Winnetnews.com - &nbsp;Arief Budiman menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikannya dari posisi Ketua KPU.

Arief menegaskan dirinya tak pernah melakukan kejahatan pemilu. Ia pun menilai putusan tersebut tidak tepat.

&quot;Satu saja yang ingin saya tegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan kejahatan pemilu,&quot; kata Arief, Rabu (13/1).

Selain itu, ia mengaku juga belum menerima salinan putusan DKPP tersebut. Arief mengatakan, ia akan menempuh jalur usai dirinya menerima putusan itu.

&quot;Hard copy belum nerima. Kalau soft file kan sebenarnya sudah bisa kita anu (lihat-red). Tapi secara resmi biasanya kita dikirimi hard copy. Nah kita tunggu itu, kita pelajari baru lah kita bersikap mau ngapain,&quot; ujarnya.

Sebelumnya,&nbsp;Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu ( DKPP ) memutuskan untuk memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Arief dicopot dari jabatannya terkait dengan pendampingan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik saat menggugat putusan DKPP di PTUN.

Arief Budiman menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikannya dari posisi Ketua KPU.Arief menegaskan dirinya tak p...

dicopot-dari-ketua-kpu-arief-budiman-bantah-lakukan-kejahatan-pemilu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dicopot-dari-ketua-kpu-arief-budiman-bantah-lakukan-kejahatan-pemilu-1610589742.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dicopot-dari-ketua-kpu-arief-budiman-bantah-lakukan-kejahatan-pemilu-1610589742.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dicopot-dari-ketua-kpu-arief-budiman-bantah-lakukan-kejahatan-pemilu-1610589742.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dicopot-dari-ketua-kpu-arief-budiman-bantah-lakukan-kejahatan-pemilu-1610589742.jpg

image-dicopot-dari-ketua-kpu-arief-budiman-bantah-lakukan-kejahatan-pemilu-1610589742.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dicopot-dari-ketua-kpu-arief-budiman-bantah-lakukan-kejahatan-pemilu-1610589742.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dicopot-dari-ketua-kpu-arief-budiman-bantah-lakukan-kejahatan-pemilu-1610589742.jpg

Dicopot dari Ketua KPU, Arief Budiman Bantah Lakukan Kejahatan Pemilu

Winnetnews.com - &nbsp;Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Keputusan tersebut terkait dengan&nbsp;pendampingan Arief terhadap komisioner KPU Evi Novida Ginting menggugat surat keputusan Presiden.

&quot;Teradu terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik karena di setiap kegiatan teradu di ruang publik melekat jabatan Ketua KPU,&quot; demikian bunyi penggalan putusan DKPP dalam persidangan, Rabu (13/1).

Selain itu, Arief juga dinyatakan bersalah karena tetap menjadikan Evi Novida sebagai komisioner KPU. Terkait itu, Arief dinilai telah melanggar kode etik dan dinyatakan tidak pantas untuk menjadi Ketua KPU.

&quot;Memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,&quot; demikian bunyi putusan DKPP yang dibacakan Ketua DKPP Muhammad.

Lewat keputusan yang diambil dalam sidang etik putusan perkara bernomor 123-PKE-DKPP/X/2020 itu, KPU diminta melaksanakan&nbsp;putusan tersebut dalam kurun waktu tujuh hari.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Keputusan tersebu...

dinyatakan-melanggar-kode-etik-dkpp-berhentikan-ketua-kpu-arief-budiman

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dinyatakan-melanggar-kode-etik-dkpp-berhentikan-ketua-kpu-arief-budiman-1610532610.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dinyatakan-melanggar-kode-etik-dkpp-berhentikan-ketua-kpu-arief-budiman-1610532610.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dinyatakan-melanggar-kode-etik-dkpp-berhentikan-ketua-kpu-arief-budiman-1610532610.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dinyatakan-melanggar-kode-etik-dkpp-berhentikan-ketua-kpu-arief-budiman-1610532610.jpg

image-dinyatakan-melanggar-kode-etik-dkpp-berhentikan-ketua-kpu-arief-budiman-1610532610.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dinyatakan-melanggar-kode-etik-dkpp-berhentikan-ketua-kpu-arief-budiman-1610532610.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dinyatakan-melanggar-kode-etik-dkpp-berhentikan-ketua-kpu-arief-budiman-1610532610.jpg

Dinyatakan Melanggar Kode Etik, DKPP Berhentikan Ketua KPU Arief Budiman

Winnetnews.com - &nbsp;Munculnya kerumunan ketika&nbsp;paslon Wali Kota Solo dan Wakil Wali Kota Solo nomor urut 01 Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa mendaftar di KPU Solo belakangan viral dan ramai diperbincangkan. Pasalnya, akibat kerumunan tersebut Gubran dianggap telah melanggar protokol kesehatan.

Tak sedikit juga yang kemudian membandingkan dengan penanganan&nbsp;kerumunan yang terjadi saat massa Habib Rizieq Shihab berkumpul. Menanggapi hal tersebut, Gibran mengaku siap ditegur Bawaslu bila kegiatan yang ia lakukan melanggar aturan yang ada.

&quot;Pendaftaran dulu dari DPC PDIP yang mengawal ke KPU itu sesuai dengan peraturan di bawah 50 orang,&quot; ujar Gibran, Rabu (18/11).

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menegaskan dirinya siap ditegur Bawaslu apabila terbukti dirinya melanggar aturan dengan mengumpulkan massa. Gibran menegaskan bahwa selama ini diawasi oleh Bawaslu dalam setiap kegiatan.

&quot;Kalau ada sesuatu yang salah langsung ditegur. Bawaslu selalu mengawasi terus ke saya, kalau ada yang salah-salah langsung di tegur. Silakan saya siap ditegur mendapat hukuman,&quot; ungkapnya.

