Winnetnews.com -&nbsp;Perdebatan narapidana korupsi&nbsp;menjadi calon kepala daerah (cakada) jelang Pilkada Serentak 2020 masih menjadi pembahasan alot di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menegaskan sudah menyusun aturan terkait larangan napi menjadi cakada.

Ketua KPU, Arief Budiman menyatakan, KPU sudah mengajukan rencana tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun belakangan kabar menyebutkan, Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan KPU tersebut.

Menyikapi putusan MA itu, Arief tetap bersikukuh dengan aturan larangan napi korupsi maju di Pilkada Serentak 2020. Ia menuturkan, KPU menemukan novum baru terkait fenomena kepala daerah yang terjerat korupsi.

&quot;Karena ada novum baru atau fakta baru yang dulu menjadi argumentasi dan sekarang patah argumentasi itu,&quot; kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/11) seperti dilansir CNNIndonesia.com.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1573542521.jpg" />
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman. [Foto: Tribunnews.com]</figcaption>
</figure>
</div>

Pertama, kata Arief, terdapat calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan kemudian ditahan, tetapi masih terpilih. Menurutnya, kejadian itu terjadi pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Tulungagung, Jawa Timur, dan pemilihan gubernur Maluku Utara.

&quot;Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tetapi orang lain,&quot; ujarnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Arief, terdapat argumentasi kalau seseorang yang sudah ditahan itu telah selesai menjalani hukuman atau sudah tobat dan tak melakukan korupsi lagi. Namun, faktanya hal itu tak berlaku bagi Bupati Kudus Muhammad Tamzil.

&quot;Tetapi faktanya Kudus itu kemudian, sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih, korupsi lagi,&quot; tuturnya.

Arief mengatakan pihaknya ingin kepala daerah yang terpilih itu betul-betul mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi contoh untuk masyarakat. Oleh karena itu, Arief mengaku KPU berencana melarang eks koruptor ikut Pilkada 2020.

&quot;Nah, atas dasar dua fakta ini yang kami menyebutkan sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di pemilihan kepala daerah,&quot; tuturnya.

Menurut Arief, karena belum ada rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pihaknya memasukkan larangan napi korupsi ikut Pilkada 2020 dalam PKPU. Saat ini, PKPU tersebut sedang dibahas bersama di DPR.

&quot;Nah, kalau tadi bapak presiden merespons bagaimana, saya pikir ditanyakan kepada Pak Presiden saja,&quot; pungkasnya.

Perdebatan narapidana korupsi menjadi calon kepala daerah (cakada) jelang Pilkada Serentak 2020 masih menjadi pembahasan alot di Komisi Pemilihan Umu...

gejolak-novum-napi-koruptor-di-pilkada-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-gejolak-novum-napi-koruptor-di-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-gejolak-novum-napi-koruptor-di-pilkada-2020.jpg

image-gejolak-novum-napi-koruptor-di-pilkada-2020.jpg

Ilustrasi tahanan KPK. [Foto: idntimes.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-gejolak-novum-napi-koruptor-di-pilkada-2020.jpg

Gejolak Novum Napi Koruptor di Pilkada 2020

Winnetnews.com -&nbsp;Pengajuan uji materi UU Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi didorong agar dipercepat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) terkait pasal yang menggunakan frasa Panwas Kabupaten/Kota untuk dprioritaskan MK.

Menurut Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen, hal tersebut bertentangan dengan UUD 1954 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota.

&ldquo;Kami meminta MK untuk mempertimbangkan agar penyelesaian perkara dapat dipercepat, sehingga sejalan dengan tahapan Pilkada 2020 yang sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal Pilkada 2020,&rdquo; terang Surya seperti dilansir Republika, Jum&rsquo;at (11/10).

Bahkan, nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota yang masih disebut Panwas Kabupaten/Kota di UU Pilkada menjadi permasalahan bagi pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebab, sejumlah pemerintah daerah (oemda) menganggap Bawaslu Kabupaten/Kota bukan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pilkada.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="449" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783055.jpg" width="800" />
<figcaption>Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen. [Foto: Tribunnews]</figcaption>
</figure>
</div>

Namun, persidangan Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pemerintah justru tertunda karena ketidakhadiran pihak DPR dan Pemerintah. DPR beralasan belum ada alat kelengkapan dewan (AKD) karena baru saja dilantik dan Pemerintah menyatakan belum siap sehingga meminta sidang ditunda.

&quot;Untuk penundaan sidang sesuai yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konsitusi yang memimpin sidang tadi atas permintaan pemerintah dan DPR yang belum siap dengan keterangannya,&quot; jelas Surya.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum pemohon perkara, Slamet Santoso mengaku&nbsp;kecewa pemerintah belum siap memberikan keterangan sesuai jadwal persidangan yang sudah ditentukan. Menurutnya, MK telah memberikan waktu yang cukup untuk menyiapkan keterangan dalam persidangan.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="400" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783169.jpg" width="800" />
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: Merdeka]</figcaption>
</figure>
</div>

&quot;Pada prinsipnya kami kecewa terkait pemerintah belum siap memberikan keterangan di persidangan yang sudah di jadwalkan oleh Mahkamah,&quot; jelas Slamet.

Ia berharap, sidang selanjutnya akan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan yakni Senin, 21 Oktober 2019 mendatang. Sebab, pemohon meminta MK agar permohonannya diprioritaskan pemeriksaanya dengan alasan tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai.

Menurut Slamet, dengan belum adanya putusan maka belum ada kepastian hukum khususnya terkait kelembagaan pengawas di tingkat kabupaten/kota. Sebelumnya, ia sudah berharap sidang berjalan lancar yang kemudian dilanjutkan sidang agenda pemeriksaan ahli.

&quot;Akan tetapi dengan belum siapnya Pemerintah maka sidang selanjutnya yang seharusnya masuk tahap selanjutnya menjadi tertunda. Harapanya sidang selanjutnya tidak ada penundaan dan Pemerintah atau DPR siap memberikan keterangan,&quot; jelas Slamet.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="533" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783758.jpeg" width="800" />
<figcaption>Ilustrasi Pilkada. [Foto: Kabar24]</figcaption>
</figure>
</div>

MK menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor (UU) 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) pada Kamis (10/10). Akan tetapi, persidangan kemudian ditunda karena pemerintah belum siap dan DPR tak hadir.

&quot;Kemudian karena DPR berhalangan, kemudian dari kuasa presiden juga ada surat permintaan untuk menunda persidangan karena belum siap,&quot; ujar Ketua Sidang Anwar Usman saat persidangan di Gedung MK, Kamis (10/10).

Ia mengatakan, MK menerima surat permintaan untuk menunda persidangan dari pihak pemerintah. Selain itu, DPR tak hadir karena anggota periode 2019-2024 baru saja dilantik dan belum menyelesaikan alat kelengkapan dewan (AKD).

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="449" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783568.jpg" width="800" />
<figcaption>Kantor Bawaslu Sumbar. [Foto: Tribunnews]</figcaption>
</figure>
</div>

&quot;Memang kami dari pemerintah belum siap karena masih koordinasi dengan kementerian terkait untuk pembahasan keterangan presiden ini,&quot; kata Purwoko selaku pihak Pemerintah yang hadir dalam persidangan tersebut menjawab pertanyaan Hakim Anwar.

Dengan demikian, persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah ditunda. Persidangan akan digelar kembali pada Senin, 21 Oktober 2019 mendatang pukul 11.00 WIB.

&quot;Baik kalau begitu persidangan ini belum bisa dilanjutkan untuk itu sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, jam 11.00 WIB dengan acara mendengarkan keterangan DPR dan Presiden,&quot; tutur Anwar Usman.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="533" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783642.jpg" width="800" />
<figcaption>Ketua MK, Anwar Usman. [Foto: Kabar24]</figcaption>
</figure>
</div>

Permohonan perkara nomor 48/PUU-XVII/2019 diajukan kleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Norma yang diuji adalah Pasal 1 angka 17 frasa &quot;panwas kabupaten/kota&quot;, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa &quot;masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang, Pasal 24 ayat (1) serta seluruh pasal.

Dalam sidang sebelumnya pada 26 September, pemohon menjelaskan, pihaknya telah memperbaiki pasal-pasal yang terkait dengan kelembagaan pengawas. Dengan adanya pasal tersebut pemohon harus melakukan rekrutmen ulang.

Sementara untuk nomenklatur, pemohon meminta MK agar nomenklatur atau terminologi panwas kabupaten/kota sebagaimana diatur Pasal 1 angka 17 UU Pilkada ditafsirkan sama dengan kelembagaan Bawaslu kabupaten/kota merujuk UU Pemilu yang bersifat tetap.

