir saya baca, itu menurun tapi masih di atas 70 persen,&quot; kata dia di Gedung KPU RI, Selasa (18/2020) seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Arief juga menekankan bahwa kasus yang menjerat Wahyu Setiawan tidak berdampak apa pun terhadap kesiapan KPU menyelenggarakan Pilkada 2020. Dia menegaskan bahwa kasus Wahyu tak berkaitan dengan KPU secara kelembagaan.

&quot;Artinya kebijakan yang dibuat oleh KPU sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak terpengaruh, tekanan, intervensi bahkan mungkin karena ada gratifikasi, itu tidak memberi pengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh KPU,&quot; terang dia.

Menjelang gelaran pilkada serentak yang bakal dihelat di 270 daerah, Arief mengaku sudah mengingatkan kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota terkait integritas lembaga. Prinsip kolektif kolegial KPU dalam mengambil setiap keputusan juga harus diterapkan.

&quot;Hanya pleno yang bisa membuat keputusan. Jadi kalau ada orang per orang itu urusan mereka. Tapi kebijakan, keputusan, harus lewat pleno,&quot; kata dia.

Diketahui, Wahyu Setiawan menjadi tersangka KPK terkait kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR fraksi PDIP periode 2019-2024. Dia diduga menerima uang dari eks caleg PDIP Harun Masiku yang kini juga sudah ditetapkan tersangka namun belum berhasil ditangkap oleh KPK.

Kepercayaan masyarakat atau public trust terhadap lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai masih tinggi, apalagi KPU tengah menjalani dua momen penting...

kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

KPU Nilai Public Trust Masih Tinggi Jelang Pilkada 2020

Winnetnews.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tak akan lama lagi bakal digelar. Namun, ironi menimpa jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat sebagai penyelenggara Pemilu, yakni Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wahyu Setiawan beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya dapat menyegerakan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Pusat. 

Menurut dia, penyelenggaraan Pilkada 2020 memerlukan komitmen optimal kelembagaan KPU menyiapkan kebutuhan.

&quot;Ini bisa saja mengesankan bahwa KPU tidak lah menjadi prioritas perhatian presiden dan persiapan pilkada yang optimal tidak lah terlalu urgen bagi presiden,&quot; ujar Titi kepada Republika, Kamis (6/2/2020) seperti dikutip Republika.

Titi berpendapat, makin lama presiden melakukan pelantikan justru dapat memengaruhi pandangan publik terhadap KPU. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan presiden agar KPU dapat melaksanakan tugas secara optimal.

Padahal, kata dia, segala prasyarat pelantikan PAW eks anggota KPU Wahyu Setiawan sudah terpenuhi.

Wahyu Setiawan telah diberhentikan tetap secara tidak hormat oleh presiden berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang membuktikan Wahyu melanggar kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu.

Titi mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 provinsi maupun kabupaten/kota memerlukan komitmen optimal kelembagaan KPU. 

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU harus memastikan berbagai kebutuhan persiapan mulai dari penyusunan regulasi, supervisi jajaran daerah, sampai memastikan implementasi berbagai aturan main dilaksanakan konsisten oleh seluruh penyelenggara dan pemangku kepentingan pilkada.

Ia melanjutkan, meski KPU tetap bisa berjalan karena mekanisme kerja yang kolektif kolegial, tapi tentu menjadi kurang optimal. Sebab, mestinya bisa lebih maksimal dengan ada personel yang melengkapi keanggotaan KPU sebanyak tujuh orang sesuai perundang-undangan. 

&quot;Menjadi sempurna untuk bekerja bersama menyiapkan pilkada dan melaksanakan tugas-tugas kelembagaan KPU sebagai penyelenggara pemilu,&quot; kata Titi.

Sementara itu, Komisioner KPU RI, Evi Novida Manik berharap pelantikan anggota KPU pengganti Wahyu dapat segera dilantik untuk mengisi kekosongan dalam pengambilan keputusan secara kolektif kolegial. 

Sebab, KPU Pusat mengendalikan KPUD di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota apalagi 270 daerah akan menyelenggarakan Pilkada 2020.

&quot;Akan sangat membantu sekali bila disegerakan kekosongan satu anggota KPU bisa segera diisi kembali,&quot; kata Evi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tak akan lama lagi bakal digelar. Namun, ironi menimpa jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat sebagai peny...

pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

Pilkada 2020 Kian Dekat, Perludem: Presiden Segera PAW KPU

Winnetnews.com - Ketua KPK baru, Firli Bahuri, mengatakan bahwa aksi menelisik Harun Masiku, caleg PDIP yang terlibat dalam kasus suap kominioner KPU Wahyu Setiawan, tidaklah mudah.

&ldquo;Nyari orang itu tidak gampang ya memang. Itu sama saja cari jarum dalam sekam, oke?&rdquo; celetuk Firli, seperti dikutip dari Tempo, Senin (27/01).

Pencarian Harun sudah dimulai sejak 9 Januari 2020 lalu, namun sampai saat ini KPK masih saja belum menemukan sosoknya. Menurut Firli, KPK sudah mencari Harun ke sejumlah tempat yang berpotensi menjadi persembunyian Harun, diantaranya Sulawesi dan Sumatera Selatan.

Harun sendiri diketahui beralamat di Gowa, Sulawesi Selatan. Hingga sekarang, rumah tersebut ditempati istri dan keluarganya. Adapun di Sumatera Selatan I, adalah daerah pemilihan Harun Masiku dalam kampanye Pemilu 2019 kemarin.