Munculnya kerumunan ketika paslon Wali Kota Solo dan Wakil Wali Kota Solo nomor urut 01 Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa mendaftar di KPU So...

soal-kerumunan-massa-gibran-kalau-ada-yang-salah-saya-siap-ditegur-dan-dihukum

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-soal-kerumunan-massa-gibran-kalau-ada-yang-salah-saya-siap-ditegur-dan-dihukum-1605750445.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-soal-kerumunan-massa-gibran-kalau-ada-yang-salah-saya-siap-ditegur-dan-dihukum-1605750445.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-soal-kerumunan-massa-gibran-kalau-ada-yang-salah-saya-siap-ditegur-dan-dihukum-1605750445.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-soal-kerumunan-massa-gibran-kalau-ada-yang-salah-saya-siap-ditegur-dan-dihukum-1605750445.jpg

image-soal-kerumunan-massa-gibran-kalau-ada-yang-salah-saya-siap-ditegur-dan-dihukum-1605750445.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-soal-kerumunan-massa-gibran-kalau-ada-yang-salah-saya-siap-ditegur-dan-dihukum-1605750445.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-soal-kerumunan-massa-gibran-kalau-ada-yang-salah-saya-siap-ditegur-dan-dihukum-1605750445.jpg

Soal Kerumunan Massa, Gibran: Kalau Ada yang Salah, Saya Siap Ditegur dan Dihukum

Winnetnews.com - &nbsp;Pelaksana harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menjelaskan sampai saat ini belum ada keputusan untuk menunda kembali pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, usai penundaan pada Maret lalu akibat pandemi Covid-19. Menurut dia, apabila pilkada harus ditunda sekarang, nanti akan muncul banyak persoalan.

&quot;Kalau sekarang ditunda menurut KPU ada banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan penyelenggara Pilkada pada masa berikutnya,&quot; kata Ilham dalam diskusi daring, Rabu (21/10).

Ilham menyebutkan,&nbsp;jajaran KPU di 270 daerah telah menghabiskan banyak tenaga dan anggaran selama pelaksanaan Pilkada 2020. Tahapan pemilih sudah sampai pada masa kampanye yang berlangsung selama 71 hari sampai 5 Desember mendatang.

Selain itu, alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi KPU juga sudah dicetak dan dibagikan kepada pasangan calon. Jika sesuai jadwal, maka tahapan pemungutan suara yang akan digelar 9 Desember 2020 maka terhitung &nbsp;kurang dari dua bulan lagi.

&quot;Kalau bagi kami, kalau mau ditunda harusnya ketika awal ketika kami melakukan penundaan itu. Tetapi sekarang sudah dilanjutkan, sudah dalam proses, dan hanya tinggal sekitar 60 hari lagi atau kurang dari 60 hari lagi,&quot; kata Ilham.

Meski begitu, Ilham juga tak memungkiri&nbsp; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada tak menutup untuk keputusan penundaan pilkada. Akan tetapi, keputusan penundaan harus atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.

Ilham juga memastikan, meski digelar di tengah pandemi, KPU telah&nbsp; menyesuaikan pelaksanaan pilkada dengan sejumlah protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 dalam kegiatan pemilihan.

Ketentuan penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan pilkada diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencanan nonalam Covid-19. Sejumlah pembatasan, larangan, dan sanksi pelanggaran protokol kesehatan disiapkan.

Pelaksana harian (Plh) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menjelaskan sampai saat ini belum ada keputusan untuk menunda kembali pelaksana...

kpu-kalau-pilkada-ditunda-akan-banyak-persoalan-yang-muncul

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kpu-kalau-pilkada-ditunda-akan-banyak-persoalan-yang-muncul-1603345078.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kpu-kalau-pilkada-ditunda-akan-banyak-persoalan-yang-muncul-1603345078.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kpu-kalau-pilkada-ditunda-akan-banyak-persoalan-yang-muncul-1603345078.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kpu-kalau-pilkada-ditunda-akan-banyak-persoalan-yang-muncul-1603345078.jpg

image-kpu-kalau-pilkada-ditunda-akan-banyak-persoalan-yang-muncul-1603345078.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kpu-kalau-pilkada-ditunda-akan-banyak-persoalan-yang-muncul-1603345078.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kpu-kalau-pilkada-ditunda-akan-banyak-persoalan-yang-muncul-1603345078.jpg

KPU: Kalau Pilkada Ditunda, akan Banyak Persoalan yang Muncul

Winnetnews.com - &nbsp;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo secara resmi telah menetapkan pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyono-FX Supardjo sebagai pasangan cawali dan cawali yang akan bertanding di Pilwalkot Solo 2020.

Penetapan itu berdasarkan hasil rapat pleno yang diadakan&nbsp; tertutup dan disiarkan lewat live streaming dari Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Rabu (23/9).

&quot;Hari ini kami menetapkan pasangan cawali dan cawawali di Pilwalkot Solo. Ada dua pasangan yang kami tetapkan, yakni Gibran-Teguh dan Bagyo-Supardjo,&quot; ujar Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti.

Nurul mengatakan, dalam rapat pleno itu, tidak mengundang kedua paslon maupun timses.&nbsp; Mekanisme penetapan calon hanya dihadiri komisioner dan anggota internal KPU.Dasar hukum yang digunakan KPU adalah perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2020.

&quot;Awalnya rapat pleno akan diadakan secara terbuka dengan mengundang pasangan calon. Setelah ada perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 rencana itu batal,&quot; tutur dia.

Selain itu, menurut Nurul, KPU Solo juga akan mengumumkan&nbsp; hasil rapat pleno penetapan cawali dan cawawali melalui website. Gibran-Teguh dan Bagyo-Supardjo sebagai pasangan yang akan bertarung akan diberikan Surat Keputusan (SK) penetapan calon paling lambat sehari setelah rapat pleno penetapan.

&quot;Kedua pasangan calon nanti akan kami berikan SK (surat keputusan) penetapan calon dengan memberikannya langsung pada mereka,&quot; katanya.

Ia juga menambahkan, usai SK penetapan calon diberikan, tahapan selanjutnya adalah pengundian nomor urut yang akan digelar pada Kamis (24/9) besok, dengan mekanisme rapat pleno terbuka. Namun, peserta yang hadir di KPU juga dibatasi.