Pengajuan uji materi UU Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi didorong agar dipercepat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) terkait p...

upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

Upaya Bawaslu Sumbar Dorong MK Percepat Uji Materi UU Pilkada

Winnetnews.com - Adanya kebijakan larangan eks narapidana (napi) korupsi mengikutsertakan diri sebagai calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2020, rupanya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Menyikapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan larangan itu ke UU Pilkada 2019. Hal itu dijelaskan komisioner KPU, Ilham Saputra di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (9/10).

&quot;Revisi UU Pilkada yang memungkinkan adalah salah satunya, mungkin kalau boleh kemarin kita sudah menyampaikan misalnya saja narapidana korupsi,&quot; ujar Ilham seperti dikutip Detik.com.

Ilham berharap larangan eks napi korupsi ini dapat dimasukkan ke UU Pilkada, serta menjadi persoalan prioritas yang dibahas oleh DPR.

&quot;Kita berharaplah sambil menunggu DPR/MPR menyelesaikan alat kelengkapan dewan. Kita berharap lembaga legislatif mungkin bisa satu prioritas agar kemudian direvisi terbatas terkait UU Pilkada,&quot; lanjut Ilham.

Tidak hanya soal eks napi korupsi, Ilham mengatakan terdapat aturan terkait larangan pencalonan bagi pezina hingga pemabuk. Menurutnya, larangan ini juga telah mendapatkan respons dari berbagai pihak.

&quot;Kemarin ada yang zina, judi, mabuk, dan segala macam, mungkin nanti kita perlu pertimbangkan karena banyak sekali masukan. Bawaslu juga sudah menyampaikan kan agar kemudian parameternya harus jelas,&quot; terang Ilham.

&quot;Memang sekali lagi, kita kan menginginkan calon lebih baik yang bersih dan lebih diterima oleh masyarakat,&quot; sambungnya.

Sebelumnya diketahui, KPU menyusun rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2020. Namun, dalam rancangan PKPU ini tidak ada larangan bagi mantan napi koruptor untuk maju jadi kepala daerah.

Tidak adanya aturan terkait napi korupsi tersebut dibenarkan oleh komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Wahyu menyebut klausul itu seharusnya memang dimasukkan dan rancangan PKPU tapi ada masalah teknis.

&quot;Ada kesalahan teknis. Mestinya dimasukkan, tetapi belum tercantum dalam draf,&quot; ujar Wahyu, Kamis (3/10).

Adanya kebijakan larangan eks narapidana (napi) korupsi mengikutsertakan diri sebagai calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2020, rupanya menuai pro dan...

eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

Ilustrasi narapidana koruptor. [Foto: Bizlaw.id]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

Eks Koruptor Bisa Nyalon Kepala Daerah? Ini Penjelasan KPU

Winnetnews.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Hal ini ditujukan agar para mantan terpidana kasus korupsi tidak bisa melakukan pencalonan ulang di Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengaku bahwa undang-undang akan menjadi lebih kuat jika mencantumkan peraturan tersebut.

&ldquo;Kami memandang bahwa pemerintah perlu mendorong diadopsinya peraturan tersebut di tingkat undang-undang, karena kalapun berada di PKPU, maka akan mengandung kerentanan untuk digugat oleh banyak pihak ke MA,&rdquo; kata Titi, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (04/10).

Titi tidak mempermasalahkan jika KPU tidak mencantumkan larangan tersebut ke dalam draf PKPU pencalonan Pilkada 2020 yang diuji pada publik pada Rabu (02/10) silam. Titi menilai jika KPU sedang menyusun taktik untuk meloloskan larangan pencalonan mantan koruptor. Sebab saat mengatur larangan tersebut di Pemilu 2019 lewat PKPU Nomor 20 tahun 2018, KPU langsung digugat ke Mahkamah Agung.

Gugatan ke Mhakamah Agung ini diajukan oleh para calon yang pernah terjerta kasus korupsi, contohnya adalah M Taufik, Djekmon Emisi, dan Wa Ode Nurhayati.

Pada September 2018, MA sempat mengabulkan gugatan uji materi untuk pembatalan larangan tersebut. PKPU 20/2019 dinilai bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. MA memberi saran jika larangan pencalonan mantan terpidana kasus korupsi harus ditulis di regulasi setingkat undang-undang.

Menurut Titi, hal ini bisa memberikan kesempatan baik bagi KPU agar bisa membatasi hak politik para koruptor. Perludem mendesak KPU untuk melakukan lobi revisi UU Pilkada.

&ldquo;KPU sebagai pelaksana undang-undang harus bisa proaktif dalam menyampaikan pandangan dan gagasan mereka agar bisa mengakomodir para pembuat UU merujuk putusan MA lalu,&rdquo; jelas Titi.

Sebelumnya, draf yang dikeluarkan KPU dalam PKPU tidak mencantumkan larangan pencalonan terpidana kasus korupsi atau mantan koruptor. Draf revisi PKPU Nomor 3 tahun 2017 hanya melarang pencalonan mantan terpidana kasus bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sementara terpidana kasus lain diminta untuk mengumumkan ke publik terkait statusnya sebagai napi, kecuali telah menjalani masa hukuman selama lima tahun.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Hal ini ditujukan...

revisi-uu-pilkada-bakal-larang-eks-koruptor-nyalon-kembali

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-revisi-uu-pilkada-bakal-larang-eks-koruptor-nyalon-kembali.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-revisi-uu-pilkada-bakal-larang-eks-koruptor-nyalon-kembali.jpg

image-revisi-uu-pilkada-bakal-larang-eks-koruptor-nyalon-kembali.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-revisi-uu-pilkada-bakal-larang-eks-koruptor-nyalon-kembali.jpg

Revisi UU Pilkada Bakal Larang Eks Koruptor Nyalon Kembali?

Winnetnews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengundang KPUD dalam rangka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2019 di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Kegiatan ini merupakan rangkaian awal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di 270 daerah.

Pilkada 2020 yang tencananya dilakukan serentak ini bakal dilakukan di sembilan Provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 23 September 2020. Ketua KPU Pusat, Arief Budiman mengungkapkan betapa pentingnya Konsolnas 2019 guna keberlangsungan kegiatan Pilkada 2020.

&quot;Ini bukan hal yang mudah karena 270 titik atau hampir separuh wilayah Indonesia akan melaksanakan pilkada,&quot; kata Arief seperti dilansir Kompas.com.

Arief meminta para stakeholder yang hadir untuk memberikan dukungan pada pelaksanaan Pilkada 2020 supaya berjalan dengan baik.

&quot;Jadi kerja sama penyelenggara pemilu dan stakeholder yang memberikan dukungan dapat diteruskan agar Pilkada 2020 bisa lebih sukses,&quot; sambung Arief.

Lebih lanjut, Arief menyebut jika pelaksanaan Pilkada 2020 harus berkaca dari Pemilu 2019 yang meliputi Pilpres dan Pileg dinilai sudah berjalan baik. Menurutnya pelaksanaan Pilkada 2020 harus lebih baik ketimbang Pemilu 2019.

&quot;Pemilu 2019 demokrasi kita sudah semakin terkonsolidasi, penyelenggarannya jauh lebih baik sehingga sengketa kurang dan peserta pemilu terhadap penylenggaraan pemilu makin baik sehingga kalau sudah diselesaikan di proses sebelumya dia tidak ajukan sengketa,&quot; ujar Arief.

Sebelumnya, Arief mengingatkan perihal sejumlah hambatan di Pemilu 2019 terkait kecepatan informasi yang sampai ke publik, harus menjadi prioritas jelang Pilkada 2020 agar pelaksanaannya semakin baik.

&quot;Kecepatan informasi ini dibutuhkan, karakteristik penting informasi itu adalah cepat, ada kecepatan dan percepatan. Kalau tidak, anda akan dilindas oleh gelombang waktu yang berjalan begitu cepat,&quot; kata Arief Budiman saat kegiatan Konsolnas 2019 untuk mematangan persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020, di Jakarta seperti dilansir Liputan6.com.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="533" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1569223502.jpg" width="800" />
<figcaption>Konslonas 2019. [Foto: Kompas.com]</figcaption>
</figure>
</div>

Seperti dilansir dari Antara, tanpa kecepatan dan percepatan informasi setiap penyelenggaraan pemilihan umum yang disuguhkan ke publik menurut dia, akan menjadi tidak bermakna sama sekali.