Bekas Kepala Polda Sumatera Selatan itu tidak bisa memberika kepasttian akan berapa lama lagi kiranya proses pencarian Harun. Meski demikian, Firli mengatakan bahwa KPK akan segera menangkap Harun.

Ketua KPK baru, Firli Bahuri, mengatakan bahwa aksi menelisik Harun Masiku, caleg PDIP yang terlibat dalam kasus suap kominioner KPU Wahyu Setiawan, tidaklah m...

harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

Ketua KPK Firli Bahuri (foto: Kabar News)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

Harun Masiku Masih Buron, Ketua KPK Baru: Cari Orang itu Susah!

Winnetnews.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus suap penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Komisioner non aktif Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang sudah lebih dulu ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap.

Kepada awak media, Hasto mengaku siap memberikan keterangan kepada penyidik KPK.

&quot;(Bersaksi) terhadap dugaan apa yang terjadi kepada mantan komisoner KPU, saudara Wahyu (Setiawan),&quot; kata Hasto di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Jum&#39;at (24/1) seperti dikutip CNNIndonesia.

Ia enggan membeberkan lebih lanjut keterkaitannya dengan perkara yang juga menjerat eks calon legislatif PDIP, Harun Masiku. Sebab katanya, pemeriksaan baru akan dijalani.

&quot;Keterangan pers akan saya sampaikan setelah pemeriksaan tersebut,&quot; singkatnya.

KPK saat ini tengah mendalami sumber uang Rp400 juta yang ditujukan kepada komisioner KPU, Wahyu Setiawan melalui perantara. Wahyu menerima uang dari Agustiani Tio sebesar Rp200 juta di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Selain Hasto, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik dan Hasyim Asy&#39;ari juga akan dimintai keterangannya. Berdasarkan informasi, Evi sudah tiba di kantor komisi antirasuah.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wahyu-- bersama tiga orang lain sebagai tersangka. Ketiga orang itu ialah politikus PDIP, Harun Masiku; eks anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina; dan Saeful (swasta).

Penetapan tersangka itu buah dari operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antirasuah. Hanya saja, tim penindakan KPK tidak berhasil menangkap Harun.

Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota legislatif menggantikan kader lain dari PDIP, Nazarudin Kiemas, yang meninggal dunia. Sementara, dirinya tidak memenuhi syarat untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku. [cnn]

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus suap...

sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tengah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Komisioner non aktif KPU, Wahyiu Setiawan, Jum'at (24/1). [Foto: Berita Satu]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

Sekjen PDIP Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap KPU dan PAW

Winnetnews.com - Pengamat politik nyentrik Rocky Gerung memprediksi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan bertahan sampai tahun 2024 nanti. Menurutnya, saat ini Indonesia tengah menghadapi beragam masalah pelik yang akan membuat pandangan masyarakat berubah terhadap presiden.

Hal ini disampaikan Rocky dalam sebuah video yang diunggah dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official bertajuk Rocky Gerung: Saya Adalah ILC.

Rocky yang menjadi pembicara di sebuah acara sebelumnya menyinggung tanggapan miring terhadap Anies Baswedan terkiat insiden banjir hingga kasus suap yang menimpa Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini perlahan-lahan mulai menurun. &ldquo;Dulu ada institusi yang kita percaya, satu KPK dan KPU. Sekarang dua-duanya keropos. Jadi apa hal yang bisa dipercaya dari institusi negara?&rdquo; kata Rocky dalam video tersebut.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="393" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1579661212.jpeg" width="700" />
<figcaption>Presiden Joko Widodo (foto: CNN Indonesia)</figcaption>
</figure>
</div>

Masih dalam bahasan yang sama, Rokcy menilai saat ini pemerintah sedang kalang kabut menetukan masa depan negara dan pemerintahan.

&ldquo;Oleh sebab itu banyak orang menilai peristiwa ini sebagai political decline atau pembusukan politik. Sekalinya pembusukan itu terjadi, sebaiknya jangan ditahan. Biarkan saja. Karena mesti terjadi pembusukan itu,&rdquo; ujarnya.

Rocky kemudian membahas tentang pemerintahan Jokowi yang diprediksinya tidak akan sampai pada tahun 2024. &ldquo;Kalau ada pertanyaan, bisa tidak presiden sampai 2024? Kalau menurut saya enggak nyampe tuh,&rdquo; katanya.

Jawaban tersebut lantas disambut tepuk riuh penonton. Sementara Rocky kemudian langsung membeberkan asumsinya tersebut.

&ldquo;Ini bukan saya yang ingin dia enggak nyampe, tapi dia sendiri yang bikin dirinya ennggak nyampe dengan tidak paiwai mengolah public issue,&rdquo; papar Rocky melanjutkan.

Lebih lanjut, Rocky menilai jika Jokowi tidak mampu mengucapkan sesuatu yang membuat banyak orang merasa punya harapan sehingga kemudian munculah keraguan dalam masyarakat.

&nbsp;

Pengamat politik nyentrik Rocky Gerung memprediksi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan bertahan sampai tahun 2024 nanti. Menurutnya, saat ini...

rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

Pengamat politik Rocky Gerung (foto: Pinter Politik)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Akan Bertahan Sampai 2024, Kenapa?

Winnetnews.com -&nbsp;Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, memberikan komentar menohok kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto yang masih bisa melenggang bebas meski kasus suap tengah menimpa partai banteng moncong putih.

Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penggeledahan ruangan Hasto di Kantor DPP PDIP dalam kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Hal ini diungkapkan oleh Ferdinand melalui akun Twitter miliknya @ferdinandhaean2. Penggeledahan yang seharusnya dilakukan sejak penangkapan Wahyu pada Rabu (8/1) hingga kini belum dilakukan membuat Ferdinand bertanya-tanya dengan kinerja KPK kekinian.