&quot;Rapat pleno penetapan calon dilakukan secara tertutup ini tidak melanggar. Kebijakan ini sesuai instruksi KPU RI,&quot; tutup Nurul.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo secara resmi telah menetapkan pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyono-FX Supardjo sebagai pasang...

sah-kpu-tetapkan-gibran-teguh-dan-bagyo-supardjo-jadi-paslon-di-pilwalkot-solo

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-sah-kpu-tetapkan-gibran-teguh-dan-bagyo-supardjo-jadi-paslon-di-pilwalkot-solo-1600851395.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-sah-kpu-tetapkan-gibran-teguh-dan-bagyo-supardjo-jadi-paslon-di-pilwalkot-solo-1600851395.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-sah-kpu-tetapkan-gibran-teguh-dan-bagyo-supardjo-jadi-paslon-di-pilwalkot-solo-1600851395.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-sah-kpu-tetapkan-gibran-teguh-dan-bagyo-supardjo-jadi-paslon-di-pilwalkot-solo-1600851395.jpg

image-sah-kpu-tetapkan-gibran-teguh-dan-bagyo-supardjo-jadi-paslon-di-pilwalkot-solo-1600851395.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-sah-kpu-tetapkan-gibran-teguh-dan-bagyo-supardjo-jadi-paslon-di-pilwalkot-solo-1600851395.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-sah-kpu-tetapkan-gibran-teguh-dan-bagyo-supardjo-jadi-paslon-di-pilwalkot-solo-1600851395.jpg

Sah! KPU Tetapkan Gibran-Teguh dan Bagyo-Supardjo Jadi Paslon di Pilwalkot Solo

Winnetnews.com - &nbsp;Musisi ternama Anang Hermansyah belum lama ini melontarkan kritikannya terhadap peraturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait aturan konser musik dalam Pilkada.

Anang Hermansyah mempertanyakan aturan KPU yang membolehkan konser musik saat kampanye pilkada. Di sisi yang lain hingga saat ini, para pekerja seni tak kunjung mendapat izin pertunjukan baik di cafe maupun di tempat lainnya.

&quot;Aturan KPU ini kok kontradiksi dengan kebijakan pemerintah soal larangan kegiatan kesenian seperti aktivitas musik di cafe. Kalau memang bisa, ya buka juga cafe dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan pengendalian Covid-19 dengan ketat,&quot; ujar Anang.

Menurut mantan suami Krisdayanti yang juga mantan anggota DPR RI periode 2014-2019, hingga saat ini profesi seniman, khususnya musisi di kafe-kafe, kesulitan dalam menggelar kegiatan bermusik yang biasanya dilakukan di cafe dan tempat hiburan.

&quot;Salah satu profesi yang hingga saat ini terpukul akibat covid adalah para seniman khususnya yang selama ini berkesenian di cafe dan tempat hiburan. Aturan KPU ini terus terang membuat kita bingung. Kalau memang boleh ya ayo kita buka cafe dan tempat hiburan dan kita terapkan protokol kesehatan covid-19 secara ketat,&quot; ujar Anang.

Sebelumnya, dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b PKPU No 10 Tahun 2020 disebutkan model kampanye pilkada dapat menggelar konser musik. Di ketentuan berikutnya di Pasal 63 ayat (2) PKPU No 10 Tahun 2020 disebutkan kegiatan seperti konser tersebut dibatasi pesertanya sebanyak 100 orang dan tetap menggunakan protokol kesehatan pencegahan pengendalian covid-19 serta melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 di tiap daerah.

Musisi ternama Anang Hermansyah belum lama ini melontarkan kritikannya terhadap peraturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait aturan konse...

mantan-suami-krisdayanti-kritik-aturan-konser-musik-yang-dibuat-kpu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mantan-suami-krisdayanti-kritik-aturan-konser-musik-yang-dibuat-kpu-1600314938.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mantan-suami-krisdayanti-kritik-aturan-konser-musik-yang-dibuat-kpu-1600314938.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mantan-suami-krisdayanti-kritik-aturan-konser-musik-yang-dibuat-kpu-1600314938.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mantan-suami-krisdayanti-kritik-aturan-konser-musik-yang-dibuat-kpu-1600314938.jpg

image-mantan-suami-krisdayanti-kritik-aturan-konser-musik-yang-dibuat-kpu-1600314938.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mantan-suami-krisdayanti-kritik-aturan-konser-musik-yang-dibuat-kpu-1600314938.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mantan-suami-krisdayanti-kritik-aturan-konser-musik-yang-dibuat-kpu-1600314938.jpg

Mantan Suami Krisdayanti Kritik Aturan Konser Musik yang dibuat KPU

Winnetnews.com - &nbsp;Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz&nbsp;mengatakan pihaknya segera melakukan pengecekan terkait kabar bocornya 2,3 data penduduk Indonesia dari pusat data KPU. Data itu merupakan bentuk mentahan dari data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu tahun 2014. Pun data tersebit memang merupakan konsumsi publik.

&quot;Terkait postingan di akun medsos perihal kebocoran data pemilih yang menjadi berita, bisa disampaikan gambar ini berdasarkan meta datanya tanggal 15 November 2013. Soft file data KPU tersebut bentuk formatnya pdf, dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka,&quot; ujar Viryan, Jumat (22/5).

KPU masih belum melihat adanya bahaya dari bocornya data itu. Namun, hingga saat ini pendalaman bocornya data itu masih dilakukan oleh KPU.

&quot;KPU RI sudah bekerja sejak tadi malam menelusuri berita tersebut lebih lanjut, melakukan cek kondisi intenal server data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian,&quot; tutur Viryan.

Sebelumnya, sebuah akun Twitter spesialis pengawasan dan perlindungan data mengungkap data 2,3 juta penduduk Indonesia bocor di dunia maya. Akun @underthebreach mengungkap seseorang telah membagikan data mentah berisi nama, alat, NIK, dan nomor KK tersebut di sebuah forum.

&quot;Aktor membocorkan informasi 2,3 juta warga negara Indonesia,&quot; tulis akun @underthebreach itu pada Kamis (21/5) malam.

Data tersebut dibagikan seseorang dari kelompok tertentu di sebuah forum. Data tersebut diduga milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena kop surat data bertuliskan daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Umum 2014.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan pihaknya segera melakukan pengecekan terkait kabar bocornya 2,3 data penduduk Indonesi...

23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz (foto: Tribunnews)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-23-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-tanggapan-kpu-1590130197.jpg

2,3 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, Ini Tanggapan KPU

Winnetnews.com - &nbsp;Komisi&nbsp;Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menunda tiga tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Hal itu terkait dengan pecegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Dalam tiga tahapan tersebut, yang ditunda itu antara lain&nbsp;pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan rekrutmen PPDP, serta pencocok&shy;an dan penelitian (coklit) data pemilih.