Contohnya, menurut Arief, tansparansi penyelenggaraan pemilu kalau tidak didukung oleh teknologi informasi maka dia tidak akan memiliki makna apa-apa.

&quot;Kemudian teknologi informasi itu menjadi tidak bermakna juga kalau tidak cepat atau lambat. Contohnya KPU memutuskan sesuatu hari ini, tapi dipublikasikan bulan depan, itu sudah dilindas zaman,&quot; katanya.

Sebenarnya, pemilu di Indonesia sudah memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akurasi dan kecepatan. Hal itu kata dia, telah ditunjuk pada penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif 2019.

Sekarang ini, menurut Arief, penyelenggara tinggal melanjutkan tren yang sudah diciptakan di Pemilu 2019 itu ke penyelenggaraan Pilkada 2020.

<div style="page-break-after:always">&nbsp;</div>

<h3>Penyusunan Anggaran</h3>

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah daerah akan menyelesaikan penyusunan anggaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 secara tepat waktu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

&quot;Umumnya, 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 telah mengantisipasi penyediaan anggarannya dalam APBD, baik pada perubahan APBD 2019 maupun APBD 2020,&quot; kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/9/2019). Demikian dilansir dari Antara.

Tjahjo juga mengimbau daerah yang belum menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk segera menyelesaikan pembahasan naskah tersebut.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="466" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1569223799.jpg" width="800" />
<figcaption>Ilustrasi kertas suara Pemilu. [Foto: BeritaSatu.com]</figcaption>
</figure>
</div>

&quot;Saya yakin pada saatnya nanti pendanaan yang akan digunakan oleh penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu) akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan,&quot; ujar dia.

Dalam Konsolnas itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, hingga sejumlah LSM.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengundang KPUD dalam rangka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2019 di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta, Seni...

gelar-konsolnas-2019-kecepatan-informasi-jadi-prioritas-pilkada-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-gelar-konsolnas-2019-kecepatan-informasi-jadi-prioritas-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-gelar-konsolnas-2019-kecepatan-informasi-jadi-prioritas-pilkada-2020.jpg

image-gelar-konsolnas-2019-kecepatan-informasi-jadi-prioritas-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-gelar-konsolnas-2019-kecepatan-informasi-jadi-prioritas-pilkada-2020.jpg

Gelar Konsolnas 2019, Kecepatan Informasi Jadi Prioritas Pilkada 2020

Winnetnews.com - Ketatnya masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menjadi fokus pembahasan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Upaya tersebut kini tengah dirumuskan dalam susunan peraturan KPU.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menyatakan masa kampanye diprediksi hanya berlangsung tiga bulan. Hal tesebut dikarenakan persepsi beberapa kalangan pada Pilpres 2019 dirasakan cukup lama karena berlangsung selama lebih dari tiga bulan masa kampanye.

&quot;Mungkin tiga bulan, dibanding tujuh bulan kan perbedaannya luar biasa,&quot; kata Wahyu seperti dilansir Medcom.id, Kamis (19/9/2019).

Menurut dia, keinginan KPU didasari komunikasi bersama partai politik. Perwakilan partai meminta kampanye di Pilkada 2020 tak terlalu panjang. KPU menyepakati. Sejumlah pihak menilai banyak dampak negatif muncul karena kampanye yang panjang. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 contohnya, segregasi masyarakat muncul.

&quot;Menyisakan ekses-ekses konflik horizontal yang tak produktif,&quot; tegas Wahyu.

Masa kampanye masih dibagi menjadi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan kegiatan lain. Kampanye juga meliputi debat publik terbuka antarpasangan calon dan kampanye melalui media massa.

Perpendekan masa kampanye ini masukan dari Komisi II DPR. Legislator berpendapat masa kampanye yang terlalu lama dapat berdampak negatif bagi penyelenggaraan pilkada.

Sementara itu, Pilkada 2020 bakal digelar di 270 daerah. Pesta demokrasi berlangsung di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Ketatnya masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menjadi fokus pembahasan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Upaya tersebut kini tengah dirumuskan dalam...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kpu-perketat-masa-kampanye-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kpu-perketat-masa-kampanye-pilkada-2020.jpg

image-kpu-perketat-masa-kampanye-pilkada-2020.jpg

Ilustrasi bendera partai politik. [Foto: Politik Today]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kpu-perketat-masa-kampanye-pilkada-2020.jpg

KPU Perketat Masa Kampanye Pilkada 2020

Winnetnews.com - &nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali bahwa pihanyaknya akan bertindak dalam sengketa yang berdasarkan seslisih hasil Pemilu saja. Menurut hakim MK, perselisan yang dianggap dapat mempengaruhi perolehan suara adalah satu-satunya gugatan yang dapat diajukan.
&quot;Perihal perselisihan hasil pemilu, melacak struktur penyusunan norma secara sistematis perselisihan hasil pemilu merupakan kelompok masalah hukum pemilu ketiga yang diatur dalam buku keempat undang-undang 7/2017. Perselisihan hasil pemilu didefinisikan sebatas perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan hasil perolehan suara secara nasional, perselisihan itu pun dibatasi hanya perselisihan hasil suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi baik dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilu presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil perhitungan suara,&quot; Ujar Hakim MK, Suhartoyo,Kamis (27/6/219).

Suhartoyo mengatakan bahwa gugatan diluar dari itu tidak dapat diajukan karena tidak terkait dengan perselisihan perolehan suara yang dapat mempengaruhi dipilihnya seorang calon pada Pilpres 2019 lalu.

&ldquo;Keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan pada perhitungan suara,&rdquo; tambahnya.

Menurutnya, terdapat batasan tegas dalam undang-undang terkait apa saja yang bisa diadili oleh MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali bahwa pihanyaknya akan bertindak dalam sengketa yang berdasarkan seslisih hasil Pemilu saja. Menurut hakim MK...

jelang-putusan-mk-hakim-kami-hanya-tangani-gugatan-yang-merubah-perolehan-suara

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jelang-putusan-mk-hakim-kami-hanya-tangani-gugatan-yang-merubah-perolehan-suara.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jelang-putusan-mk-hakim-kami-hanya-tangani-gugatan-yang-merubah-perolehan-suara.jpg

image-jelang-putusan-mk-hakim-kami-hanya-tangani-gugatan-yang-merubah-perolehan-suara.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jelang-putusan-mk-hakim-kami-hanya-tangani-gugatan-yang-merubah-perolehan-suara.jpg

Jelang Putusan MK, Hakim: Kami Hanya Tangani Gugatan yang Merubah Perolehan Suara

Winnetnews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak&nbsp;eksepsi dari KPU atau pihak termohon dan juga pihak Jokowi-Ma&rsquo;ruf atau pihak terkait yang mengajukan protes atas berkas perbaikan permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 oleh tim Prabowo-Sandiaga.

&ldquo;Terhadap keberatan eksepsi Termohon dan pihak terkait sepanjang berkaitan dengan naskah yang disebut pemohon perbaikan permohonan harus dinyatakan tidak beralasan hukum,&rdquo; ujar Hakim MK, Saldi Isra saat membacakan jawaban atas ekspesi kepada KPU dan tim Jokowi-Ma&rsquo;ruf di dalam proses sidang putusan gugatan hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Kamis (27/6/19).

Berkas permohonan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi pada 24 Mei dan 10 Juni 2019 lalu diuraikan oleh hakim konstitusi atas pertimbangan soal asas peradilan cepat.

&ldquo;Oleh karena itu dalam kaitan dengan perkara permohonan pemohon dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan secara substansial tidak merugikan kepentingan para pihak pencari keadilan, Mahkamah telah memberikan kesempatan yang sama baik Pemohon, Termohon, pihak Terkait, Bawaslu. Mahkamah berpendapat naskah perbaikan merupakan satu kesatuan tidak dipisahkan dengan naskah 24 Mei,&quot; ujar hakim MK, Enny Nurbaningsih.&nbsp;

<div style="page-break-after:always">&nbsp;</div>

Sementara itu, eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Jokowi-Ma&rsquo;ruf menganggap pengajuan perbaikan permohonan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga seharusnya ditolak oleh Mk dengan alasan tidak sesuai aturan.