&quot;Nikmatnya menjadi Hasto dan partai penguasa. Penegak hukum pun tak berkutik! @KPK_RI,&quot; kata Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Senin (13/1).

Hasto diduga terlibat dalam kasus suap Wahyu Setiawan. Dalam kasus tersebut, KPK juga menetapkan politisi PDIP Harun Masiku dan staf Hasto yakni Saiful Bahri sebagai tersangka pemberi suap. Saiful menyebut uang suap ia dapatkan dari Hasto.

&quot;Pak Hasto kira-kira tambah ceria nggak pagi ini setelah tidak ada kepastian soal penggeledahan kantornya di Diponegoro?&quot; ujar Ferdinand.

Ferdinand mengkritisi lambatnya proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Mengulur waktu dalam penggeledahan dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan barang bukti.

&quot;Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum memasuki babak baru di republik ini. Para pelaku korupsi atau suap diberi kesempatan untuk menghilangkan barang bukti. Hancur!&quot; tegasnya.

Pada Rabu (8/1/2020), penyidik KPK mendatangi kantor DPP PDIP untuk melakukan penyegelan di ruangan Hasto. Namun, upaya penyidik masuk ke dalam ruangan dicegah oleh sekuriti kantor.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menegaskan kedatangan penyidik KPK ke kantor DPP PDI Perjuangan bukan untuk melakukan penggeledahan melainkan memasang garis KPK untuk mengamankan ruangan.

&quot;Itu memang karena bukan penggeledahan, tapi itu mau buat KPK line untuk mengamankan ruangan,&quot; kata Lili, Kamis (9/1/2020).

Para penyidik telah dilengkapi dengan surat tugas, namun saat hendak memasang garis KPK sekuriti kantor tak mengizinkan mereka masuk sebelum mendapatkan persetujuan dari pimpinan.

&quot;Mereka sudah berkomunikasi dengan sekuriti di kantor, lalu sekuriti menghubungi atasan mereka. Tapi terlalu lama, karena mereka (penyidik) harus berbagi untuk menempatkan KPK di objek lain, kemudian ini (kantor DPP PDIP) ditinggalkan,&quot; ungkapnya.

Kekinian, tim penyidik KPK menegaskan baru bisa melakukan penggeledahan dalam kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW) setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas). Namun, hingga kini belum diketahui kapan penggeledahan akan dilakukan sesuai izin Dewas. [suara]

Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, memberikan komentar menohok kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto yang masih bisa me...

sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean. [Foto: Detik.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

Sarkasme Demokrat Soal Kasus Suap KPU di PDIP

Winnetnews.com - &nbsp;Politikus sekaligus anggota DPR Fraksi PDIP, Riezky Aprilia mengaku tak paham seputar kasus dugaan korupsi terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

&quot;Saya enggak tahu apa-apa. Saya baru pulang reses. Makanya bukan enggak mau nanggepin wartawan. Saya enggak ngerti apa-apa,&quot; kata dia, di arena Rakernas PDIP, JiExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1) seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Riezky sendiri masuk ke DPR sebagai caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Kasus suap yang melibatkan Wahyu berupaya menjegal Riezky dan menggantikannya dengan caleg dengan nomor urut di bawahnya, Harun Masiku.

Hal itu terungkap usai Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap tersangka kasus suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. 

Meski demikian, Riezky menyakini PDIP akan bertindak profesional dalam mengambil keputusan. Ia sendiri menyatakan akan patuh terhadap aturan yang diputuskan partai.

&quot;Dan saya prinsipnya saya ikut perintah partai,&quot; kata dia, yang merupakan anggota Komisi IV DPR.

Saat dicecar pertanyaan oleh pewarta lebih lanjut, Riezky enggan menanggapinya. Ia langsung berlari menjauhi para pewarta.

Wahyu Setiawan sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan. Total ada delapan orang yang diamankan KPK lewat operasi dua hari, 8 dan 9 Januari 2020.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menuturkan Wahyu diduga menerima hadiah terkait penetapan anggota DPR terpilih 2024 dari fraksi PDIP. Harun Masiku sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diimbau untuk menyerahkan diri. [cnn]

Politikus sekaligus anggota DPR Fraksi PDIP, Riezky Aprilia mengaku tak paham seputar kasus dugaan korupsi terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota D...

upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Riezky Aprilia. [Foto: Rmol.id]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

Upaya Riezky Aprilia Hindari Wartawan Terkait Suap di KPU dan PDIP

Winnetnews.com - &nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menerima izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait proses penggeledahan dan penyitaan setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Surat izin dari Dewas KPK itu sudah terbit pada Jumat (10/1) malam.

&quot;Surat izin Dewas dipastikan sudah ada, KPK dapatkan kemarin,&quot; kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (11/1) seperti dikutip Detik.com.

Ali mengatakan surat izin tersebut tidak bisa ditunjukan ke semua pihak. Sebab, menurutnya, surat terkait tindakan pro justitia hanya bisa ditunjukan ke pihak-pihak tertentu.

&quot;Surat-surat terkait tindakan pro justitia tentu hanya akan ditunjukan penyidik kepada pihak-pihak yang berpentingan langsung,&quot; ujarnya.

Namun, Ali memastikan KPK sudah mendapat izin dari Dewas KPK. Surat untuk melakukan penggeledahan tersebut ditandatangani oleh Dewas KPK setelah KPK melengkapi berkas administrasinya.

&quot;Terkait penanganan perkara KPU penyidik telah berkoordinasi dengan Dewas. Beberapa izin untuk kebutuhan penggeledahan juga sudah ditandatangani Dewas setelah sejumlah kelengkapan administrasi terpenuhi,&quot; ucap Ali.