Menurut Komisioner KPU Viryan Aziz, penundaan ini hingga&nbsp; waktu yang akan ditentukan kemudian. Mengenai pemungutan suara, pihaknya belum memutuskan apakah akan dilakukan penundaan.

Dilansir dari Mediaindonesia.com, dalam Surat KPU Nomor 8/2020 itu, menyatakan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam rangka pencegahan virus corona di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam pernyataan resmi tersebut yang dikeluarkan pada Sabtu (21/3), ditandatangani oleh&nbsp;Ketua KPU Arief Budiman, KPU RI meminta KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota agar segera mengambil langkah-langkah untuk menunda pelantikan panitia pemungutan suara (PPS).

Sementara di level kabupaten, KPU&nbsp;telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang dinyatakan bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran corona, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan.

Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa masa kerja PPS yang telah dilantik akan di&shy;atur&nbsp;kemudian. menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan, menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih, serta menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan menindaklanjuti keputusan menerbitkan keputusan penetapan penundaan, setelah didahului koordinasi dengan Bawaslu setempat dan pihak-pihak terkait.&nbsp;

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung&nbsp;yang diambil KPU ini sebagai bentuk pemcegahan penyebaran virus corona.

&ldquo;Kemendagri dapat memahami keputusan KPU ini. Perubahan jadwal tahapan tersebut berada di wilayah kewenangan KPU dan kita juga memahami alasan perubahan didasarkan atas pertimbangan objektif kondisi penyebaran Covid-19,&rdquo; kata Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga.

Ia menambahkan, upaya pencegahan penyebaran virus corona juga berdampak pada beberapa program pemerintah. Tak bisa dihindari juga, Pilkada serentak 2020 pun harus berlawanan dengan arahan-arahan teknis terkait dengan pencegahan virus corona di masyarakat.

&ldquo;Kemendagri akan berkoordinasi dengan KPU dalam kaitannya dengan perkembangan Covid-19,&rdquo; tambahnya..

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menunda tiga tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Hal itu terkait dengan pecegahan penyebaran virus corona (Co...

dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dampak-wabah-corona-kpu-resmi-tunda-tahapan-pilkada-2020-1584921412.jpg

Dampak Wabah Corona, KPU Resmi Tunda Tahapan Pilkada 2020

Winnetnews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan pemecatan kepada Evi Novida Ginting Manik yang semula menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia dinilai terbukti melanggar kode etik dengan melakukan intervensi dalam penetapan suara Pemilu 2019 di Kalimantan Barat.

DKPP memutuskan Evi bersalah atas kasus berdasarkan aduan dari Hendri Makaluasc, caleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerindra.

&quot;Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,&quot; tulis dokumen putusan yang telah dikonfirmasi Plt Ketua DKPP Muhammad, dikutip dari CNNIndonesia.com.

Evi dan beberapa anggota lainnya dianggap bertanggung jawab atas perubahan perolehan suara Dapil Kalimantan Barat 6 untuk Partai Gerindra atas nama Hendri Makaluasc dan penggelembungan suara untuk Cok Hendri Ramapon.

Selain Evi, DKPP juga memberi sanksi kepada lima Komisioner KPU RI lainnya, antara lain peringatan keras terakhir kepada Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asyari, Ilham Saputra, dan Viryan Azis.

Peringatan jugaa diberikan kepada Anggota KPU Provinsi Kalbar Ramdan, Erwin Irawan, Mujito, dan Zainab. DKPP menginstruksikan kepada KPU untuk menjalankan putusan ini tujuh hari setelah dibacakan.

Sebelumnya, Evi juga pernah menghadapi sanksi etik dalam penyelenggaraan pemiluk, ketika DKPP menyatakan Evi bersalah dalam seleksi Komisioner KPU Kolaka Timur pada 2018 lalu.

Evi juga sempat terseret kasus dugaan suap caleg DPR RI dari Partai PDIP Harun Masiku. Dalam sidang etik di DKPP, Wahyu Setiawan mengatakan ia sempat konsultasi ke Evi dan Ketua KPU Arief Budiman terkait desakan Harun.&nbsp;

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan pemecatan kepada Evi Novida Ginting Manik yang semula menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum...

terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

Terbukti Langgar Kode Etik, Komisioner KPU Evi Novida Dipecat

Winnetnews.com -&nbsp;Kepercayaan masyarakat atau public trust terhadap lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai masih tinggi, apalagi KPU tengah menjalani dua momen penting, yakni eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta penyelenggaraan Pilkada 2020.

Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan, pihaknya merujuk pada sejumlah hasil survei&nbsp;perilah kepercayaan masyarakat yang masih tinggi tersebut. Arief menyebut, Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu Setiawan tak mempengaruhi hilangnya public trust. 

&quot;Tentu apa yang terjadi di KPU, kami tidak memungkiri mempengaruhi kepercayaan publik. Saya baca di beberapa media yang melakukan survei kepercayaan terhadap KPU, masih cukup tinggi. Kalau dulu selalu di atas 80 persen. Terakhir saya baca, itu menurun tapi masih di atas 70 persen,&quot; kata dia di Gedung KPU RI, Selasa (18/2020) seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Arief juga menekankan bahwa kasus yang menjerat Wahyu Setiawan tidak berdampak apa pun terhadap kesiapan KPU menyelenggarakan Pilkada 2020. Dia menegaskan bahwa kasus Wahyu tak berkaitan dengan KPU secara kelembagaan.

&quot;Artinya kebijakan yang dibuat oleh KPU sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak terpengaruh, tekanan, intervensi bahkan mungkin karena ada gratifikasi, itu tidak memberi pengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh KPU,&quot; terang dia.

Menjelang gelaran pilkada serentak yang bakal dihelat di 270 daerah, Arief mengaku sudah mengingatkan kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota terkait integritas lembaga. Prinsip kolektif kolegial KPU dalam mengambil setiap keputusan juga harus diterapkan.

&quot;Hanya pleno yang bisa membuat keputusan. Jadi kalau ada orang per orang itu urusan mereka. Tapi kebijakan, keputusan, harus lewat pleno,&quot; kata dia.

Diketahui, Wahyu Setiawan menjadi tersangka KPK terkait kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR fraksi PDIP periode 2019-2024. Dia diduga menerima uang dari eks caleg PDIP Harun Masiku yang kini juga sudah ditetapkan tersangka namun belum berhasil ditangkap oleh KPK.