&quot;Pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah. Jika dibenarkan, maka hal ini akan melanggar dan merugikan hak hukum dari Termohon dan Pihak Terkait untuk mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membantah dalil-dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya, baik dalam Jawaban maupun Keterangan,&quot; ungkap tim kuasa hukum Jokowi saat membacakan jawaban atas permohonan gugatan hasil Pilpres Prabowo-Sandiaga dalam sidang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/19).&nbsp;

&nbsp;

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak eksepsi dari KPU atau pihak termohon dan juga pihak Jokowi-Ma’ruf atau pihak terkait yang mengajukan protes a...

mk-tolak-permohonan-dari-pihak-kpu-dan-tim-jokowi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mk-tolak-pembelaan-dari-pihak-kpu-dan-tim-jokowi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mk-tolak-pembelaan-dari-pihak-kpu-dan-tim-jokowi.jpg

image-mk-tolak-pembelaan-dari-pihak-kpu-dan-tim-jokowi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mk-tolak-pembelaan-dari-pihak-kpu-dan-tim-jokowi.jpg

MK Tolak Permohonan dari Pihak KPU dan Tim Jokowi

Winnetnews.com - MA telah menolak gugatan BPN Prabowo-Sandi terhadap Bawaslu RI. Alasan utama mengapa MA menolak gugatan tersebut dikarenakan objek yang menjadi gugatan tidak bisa disebut sebagai pelanggaran administrasi pemilu (PAP).
&ldquo;Inti pertimabangan putusan menyatakan objek yang dimohonkan bukan objek PAP di MA,&rdquo; ungkap Kabiro Humas MA, Abdullah, Kamis (27/6/19).

Ia menjelaskana bahwa yang seharusnya dijadikan objek oleh BPN adalah keputusan KPU yang mendiskualifikasi capres dan cawapres berdsarakan dari putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa capres dan cawapres telah melakukan kecurangan yang TSM.

&ldquo;Sehingga seharusnya pemohon PAP adalah calon presiden dan wakil presiden yang kena diskualifikasi,&rdquo; jelas Abdullah.

&nbsp;

MA telah menolak gugatan BPN Prabowo-Sandi terhadap Bawaslu RI. Alasan utama mengapa MA menolak gugatan tersebut dikarenakan objek yang menjadi gugatan tidak b...

ini-alasan-utama-ma-patahkan-gugatan-bpn-kepada-bawaslu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ini-alasan-utama-ma-patahkan-gugatan-bpn-kepada-bawaslu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ini-alasan-utama-ma-patahkan-gugatan-bpn-kepada-bawaslu.jpg

image-ini-alasan-utama-ma-patahkan-gugatan-bpn-kepada-bawaslu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ini-alasan-utama-ma-patahkan-gugatan-bpn-kepada-bawaslu.jpg

Ini Alasan Utama MA Patahkan Gugatan BPN Kepada Bawaslu

Winnetnews.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengibaratkan perjalanan sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (sidang MK), seperti menonton sinetron Mak Lampir atau Misteri Gunung Merapi. &quot;Karena banyaknya isu siluman yang dimunculkan. Isu DPT siluman dan pemilih siluman selalu diangkat,&quot; kelakar Wahyu dalam acara diskusi GMNI di bilangan Cikini, Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2019, dikutip dari Tempo.

Wahyu memastikan bahwa tidak ada daftar pemilih tetap (DPT) siluman dalam pemilu 2019. &quot;Memang ada kesalahan administrasi dalam DPT, tapi kesalahan itu tidak sama dengan pemilih fiktif. Ada orangnya, tapi memang penulisan nama mungkin yang ada kesalahan,&quot; ungkapnya.

Menurut Wahyu, dalam sidang MK yang digelar dua pekan belakangan, secara umum KPU telah berhasil menjawab dan mematahkan dalil pemohon, termasuk ihwal adanya dugaan-dugaan DPT siluman.

Sebelumnya, dalam sidang sengketa pilpres lalu, saksi dari Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Idham Amiruddin, mengatakan dirinya menemukan 2,155.905 daftar pemilih ganda, dan nomor induk kependudukan (NIK) siluman alias palsu.

Namun, ia juga mengaku tak mengikuti perkembangan daftar pemilih tetap hasil perbaikan oleh KPU. Padahal KPU beberapa kali melakukan perbaikan dan mengeluarkan DPT Hasil Perbaikan (HP).

Bahkan dalam pengakuan saksi tersebut, ia tidak pernah melakukan verifikasi ke lapangan, terkait temuannya ini. Ia hanya bekerja menganalisa data-data yang ia dapatkan. &quot;Saya berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku. Di luar itu saya katakan itu tidak benar. (Data) tidak perlu saya verifikasi karena itu tugas KPU bukan saya,&quot; kata Idham dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Rabu 19 Juni 2019.

Atas dasar itu, KPU lalu bisa menilai bahwa keterangan saksi dari pihak&nbsp;Prabowo tidak menjelaskan apapun dan malah membantah dalil pemohon dengan sendirinya. 

Besok, MK akan keluarkan putusan hasil persidangan sengketa pilpres 2019 pada Kamis, 27 Juni 2019. Hakim akan memutuskan menerima permohonan kubu Prabowo-Sandi atau tidak.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengibaratkan perjalanan sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (sidang MK), seperti menonton sin...

kpu-sebut-proses-sidang-sengketa-pilpres-ibarat-nonton-sinetron-mak-lampir

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kpu-sebut-proses-sidang-sengketa-pilpres-ibarat-nonton-sinetron-mak-lampir.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kpu-sebut-proses-sidang-sengketa-pilpres-ibarat-nonton-sinetron-mak-lampir.jpg

image-kpu-sebut-proses-sidang-sengketa-pilpres-ibarat-nonton-sinetron-mak-lampir.jpg

Wahyu Setiawan. (Foto: Liputan6.com/Johan Tallo)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kpu-sebut-proses-sidang-sengketa-pilpres-ibarat-nonton-sinetron-mak-lampir.jpg

KPU Sebut Proses Sidang Sengketa Pilpres Ibarat Nonton Sinetron Mak Lampir

Winnetnews.com -&nbsp;Ada pemandangan yang berbeda pada lanjutan sidang sengketa pilpres 2019 kemarin, Kamis (21/6). Salahs atu anggota tim hukum paslon 02, Bambang Widjojanto, terlihat tidak hadir. Lantas apa alasannya absen pada sidang kemarin?
Pada sidang lanjutan kemarin, tim hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terlihat hanya ada empat orang saja. Keempat sosok tersebut adalah Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, dan Dorel Almir.
Soal absenya dirinya pada persidangan kemarin, pria yang dipanggil BW tersebut mengatakan: &ldquo;Istirahat-istirahat sedikit lah.&rdquo; Akan tetapi Bambang kembali hadir pada lanjutan persidangan yang dilangsungkan hari ini, Jumat (21/6).
Hari ini Bambang tiba di Mahkamah Konstitusi bersama sejumlah kolega termasuk Denny Indrayana. Agenda sidang untuk hari ini adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak terkait dan juga pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pada hari sebelumnya sidang sengketa pilpres 2019 menghadirkan saksi ahli dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Marsudi Wahyu Kisworo. Pria yang juga merupakan sosok yang memprakarsai metode system hitung (situng) pada 2003 tersebut memaparkan mekanisme cara kerja dari system perhitungan yang digunakan pada pilpres 2019.

Ada pemandangan yang berbeda pada lanjutan sidang sengketa pilpres 2019 kemarin, Kamis (21/6). Salahs atu anggota tim hukum paslon 02, Bambang Widjojanto, terli...

absen-pada-persidangan-kemarin-ini-kata-bambang-widjojanto

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-absen-pada-persidangan-kemarin-ini-kata-bambang-widjojanto.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-absen-pada-persidangan-kemarin-ini-kata-bambang-widjojanto.jpeg

image-absen-pada-persidangan-kemarin-ini-kata-bambang-widjojanto.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-absen-pada-persidangan-kemarin-ini-kata-bambang-widjojanto.jpeg