Sebelumnya, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir meminta KPK menunjukkan surat izin dari Dewas KPK berkaitan dengan kasus yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan agar rakyat percaya proses OTT tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

&quot;Namanya surat izin harus dipublikasi bahwa ini lo surat izinnya, supaya rakyat percaya, gitu. Maksudnya rakyat percaya bahwa telah punya surat izin,&quot; kata pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir dalam diskusi Polemik bertema &#39;KPK UU Baru, Komisioner Baru, Gebrakan Baru&#39;, di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1).

Mudzakir mengatakan surat izin Dewas KPK terbuka untuk umum. Menurutnya, untuk memberikan kepastian hukum, sudah seharusnya KPK menunjukkan surat izin tersebut kepada masyarakat.

&quot;Kita tidak bisa berpolemik bahwa saya punya, ini tidak punya, dan seterusnya. Kenapa? Surat izin itu terbuka untuk umum, sampaikan kepada publik bahwa saya sudah punya. Maksudnya KPK harus menunjukkan bahwa ini surat izinnya. Ini urusannya urusan hukum dan urusan penegakan hukum. Penegakan hukum harus ada kepastian hukum, jadi harus jelas supaya nanti KPK jangan salah langkah. Kalau salah langkah, akibatnya, semua proses itu menjadi, sebut saja, kalau tidak ada izin, kan mengundang masalah,&quot; tuturnya.

Sementara itu, Pada Rabu (8/1), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) dan surat perintah penyadapan (sprindap) OTT yang baru dilakukan KPK diterbitkan sebelum pimpinan baru dilantik. OTT KPK yang dimaksud yakni OTT terhadap Bupati Sidoarjo pada Selasa (7/1) malam dan OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1).

Ia menuturkan sprindap yang dikeluarkan KPK itu memiliki masa berlaku selama 1 bulan. Ia menyebut sprindap itu keluar pada pertengah Desember 2019 sebelum Dewas KPK terbentuk.

&quot;OTT ini sprinlidiknya sudah lama, kemudian sprindapnya nggak izin dewas? terakhir sprindap itu ditandatangani pimpinan sebelum, pimpinan periode sebelumnya selesai menjabat. Sprindap KPK itu berlangsung satu bulan, lalu pimpinan sebelum ditandatangani tanggal 15 Desember artinya sprindap itu sampai sekarang masih berlaku,&quot; ucapnya.

Alex juga mengatakan pada tanggal 15 Desember 2019 itu Dewan Pengawas belum terbentuk. Sehingga, menurut Alex, surat perintah penyadapan itu ditandatangani sebelum Dewas KPK terbentuk. Diketahui Dewas KPK baru terbentuk pada tanggal 20 Desember 2019. Alex menjelaskan sprinlidik dan izin sadap dikeluarkan pada masa kepemimpinan Agus Rahardjo cs.

&quot;Dewas saat itu belum terbentuk, belum dilantik masih menggunakan sprindap yang ditandatangani oleh pimpinan periode sebelumnya,&quot; kata Alex. [dtc]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menerima izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait proses penggeledahan dan penyitaan setelah melak...

kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

OTT KPK terhadap tersangka kasus suap Wahyu Setiawan. [Foto: Kompas.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

KPK Klaim Sudah Kantongi Surat Izin Dewas Gelar OTT

Winnetnews.com - &nbsp;Pasca penetapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Harun Masiku yang terlibat dalam kasus suap Pengganti Antar Waktu (PAW) DPR kini jadi buronan.

Sebelum ditetapkan menjadi buronan, KPK sudah memutuskan jika politisi PDIP tersebut jadi tersangka penyuap Wahyu Setiawan. Rekan Harun di PDIP, Eva Kusuma Sundari menyebut, pihak partai menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum.

&quot;Biar diurus para penegak hukum,&quot; kata Eva seperti dilansir Detik.com, Sabtu (11/1).

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Bahkan, Hasto mengaku tidak tahu keberadaan Harun yang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.

&quot;Harun ini kita tidak tahu khususnya di mana. Sekali lagi kami percayakan,&quot; kata Hasto di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Sebelumnya diberitakan, Harun dijerat KPK sebagai tersangka dengan dugaan memberikan suap kepada Wahyu Setiawan. 

Pemberian suap itu dimaksudkan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW karena anggota DPR dari PDIP terpilih, yaitu Nazarudin Kiemas, meninggal dunia.

Hingga Jumat (10/1) malam, Harun belum menyerahkan diri ke KPK. KPK juga belum menemukan Harun.

&quot;Dilaporkan yang bersangkutan belum &#39;ditemukan&#39; ataupun datang menyerahkan diri,&quot; ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, Jumat (10/1).

Nawawi mengatakan tim KPK akan terus mencari Harun. Dia mengimbau Harun menyerahkan diri. 

&quot;Tentu akan terus dicari, sembari kami mengimbau agar HM segera menyerahkan diri,&quot; kata Nawawi.

Sebelumnya, Selasa (7/1) malam, KPK melalukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. KPK kemudian menetapkan Wahyu dan Agustiani, orang kepercayaan Wahyu, sebagai tersangka penerima suap.

Sementara itu, Harun Masiku serta Saeful ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Namun Harun tidak terjaring KPK dalam OTT sehingga KPK meminta Harun kooperatif menyerahkan diri.

KPK menyebut Wahyu diduga menerima total duit suap Rp 600 juta untuk memuluskan permintaan Harun untuk menjadi anggota DPR PAW. Ada dua kali pemberian duit ke Wahyu.

