Winnetnews.com - &nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan yang diajukan RCTi dan iNews TV yang meminta siaran di internet seperti YouTube harus ikut tunduk terhadap UU Penyiaran dan harus diawasi KPI.

MK menilai, konten di internet seperti YouTube harus tunduk ke UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

&quot;Menolak permohonan untuk seluruhnya,&quot; kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang MK yang disiarkan lewat chanel YouTube MK, Kamis (14/1).

MK menambahkan, terkait untuk konten dedngan muatan pornografi, SARA, ujaran kebencian, serta pelanggaran kekayaan intelektual juga telah diatur dalam UU ITE.

&quot;Justru apabila permohonan pemohon dikabulkan akan menimbulkan kerancuan antara layanan konfensional dengan layanan OTT,&quot; ujar hakim MK Arief Hidayat.

Seperti diketahui, sebelumnya RCTI dan iNews TV menggugat UU Penyiaran ke&nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu meminta setiap siaran yang menggunakan internet, seperti YouTube hingga Netflix, tunduk pada UU Penyiaran. Bila tidak, RCTI-iNews khawatir muncul konten yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.Mereka mengajukan judicial review Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran yang berbunyi:

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

&quot;Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah membedakan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya bisa saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tidak berasaskan Pancasila, tidak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, tidak menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa,&quot; demikian bunyi alasan judicial review RCTI-iNews TV dalam berkas itu.

Gugatan RCTI dan iNews TV itu juga menuai kontroversi lantaran disebut membuat masyarakat&nbsp;tak bisa melakukan siaran langsung di media sosial. Mereka menyinggung soal tanggung jawab moral.

&quot;RCTI dan iNews bukan ingin kebiri kreativitas medsos, uji materi UU Penyiaran untuk kesetaraan dan tanggung jawab moral bangsa,&quot; kata Corporate Legal Director MNC Group Christophorus Taufik dalam keterangan tertulis MNC Group, Jumat (28/8).

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan yang diajukan RCTi dan iNews TV yang meminta siaran di internet seperti YouTube harus ikut tunduk ter...

tok-mk-tolak-gugatan-rcti-konten-youtube-dkk-tak-diatur-uu-penyiaran

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-tok-mk-tolak-gugatan-rcti-konten-youtube-dkk-tak-diatur-uu-penyiaran-1610602555.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-tok-mk-tolak-gugatan-rcti-konten-youtube-dkk-tak-diatur-uu-penyiaran-1610602555.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-tok-mk-tolak-gugatan-rcti-konten-youtube-dkk-tak-diatur-uu-penyiaran-1610602555.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-tok-mk-tolak-gugatan-rcti-konten-youtube-dkk-tak-diatur-uu-penyiaran-1610602555.jpg

image-tok-mk-tolak-gugatan-rcti-konten-youtube-dkk-tak-diatur-uu-penyiaran-1610602555.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-tok-mk-tolak-gugatan-rcti-konten-youtube-dkk-tak-diatur-uu-penyiaran-1610602555.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-tok-mk-tolak-gugatan-rcti-konten-youtube-dkk-tak-diatur-uu-penyiaran-1610602555.jpg

Tok! MK Tolak Gugatan RCTI, Konten YouTube dkk tak Diatur UU Penyiaran

Winnetnews.com - &nbsp;Sungguh memalukan lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat jelata, Kuasa Hukum DPR yang juga politisi PDIP, Arteria Dahlan ditegur tengah asik bergawai ria pada saat sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sidang MK tersebut, Kuasa Hukum 13 pemohon uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Saor Siagian mengkritik Majelis Hakim MK yang terkesan membiarkan Arteria Dahlan yang sibuk dengan ponsel selama sidang berjalan.

Mengutip CNNIndonesia.com, Saor menyampaikan kritik tersebut agar majelis hakim MK bisa bersikap adil terhadap pemohon maupun termohon dalam persidangan.

Kritikan itu sekaligus merespons sikap salah satu Hakim MK, Saldi Isra, yang sebelumnya menegur keras pemohon-- dalam hal ini mahasiswa, yang keluar-masuk ruang sidang. 

Isra menyatakan sikap pemohon (mahasiswa) tidak menghormati marwah MK dalam menjalankan agenda sidang. Pernyataan senada juga disampaikan Hakim MK lainnya, Anwar Usman.

Saor menegaskan dirinya bukan bagian kuasa hukum pihak mahasiswa. Ia pun tidak masalah dengan teguran tersebut. Namun, ia menyoroti sikap abai MK yang membiarkan Arteria Dahlan bebas bermain handphone sepanjang sidang, sementara menurut dia, pihak kuasa hukum pemohon tidak diperkenankan membawa handphone ke dalam ruang sidang.

&quot;Maksud saya, Yang Mulia, tolong disidang-sidang berikutnya kita diperlakukan sama. Kalau memang semua tidak bisa (bawa dan main) HP, jangan juga orang kemudian orang-orang tertentu main HP,&quot; kata Saor sebelum agenda sidang mendengar jawaban DPR dan Pemerintah usai, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (3/2).

Selain itu, ia juga menyoroti keterlambatan Arteria menghadiri sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (3/2) pagi. Saor menilai politiku PDIP itu telah menghina Mahkamah.

Saor lantas membandingkan keterlambatan itu dengan upaya dirinya yang terburu-buru menghadiri sidang. Ia menuturkan berangkat dengan menaiki commuter line dari Bekasi kemudian melanjutkan dengan moda transportasi roda dua. Di tengah perjalanan, hujan mengguyur langit Jakarta.

Di sela-sela pembicaraannya, Arteria menginterupsi.

&quot;Tolong dia ditegur, Yang Mulia. Ini bagian saya bicara,&quot; ucap Saor.