Absen pada Persidangan Kemarin, Ini Kata Bambang Widjojanto

Winnetnews.com -&nbsp;Sidang sengketa pilpres yang dilangsungkan kemarin, Kamis (20/6), menghadirkan saksi ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Profesor IT Marsudi Wahyu Kisworo. Ia memamparkan soal sisitem perhitungan (situng) yang digunakan oleh KPU untuk merekapitulasi data pilpres 2019.
Ada satu momen di mana pihak tim hukum Joko Widodo dan KH Ma&rsquo;ruf Amin, Luhut Pangaribuan, dinilai memuji terlalu berlebihan Marsudi. Sebelumnya Marsudi menjelaskan bahwa di belakang namanya ada tambahan gelar IPU yang memiliki kepanjangan Insinyur Profesional Utama.
Pihak dari tim hukum paslon 01 pada saat itu memberikan beberapa pertanyaan yang dinilai tidak sesuai dengan tema sidang seperti &ldquo;Oh itu setara dengan guru besar di perguruan tinggi, ya?&rdquo; hingga &ldquo;Jadi sudah paling tinggi melebihi segalanya itu ya?&rdquo;
Mendengar dialog antara Luhut dan Marsudi, Hakim MK Saldi Isra menegur keduanya. &ldquo;Apa yang mau dicari sebenarnya? Cepatlah itu. Terangkan sudah itu. Pertanyaannya apa?&rdquo; tegas Saldi Isra. Luhut mengatakan tujuannya bertanya sampai detail adalah agar tidak ada yang meragukan kualitas saksi ahli KPU tersebut.
Selain mendengarkan saksi ahli dari KPU kemarin, pada dua hari sebelumnya saksi dari pihak pemohon (paslon 02) juga sudah menjabarkan mengenai kecurangan yang terjadi di pilpres tahun ini. Hari ini sidang sengketa pilpres kembali dilanjutkan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Sidang sengketa pilpres yang dilangsungkan kemarin, Kamis (20/6), menghadirkan saksi ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Profesor IT Marsudi Wahyu Kisworo. Ia...

dinilai-terlalu-banyak-memuji-saksi-kpu-hakim-mk-tegur-tim-hukum-jokowi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dinilai-terlalu-banyak-memuji-saksi-kpu-hakim-mk-tegur-tim-hukum-jokowi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dinilai-terlalu-banyak-memuji-saksi-kpu-hakim-mk-tegur-tim-hukum-jokowi.jpg

image-dinilai-terlalu-banyak-memuji-saksi-kpu-hakim-mk-tegur-tim-hukum-jokowi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dinilai-terlalu-banyak-memuji-saksi-kpu-hakim-mk-tegur-tim-hukum-jokowi.jpg

Dinilai Terlalu Banyak Memuji Saksi KPU, Hakim MK Tegur Tim Hukum Jokowi

Winnetnews.com - &nbsp;Panglima TNI Marsekal, TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihak TNI akan mengerahkan 14 ribu pasukan guna mengamankan Jakarta ketika sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di MK. Hadi hanya ingin memastikan suasana dan kondisi di Jakarta aman dan tidak ada aksi kericuhan merujuk putusan yang akan dibacakan majelis hakim kelak.
&ldquo;Kami tetap untuk pengamanan putusan MK sam, yaitu hampir 14 ribu pasukan TNI, dari Polri 16 ribu,&rdquo; ujar Hadi saat ditemui di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Kamis (20/6/19).

Maka itu, belasan ribu personel TNI tidak akan menjaga MK secara kesuluruhan, melainkan di beberapa titik juga akan dijaga oleh personel TNI, seperti gedung KPU, Bawaslu, DPR dan Istana Negara.

Akan tetapi, gerakan TNI tersebut bukanlah prediksi kekacauan yang akan terjadi. Bahkan Hadi beranggapan bahwa situasi dan kondisi Jakarta akan kondusif dan tidak akan terjadi kericuhan.

&ldquo;Namun, prediksi saya ke depan sudah semakin kondusif, sudah tidak akan ada keributan lagi,&rdquo; tambahnya.

&nbsp;

&nbsp;

Panglima TNI Marsekal, TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihak TNI akan mengerahkan 14 ribu pasukan guna mengamankan Jakarta ketika sidang putusan seng...

keputusan-mk-tni-akan-kumpulkan-14-ribu-personel

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-keputusan-mk-tni-akan-kumpulkan-14-ribu-personel.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-keputusan-mk-tni-akan-kumpulkan-14-ribu-personel.jpeg

image-keputusan-mk-tni-akan-kumpulkan-14-ribu-personel.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-keputusan-mk-tni-akan-kumpulkan-14-ribu-personel.jpeg

Terkait Keputusan MK Mendatang, TNI Akan Kumpulkan 14 Ribu Personel

Winnetnews.com - &nbsp;Pakar IT, Profesor Marsudi Wahyu Kisworo hadir sebagai saksi ahli KPU pada sidang sengketa Plpres 2019 di MK. Marsudi tampak memberi penjelasan terkait situng KPU yang selalu menjadi topik hangat di MK oleh tim kuasa hukum paslon 02.
Dalam kesaksiannya, Marsudi mengatakan bahwa cara operatorhanya bertugas untuk menginput data C1 di situng KPU.

Berikut ini beberapa keterangan yang diuraikan oleh saksi ahli KPU di sidang MK, Kamis (20/6/19).

<ol>
	<li>
	<h3>Situng dan Website Situng Berbeda</h3>
	</li>
</ol>

<h3 style="margin-left:48px">Marsudi Mengatakan bahwa Situng KPU dirancang guna sarana tranparansi agar dapat diakses oleh masyarakat, bukanlah sebagai sistem penghitungan suara.</h3>

&ldquo;Waktu dirancang, situng memang tidak dirancang untuk sistem penghitungan suara. Situng dirancang untuk sarana transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melaksanakan proses kontrol,&rdquo; ujar Marsudi.

<div style="page-break-after:always">&nbsp;</div>

<ol start="2">
	<li>
	<h3>Adanya Evolusi Situng dari tahun 2004 sampai tahun 2019</h3>
	</li>
</ol>

<h3 style="margin-left:48px">Ia menjelaskan sejarah evolusi pada situng KPU, dimana situng pertama kali dibuat pada tahun 2004 dan hanya dapat menampilkan form C1.</h3>

&ldquo;Situng pertama kali dibuat itu 2004, waktu dibuat hanya untuk tampilkan C1 saja, tak ada angkanya,&rdquo; tambah Marsudi.

Sementara pada tahun 2019, situng KPU di upgrade sehingga dapat menampilkan angka per TPS.

&nbsp;

Pakar IT, Profesor Marsudi Wahyu Kisworo hadir sebagai saksi ahli KPU pada sidang sengketa Plpres 2019 di MK. Marsudi tampak memberi penjelasan terkait s...

kesaksian-ahli-kpu-tipiskan-kemungkinan-prabowo-sandi-menang-di-mk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kesaksian-ahli-kpu-tipiskan-kemungkinan-prabowo-sandi-menang-di-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kesaksian-ahli-kpu-tipiskan-kemungkinan-prabowo-sandi-menang-di-mk.jpg

image-kesaksian-ahli-kpu-tipiskan-kemungkinan-prabowo-sandi-menang-di-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kesaksian-ahli-kpu-tipiskan-kemungkinan-prabowo-sandi-menang-di-mk.jpg

Kesaksian Ahli KPU Tipiskan Kemungkinan Prabowo-Sandi Menang di MK

Winnetnews.com - &nbsp;Salah satu tim kuasa hukum paslon 02, Iwan Satriawan menyampaikan cecaran nya terhadap saksi ahli IT KPU, Prof Marsudi Wahyu Kisoro dalam proses belangsungnya sidnag MK, Kamis (20/6/19).
Lantas menyadari sikap yang tak pantas tersebut, Iwan meminta maaf kepada sang Profesor atas ucapannya tersebut.

&ldquo;Mohon izin Pak Ketua, yang Mulia, mohon izin saya secara moral izinkan mengucapkan mohon maaf kepada Profesor Marsudi karena beliau adalah orang yang lebih tua dari saya. Kalau tadi saya sempat... karena secara pengacara, ya begitu ya, Pak,&rdquo; ujar Iwan.

&ldquo;Tanpa bermaksud saya untuk merendahkan profesor dan saya paham ada wilayah-wilayah tertentu tadi yang diberikan penjelasan oleh profesor yang ketika saya kejar memang setop di situ. Dan kalau ada saya yang memaksa profesor untuk menjawab di luar ranah keilmuan profesor, saya mohon maaf,&rdquo; tambahnya.

Menanggapi ucapan tersebut, Profesor marsudi hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya.