PAW ini dalam konteks mencari pengganti anggota DPR dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia, Maret 2019. Saat itu, KPU melalui rapat pleno sudah menetapkan caleg PDIP yang memperoleh suara di bawah Nazarudin, yakni Riezky Aprilia, sebagai pengganti Nazarudin di DPR.

Namun ada keputusan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019 yang menyatakan partai adalah penentu suara dan PAW. Penetapan MA itu kemudian menjadi dasar PDIP bersurat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin di DPR.

Sekarang, di mana keberadaan Harun Masiku, politikus PDIP tersangka penyuap komisioner KPU? [dtc]

Pasca penetapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Harun Masiku yang terlibat dalam kasus...

buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku tidak tahu keberadaan Harun Masiku yang kini menjadi buronan KPK. [Foto: Harnas.co]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

Buronan KPK, Hasto Ngaku Tak Tahu Keberadaan Harun Masiku

Winnetnews.com - &nbsp;Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Rabu (8/1).

Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan langsung kabar tersebut.

&quot;Kita melakukan penangkapan terhadap pada pelaku yang sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap,&rdquo; urainya seperti dikutip RMOLBengkulu.com.

Dia menjelaskan bahwa KPK menangkap pemberi dan penerima suap. Firli menyebut bahwa komisioner yang terkena OTT berinisial WS, yang menjurus ke Wahyu Setiawan.

&quot;Komisioner KPU atas nama WS,&rdquo; tegasnya.

Sementara itu, salah satu Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengaku belum mengetahui kabar OTT tersebut karena tengah berada di kantor.

Pramono hanya mengkonfirmasi ada tiga komisoner KPU lainnya yang saat ini tengah bertugas di luar kantor.

&quot;Saya dari pagi kantor, ada yang beberapa yang tugas di luar, Evi Novida Ginting Manik, Viryan Aziz dan Wahyu Setiawan,&quot; ujar Pramono Ubaid Tantowi. [rmol]

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bandara Soe...

pilkada-2020-makin-dekat-kpk-ott-komisioner-kpu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pilkada-2020-makin-dekat-kpk-ott-komisioner-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pilkada-2020-makin-dekat-kpk-ott-komisioner-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pilkada-2020-makin-dekat-kpk-ott-komisioner-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pilkada-2020-makin-dekat-kpk-ott-komisioner-kpu.jpg

image-pilkada-2020-makin-dekat-kpk-ott-komisioner-kpu.jpg

Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan. [Foto: Riauaktual.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pilkada-2020-makin-dekat-kpk-ott-komisioner-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pilkada-2020-makin-dekat-kpk-ott-komisioner-kpu.jpg

Pilkada 2020 Makin Dekat, KPK OTT Komisioner KPU

Winnetnews.com - Sistem e-rekap diprediksi dapat memudahkan pekerjaan adminstrasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pilkada 2020 yang akan digelar serentak di 270 daerah di Indonesia.

Menyikapi adanya sistem tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menilai jika sistem e-rekap tersebut harus diatur dalam Undang-Undang agar ada kepastian hukumnya.

Abhan menuturkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tengah berupaya mendorong wacana e-rekap di Pilkada 2020. Upaya ini penting dilakukan agar pekerjaan administrasi serta memangkas waktu dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara.

&quot;Sama halnya saat ini KPU ingin mendorong di dalam Pilkada 2020 adanya e-rekap. E-rekap agar tidak banyak waktu yang dibutuhkan dan juga mengurangi soal misalnya akibat begitu tingginya kerjaan administrasi kemudian petugas KPPS sampai meninggal didorong untuk dilakukan e-rekap,&quot; ujar Abhan dalam Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dengan tema &lsquo;Evaluasi Pemilu Serentak 2019&rsquo; di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (10/12) seperti dilansir Detik.com.

Abhan mengatakan e-rekap dapat mengalami masalah hukum karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. KPU dinilai akan mendapatkan masalah apabila ada pihak yang menuntut e-rekap itu.

&quot;Tetapi saya kira ini akan menjadi problem masalah hukum adalah ketika di undang-undang sendiri tidak mengatur soal e-rekap. Sehingga kalau KPU mengatakan bahwa hitungan yang sah adalah e-rekap ini akan menjadi problem. Karena tidak ada dasar hukum yang kuat di dalam UU 10/2016,&quot; katanya.

Dengan demikian, Bawaslu menilai perlu adanya undang-undang yang mengatur soal e-rekap tersebut sehingga ada kepastian hukum dalam digitalisasi pemilu.

&quot;Jadi catatan kami adalah bagaimana undang-undang menjamin kepastian hukum di dalam proses digitalisasi administrasi pemilu,&quot; sebut Abhan. [dtc]

Sistem e-rekap diprediksi dapat memudahkan pekerjaan adminstrasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pilkada 2020 yang akan digelar serentak di 2...

sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. [Foto: balitribune.co.id]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

Sistem E-Rekap Diprediksi Permudah KPPS di Pilkada 2020

Winnetnews.com -&nbsp;Perdebatan narapidana korupsi&nbsp;menjadi calon kepala daerah (cakada) jelang Pilkada Serentak 2020 masih menjadi pembahasan alot di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menegaskan sudah menyusun aturan terkait larangan napi menjadi cakada.

Ketua KPU, Arief Budiman menyatakan, KPU sudah mengajukan rencana tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun belakangan kabar menyebutkan, Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan KPU tersebut.

Menyikapi putusan MA itu, Arief tetap bersikukuh dengan aturan larangan napi korupsi maju di Pilkada Serentak 2020. Ia menuturkan, KPU menemukan novum baru terkait fenomena kepala daerah yang terjerat korupsi.