Kepercayaan masyarakat atau public trust terhadap lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai masih tinggi, apalagi KPU tengah menjalani dua momen penting...

kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kpu-nilai-public-trust-masih-tinggi-jelang-pilkada-2020-1582082027.jpg

KPU Nilai Public Trust Masih Tinggi Jelang Pilkada 2020

Winnetnews.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tak akan lama lagi bakal digelar. Namun, ironi menimpa jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat sebagai penyelenggara Pemilu, yakni Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wahyu Setiawan beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya dapat menyegerakan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Pusat. 

Menurut dia, penyelenggaraan Pilkada 2020 memerlukan komitmen optimal kelembagaan KPU menyiapkan kebutuhan.

&quot;Ini bisa saja mengesankan bahwa KPU tidak lah menjadi prioritas perhatian presiden dan persiapan pilkada yang optimal tidak lah terlalu urgen bagi presiden,&quot; ujar Titi kepada Republika, Kamis (6/2/2020) seperti dikutip Republika.

Titi berpendapat, makin lama presiden melakukan pelantikan justru dapat memengaruhi pandangan publik terhadap KPU. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan presiden agar KPU dapat melaksanakan tugas secara optimal.

Padahal, kata dia, segala prasyarat pelantikan PAW eks anggota KPU Wahyu Setiawan sudah terpenuhi.

Wahyu Setiawan telah diberhentikan tetap secara tidak hormat oleh presiden berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang membuktikan Wahyu melanggar kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu.

Titi mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 provinsi maupun kabupaten/kota memerlukan komitmen optimal kelembagaan KPU. 

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU harus memastikan berbagai kebutuhan persiapan mulai dari penyusunan regulasi, supervisi jajaran daerah, sampai memastikan implementasi berbagai aturan main dilaksanakan konsisten oleh seluruh penyelenggara dan pemangku kepentingan pilkada.

Ia melanjutkan, meski KPU tetap bisa berjalan karena mekanisme kerja yang kolektif kolegial, tapi tentu menjadi kurang optimal. Sebab, mestinya bisa lebih maksimal dengan ada personel yang melengkapi keanggotaan KPU sebanyak tujuh orang sesuai perundang-undangan. 

&quot;Menjadi sempurna untuk bekerja bersama menyiapkan pilkada dan melaksanakan tugas-tugas kelembagaan KPU sebagai penyelenggara pemilu,&quot; kata Titi.

Sementara itu, Komisioner KPU RI, Evi Novida Manik berharap pelantikan anggota KPU pengganti Wahyu dapat segera dilantik untuk mengisi kekosongan dalam pengambilan keputusan secara kolektif kolegial. 

Sebab, KPU Pusat mengendalikan KPUD di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota apalagi 270 daerah akan menyelenggarakan Pilkada 2020.

&quot;Akan sangat membantu sekali bila disegerakan kekosongan satu anggota KPU bisa segera diisi kembali,&quot; kata Evi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tak akan lama lagi bakal digelar. Namun, ironi menimpa jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat sebagai peny...

pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pilkada-2020-kian-dekat-perludem-presiden-segera-paw-kpu-1581062197.jpg

Pilkada 2020 Kian Dekat, Perludem: Presiden Segera PAW KPU

Winnetnews.com - Ketua KPK baru, Firli Bahuri, mengatakan bahwa aksi menelisik Harun Masiku, caleg PDIP yang terlibat dalam kasus suap kominioner KPU Wahyu Setiawan, tidaklah mudah.

&ldquo;Nyari orang itu tidak gampang ya memang. Itu sama saja cari jarum dalam sekam, oke?&rdquo; celetuk Firli, seperti dikutip dari Tempo, Senin (27/01).

Pencarian Harun sudah dimulai sejak 9 Januari 2020 lalu, namun sampai saat ini KPK masih saja belum menemukan sosoknya. Menurut Firli, KPK sudah mencari Harun ke sejumlah tempat yang berpotensi menjadi persembunyian Harun, diantaranya Sulawesi dan Sumatera Selatan.

Harun sendiri diketahui beralamat di Gowa, Sulawesi Selatan. Hingga sekarang, rumah tersebut ditempati istri dan keluarganya. Adapun di Sumatera Selatan I, adalah daerah pemilihan Harun Masiku dalam kampanye Pemilu 2019 kemarin.

Bekas Kepala Polda Sumatera Selatan itu tidak bisa memberika kepasttian akan berapa lama lagi kiranya proses pencarian Harun. Meski demikian, Firli mengatakan bahwa KPK akan segera menangkap Harun.

Ketua KPK baru, Firli Bahuri, mengatakan bahwa aksi menelisik Harun Masiku, caleg PDIP yang terlibat dalam kasus suap kominioner KPU Wahyu Setiawan, tidaklah m...

harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

Ketua KPK Firli Bahuri (foto: Kabar News)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

Harun Masiku Masih Buron, Ketua KPK Baru: Cari Orang itu Susah!

Winnetnews.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus suap penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Komisioner non aktif Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang sudah lebih dulu ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap.

Kepada awak media, Hasto mengaku siap memberikan keterangan kepada penyidik KPK.

&quot;(Bersaksi) terhadap dugaan apa yang terjadi kepada mantan komisoner KPU, saudara Wahyu (Setiawan),&quot; kata Hasto di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Jum&#39;at (24/1) seperti dikutip CNNIndonesia.

Ia enggan membeberkan lebih lanjut keterkaitannya dengan perkara yang juga menjerat eks calon legislatif PDIP, Harun Masiku. Sebab katanya, pemeriksaan baru akan dijalani.

&quot;Keterangan pers akan saya sampaikan setelah pemeriksaan tersebut,&quot; singkatnya.

KPK saat ini tengah mendalami sumber uang Rp400 juta yang ditujukan kepada komisioner KPU, Wahyu Setiawan melalui perantara. Wahyu menerima uang dari Agustiani Tio sebesar Rp200 juta di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Selain Hasto, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik dan Hasyim Asy&#39;ari juga akan dimintai keterangannya. Berdasarkan informasi, Evi sudah tiba di kantor komisi antirasuah.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wahyu-- bersama tiga orang lain sebagai tersangka. Ketiga orang itu ialah politikus PDIP, Harun Masiku; eks anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina; dan Saeful (swasta).