&quot;Saya terakhir tadi untuk mengejar (agenda sidang) Mahkamah saya naik kereta, kemudian naik ojek. Perjalanan kemudian hujan, tukang ojek kemudian bilang, &#39;Bang, Pakai ini (jas hujan),&quot; lanjut Saor.

&quot;Enggak usah, karena saya harus mengejar Mahkamah. Tidak boleh terlambat di Mahkamah dan itu kita kampanyekan. Tetapi saya lihat ketika saudara ini kemudian datang terlambat, ini kami sangat menyesal. Ada penghinaan menurut saya kepada Mahkamah,&quot; sambungnya lagi.

Mendengar itu, Anwar Usman menjelaskan bahwa pihak DPR sudah menyampaikan pemberitahuan mengenai keterlambatannya sebelum sidang dimulai. Ia pun menengahi agar perdebatan tersebut tidak menjadi panjang.

&quot;Terlalu nyinyir saudara Saor ini. Kami jam 8 pesawat kami terlambat, yang wakili DPR cuma satu. Ada pendahuluan,&quot; respons Arteria.

&quot;Baik, baik. Jadi, catatan dari semua ini akan dicatat di berita acara sidang untuk bahan sidang berikutnya,&quot; potong Anwar.

Dalam agenda sidang lanjutan ini, DPR meminta Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan a quo seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.

&quot;Menerima keterangan DPR RI keseluruhan. Menyatakan bahwa, proses pembentukan UU 19/ 2019 tentang KPK telah sesuai dengan UUD 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU 12 tahun 2011,&quot; tandas Arteria.

Arteria mengatakan pihaknya menyoroti legal standing atau kedudukan hukum pemohon perkara nomor 79 yang mendalilkan sebagai mantan pimpinan KPK (Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif), wiraswasta, mahasiswa, akademisi dan advokat dalam mengajukan uji formil terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

&quot;DPR RI berpandangan bahwa para pemohon perkara Nomor 79 tidak memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil UU KPK perubahan kedua,&quot; kata dia.

Ada pun sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Rabu (10/2). Anwar meminta semua pihak agar disiplin dengan tidak lagi terlambat menghadiri sidang.

&quot;Sekali lagi, saya ulangi, sidang selanjutnya hari Rabu (10/2) pukul 10.00 WIB,&quot; tutup Anwar.

Sungguh memalukan lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat jelata, Kuasa Hukum DPR yang juga politisi PDIP, Arteria Dahlan ditegur tengah asik bergawai...

asik-main-hp-saat-sidang-mk-arteria-dahlan-jadi-sorotan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-asik-main-hp-saat-sidang-mk-arteria-dahlan-jadi-sorotan-1580800417.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-asik-main-hp-saat-sidang-mk-arteria-dahlan-jadi-sorotan-1580800417.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-asik-main-hp-saat-sidang-mk-arteria-dahlan-jadi-sorotan-1580800417.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-asik-main-hp-saat-sidang-mk-arteria-dahlan-jadi-sorotan-1580800417.jpg

image-asik-main-hp-saat-sidang-mk-arteria-dahlan-jadi-sorotan-1580800417.jpg

Kuasa Hukum DPR yang juga politisi PDIP, Arteria Dahlan saat sidang Mahkamah Konstitusi (MK)membahas UU Nomor 10 tahun 2019 tentang KPK di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (3/2). [Foto: Pikiran Rakyat]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-asik-main-hp-saat-sidang-mk-arteria-dahlan-jadi-sorotan-1580800417.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-asik-main-hp-saat-sidang-mk-arteria-dahlan-jadi-sorotan-1580800417.jpg

Asik Main HP Saat Sidang MK, Arteria Dahlan Jadi Sorotan

Winnetnews.com - Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan China, Felix Juanardo Winata, menggugat UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Kiestimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Felix menilai UU di DIY sangat diskriminatif sehingga dirinya tidak bisa memiliki tanah pribadi di Yogyakarta.

Felix diketahui menggugat pasal 7 ayat 2 huruf d UU Keistimewaan DIY yang berbunyi: Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertanahan.

&ldquo;Pemohon adalah WNI yang merupakan keturuhan Tionghoa, telah dirugikan secara langsung ataupun tidak langsung, karena pemberlakukan pasal a quo telah memberikan legitimasi bagi Pemerintah DIY untuk tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Nonpribumi,&rdquo; bunyi permohonan Felix, dikutip dari Detik News, Selasa (19/11).

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="600" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1574159289.jpg" width="900" />
<figcaption>Tugu Jogja (foto: kotajogja.com)</figcaption>
</figure>
</div>

Felix saat ini berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UGM dan mengatakan bahwa DIY secara sah telah menciptakan kesewnang-wenangan dalam menentukan urusan pertanahan. Ia mengaku ingin melakukan investasi dengan cara membeli sebidang tanah dengan status hak milik di wilayah DIY, namun dirinya tidak dapat mewujudkan hal tersebut.

Felix berpendapat bahwa atruan tersebut mendegradasi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, peraturan tersebut dinilainya juga melanggar UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Atruan ini juga dinilainya sangat diskriminatif atas dasar ras dan suku WNI keturunan Tionghoa.

Keistimewaan DIY bukan pertama kali digugat ke MK. Pada 2016 silam, UU ini pernah digugat dan ditolak MK. Salah satu pertimbangan penolakan adalah Kesultanan Yogyakarta yang sudah lama eksis sejak Kerajaan Mataram lewat Sultan Agung Hanyokrokusumo yang bertakhta tahun 1613 hingga 1645.