&quot;Karena ada novum baru atau fakta baru yang dulu menjadi argumentasi dan sekarang patah argumentasi itu,&quot; kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/11) seperti dilansir CNNIndonesia.com.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1573542521.jpg" />
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman. [Foto: Tribunnews.com]</figcaption>
</figure>
</div>

Pertama, kata Arief, terdapat calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan kemudian ditahan, tetapi masih terpilih. Menurutnya, kejadian itu terjadi pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Tulungagung, Jawa Timur, dan pemilihan gubernur Maluku Utara.

&quot;Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tetapi orang lain,&quot; ujarnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Arief, terdapat argumentasi kalau seseorang yang sudah ditahan itu telah selesai menjalani hukuman atau sudah tobat dan tak melakukan korupsi lagi. Namun, faktanya hal itu tak berlaku bagi Bupati Kudus Muhammad Tamzil.

&quot;Tetapi faktanya Kudus itu kemudian, sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih, korupsi lagi,&quot; tuturnya.

Arief mengatakan pihaknya ingin kepala daerah yang terpilih itu betul-betul mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi contoh untuk masyarakat. Oleh karena itu, Arief mengaku KPU berencana melarang eks koruptor ikut Pilkada 2020.

&quot;Nah, atas dasar dua fakta ini yang kami menyebutkan sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di pemilihan kepala daerah,&quot; tuturnya.

Menurut Arief, karena belum ada rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pihaknya memasukkan larangan napi korupsi ikut Pilkada 2020 dalam PKPU. Saat ini, PKPU tersebut sedang dibahas bersama di DPR.

&quot;Nah, kalau tadi bapak presiden merespons bagaimana, saya pikir ditanyakan kepada Pak Presiden saja,&quot; pungkasnya.

Perdebatan narapidana korupsi menjadi calon kepala daerah (cakada) jelang Pilkada Serentak 2020 masih menjadi pembahasan alot di Komisi Pemilihan Umu...

gejolak-novum-napi-koruptor-di-pilkada-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-gejolak-novum-napi-koruptor-di-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-gejolak-novum-napi-koruptor-di-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-gejolak-novum-napi-koruptor-di-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-gejolak-novum-napi-koruptor-di-pilkada-2020.jpg

image-gejolak-novum-napi-koruptor-di-pilkada-2020.jpg

Ilustrasi tahanan KPK. [Foto: idntimes.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-gejolak-novum-napi-koruptor-di-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-gejolak-novum-napi-koruptor-di-pilkada-2020.jpg

Gejolak Novum Napi Koruptor di Pilkada 2020

Winnetnews.com -&nbsp;Pengajuan uji materi UU Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi didorong agar dipercepat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) terkait pasal yang menggunakan frasa Panwas Kabupaten/Kota untuk dprioritaskan MK.

Menurut Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen, hal tersebut bertentangan dengan UUD 1954 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota.

&ldquo;Kami meminta MK untuk mempertimbangkan agar penyelesaian perkara dapat dipercepat, sehingga sejalan dengan tahapan Pilkada 2020 yang sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal Pilkada 2020,&rdquo; terang Surya seperti dilansir Republika, Jum&rsquo;at (11/10).

Bahkan, nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota yang masih disebut Panwas Kabupaten/Kota di UU Pilkada menjadi permasalahan bagi pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebab, sejumlah pemerintah daerah (oemda) menganggap Bawaslu Kabupaten/Kota bukan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pilkada.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="449" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783055.jpg" width="800" />
<figcaption>Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen. [Foto: Tribunnews]</figcaption>
</figure>
</div>

Namun, persidangan Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pemerintah justru tertunda karena ketidakhadiran pihak DPR dan Pemerintah. DPR beralasan belum ada alat kelengkapan dewan (AKD) karena baru saja dilantik dan Pemerintah menyatakan belum siap sehingga meminta sidang ditunda.

&quot;Untuk penundaan sidang sesuai yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konsitusi yang memimpin sidang tadi atas permintaan pemerintah dan DPR yang belum siap dengan keterangannya,&quot; jelas Surya.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum pemohon perkara, Slamet Santoso mengaku&nbsp;kecewa pemerintah belum siap memberikan keterangan sesuai jadwal persidangan yang sudah ditentukan. Menurutnya, MK telah memberikan waktu yang cukup untuk menyiapkan keterangan dalam persidangan.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="400" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783169.jpg" width="800" />
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: Merdeka]</figcaption>
</figure>
</div>

&quot;Pada prinsipnya kami kecewa terkait pemerintah belum siap memberikan keterangan di persidangan yang sudah di jadwalkan oleh Mahkamah,&quot; jelas Slamet.

Ia berharap, sidang selanjutnya akan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan yakni Senin, 21 Oktober 2019 mendatang. Sebab, pemohon meminta MK agar permohonannya diprioritaskan pemeriksaanya dengan alasan tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai.

Menurut Slamet, dengan belum adanya putusan maka belum ada kepastian hukum khususnya terkait kelembagaan pengawas di tingkat kabupaten/kota. Sebelumnya, ia sudah berharap sidang berjalan lancar yang kemudian dilanjutkan sidang agenda pemeriksaan ahli.

&quot;Akan tetapi dengan belum siapnya Pemerintah maka sidang selanjutnya yang seharusnya masuk tahap selanjutnya menjadi tertunda. Harapanya sidang selanjutnya tidak ada penundaan dan Pemerintah atau DPR siap memberikan keterangan,&quot; jelas Slamet.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="533" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783758.jpeg" width="800" />
<figcaption>Ilustrasi Pilkada. [Foto: Kabar24]</figcaption>
</figure>
</div>

MK menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor (UU) 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) pada Kamis (10/10). Akan tetapi, persidangan kemudian ditunda karena pemerintah belum siap dan DPR tak hadir.