Penetapan tersangka itu buah dari operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antirasuah. Hanya saja, tim penindakan KPK tidak berhasil menangkap Harun.

Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota legislatif menggantikan kader lain dari PDIP, Nazarudin Kiemas, yang meninggal dunia. Sementara, dirinya tidak memenuhi syarat untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku. [cnn]

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus suap...

sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tengah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Komisioner non aktif KPU, Wahyiu Setiawan, Jum'at (24/1). [Foto: Berita Satu]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-sekjen-pdip-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-kpu-dan-paw-1579851798.jpg

Sekjen PDIP Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap KPU dan PAW

Winnetnews.com - Pengamat politik nyentrik Rocky Gerung memprediksi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan bertahan sampai tahun 2024 nanti. Menurutnya, saat ini Indonesia tengah menghadapi beragam masalah pelik yang akan membuat pandangan masyarakat berubah terhadap presiden.

Hal ini disampaikan Rocky dalam sebuah video yang diunggah dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official bertajuk Rocky Gerung: Saya Adalah ILC.

Rocky yang menjadi pembicara di sebuah acara sebelumnya menyinggung tanggapan miring terhadap Anies Baswedan terkiat insiden banjir hingga kasus suap yang menimpa Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini perlahan-lahan mulai menurun. &ldquo;Dulu ada institusi yang kita percaya, satu KPK dan KPU. Sekarang dua-duanya keropos. Jadi apa hal yang bisa dipercaya dari institusi negara?&rdquo; kata Rocky dalam video tersebut.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="393" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1579661212.jpeg" width="700" />
<figcaption>Presiden Joko Widodo (foto: CNN Indonesia)</figcaption>
</figure>
</div>

Masih dalam bahasan yang sama, Rokcy menilai saat ini pemerintah sedang kalang kabut menetukan masa depan negara dan pemerintahan.

&ldquo;Oleh sebab itu banyak orang menilai peristiwa ini sebagai political decline atau pembusukan politik. Sekalinya pembusukan itu terjadi, sebaiknya jangan ditahan. Biarkan saja. Karena mesti terjadi pembusukan itu,&rdquo; ujarnya.

Rocky kemudian membahas tentang pemerintahan Jokowi yang diprediksinya tidak akan sampai pada tahun 2024. &ldquo;Kalau ada pertanyaan, bisa tidak presiden sampai 2024? Kalau menurut saya enggak nyampe tuh,&rdquo; katanya.

Jawaban tersebut lantas disambut tepuk riuh penonton. Sementara Rocky kemudian langsung membeberkan asumsinya tersebut.

&ldquo;Ini bukan saya yang ingin dia enggak nyampe, tapi dia sendiri yang bikin dirinya ennggak nyampe dengan tidak paiwai mengolah public issue,&rdquo; papar Rocky melanjutkan.

Lebih lanjut, Rocky menilai jika Jokowi tidak mampu mengucapkan sesuatu yang membuat banyak orang merasa punya harapan sehingga kemudian munculah keraguan dalam masyarakat.

&nbsp;

Pengamat politik nyentrik Rocky Gerung memprediksi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan bertahan sampai tahun 2024 nanti. Menurutnya, saat ini...

rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

Pengamat politik Rocky Gerung (foto: Pinter Politik)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-rocky-gerung-sebut-jokowi-tak-akan-bertahan-sampai-2024-kenapa-1579661329.jpg

Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Akan Bertahan Sampai 2024, Kenapa?

Winnetnews.com -&nbsp;Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, memberikan komentar menohok kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto yang masih bisa melenggang bebas meski kasus suap tengah menimpa partai banteng moncong putih.

Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penggeledahan ruangan Hasto di Kantor DPP PDIP dalam kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Hal ini diungkapkan oleh Ferdinand melalui akun Twitter miliknya @ferdinandhaean2. Penggeledahan yang seharusnya dilakukan sejak penangkapan Wahyu pada Rabu (8/1) hingga kini belum dilakukan membuat Ferdinand bertanya-tanya dengan kinerja KPK kekinian.

&quot;Nikmatnya menjadi Hasto dan partai penguasa. Penegak hukum pun tak berkutik! @KPK_RI,&quot; kata Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Senin (13/1).

Hasto diduga terlibat dalam kasus suap Wahyu Setiawan. Dalam kasus tersebut, KPK juga menetapkan politisi PDIP Harun Masiku dan staf Hasto yakni Saiful Bahri sebagai tersangka pemberi suap. Saiful menyebut uang suap ia dapatkan dari Hasto.

&quot;Pak Hasto kira-kira tambah ceria nggak pagi ini setelah tidak ada kepastian soal penggeledahan kantornya di Diponegoro?&quot; ujar Ferdinand.

Ferdinand mengkritisi lambatnya proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Mengulur waktu dalam penggeledahan dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan barang bukti.

&quot;Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum memasuki babak baru di republik ini. Para pelaku korupsi atau suap diberi kesempatan untuk menghilangkan barang bukti. Hancur!&quot; tegasnya.

Pada Rabu (8/1/2020), penyidik KPK mendatangi kantor DPP PDIP untuk melakukan penyegelan di ruangan Hasto. Namun, upaya penyidik masuk ke dalam ruangan dicegah oleh sekuriti kantor.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menegaskan kedatangan penyidik KPK ke kantor DPP PDI Perjuangan bukan untuk melakukan penggeledahan melainkan memasang garis KPK untuk mengamankan ruangan.

&quot;Itu memang karena bukan penggeledahan, tapi itu mau buat KPK line untuk mengamankan ruangan,&quot; kata Lili, Kamis (9/1/2020).

Para penyidik telah dilengkapi dengan surat tugas, namun saat hendak memasang garis KPK sekuriti kantor tak mengizinkan mereka masuk sebelum mendapatkan persetujuan dari pimpinan.

&quot;Mereka sudah berkomunikasi dengan sekuriti di kantor, lalu sekuriti menghubungi atasan mereka. Tapi terlalu lama, karena mereka (penyidik) harus berbagi untuk menempatkan KPK di objek lain, kemudian ini (kantor DPP PDIP) ditinggalkan,&quot; ungkapnya.