&nbsp;

Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan China, Felix Juanardo Winata, menggugat UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Kiestimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke...

diskriminatif-kepada-wni-keturunan-tionghoa-mahasiswa-gugat-uu-keistimewaan-diy-ke-mk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-diskriminatif-kepada-wni-keturunan-tionghoa-mahasiswa-gugat-uu-keistimewaan-diy-ke-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-diskriminatif-kepada-wni-keturunan-tionghoa-mahasiswa-gugat-uu-keistimewaan-diy-ke-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-diskriminatif-kepada-wni-keturunan-tionghoa-mahasiswa-gugat-uu-keistimewaan-diy-ke-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-diskriminatif-kepada-wni-keturunan-tionghoa-mahasiswa-gugat-uu-keistimewaan-diy-ke-mk.jpg

image-diskriminatif-kepada-wni-keturunan-tionghoa-mahasiswa-gugat-uu-keistimewaan-diy-ke-mk.jpg

Sultan Hamengkubuwono X (foto: Nasional Tempo)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-diskriminatif-kepada-wni-keturunan-tionghoa-mahasiswa-gugat-uu-keistimewaan-diy-ke-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-diskriminatif-kepada-wni-keturunan-tionghoa-mahasiswa-gugat-uu-keistimewaan-diy-ke-mk.jpg

Diskriminatif Kepada WNI Keturunan Tionghoa, Mahasiswa UGM Gugat UU Keistimewaan DIY ke MK

Winnetnews.com -&nbsp;Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meniali keputusan Presiden Jokowi yang menunggu hasil gugatan KPK di Mahkamah Konstitusi sebelum mengeluarkan Perppu merupakan hal yang benar. Ia mengatakan kalau pihak-pihak yang mengajukan tuntutan kepada MK dan presiden mau menunggu berdasarkan prosedur yang benar,&nbsp;merupakan keptusan yang menunjukkan pemerintahan yang bagus.

&ldquo;Ketika kita mempercayakan kepada para hakim MK yang memiliki sikap kenegarawananm maka di situlah keputusan akan diambil secara jernih tidak hanya berdasarkan prinsip keadilan, namun juga berdasarkan seluruh norma tentang pemerintahan yang baik,&rdquo; kata Hasto, dikutip dari Merdeka, Senin (04/11).

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="480" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1572837801.jpg" width="640" />
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (foto: Jawa Pos)</figcaption>
</figure>
</div>

Oleh karena itu, Hasto menilai langkah yang diambil Jokowi adalah tindakan tepat. &ldquo;Jadi apa yang dilakukan oleh presiden adalah langkah tepat. Presiden menghormati proses konstitusional dan itu termasuk ke dalam hak yang dimiliki oleh pihak-pihak untuk mengajukan judicial review terhadap UU KPK,&rdquo; tambahnya.

Ia menambahakan, undang-undang yang dibuat sekuat apapun bila di tingkat penyelanggaraan negaranya bermasalah maka aturan tersebut tidak akan ada artinya.

&ldquo;Justru&nbsp;di sini sebuah tantangan. Bila ada pihak yang skeptis terhadap perubahan undang-undang seolah membunuh pemberantasan korupsi. Ini menjadi tantangan kita bersama. Dan buat kami para parpol, kami memiliki program-program tertentu untuk memberantas dan mencegah korupsi. Tindak korupsi harus kita lawan bersama,&rdquo; tandasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meniali keputusan Presiden Jokowi yang menunggu hasil gugatan...

jokowi-tak-jadi-sahkan-perppu-karena-tunggu-mk-pdip-ya-bagus

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jokowi-tak-jadi-sahkan-perppu-karena-tunggu-mk-pdip-ya-bagus.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jokowi-tak-jadi-sahkan-perppu-karena-tunggu-mk-pdip-ya-bagus.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jokowi-tak-jadi-sahkan-perppu-karena-tunggu-mk-pdip-ya-bagus.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jokowi-tak-jadi-sahkan-perppu-karena-tunggu-mk-pdip-ya-bagus.jpg

image-jokowi-tak-jadi-sahkan-perppu-karena-tunggu-mk-pdip-ya-bagus.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jokowi-tak-jadi-sahkan-perppu-karena-tunggu-mk-pdip-ya-bagus.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jokowi-tak-jadi-sahkan-perppu-karena-tunggu-mk-pdip-ya-bagus.jpg

Jokowi Tak Jadi Sahkan Perppu Karena Tunggu MK, PDIP: Ya Bagus!

Winnetnews.com - Santer terdengar kabar Faldo Maldini &lsquo;nyebrang&rsquo; partai politik (parpol) semakin menguat setelah sebelumnya diisukan keluar dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan akan mencoba peruntungan di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Faldo menyatakan akan memberi keterangan terkait status kepartaiannya di akhir Oktober 2019.

Isu kepindahan dari PAN ke PSI itu diperkuat dengan pemberitaan di halaman pertama Harian Singgalang, media cetak terbitan Sumatera Barat (Sumbar) edisi Rabu (18/9). Dalam pemberitaan itu, pria kelahiran 28 tahun lalu ini tampak mengenakan kopiah dan baju putih disertai tulisan &lsquo;Sumangaik Baru&rsquo; atau semangat baru dan logo PSI.

&quot;Saya akan jawab soal itu di pidato politik saya akhir bulan ini, di Padang. Kemana arah saya, akan saya sampaikan di sana,&quot; ujar Faldo seperti dikutip Tempo, Senin (7/10).

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="450" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570506423.jpg" width="800" />
<figcaption>Foto: Gelora.co</figcaption>
</figure>
</div>

Faldo mengaku jika dirinya akan fokus terlebih dahulu perihal gugatannya terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia minimal calon kepala daerah. Faldo yang belum genap berusia 30 tahun ini protes karena MK yang membatasi para kader muda yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Seperti diketahui, Faldo berencana mengikuti Pilkada Serentak 2020 di Sumbar. Namun, usia Faldo pada April 2020, ketika pendaftaran dibuka masih 29 tahun. Undang-Undang (UU) mengatur batas usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur.