&nbsp;

Salah satu tim kuasa hukum paslon 02, Iwan Satriawan menyampaikan cecaran nya terhadap saksi ahli IT KPU, Prof Marsudi Wahyu Kisoro dalam proses belangsu...

hina-saksi-ahli-kpu-pengacara-prabowo-minta-maaf

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hina-saksi-ahli-kpu-pengacara-prabowo-minta-maaf.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hina-saksi-ahli-kpu-pengacara-prabowo-minta-maaf.jpg

image-hina-saksi-ahli-kpu-pengacara-prabowo-minta-maaf.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hina-saksi-ahli-kpu-pengacara-prabowo-minta-maaf.jpg

Hina Saksi Ahli IT KPU, Pengacara Prabowo Minta Maaf

Winnetnews.com -&nbsp;Sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 kembali digelar siang ini, Kamis (20/6). Saksi ahli yang dihadirkan di ruang sidang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Marsudi Wahyu Kisworo, menjelaskan soal sistem perhitungan suara (situng) KPU.
Menurut Marsudi jika terjadi sebuah kesalahan pada sistem perhitungan suara KPU, maka itu akan berdampak pada jumlah suara kedua pasangan. Dengan kata lain, kedua pihak sama-sama terdampak oleh kesalahan sistem situng KPU.
&ldquo;Pengurangan atau penambahan suara terjadi pada dua pasangan. Tidak hanya satu pasangan. Dua-duanya ada yang diuntungkan, dan dua-duanya ada yang dirugikan,&rdquo; jelas Marsudi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6).
Marsudi sendiri merupakan salah satu orang yang ikut dalam perancangan sistem perhitungan suara atau situng KPU pada 2003. Pada kesempatan tersebut, Marsudi juga menunjukkan tabel yang menunjukkan kesalahan perhitungan suara terjadi baik di paslon nomor urut 01 maupun paslon nomor urut 02.
&ldquo;Ya kalau melihat data ini, tidak ada (yang merugikan salah satu pihak). Karena polanya acak, di mana paslon 01 menang banyak juga suara yang berkurang. Ini kesalahan manusia, manusiawi, biasa saja,&rdquo; tambah Marsudi.

Sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 kembali digelar siang ini, Kamis (20/6). Saksi ahli yang dihadirkan di ruang sidang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mars...

saksi-ahli-ungkap-fakta-sebenarnya-soal-kesalahan-sistem-perhitungan-kpu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-saksi-ahli-ungkap-fakta-sebenarnya-soal-kesalahan-sistem-perhitungan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-saksi-ahli-ungkap-fakta-sebenarnya-soal-kesalahan-sistem-perhitungan-kpu.jpg

image-saksi-ahli-ungkap-fakta-sebenarnya-soal-kesalahan-sistem-perhitungan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-saksi-ahli-ungkap-fakta-sebenarnya-soal-kesalahan-sistem-perhitungan-kpu.jpg

Saksi Ahli Ungkap Fakta Sebenarnya soal Kesalahan Situng KPU

Winnetnews.com - Salah satu tim kuasa hukum paslon 02, Denny Indrayana dikabarkan pernah mengikuti lelang kuasa hukum KPU untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. Pemberitaan itu juga telah dibenarkan oleh pihak KPU. Ramai diperbincangkan, akhirnya Denny buka suara dan membenarkan keterkaitannya terhadap berita tersebut.
&ldquo;Faktanya begitu... Waktu KPU lelang, memang begitu (daftar),&rdquo; ujar Denny, Rabu (19/6/19).

Walaupun begitu, secara personal, Denny tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah masalah. Ia mengatakan bahwa pendaftaran yang dilakukannya terkait dengan perkara PHPU, bukanlah sengketa Pilpres 2019.

&ldquo;Memang untuk PHPU, jadi PHPU itu... memang sudah ada amanah di situ, ya sudah, memang saya ikut, faktanya begitu,&rdquo; ungkapnya.

Seperti yang telah dikabarkan sebelumnya, Denny terlampir di dalam dokumen yang telah diunggah oleh KPU di situs layanan pengadaan secara elektronik KPU sebagai&nbsp;kuasa hukum KPU terkait PHPU.

Salah satu tim kuasa hukum paslon 02, Denny Indrayana dikabarkan pernah mengikuti lelang kuasa hukum KPU untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. P...

pernah-daftar-jadi-kuasa-hukum-kpu-denny-indrayana-faktanya-begitu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pernah-daftar-jadi-kuasa-hukum-kpu-denny-indrayana-faktanya-begitu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pernah-daftar-jadi-kuasa-hukum-kpu-denny-indrayana-faktanya-begitu.jpg

image-pernah-daftar-jadi-kuasa-hukum-kpu-denny-indrayana-faktanya-begitu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pernah-daftar-jadi-kuasa-hukum-kpu-denny-indrayana-faktanya-begitu.jpg

Pernah Daftar Jadi Kuasa Hukum KPU, Denny Indrayana: Faktanya Begitu...

Winnetnews.com - Ketua&nbsp;tim kuasa hukum&nbsp;paslon 02, Bambang Widjojanto alias BW, menyempatkan dirinya keluar dari ruang persidangan saat saksi sedang diperiksa oleh hakim MK. Dilansir dari <a href="https://20.detik.com/detikflash/20190619-190619028/barang-bukti-difoto-tanpa-izin-bw-usir-tim-hukum-kpu">detikcom</a>, BW melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang baru masuk dengan didampingi oleh beberapa petugas. Tak lama setelah itu, masuk dua orang yang mendekat ke dokumen yang sedang dirapikan oleh petugas.

Melihat hal tersebut, BW mempertanyakan kehadiran dua orang tersebut, kemudian mengusir kedua orang itu agar keluar dari area bukti yang sedang dirapikan.

&ldquo;Don&rsquo;t be against the law, please get out, please get out,&rdquo; ujar BW.

<div data-oembed-url="https://www.youtube.com/watch?v=wi9gsnhkGPE">
<div style="margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; margin-top:0px; max-width:320px">
<div style="height:0; left:0; padding-bottom:56.25%; position:relative; width:100%"><iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/wi9gsnhkGPE?rel=0" style="border: 0; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute;" tabindex="-1"></iframe></div>
</div>
</div>

Saat ditanyakan, BW mengatakan bahwa ternyata kedua orang tersebut adalah tim pengacara dari pihak termohon, KPU. Tak hanya itu, BW juga menyaksikan kedua pengacara tersebut mengambil foto atas alat bukti yang sedang dipersiapkan.

&ldquo;Ini kan yang di-loading barang bukti kami, kok tiba-tiba masuk. Saat ditanya dia kuasa hukum KPU dan dia foto-foto. Makanya saya bilang, Anda punya izin enggak,&rdquo; ujar BW.

&ldquo;Maksud saya kelakuan lawyer itu bukan sekadar profesional, tapi harus punya etik&nbsp;karena ada dasar spiritual. Kalau tidak potensial dan bermoral ini kan tidak profesional. Sayang KPU punya lawyer, itu menjatuhkan institusi KPU sebenarnya. Tapi semoga ini tidak terjadi lagi,&rdquo; tambahnya.

&nbsp;

Ketua tim kuasa hukum paslon 02, Bambang Widjojanto alias BW, menyempatkan dirinya keluar dari ruang persidangan saat saksi sedang diperiksa oleh hak...

foto-barang-bukti-bpn-bw-ke-kuasa-hukum-kpu-get-out

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-foto-barang-bukti-bpn-bw-ke-kuasa-hukum-kpu-get-out.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-foto-barang-bukti-bpn-bw-ke-kuasa-hukum-kpu-get-out.jpg

image-foto-barang-bukti-bpn-bw-ke-kuasa-hukum-kpu-get-out.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-foto-barang-bukti-bpn-bw-ke-kuasa-hukum-kpu-get-out.jpg

Foto Barang Bukti BPN, BW ke Kuasa Hukum KPU: Get Out!

Winnetnews.com - Ketua tim kuasa hukum paslon 02 , Bambang Widjojanto alias BW menganggap pihak terkait atau KPU telah gagal menanggapi permohonan pihaknya melalui argumen yang disampaikan oleh tim hukum KPU di Sidang MK, Selasa (18/6/19).
&ldquo;Pihak termohon menurut kami gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan-permohonan yang diajukan,&rdquo; ujar BW di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/19).

BW mengatakan bahwa terdapat tiga poin kegagalan yang telah dilakukan KPU saat menyampaikan argumennya di hadapan hakim-hakim MK. Pertama, KPU telah menyatakan bahwa pihaknya menolak&nbsp;perbaikan permohonan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum paslon 02, akan tetapi tetap menanggapi beberapa poin yang telah disampaikan pada perbaikan tersebut.

Kedua, BW menganggap KPU telah melakukan kesalahan fundamental dengan menyatakan cawapres 01, Ma&rsquo;ruf Amin bukan pejabat BUMN. Sementara BW sangat yakin bahwa Ma&rsquo;ruf Amin adalah pejabat anak perusahaan BUMN yang dianggap sebagai bagian dari BUMN.