Kekinian, tim penyidik KPK menegaskan baru bisa melakukan penggeledahan dalam kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW) setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas). Namun, hingga kini belum diketahui kapan penggeledahan akan dilakukan sesuai izin Dewas. [suara]

Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, memberikan komentar menohok kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto yang masih bisa me...

sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean. [Foto: Detik.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-sarkasme-demokrat-soal-kasus-suap-kpu-di-pdip-1578891665.jpg

Sarkasme Demokrat Soal Kasus Suap KPU di PDIP

Winnetnews.com - &nbsp;Politikus sekaligus anggota DPR Fraksi PDIP, Riezky Aprilia mengaku tak paham seputar kasus dugaan korupsi terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

&quot;Saya enggak tahu apa-apa. Saya baru pulang reses. Makanya bukan enggak mau nanggepin wartawan. Saya enggak ngerti apa-apa,&quot; kata dia, di arena Rakernas PDIP, JiExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1) seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Riezky sendiri masuk ke DPR sebagai caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Kasus suap yang melibatkan Wahyu berupaya menjegal Riezky dan menggantikannya dengan caleg dengan nomor urut di bawahnya, Harun Masiku.

Hal itu terungkap usai Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap tersangka kasus suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. 

Meski demikian, Riezky menyakini PDIP akan bertindak profesional dalam mengambil keputusan. Ia sendiri menyatakan akan patuh terhadap aturan yang diputuskan partai.

&quot;Dan saya prinsipnya saya ikut perintah partai,&quot; kata dia, yang merupakan anggota Komisi IV DPR.

Saat dicecar pertanyaan oleh pewarta lebih lanjut, Riezky enggan menanggapinya. Ia langsung berlari menjauhi para pewarta.

Wahyu Setiawan sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan. Total ada delapan orang yang diamankan KPK lewat operasi dua hari, 8 dan 9 Januari 2020.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menuturkan Wahyu diduga menerima hadiah terkait penetapan anggota DPR terpilih 2024 dari fraksi PDIP. Harun Masiku sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diimbau untuk menyerahkan diri. [cnn]

Politikus sekaligus anggota DPR Fraksi PDIP, Riezky Aprilia mengaku tak paham seputar kasus dugaan korupsi terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota D...

upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Riezky Aprilia. [Foto: Rmol.id]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-upaya-riezky-aprilia-hindari-wartawan-terkait-suap-di-kpu-dan-pdip-1578800376.jpg

Upaya Riezky Aprilia Hindari Wartawan Terkait Suap di KPU dan PDIP

Winnetnews.com - &nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menerima izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait proses penggeledahan dan penyitaan setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Surat izin dari Dewas KPK itu sudah terbit pada Jumat (10/1) malam.

&quot;Surat izin Dewas dipastikan sudah ada, KPK dapatkan kemarin,&quot; kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (11/1) seperti dikutip Detik.com.

Ali mengatakan surat izin tersebut tidak bisa ditunjukan ke semua pihak. Sebab, menurutnya, surat terkait tindakan pro justitia hanya bisa ditunjukan ke pihak-pihak tertentu.

&quot;Surat-surat terkait tindakan pro justitia tentu hanya akan ditunjukan penyidik kepada pihak-pihak yang berpentingan langsung,&quot; ujarnya.

Namun, Ali memastikan KPK sudah mendapat izin dari Dewas KPK. Surat untuk melakukan penggeledahan tersebut ditandatangani oleh Dewas KPK setelah KPK melengkapi berkas administrasinya.

&quot;Terkait penanganan perkara KPU penyidik telah berkoordinasi dengan Dewas. Beberapa izin untuk kebutuhan penggeledahan juga sudah ditandatangani Dewas setelah sejumlah kelengkapan administrasi terpenuhi,&quot; ucap Ali.

Sebelumnya, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir meminta KPK menunjukkan surat izin dari Dewas KPK berkaitan dengan kasus yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan agar rakyat percaya proses OTT tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

&quot;Namanya surat izin harus dipublikasi bahwa ini lo surat izinnya, supaya rakyat percaya, gitu. Maksudnya rakyat percaya bahwa telah punya surat izin,&quot; kata pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir dalam diskusi Polemik bertema &#39;KPK UU Baru, Komisioner Baru, Gebrakan Baru&#39;, di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1).

Mudzakir mengatakan surat izin Dewas KPK terbuka untuk umum. Menurutnya, untuk memberikan kepastian hukum, sudah seharusnya KPK menunjukkan surat izin tersebut kepada masyarakat.

&quot;Kita tidak bisa berpolemik bahwa saya punya, ini tidak punya, dan seterusnya. Kenapa? Surat izin itu terbuka untuk umum, sampaikan kepada publik bahwa saya sudah punya. Maksudnya KPK harus menunjukkan bahwa ini surat izinnya. Ini urusannya urusan hukum dan urusan penegakan hukum. Penegakan hukum harus ada kepastian hukum, jadi harus jelas supaya nanti KPK jangan salah langkah. Kalau salah langkah, akibatnya, semua proses itu menjadi, sebut saja, kalau tidak ada izin, kan mengundang masalah,&quot; tuturnya.

Sementara itu, Pada Rabu (8/1), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) dan surat perintah penyadapan (sprindap) OTT yang baru dilakukan KPK diterbitkan sebelum pimpinan baru dilantik. OTT KPK yang dimaksud yakni OTT terhadap Bupati Sidoarjo pada Selasa (7/1) malam dan OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1).

Ia menuturkan sprindap yang dikeluarkan KPK itu memiliki masa berlaku selama 1 bulan. Ia menyebut sprindap itu keluar pada pertengah Desember 2019 sebelum Dewas KPK terbentuk.

&quot;OTT ini sprinlidiknya sudah lama, kemudian sprindapnya nggak izin dewas? terakhir sprindap itu ditandatangani pimpinan sebelum, pimpinan periode sebelumnya selesai menjabat. Sprindap KPK itu berlangsung satu bulan, lalu pimpinan sebelum ditandatangani tanggal 15 Desember artinya sprindap itu sampai sekarang masih berlaku,&quot; ucapnya.

Alex juga mengatakan pada tanggal 15 Desember 2019 itu Dewan Pengawas belum terbentuk. Sehingga, menurut Alex, surat perintah penyadapan itu ditandatangani sebelum Dewas KPK terbentuk. Diketahui Dewas KPK baru terbentuk pada tanggal 20 Desember 2019. Alex menjelaskan sprinlidik dan izin sadap dikeluarkan pada masa kepemimpinan Agus Rahardjo cs.