Menurut Faldo, poin batas usia tersebut hanya diciptakan untuk kepentingan saat itu, tanpa melihat masa depan dan kesempatan Indonesia. Faldo menambahkan, jika bercermin pada pesta demokrasi internasional saat ini, sudah banyak yang memiliki pemimpin dengan usia di bawah 40 tahun, seperti Prancis, Qatar, dan Austria. 

&quot;Jadi, kenapa usia kepala daerah harus dibatasi?&quot; ujar dia.

Dengan semangat mudanya, Faldo meyakini akan mampu menggerakkan segala potensi yang dimiliki Sumbar untuk bisa menjadi jalan lain menuju masa depan Indonesia. 

&quot;Bangsa pedagang harus kembali ke khittah-nya. Kita butuh semangat baru menuju ke sana,&quot; ujar dia.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="450" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570506686.jpg" width="800" />
<figcaption>Foto: Malang Today</figcaption>
</figure>
</div>

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik Faldo Maldini jika ingin merapat ke partai tersebut. Ketua DPP PSI, Tsamara Amany menuturkan, Faldo memang tidak pernah betul-betul menceritakan alasan ingin pindah dari PAN.

&quot;Cuma dari berbagai diskusi kami, Bang Faldo punya pandangan politik yang berbeda, punya jalan politik yang beda,&quot; ujar Tsamara lewat pesan singkat, Minggu (6/10).

Santer terdengar kabar Faldo Maldini ‘nyebrang’ partai politik (parpol) semakin menguat setelah sebelumnya diisukan keluar dari Partai Amanat Nasio...

janji-faldo-soal-kabar-nyebrang-partai-akhir-oktober-2019

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-janji-faldo-soal-kabar-nyebrang-partai-akhir-oktober-2019.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-janji-faldo-soal-kabar-nyebrang-partai-akhir-oktober-2019.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-janji-faldo-soal-kabar-nyebrang-partai-akhir-oktober-2019.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-janji-faldo-soal-kabar-nyebrang-partai-akhir-oktober-2019.jpeg

image-janji-faldo-soal-kabar-nyebrang-partai-akhir-oktober-2019.jpeg

Tsamara Amany (kiri) dan Faldo Maldini (tengah) saat menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. [Foto: Detik]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-janji-faldo-soal-kabar-nyebrang-partai-akhir-oktober-2019.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-janji-faldo-soal-kabar-nyebrang-partai-akhir-oktober-2019.jpeg

Janji Faldo Soal Kabar 'Nyebrang' Partai Akhir Oktober 2019

Winnetnews.com - Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams menilai uji materi UU KPK hasil revisi yang diajukan 18 mahasiswa masih terlalu prematur. Ia berdalih undang-undang tersebut baru sebatas disahkan DPR, dan belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

&ldquo;UU itu membutuhkan tahapan perencanaan, ini sudah, penyusunan, sudah, pembahasan, sudah. Pengesahan, ini yang belum. Karena pengesahannya oleh presiden, dan pengundangan,&rdquo; jelas Wahiduddin dalam sidang di gedung Mahkamah Konstitusi, seperti dilansir Tempo.co (30/9).

Diketahui ada 18 mahasiswa yang mengajukan gugatan uji materil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang KPK. Kuasa pemohon tertulis Zico Leonard Djagardo Simanjutak, mahasiswa&nbsp; Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam uji materilnya, para penggugat disebut mempermasalahkan syarat pimpinan KPK yang diatur dalam UU KPK Pasal 29. Pasal itu mengatur bahwa pimpinan KPK harus memenuhi syarat kualitas seperti: tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi pimpinan KPK.

Dalam gugatan formil, para penggugat mempermasalahkan proses revisi UU yang dinilai cacat prosedur karena tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas. Mereka juga menyoalkan rapat paripurna pengesahan UU KPK pada 17 September 2019.

Hakim Konstitusi Wahiduddin juga mengungkap bahwa di antara pemohon ini, ada yang tak sepenuhnya mahasiswa. Dia juga membeberkan, dalam daftar pemohon nomor 15, tertulis bahwa ia merupakan politikus dan merupakan mantan mahasiswa. Sedangkan pemohon nomor 17 tak mencantumkan statusnya.

&ldquo;Yang dilampirkan tidak ada kartu mahasiswa, hanya KTP. Ini sekadar mengingatkan,&rdquo; imbuh Wahiduddin.

Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams menilai uji materi UU KPK hasil revisi yang diajukan 18 mahasiswa masih terlalu prematur. Ia berdalih undang-undang...

hakim-mk-nilai-permohonan-uji-materi-uu-kpk-oleh-mahasiswa-terlalu-prematur

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hakim-mk-nilai-permohonan-uji-materi-uu-kpk-oleh-mahasiswa-terlalu-prematur.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hakim-mk-nilai-permohonan-uji-materi-uu-kpk-oleh-mahasiswa-terlalu-prematur.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hakim-mk-nilai-permohonan-uji-materi-uu-kpk-oleh-mahasiswa-terlalu-prematur.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hakim-mk-nilai-permohonan-uji-materi-uu-kpk-oleh-mahasiswa-terlalu-prematur.jpg

image-hakim-mk-nilai-permohonan-uji-materi-uu-kpk-oleh-mahasiswa-terlalu-prematur.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hakim-mk-nilai-permohonan-uji-materi-uu-kpk-oleh-mahasiswa-terlalu-prematur.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hakim-mk-nilai-permohonan-uji-materi-uu-kpk-oleh-mahasiswa-terlalu-prematur.jpg

Hakim MK Nilai Permohonan Uji Materi UU KPK oleh Mahasiswa Terlalu Prematur

Winnetnews.com - Ada yang menarik ketika sejumlah mahasiswa yang sedang mengikuti aksi unjuk rasa (unras) di kawasan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (30/9). Di tengah kerumunan massa, ada mahasiswa yang memesan makanan melalui aplikasi ojek online (ojol).