<div style="page-break-after:always">&nbsp;</div>

Hal tersebut terkait dengan beberapa rujukan yang di antaranya adalah Putusan MK Nomor 21 Tahun 2017, Putusan MK Nomor 48 Tahun 2013, Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2013, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Antikorupsi.

&ldquo;Termohon (tim kuasa hukum paslon 01) juga telah melakukan kegagalan yang sangat fundamental. Cawapres 01 dikatakan bukan menjadi pejabat dan anak cabang perusahaannya bukan BUMN, hanya merujuk pada aturan BUMN saja,&rdquo; ungkap BW.

Untuk poin ketiga, BW mempersoalkan adanya perbedaan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang ia yakini saat penetapan rekapitulasi perhitungan suara hasil pilpres 2019 lalu berjumlah 812.708. Sementara itu, jumlah TPS yang berada di Situng KPU berjumlah 813.336.

&ldquo;Saya Khawatir dia (KPU) gagal untuk meyakinkan hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Selamat datang kegagalan termohon satu,&rdquo; tambahnya.

&nbsp;

Ketua tim kuasa hukum paslon 02 , Bambang Widjojanto alias BW menganggap pihak terkait atau KPU telah gagal menanggapi permohonan pihaknya melalui argumen yang...

sidang-mk-bw-kpu-sudah-gagal-yakinkan-hakim-hakim-di-mk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-sidang-mk-bw-kpu-sudah-gagal-yakinkan-hakim-hakim-di-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-sidang-mk-bw-kpu-sudah-gagal-yakinkan-hakim-hakim-di-mk.jpg

image-sidang-mk-bw-kpu-sudah-gagal-yakinkan-hakim-hakim-di-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-sidang-mk-bw-kpu-sudah-gagal-yakinkan-hakim-hakim-di-mk.jpg

Sidang MK, BW: KPU Sudah Gagal Yakinkan Hakim-Hakim di MK

Winnetnews.com - Tim kuasa hukum KPU, Ali Nurdin mengatakan bahwa posisi cawapres, KH Ma&rsquo;ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di bawah usaha BUMN, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dianggap bukanlah sebuah pelanggaran dalam ketentuan pemilu.
Dalam sidang lanjutan perkara sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Ali mengatakan bahwa dua perusahaan yang berdiri di bawah BUMN tersebut digolongkan terpisah dan tidak dari kekayaan negara secara langsung.

Selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 21/2018, kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah dianggap sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah, antaranya seperti akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum.

Posisi jabatan yang diduduki oleh Ma&rsquo;ruf Amin di dewan Pengawas Syariah dikategorikan sebagai pejabat yang berbeda posisinya dengan jabatan yang lain seperti pihak komisaris, direksi, dan pejabat dari perusahaan Bank Syariah tersebut.

&ldquo;Sehingga tidak ada kewajiban bagi calon presiden atas nama Profesor Dr KH Ma&rsquo;ruf Amin mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah dari PT Bank BNI Syariah&nbsp;dan Bank Syariah Mandiri,&rdquo; ungkap Ali.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tudingan yang dilontarkan oleh tim hukum paslon 02 tidak benar adanya.

&nbsp;

Tim kuasa hukum KPU, Ali Nurdin mengatakan bahwa posisi cawapres, KH Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di bawah usaha BUMN, BNI Syariah dan Bank...

sidang-mk-kpu-bantah-maruf-amin-lakukan-pelanggaran

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-sidang-mk-kpu-bantah-maruf-amin-lakukan-pelanggaran.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-sidang-mk-kpu-bantah-maruf-amin-lakukan-pelanggaran.jpg

image-sidang-mk-kpu-bantah-maruf-amin-lakukan-pelanggaran.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-sidang-mk-kpu-bantah-maruf-amin-lakukan-pelanggaran.jpg

Sidang MK, KPU Bantah Ma'ruf Amin Lakukan Pelanggaran

Winnetnews.com -&nbsp;Sidang sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi dilanjutkan pada hari ini Selasa (18/6). Agenda untuk sidang kali ini adalah mendengarkan tanggapan dari pihak tim hukum pasangan calon 01, Bawaslu, dan juga KPU.
Pihak tim hukum KPU berpendapat Tim Hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno <a href="https://news.detik.com/berita/d-4590073/kpu-anggap-tim-hukum-prabowo-gagal-paham-soal-situng?_ga=2.165458623.1854211485.1560828489-304226012.1547541722">gagal paham soal sistem perhitungan</a> yang dilakukan oleh KPU atau biasa dikenal dengan sebutan Situng. Menurut KPU, tuduhan Situng yang direkayasa untuk memenangkan salah satu paslon adalah sebuah kekeliruan besar.
&ldquo;Tuduhan rekayasa Situng untuk memenangkan salah satu calon adalah tuduhan yang tidak benar atau bohong sebagaimana dikembangkan oleh salah satu pemohon yaitu WN yang baru satu hari yang lalu pada hari Senin kemarin ditangkap Bareskrim karena telah menyebarkan berita bohong,&rdquo; jelas Tim hukum KPU, Ali Nurdin dalam eksepsinya di sidang.
Menurut Ali, Situng KPU hanyalah &ldquo;alat bantu&rdquo; dalam pengelolaan data hasil Pilpres 2019. &ldquo;Karena pengelolaan data pada Situng KPU hanya merupakan alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan penghitungan rekapitulasi serta penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019, ujar Ali.
Ali menambahkan, prosedur penggunaan Situng yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan &ldquo;keputusan Termohon 536 tahun 2009 tentang petunjuk penggunaan Situng.&rdquo; Atas dasar itulah menurut Ali pihak pemohon (Tim Hukum Prabowo-Sandi) &ldquo;gagal paham dalam menempatkan Situng pada proses penghitungan rekapitulasi hasil penghitungan suara.&rdquo;

Sidang sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi dilanjutkan pada hari ini Selasa (18/6). Agenda untuk sidang kali ini adalah mendengarkan tanggapan dari pih...

kpu-nilai-kubu-prabowo-sandi-gagal-paham-soal-situng

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kpu-nilai-kubu-prabowo-sandi-gagal-paham-soal-situng.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kpu-nilai-kubu-prabowo-sandi-gagal-paham-soal-situng.jpeg

image-kpu-nilai-kubu-prabowo-sandi-gagal-paham-soal-situng.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kpu-nilai-kubu-prabowo-sandi-gagal-paham-soal-situng.jpeg

KPU Nilai Kubu Prabowo-Sandi Gagal Paham soal Situng

Winnetnews.com - Salah satu anggota tim hukum paslon 02, Denny Indrayana dikabarkan pernah turut serta dalam lelang kuasa hukum KPU untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. Saat ditanya, KPU membenarkan kabar yang sedang beredar tersebut.
&ldquo;Iya benar, Mas Denny Indrayana ikut mendaftar dalam proses lelang pengadaan jasa pengacara (kuasa hukum) KPU untuk PHPU Pemilu 2019 di MK,&rdquo; ungkap Komisioner KPU, Hasyim Asy&rsquo;ari, dikutip dari <a href="https://news.detik.com/berita/d-4589588/sebelum-jadi-pengacara-prabowo-denny-indrayana-ikut-lelang-kuasa-hukum-kpu?tag_from=news_mostpop">Detik</a>, Senin (17/6/19).

Pernyataan tersebut sesuai dengan dokumen milik KPU terkait pengadaan jasa pengacara/advokat hukum pemilu tahun 2019 di MK. Dokumen milik KPU tersebut dapat dilihat melalui situs layanan pengadaan secara elektronik KPU yaitu <a href="http://lpse.kpu.go.id/eproc4">lpse.kpu.go.id</a>.

Lampiran di dalam dokumen KPU menyebutkan bahwa Denny tercatat telah mendaftar dengan firma hukum Integrity Law Firm sebagai pengacara untuk PHPU Presiden dan Wapres tahun 2019. Untuk hasil evaluasi teknis, Denny berada di peringkat ke 5 dengan perolehan nilai 85.

Tak hanya itu, di dalam dokumen terlampir metode kompetisi dalam lelang melalui pengadaan prakualifikasi yang berdasarkan sistem gugur.