&quot;Kemudian karena DPR berhalangan, kemudian dari kuasa presiden juga ada surat permintaan untuk menunda persidangan karena belum siap,&quot; ujar Ketua Sidang Anwar Usman saat persidangan di Gedung MK, Kamis (10/10).

Ia mengatakan, MK menerima surat permintaan untuk menunda persidangan dari pihak pemerintah. Selain itu, DPR tak hadir karena anggota periode 2019-2024 baru saja dilantik dan belum menyelesaikan alat kelengkapan dewan (AKD).

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="449" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783568.jpg" width="800" />
<figcaption>Kantor Bawaslu Sumbar. [Foto: Tribunnews]</figcaption>
</figure>
</div>

&quot;Memang kami dari pemerintah belum siap karena masih koordinasi dengan kementerian terkait untuk pembahasan keterangan presiden ini,&quot; kata Purwoko selaku pihak Pemerintah yang hadir dalam persidangan tersebut menjawab pertanyaan Hakim Anwar.

Dengan demikian, persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah ditunda. Persidangan akan digelar kembali pada Senin, 21 Oktober 2019 mendatang pukul 11.00 WIB.

&quot;Baik kalau begitu persidangan ini belum bisa dilanjutkan untuk itu sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, jam 11.00 WIB dengan acara mendengarkan keterangan DPR dan Presiden,&quot; tutur Anwar Usman.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="533" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783642.jpg" width="800" />
<figcaption>Ketua MK, Anwar Usman. [Foto: Kabar24]</figcaption>
</figure>
</div>

Permohonan perkara nomor 48/PUU-XVII/2019 diajukan kleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Norma yang diuji adalah Pasal 1 angka 17 frasa &quot;panwas kabupaten/kota&quot;, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa &quot;masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang, Pasal 24 ayat (1) serta seluruh pasal.

Dalam sidang sebelumnya pada 26 September, pemohon menjelaskan, pihaknya telah memperbaiki pasal-pasal yang terkait dengan kelembagaan pengawas. Dengan adanya pasal tersebut pemohon harus melakukan rekrutmen ulang.

Sementara untuk nomenklatur, pemohon meminta MK agar nomenklatur atau terminologi panwas kabupaten/kota sebagaimana diatur Pasal 1 angka 17 UU Pilkada ditafsirkan sama dengan kelembagaan Bawaslu kabupaten/kota merujuk UU Pemilu yang bersifat tetap.

Pengajuan uji materi UU Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi didorong agar dipercepat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) terkait p...

upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

Upaya Bawaslu Sumbar Dorong MK Percepat Uji Materi UU Pilkada

Winnetnews.com - Adanya kebijakan larangan eks narapidana (napi) korupsi mengikutsertakan diri sebagai calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2020, rupanya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Menyikapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan larangan itu ke UU Pilkada 2019. Hal itu dijelaskan komisioner KPU, Ilham Saputra di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (9/10).

&quot;Revisi UU Pilkada yang memungkinkan adalah salah satunya, mungkin kalau boleh kemarin kita sudah menyampaikan misalnya saja narapidana korupsi,&quot; ujar Ilham seperti dikutip Detik.com.

Ilham berharap larangan eks napi korupsi ini dapat dimasukkan ke UU Pilkada, serta menjadi persoalan prioritas yang dibahas oleh DPR.

&quot;Kita berharaplah sambil menunggu DPR/MPR menyelesaikan alat kelengkapan dewan. Kita berharap lembaga legislatif mungkin bisa satu prioritas agar kemudian direvisi terbatas terkait UU Pilkada,&quot; lanjut Ilham.

Tidak hanya soal eks napi korupsi, Ilham mengatakan terdapat aturan terkait larangan pencalonan bagi pezina hingga pemabuk. Menurutnya, larangan ini juga telah mendapatkan respons dari berbagai pihak.

&quot;Kemarin ada yang zina, judi, mabuk, dan segala macam, mungkin nanti kita perlu pertimbangkan karena banyak sekali masukan. Bawaslu juga sudah menyampaikan kan agar kemudian parameternya harus jelas,&quot; terang Ilham.

&quot;Memang sekali lagi, kita kan menginginkan calon lebih baik yang bersih dan lebih diterima oleh masyarakat,&quot; sambungnya.

Sebelumnya diketahui, KPU menyusun rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2020. Namun, dalam rancangan PKPU ini tidak ada larangan bagi mantan napi koruptor untuk maju jadi kepala daerah.

Tidak adanya aturan terkait napi korupsi tersebut dibenarkan oleh komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Wahyu menyebut klausul itu seharusnya memang dimasukkan dan rancangan PKPU tapi ada masalah teknis.

&quot;Ada kesalahan teknis. Mestinya dimasukkan, tetapi belum tercantum dalam draf,&quot; ujar Wahyu, Kamis (3/10).

Adanya kebijakan larangan eks narapidana (napi) korupsi mengikutsertakan diri sebagai calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2020, rupanya menuai pro dan...

eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

Ilustrasi narapidana koruptor. [Foto: Bizlaw.id]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

Eks Koruptor Bisa Nyalon Kepala Daerah? Ini Penjelasan KPU

Winnetnews.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Hal ini ditujukan agar para mantan terpidana kasus korupsi tidak bisa melakukan pencalonan ulang di Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengaku bahwa undang-undang akan menjadi lebih kuat jika mencantumkan peraturan tersebut.