Akibatnya, sang driver ojol tersebut pun mengeluh lantaran jalanan menuju lokasi tujuan pengantaran makanan itu pun ditutup aparat kepolisian. Diketahui, Jalan Medan Merdeka Timur itu menuju kompleks Istana Negara yang berada di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Melansir Indopolitika, Ilham, driver ojol tersebut menggerutu saat hendak berbelok arah melintasi Jalan Medan Merdeka Utara. Namun ketika akan masuk ke Jalan Medan Merdeka Timur, Ilham malah dicegat aparat.

&ldquo;Aduh. Rugi banget. Rugi tenaga, rugi waktu, capek,&rdquo; katanya sambil sesekali menyeka keringat di jidat dan lehernya.

Ilham yang tinggal di daerah Cideng, Jakarta Pusat ini mengungkapkan, lantaran dihadang petugas, dia terpaksa memarkir kendaraannya di depan Masjid Istiqlal. Sambil menenteng pesanan pelanggannya, Ilham bergegas jalan kaki mengitari pagar pembatas Monas.

&ldquo;Yang order ini kayaknya mahasiswa. Dia nunggu di depan pintu Mahkamah Konstitusi (MK),&rdquo; ujarnya sambil menghela napas.

Tak berhenti disitu, Ilham terus menggerutu. Tentu hari ini ia harus bekerja lebih ekstra. Sebab ia harus berjalan kaki untuk mengantarkan penumpang atau pesanan makan siang pelanggannya.

&ldquo;Kami ini dianggap rendahan betul,&rdquo; katanya sambil berlalu dengan berjalan kaki.

Mungkin saja Ilham tidak sendiri. Banyak pengendara motor maupun mobil yang bekerja atau hanya sekadar melintasi jalur tersebut terpaksa memutar arah lebih jauh.

Ada yang menarik ketika sejumlah mahasiswa yang sedang mengikuti aksi unjuk rasa (unras) di kawasan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (30/9). Di tengah...

gerutu-driver-ojol-saat-ingin-antar-pesanan-ke-istana-negara

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-gerutu-driver-ojol-saat-ingin-antar-pesanan-ke-istana-negara.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-gerutu-driver-ojol-saat-ingin-antar-pesanan-ke-istana-negara.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-gerutu-driver-ojol-saat-ingin-antar-pesanan-ke-istana-negara.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-gerutu-driver-ojol-saat-ingin-antar-pesanan-ke-istana-negara.jpg

image-gerutu-driver-ojol-saat-ingin-antar-pesanan-ke-istana-negara.jpg

Ilustrasi driver ojek online (ojol) ingin antarkan pesanan. [Foto: Indopolitika]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-gerutu-driver-ojol-saat-ingin-antar-pesanan-ke-istana-negara.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-gerutu-driver-ojol-saat-ingin-antar-pesanan-ke-istana-negara.jpg

Gerutu Driver Ojol Saat Ingin Antar Pesanan ke Istana Negara

Winnetnews.com - Berhembus kabar terbaru jika Presiden Jokowi akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK. Menurut berbagai sumber yang ada, salah satu kriteria munculnya Perppu ini adalah adanya &#39;kegentingan yang memaksa&#39;. Apa sebenarnya yang dimaksud &#39;kegentingan yang memaksa&#39;?

Kewenangan Presiden mengeluarkan Perppu muncul dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi: &ldquo;Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.&quot;

Namun penjelasan mengenai keterangan &lsquo;kegentingan yang memaksa&rsquo; tidak dijelaskan secara detil dalam UUD. Melansir dari Detik.com, Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan apa yang dimaksud dengan &lsquo;kegentingan yang memaksa&rsquo;. Menurut MK, penjelasan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Dalam Putusan tersebut, &lsquo;kegentingan yang memaksa&rsquo; dapat diartikan sebagai berikut:

<ol>
	<li>Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.</li>
	<li>Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadahi.</li>
	<li>Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan.</li>
</ol>

&ldquo;Pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Memang benar bahwa keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan UU secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan ttimbulknya kegentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945,&rdquo; ujar Mahfud MD, dilansir dari Detik.com, Senin (30/09).

Masih menurut MK, pembuatan Perppu memang berada pada kekuasaan Presuden. Ini artinya pembentukan Perppu bergantung pada penliaian subjektif Presiden. Namun tidak berarti Presiden bisa membuat Perppu secara subjektif dan kehendak pribadi. Presiden harus mendasarkan pembuatan pada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter untuk kegentingan yang memaksa.

&ldquo;Hak Presiden untuk membuat Perppu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perppu sebagai upaya untuk menyelsaikan persoalan bangsa dan negara,&rdquo; pungkas MK.

Berhembus kabar terbaru jika Presiden Jokowi akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK. Menurut berbagai sumber yang ada, salah s...

santer-jokowi-keluarkan-perppu-begini-mekanismenya-menurut-mk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-santer-jokowi-keluarkan-perppu-begini-mekanismenya-menurut-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-santer-jokowi-keluarkan-perppu-begini-mekanismenya-menurut-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-santer-jokowi-keluarkan-perppu-begini-mekanismenya-menurut-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-santer-jokowi-keluarkan-perppu-begini-mekanismenya-menurut-mk.jpg

image-santer-jokowi-keluarkan-perppu-begini-mekanismenya-menurut-mk.jpg

Mhakamah Konstitusi (foto: Majalah Kartini)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-santer-jokowi-keluarkan-perppu-begini-mekanismenya-menurut-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-santer-jokowi-keluarkan-perppu-begini-mekanismenya-menurut-mk.jpg

Santer Jokowi Keluarkan Perppu, Begini Mekanismenya Menurut MK

Winnetnews.com - &nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengirim draft Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengenai pasal kriminalisasi LGBT kepada DPR untuk digodok secara lebih matang.