Salah satu anggota tim hukum paslon 02, Denny Indrayana dikabarkan pernah turut serta dalam lelang kuasa hukum KPU untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHP...

jadi-pengacara-prabowo-sebelumnya-denny-indrayana-daftar-jadi-kuasa-hukum-kpu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jadi-pengacara-prabowo-sebelumnya-denny-indrayana-daftar-jadi-kuasa-hukum-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jadi-pengacara-prabowo-sebelumnya-denny-indrayana-daftar-jadi-kuasa-hukum-kpu.jpg

image-jadi-pengacara-prabowo-sebelumnya-denny-indrayana-daftar-jadi-kuasa-hukum-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jadi-pengacara-prabowo-sebelumnya-denny-indrayana-daftar-jadi-kuasa-hukum-kpu.jpg

Jadi Pengacara Prabowo, Sebelumnya Denny Indrayana Daftar jadi Kuasa Hukum KPU

Winnetnews.com - &nbsp;Terkait dengan masalah perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019, kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi diprotes oleh berbagai pihak terkait dalam sidang perdana di MK, Jumat (14/6/19).
Tim kuasa hukum KPU dan Kuasa Hukum TKN merasa Tim Kuasa hukum BPN harus tetap konsisten dengan berkas permohonan versi awal yang telah didaftarkan pada tanggal 24 mei 2019 lalu.

Berbeda dari keinginan pihak terkait, hakim MK beri imbauan agar masalah perbaikan permohonan tersebuttidak dipermsalahkan. Hakim MK, Suhartoyo berharap agar pihak KPU selaku termohon dan pihak TKN mempercayakan hal tersebut kepadah Mahkamah.

&ldquo;Semua serahkan kepada Mahkamah. Nanti Mahkamah yang akan menilai secara cermat, bijaksana, dan seksama berdasarkan argumentasi dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan,&rdquo; ujar Suharyato. Dikutip dari <a href="https://pilpres.tempo.co/read/1214714/hakim-mk-minta-perbaikan-permohonan-kubu-prabowo-tak-dipersoalkan/full&amp;view=ok">Tempo</a>

<div data-oembed-url="https://www.youtube.com/watch?v=k3rxEkO_ur4">
<div style="margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; margin-top:0px; max-width:320px">
<div style="height:0; left:0; padding-bottom:56.25%; position:relative; width:100%"><iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/k3rxEkO_ur4?rel=0" style="border: 0; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute;" tabindex="-1"></iframe></div>
</div>
</div>

&nbsp;

Mengenai hal itu, pihak termohon dan pihak terkait sebelumnya mempermasalahkan perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh pihak BPN. Karena menurutnya, hal tersebut tidak ada di dalam aturan undang-undang ataupun peraturan MK.

Berbeda hal, Suhartoyo berharap agar semua pihak lebih fokus kepada tahapan pembuktian kelak, karena hal itu akan lebih menguras energi dibandingkan dengan apa yang dipermsalahkan sekarang.

&ldquo;Lebih baik kita tatap ke depan. Kita ke depan akan menghadapu tahapan-tahapan sidang yang memeras energi kita, yaitu tahapan pembuktian,&rdquo; ungkap Suhartoyo.

&nbsp;

Terkait dengan masalah perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019, kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi diprotes oleh berbagai pihak terkait dalam s...

hakim-mk-minta-kpu-dan-tkn-agar-tidak-permasalahkan-permohonan-bpn

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hakim-mk-minta-kpu-dan-tkn-agar-tidak-permasalahkan-permohonan-bpn.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hakim-mk-minta-kpu-dan-tkn-agar-tidak-permasalahkan-permohonan-bpn.jpg

image-hakim-mk-minta-kpu-dan-tkn-agar-tidak-permasalahkan-permohonan-bpn.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hakim-mk-minta-kpu-dan-tkn-agar-tidak-permasalahkan-permohonan-bpn.jpg

Hakim MK Minta KPU dan TKN Agar Tidak Permasalahkan Permohonan BPN

Winnetnews.com - Hasyim Asy&rsquo;ari selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tak akan menanggapi dalil yang tak relevan dengan KPU dalam permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejauh ini, KPU mengklaim siap menjawab dalil yang dituduhkan BPN, terkhusus untuk dalil yang relevan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu.

&ldquo;Sepanjang relevan atau berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU akan jawab. Kalau itu bukan urusannya KPU, KPU tak akan jawab,&rdquo; kata Hasyim di gedung MK (12/6/2019) seperti dikutip dari <a href="https://nasional.kompas.com/read/2019/06/13/09151441/kpu-tak-akan-jawab-dalil-gugatan-prabowo-yang-tak-relevan">Kompas</a>&nbsp;(13/6/2019).

Lebih lanjut, Hasyim menerangkan, contoh dalil yang tak relevan salah satunya adalah soal penggerakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalil tersebut dicantumkan dalam berkas permohonan sengketa pilpres bagian &ldquo;Tentang Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif: Penggunaan Birokrasi dan BUMN&rdquo;.

Menurut Hasyim, dalil tersebut tak ada sangkut pautnya dengan KPU, sehingga tak akan menanggapi. &quot;KPU kan nggak bisa menggerakan ASN, nggak bisa mencegah ASN,&quot; katanya. 

Sementara itu, KPU mengaku telah menyerahkan dokumen jawaban dan alat bukti ke MK. &quot;Tapi kalau urusan soal Situng, ini kok kesalahanya masif, nah ini kan urusanya KPU. Maka KPU akan urusi yang jadi urusan KPU,&quot; lanjut Hasyim. 

Untuk diketahui, MK akan mulai menggelar sidang perdana gugatan hasil pemilu presiden pada Jumat (14/6/2019). MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela). 

Jika berlanjut, maka pada 17-24 Juni nanti, MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Hal ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa. Pada 28 Juni, MK akan membacakan putusan sengketa pilpres.

&nbsp;

Hasyim Asy’ari selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tak akan menanggapi dalil yang tak relevan dengan KPU dalam permohonan sengketa h...

soal-tudingan-bpn-yang-tak-relevan-kpu-tak-mau-tanggapi-di-mk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-soal-tudingan-bpn-yang-tak-relevan-kpu-tak-mau-tanggapi-di-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-soal-tudingan-bpn-yang-tak-relevan-kpu-tak-mau-tanggapi-di-mk.jpg

image-soal-tudingan-bpn-yang-tak-relevan-kpu-tak-mau-tanggapi-di-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-soal-tudingan-bpn-yang-tak-relevan-kpu-tak-mau-tanggapi-di-mk.jpg

Soal Tudingan BPN Tak Relevan, KPU Tak Mau Tanggapi di MK

Winnetnews.com - Rencana pembunuhan empat tokoh nasional belakangan ini menggemparkan seantero negeri. Terbaru, tersangka perencanaan pembunuhan tokoh nasional, Kurniawan alias Iwan dalam video keterangannya mengungkapkan alamat yang dipakai untuk merencanakan pembunuhan keempat tokoh nasional tersebut.

Seperti diketahui empat tokoh nasional yang jadi buruan Iwan dan kawan-kawan adalah Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, Gories Mere, dan Budi Gunawan. Kepada pihak kepolisian, Iwan mengaku tempat yang disebut sebagai &ldquo;pangkalan&rdquo; itu beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 36, Menteng, Jakarta Pusat.

Seperti yang dikutip dari Tempo, tempat tersebut merupakan posko logistik yang sudah tidak terpakai. Ketika ditelusuri lewat mesin pencari Google, hasilnya menunjukkan Rumah Perjuangan Rakyat Jalan Prabowo-Sandi berstatus &ldquo;tutup permanen&rdquo;.

Iwan sendiri dijerat dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 tentang kepemilikan senjata api ilegal. Iwan juga mengaku dirinya membawa sebuah senjata revolver magnum pada saat mengikuti unjuk rasa di depan Bawaslu pada 21-22 Mei 2019.

&ldquo;Tanggal 21 itu adalah aksi pemanasan demo di KPU. Cuma karena memang massanya belum ramai, saya segera kembali ke pangkalan di Jalan Proklamasi nomor 36,&rdquo; kata Iwan kepada penyidik.

Winnetnews.com - Rencana pembunuhan empat tokoh nasional belakangan ini menggemparkan seantero negeri. Terbaru, tersangka perencanaan pembunuhan tokoh nasional,...

pelaku-ungkap-tempat-melakukan-perencanaan-pembunuhan-empat-tokoh-nasional

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pelaku-ungkap-tempat-melakukan-perencanaan-pembunuhan-empat-tokoh-nasional.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pelaku-ungkap-tempat-melakukan-perencanaan-pembunuhan-empat-tokoh-nasional.jpeg

image-pelaku-ungkap-tempat-melakukan-perencanaan-pembunuhan-empat-tokoh-nasional.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pelaku-ungkap-tempat-melakukan-perencanaan-pembunuhan-empat-tokoh-nasional.jpeg

KPU