&ldquo;Kami memandang bahwa pemerintah perlu mendorong diadopsinya peraturan tersebut di tingkat undang-undang, karena kalapun berada di PKPU, maka akan mengandung kerentanan untuk digugat oleh banyak pihak ke MA,&rdquo; kata Titi, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (04/10).

Titi tidak mempermasalahkan jika KPU tidak mencantumkan larangan tersebut ke dalam draf PKPU pencalonan Pilkada 2020 yang diuji pada publik pada Rabu (02/10) silam. Titi menilai jika KPU sedang menyusun taktik untuk meloloskan larangan pencalonan mantan koruptor. Sebab saat mengatur larangan tersebut di Pemilu 2019 lewat PKPU Nomor 20 tahun 2018, KPU langsung digugat ke Mahkamah Agung.

Gugatan ke Mhakamah Agung ini diajukan oleh para calon yang pernah terjerta kasus korupsi, contohnya adalah M Taufik, Djekmon Emisi, dan Wa Ode Nurhayati.

Pada September 2018, MA sempat mengabulkan gugatan uji materi untuk pembatalan larangan tersebut. PKPU 20/2019 dinilai bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. MA memberi saran jika larangan pencalonan mantan terpidana kasus korupsi harus ditulis di regulasi setingkat undang-undang.

Menurut Titi, hal ini bisa memberikan kesempatan baik bagi KPU agar bisa membatasi hak politik para koruptor. Perludem mendesak KPU untuk melakukan lobi revisi UU Pilkada.

&ldquo;KPU sebagai pelaksana undang-undang harus bisa proaktif dalam menyampaikan pandangan dan gagasan mereka agar bisa mengakomodir para pembuat UU merujuk putusan MA lalu,&rdquo; jelas Titi.

Sebelumnya, draf yang dikeluarkan KPU dalam PKPU tidak mencantumkan larangan pencalonan terpidana kasus korupsi atau mantan koruptor. Draf revisi PKPU Nomor 3 tahun 2017 hanya melarang pencalonan mantan terpidana kasus bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sementara terpidana kasus lain diminta untuk mengumumkan ke publik terkait statusnya sebagai napi, kecuali telah menjalani masa hukuman selama lima tahun.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Hal ini ditujukan...

revisi-uu-pilkada-bakal-larang-eks-koruptor-nyalon-kembali

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-revisi-uu-pilkada-bakal-larang-eks-koruptor-nyalon-kembali.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-revisi-uu-pilkada-bakal-larang-eks-koruptor-nyalon-kembali.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-revisi-uu-pilkada-bakal-larang-eks-koruptor-nyalon-kembali.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-revisi-uu-pilkada-bakal-larang-eks-koruptor-nyalon-kembali.jpg

image-revisi-uu-pilkada-bakal-larang-eks-koruptor-nyalon-kembali.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-revisi-uu-pilkada-bakal-larang-eks-koruptor-nyalon-kembali.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-revisi-uu-pilkada-bakal-larang-eks-koruptor-nyalon-kembali.jpg

KPU

2,3 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, Ini Tanggapan KPU

Dampak Wabah Corona, KPU Resmi Tunda Tahapan Pilkada 2020

Terbukti Langgar Kode Etik, Komisioner KPU Evi Novida Dipecat

Latest News

KPU Nilai Public Trust Masih Tinggi Jelang Pilkada 2020

Pilkada 2020 Kian Dekat, Perludem: Presiden Segera PAW KPU

Harun Masiku Masih Buron, Ketua KPK Baru: Cari Orang itu Susah!

Sekjen PDIP Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap KPU dan PAW

Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Akan Bertahan Sampai 2024, Kenapa?

Sarkasme Demokrat Soal Kasus Suap KPU di PDIP

Upaya Riezky Aprilia Hindari Wartawan Terkait Suap di KPU dan PDIP

KPK Klaim Sudah Kantongi Surat Izin Dewas Gelar OTT

Buronan KPK, Hasto Ngaku Tak Tahu Keberadaan Harun Masiku

Pilkada 2020 Makin Dekat, KPK OTT Komisioner KPU

Sistem E-Rekap Diprediksi Permudah KPPS di Pilkada 2020

Gejolak Novum Napi Koruptor di Pilkada 2020

Upaya Bawaslu Sumbar Dorong MK Percepat Uji Materi UU Pilkada

Eks Koruptor Bisa Nyalon Kepala Daerah? Ini Penjelasan KPU

Revisi UU Pilkada Bakal Larang Eks Koruptor Nyalon Kembali?

Gelar Konsolnas 2019, Kecepatan Informasi Jadi Prioritas Pilkada 2020

KPU Perketat Masa Kampanye Pilkada 2020

Jelang Putusan MK, Hakim: Kami Hanya Tangani Gugatan yang Merubah Perolehan Suara

MK Tolak Permohonan dari Pihak KPU dan Tim Jokowi

Ini Alasan Utama MA Patahkan Gugatan BPN Kepada Bawaslu

KPU Sebut Proses Sidang Sengketa Pilpres Ibarat Nonton Sinetron Mak Lampir

Absen pada Persidangan Kemarin, Ini Kata Bambang Widjojanto

Dinilai Terlalu Banyak Memuji Saksi KPU, Hakim MK Tegur Tim Hukum Jokowi

Terkait Keputusan MK Mendatang, TNI Akan Kumpulkan 14 Ribu Personel

Kesaksian Ahli KPU Tipiskan Kemungkinan Prabowo-Sandi Menang di MK

Hina Saksi Ahli IT KPU, Pengacara Prabowo Minta Maaf

Saksi Ahli Ungkap Fakta Sebenarnya soal Kesalahan Situng KPU