Namun dalam draft tersebut tidak ditemukan adanya pidana yang berpotensi untuk menghukum para pelaku LGBT. 

Kriminalisasi LGBT dalam KUHP yang sekarang hanya mencantumkan adanya kriminalisasi jika salah satu pelakunya adalah anak-anak.&nbsp;Tindak pidana yang dimaksud termaktub dalam Pasal 292 yang berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ketika ditelisik dalam draft terbaru, pasal tersebut justru dihapuskan. Dalam rancangan&nbsp;terbaru, pencabulan akan mendapat pidana jika terdapat unsur paksaan, seperti yang tertuang dalam Pasal 421:

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banya Kategori III.

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidanan dengan pidanan penjara paling lama 9 tahun.

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengirim draft Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengenai pasal kriminalisasi LG...

ruu-kuhp-terbaru-tidak-cantumkan-pidana-bagi-pelaku-lgbt

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ruu-kuhp-terbaru-tidak-cantumkan-pidana-bagi-pelaku-lgbt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ruu-kuhp-terbaru-tidak-cantumkan-pidana-bagi-pelaku-lgbt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ruu-kuhp-terbaru-tidak-cantumkan-pidana-bagi-pelaku-lgbt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ruu-kuhp-terbaru-tidak-cantumkan-pidana-bagi-pelaku-lgbt.jpg

image-ruu-kuhp-terbaru-tidak-cantumkan-pidana-bagi-pelaku-lgbt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ruu-kuhp-terbaru-tidak-cantumkan-pidana-bagi-pelaku-lgbt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ruu-kuhp-terbaru-tidak-cantumkan-pidana-bagi-pelaku-lgbt.jpg

RUU KUHP Terbaru Tidak Cantumkan Pidana Bagi Pelaku LGBT

Winnetnews.com -&nbsp;Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengungkapkan sebanyak 60 persen pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu didapatkan dari hasil survei internal mereka.
Masih ada sekira 40 persen pendukung Prabowo-Sandi yang masih belum bisa menerima hasil keputusan MK. Menurut Andre, banyaknya pendukung Prabowo-Sandi yang begitu militan membuat masih banyaknya yang masih belum mengakui kemenangan Joko Widodo pada Pilpres 2019.
&ldquo;Kita sudah melakukan survei, 60 persen pendukung Pak Prabowo itu sudah bisa menerima hasil putusan MK, legowo. 40 perseni terbagi dua, 25 persen terserah Pak Prabowo mau rekonsiliasi atau tidak, 15 persennya menolak,&rdquo; ujar Andre seperti dikutip dari Detik.
Meski militansi pendukung Prabowo-Sandi begitu luar biasa, namun menurut Andre secara umum mayoritas pendukung paslon nomor urut 02 tersebut menginginkan yang terbaik untuk bangsa. Sementara soal rekonsiliasi, Andre menegaskan belum ada keputusan.
&ldquo;Intinya sebelum Pak Prabowo ambil keputusan, apa langkah Gerindra dan Pak Prabowo, insya Allah beliau akan bertemu dan berdiskusi dengan relawan dan pendukung,&rdquo; tukasnya.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengungkapkan sebanyak 60 persen pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil putusan...

pendukung-prabowo-sandi-mayoritas-terima-hasil-putusan-mk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pendukung-prabowo-sandi-mayoritas-terima-hasil-putusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pendukung-prabowo-sandi-mayoritas-terima-hasil-putusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pendukung-prabowo-sandi-mayoritas-terima-hasil-putusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pendukung-prabowo-sandi-mayoritas-terima-hasil-putusan-mk.jpg

image-pendukung-prabowo-sandi-mayoritas-terima-hasil-putusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pendukung-prabowo-sandi-mayoritas-terima-hasil-putusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pendukung-prabowo-sandi-mayoritas-terima-hasil-putusan-mk.jpg

Pendukung Prabowo-Sandi Mayoritas Terima Hasil Putusan MK

Winnetnews.com -&nbsp;Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menolak hampir semua dalil gugatan yang diberikan oleh pihak paslon nomor urut 02 membuat pendukung dari kalangan emak-emak merasa sedih. Mereka kemarin meninggalkan demonstrasi aksi damai di depan patung kuda sembari menangis.
Pada sidang pembacaan hasil sengketa Pilpres 2019 tersebut, MK memutuskan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Prabowo-Sandi. Termasuk salah satunya adalah soal kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.
&ldquo;Ya mau gimana lagi, kecewa,&rdquo; ujar salah satu perempuan peserta aksi damai sambil menyeka air mata, seperti dikutip dari Tempo. Beberapa perempuan lainnya juga tidak kuat menahan tangis karena kekalahan Prabowo-Sandi pada Pilpres tahun ini.
Meski pembacaan hasil sidang sengketa Pilpres tahun ini berakhir pada pukul 21.00 WIB, massa yang memadati patung kuda perlahan-lahan meninggalkan lokasi sejak pukul 17.00 WIB, termasuk para 'emak-emak' pendukung Prabowo-Sandi. Koordinator lapangan, Abdullah Hehamahua, juga menyerukan kepada massa yang ada untuk bubar secara tertib.
Prabowo dan Sandiaga sendiri tidak hadir di Mahakamah Konstitusi pada saat pembacaan hasil sidang sengketa. Pihak Joko Widodo dan KH Ma&rsquo;ruf Amin juga memutuskan untuk tidak hadir di gedung MK kemarin.