&quot;Dewas saat itu belum terbentuk, belum dilantik masih menggunakan sprindap yang ditandatangani oleh pimpinan periode sebelumnya,&quot; kata Alex. [dtc]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menerima izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait proses penggeledahan dan penyitaan setelah melak...

kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

OTT KPK terhadap tersangka kasus suap Wahyu Setiawan. [Foto: Kompas.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kpk-klaim-sudah-kantongi-surat-izin-dewas-gelar-ott-1578799744.jpg

KPK Klaim Sudah Kantongi Surat Izin Dewas Gelar OTT

Winnetnews.com - &nbsp;Pasca penetapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Harun Masiku yang terlibat dalam kasus suap Pengganti Antar Waktu (PAW) DPR kini jadi buronan.

Sebelum ditetapkan menjadi buronan, KPK sudah memutuskan jika politisi PDIP tersebut jadi tersangka penyuap Wahyu Setiawan. Rekan Harun di PDIP, Eva Kusuma Sundari menyebut, pihak partai menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum.

&quot;Biar diurus para penegak hukum,&quot; kata Eva seperti dilansir Detik.com, Sabtu (11/1).

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Bahkan, Hasto mengaku tidak tahu keberadaan Harun yang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.

&quot;Harun ini kita tidak tahu khususnya di mana. Sekali lagi kami percayakan,&quot; kata Hasto di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Sebelumnya diberitakan, Harun dijerat KPK sebagai tersangka dengan dugaan memberikan suap kepada Wahyu Setiawan. 

Pemberian suap itu dimaksudkan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW karena anggota DPR dari PDIP terpilih, yaitu Nazarudin Kiemas, meninggal dunia.

Hingga Jumat (10/1) malam, Harun belum menyerahkan diri ke KPK. KPK juga belum menemukan Harun.

&quot;Dilaporkan yang bersangkutan belum &#39;ditemukan&#39; ataupun datang menyerahkan diri,&quot; ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, Jumat (10/1).

Nawawi mengatakan tim KPK akan terus mencari Harun. Dia mengimbau Harun menyerahkan diri. 

&quot;Tentu akan terus dicari, sembari kami mengimbau agar HM segera menyerahkan diri,&quot; kata Nawawi.

Sebelumnya, Selasa (7/1) malam, KPK melalukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. KPK kemudian menetapkan Wahyu dan Agustiani, orang kepercayaan Wahyu, sebagai tersangka penerima suap.

Sementara itu, Harun Masiku serta Saeful ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Namun Harun tidak terjaring KPK dalam OTT sehingga KPK meminta Harun kooperatif menyerahkan diri.

KPK menyebut Wahyu diduga menerima total duit suap Rp 600 juta untuk memuluskan permintaan Harun untuk menjadi anggota DPR PAW. Ada dua kali pemberian duit ke Wahyu.

PAW ini dalam konteks mencari pengganti anggota DPR dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia, Maret 2019. Saat itu, KPU melalui rapat pleno sudah menetapkan caleg PDIP yang memperoleh suara di bawah Nazarudin, yakni Riezky Aprilia, sebagai pengganti Nazarudin di DPR.

Namun ada keputusan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019 yang menyatakan partai adalah penentu suara dan PAW. Penetapan MA itu kemudian menjadi dasar PDIP bersurat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin di DPR.

Sekarang, di mana keberadaan Harun Masiku, politikus PDIP tersangka penyuap komisioner KPU? [dtc]

Pasca penetapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Harun Masiku yang terlibat dalam kasus...

buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku tidak tahu keberadaan Harun Masiku yang kini menjadi buronan KPK. [Foto: Harnas.co]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

KPU

Dicopot dari Ketua KPU, Arief Budiman Bantah Lakukan Kejahatan Pemilu

Dinyatakan Melanggar Kode Etik, DKPP Berhentikan Ketua KPU Arief Budiman

Soal Kerumunan Massa, Gibran: Kalau Ada yang Salah, Saya Siap Ditegur dan Dihukum

Latest News

KPU: Kalau Pilkada Ditunda, akan Banyak Persoalan yang Muncul

Sah! KPU Tetapkan Gibran-Teguh dan Bagyo-Supardjo Jadi Paslon di Pilwalkot Solo

Mantan Suami Krisdayanti Kritik Aturan Konser Musik yang dibuat KPU

2,3 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, Ini Tanggapan KPU

Dampak Wabah Corona, KPU Resmi Tunda Tahapan Pilkada 2020

Terbukti Langgar Kode Etik, Komisioner KPU Evi Novida Dipecat

KPU Nilai Public Trust Masih Tinggi Jelang Pilkada 2020

Pilkada 2020 Kian Dekat, Perludem: Presiden Segera PAW KPU

Harun Masiku Masih Buron, Ketua KPK Baru: Cari Orang itu Susah!

Sekjen PDIP Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap KPU dan PAW

Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Akan Bertahan Sampai 2024, Kenapa?

Sarkasme Demokrat Soal Kasus Suap KPU di PDIP

Upaya Riezky Aprilia Hindari Wartawan Terkait Suap di KPU dan PDIP

KPK Klaim Sudah Kantongi Surat Izin Dewas Gelar OTT

Buronan KPK, Hasto Ngaku Tak Tahu Keberadaan Harun Masiku

Pilkada 2020 Makin Dekat, KPK OTT Komisioner KPU

Sistem E-Rekap Diprediksi Permudah KPPS di Pilkada 2020

Gejolak Novum Napi Koruptor di Pilkada 2020

Upaya Bawaslu Sumbar Dorong MK Percepat Uji Materi UU Pilkada

Eks Koruptor Bisa Nyalon Kepala Daerah? Ini Penjelasan KPU

Revisi UU Pilkada Bakal Larang Eks Koruptor Nyalon Kembali?

Gelar Konsolnas 2019, Kecepatan Informasi Jadi Prioritas Pilkada 2020

KPU Perketat Masa Kampanye Pilkada 2020

Jelang Putusan MK, Hakim: Kami Hanya Tangani Gugatan yang Merubah Perolehan Suara

MK Tolak Permohonan dari Pihak KPU dan Tim Jokowi

Ini Alasan Utama MA Patahkan Gugatan BPN Kepada Bawaslu

KPU Sebut Proses Sidang Sengketa Pilpres Ibarat Nonton Sinetron Mak Lampir