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menolak hampir semua dalil gugatan yang diberikan oleh pihak paslon nomor urut 02 membuat pendukung dari kalangan emak-emak...

tangis-dan-kekecewaan-emak-emak-pendukung-prabowo-sandi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-tangis-dan-kekecewaan-emak-emak-pendukung-prabowo-sandi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-tangis-dan-kekecewaan-emak-emak-pendukung-prabowo-sandi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-tangis-dan-kekecewaan-emak-emak-pendukung-prabowo-sandi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-tangis-dan-kekecewaan-emak-emak-pendukung-prabowo-sandi.jpg

image-tangis-dan-kekecewaan-emak-emak-pendukung-prabowo-sandi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-tangis-dan-kekecewaan-emak-emak-pendukung-prabowo-sandi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-tangis-dan-kekecewaan-emak-emak-pendukung-prabowo-sandi.jpg

Tangis dan Kekecewaan 'Emak-emak' Pendukung Prabowo-Sandi

Winnetnews.com - Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan sengketa hasil Pilpres 2019, Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan konsultasi lebih dalam dengan tim kuasa hukum, Bambang Widjojanto alias BW untuk membahas langkah konstitusional lainnya. 

Saat ditanyakan kembali kepada BW, menurutnya hal tersebut akan ia serahkan kembali kepada Prabowo-Sandi.

&ldquo;Rencananya kita mau ketemu langsung, saya malam ini, pihak principal akan mengetahui langsung dari tangan pertama apa yang terjadi hari ini walaupun saya menduga sudah dengar dari media. Tapi setidaknya apa yang dikatakan lawyer kepada principal,&rdquo; ujar BW, Kamis (27/6/19).

Menurutnya, Pabowo-Sandi masih memilki kesempatah untuk menempuh jalur lain. Akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Prabowo-Sandi.

&ldquo;Ada langkah lainnya, langkah lain akan sangat ditentukan oleh principal sesungguhnya karena kuasa hukum kami sudah&nbsp;selesai, kami akan mengembalikan mandat kami kepada principal,&rdquo; ungkap BW.

BW beranggapan bahwa MK telah berpihak kepada keadilan prosedural semata.

&ldquo;MK mencoba keluar dari jebakan itu, tapi pikirannya masih berpihak pada keadilan prosedural. Kami ingin mendorong keadilan yang substansial,&rdquo; tambahnya,

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan sengketa hasil Pilpres 2019, Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan konsultasi lebih...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pasca-putusan-mk-bw-ada-langkah-lainnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pasca-putusan-mk-bw-ada-langkah-lainnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pasca-putusan-mk-bw-ada-langkah-lainnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pasca-putusan-mk-bw-ada-langkah-lainnya.jpg

image-pasca-putusan-mk-bw-ada-langkah-lainnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pasca-putusan-mk-bw-ada-langkah-lainnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pasca-putusan-mk-bw-ada-langkah-lainnya.jpg

Pasca Putusan MK, BW: Ada Langkah Lainnya...

Winnetnews.com -&nbsp;Kemarin konsentrasi massa pada demonstrasi aksi damai di depan patung kuda mulai membubarkan diri pada sekira pukul 18.00 WIB. Padahal, sidang pembacaan hasil sengketa Pilpres 2019 saat itu belum selesai, dan baru selesai tiga jam kemudian.&nbsp;
Ternyata ada seorang orator aksi damai yang menyerukan kepada para peserta demo untuk membubarkan diri, sosok tersebut adalah Abdullah Hehamahua. Pria yang merupakan mantan penasihat KPK tersebut berdiri di sebuah mobil van dan menggunakan mic untuk menyampaikan pesan kepada para demonstran.
&ldquo;Kita sudah tahu hasilnya bahwa 02 ditolak. Kalau sampai Oktober belum diberi kemenangan, maka bapak-bapak ibu-ibu sekalian, masih ada waktu lima tahun. Maka kita calonkan presiden dan wakil presiden sendiri,&rdquo; ujar Abdullah seperti dikutip dari Kumparan.
&ldquo;Kita bentuk partai sendiri, jika partai-partai yang ada tidak bisa memenuhi,&rdquo; lanjutnya. Abdullah juga menyerukan kepada peserta aksi untuk menuju ke Komnas HAM untuk melaporkan tewasnya ratusan anggota KPPS dan korban kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.
&ldquo;Maka saya mohon, kita berjuang bersama ulama dan habaib. Besok salat jumat ke Masjid Sunda Kelapa, dari sana kita gerak ke Komnas HAM, laporkan kehilangan nyawa ratusan petugas KPPS dan korban kerusuhan Mei 21-22,&rdquo; tutupnya.

Kemarin konsentrasi massa pada demonstrasi aksi damai di depan patung kuda mulai membubarkan diri pada sekira pukul 18.00 WIB. Padahal, sidang pembacaan hasil s...

orator-aksi-damai-kita-calonkan-presiden-dan-wakil-presiden-sendiri

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-orator-aksi-damai-kita-calonkan-presiden-dan-wakil-presiden-sendiri.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-orator-aksi-damai-kita-calonkan-presiden-dan-wakil-presiden-sendiri.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-orator-aksi-damai-kita-calonkan-presiden-dan-wakil-presiden-sendiri.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-orator-aksi-damai-kita-calonkan-presiden-dan-wakil-presiden-sendiri.jpeg

image-orator-aksi-damai-kita-calonkan-presiden-dan-wakil-presiden-sendiri.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-orator-aksi-damai-kita-calonkan-presiden-dan-wakil-presiden-sendiri.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-orator-aksi-damai-kita-calonkan-presiden-dan-wakil-presiden-sendiri.jpeg

Orator Aksi Damai: Kita Calonkan Presiden dan Wakil Presiden Sendiri

Winnetnews.com -&nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK) telah memastikan menolak semua dalil terkait sengketa hasil Pilpres 2019 oleh kubu pemohon yang merupakan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Selepas sidang keputusan, Prabowo Subianto melakukan konferensi pers di Kertanegara. Prabowo dan Sandiaga menyatakan menerima keputusan dari MK. Meski demikian, Prabowo sudah memikirkan langkah selanjutnya selepas sidang keputusan MK.
&ldquo;Tentunya sesudah ini kami akan segera berkonsultasi dengan tim hukum untuk meminta saran dan pendapat apa masih ada langkah hukum atau langkah konstitusi yang bisa ditempuh, kami juga akan mengundang seluruh pimpinan koalisi utnuk bermusyawarah,&rdquo; jelas Prabowo di kediamannya, Kamis (27/6).
Pada pembacaan keputusan, MK menolak hampir seluruh dalil yang diberikan oleh Prabowo dan Sandiaga soal kecurangan yang terjadi di Pilpres 2019. Salah satunya adalah soal dugaan adanya pelanggaran pemilu secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif).
&ldquo;Selama persidangan mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi ajakan untuk menggunakan baju putih. Lebih-lebih pengaruhnya dalam perolehan suara pemohon maupun pihak terkait. Mahkamah menyatakan dalil pemohon a quo tidak relevan dan harus dikesampingkan," ujar Hakim MK, Arief Hidayat.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memastikan menolak semua dalil terkait sengketa hasil Pilpres 2019 oleh kubu pemohon yang merupakan pasangan calon nomor urut 02,...

ini-langkah-yang-akan-diambil-oleh-prabowo-pasca-putusan-mk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ini-langkah-yang-akan-diambil-oleh-prabowo-pasca-putusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ini-langkah-yang-akan-diambil-oleh-prabowo-pasca-putusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ini-langkah-yang-akan-diambil-oleh-prabowo-pasca-putusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ini-langkah-yang-akan-diambil-oleh-prabowo-pasca-putusan-mk.jpg

image-ini-langkah-yang-akan-diambil-oleh-prabowo-pasca-putusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ini-langkah-yang-akan-diambil-oleh-prabowo-pasca-putusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ini-langkah-yang-akan-diambil-oleh-prabowo-pasca-putusan-mk.jpg

Ini Langkah yang Akan Diambil oleh Prabowo Pasca Putusan MK

Winnetnews.com -&nbsp;Prabowo Subianto menyatakan keputusan yang diutarakan oleh Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2019 mengecewakan. Meski demikian Prabowo menghormati dan tetap patuh dengan jalur konstitusi yang ada berdasarkan Undang-Undang 45.
Kemarin, Kamis (25/6) malam pukul 21.00 WIB, Mahkamah Konstitusi mengumumkan menolak semua sengketa terkait hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
&ldquo;Walaupun kami mengerti bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan dan pendukung Prabowo-Sandi&nbsp;namun kami akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi yaitu Undang-Undang 45 dan sistem perundang-undangan yang berlaku," kata Prabowo usai pengumuman oleh MK di Kertanegara, Kamis malam.
Prabowo melanjutkan: "Maka dengan ini kami menyatakan kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, kami menyerahkan sepenuhnya kemenangan dan hakiki pada Allah SWT."
Pada pembacaan keputusan kemarin, <a href="https://www.winnetnews.com/post/wacana-koalisi-akan-menjadi-bahasan-yang-ditunggu-oleh-partai">MK menolak hampir semua dalil</a> yang diberikan oleh kubu Paslon nomor urut 02. Salah satunya adalah soal dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh kubu Paslon nomor urut 01.

Prabowo Subianto menyatakan keputusan yang diutarakan oleh Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2019 mengecewakan. Meski demikian Prabowo menghormati dan t...

meski-kecewa-prabowo-legowo-terima-keputusan-mk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-meski-kecewa-prabowo-legowo-terima-keputusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-meski-kecewa-prabowo-legowo-terima-keputusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-meski-kecewa-prabowo-legowo-terima-keputusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-meski-kecewa-prabowo-legowo-terima-keputusan-mk.jpg

image-meski-kecewa-prabowo-legowo-terima-keputusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-meski-kecewa-prabowo-legowo-terima-keputusan-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-meski-kecewa-prabowo-legowo-terima-keputusan-mk.jpg

Meski Kecewa, Prabowo 'Legowo' Terima Keputusan MK

Winnetnews.com - &nbsp;Mahkamah Konstitusi akhirnya secara resmi memutuskan untuk menolak seluruh sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Hal itu diutarakan pada sidang keputusan di Gedung MK, Kamis (27/6).

&quot;Mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk keseluruhan. Dalam pokok permohonan, majelis menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,&quot; jelas&nbsp;Ketua MK Anwar Usman ketika membacakan keputusan akhir.

MK juga menegaskan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk mengadili permohonanan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pemohon, yaitu Prabowo dan Sandiaga&nbsp;selaku pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 dalam Pilpres 2019.

Pada pembacaan keputusan, MK menolak hampir semua dalil yang diajukan oleh kubu paslon nomor urut 02. Termasuk salah satunya adalah soal dugaan money politics yang dilakukan pada saat pelaksanaan Pilpres 2019.

&quot;Dalam hal persidangan juga tidak terungkap fakta bahwa apakah pemohon telah mengadukan hal-hal yang didalihkan tersebut sebagai modus lain dari money politics atau vote buying kepada Bawaslu,&quot; ujar Hakim MK Arief Hidayat.&nbsp;

&nbsp;

Mahkamah Konstitusi akhirnya secara resmi memutuskan untuk menolak seluruh sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wak...

sah-mk-tolak-seluruh-permohonan-prabowo-sandiaga

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-sah-mk-tolak-seluruh-permohonan-prabowo-sandiaga.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-sah-mk-tolak-seluruh-permohonan-prabowo-sandiaga.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-sah-mk-tolak-seluruh-permohonan-prabowo-sandiaga.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-sah-mk-tolak-seluruh-permohonan-prabowo-sandiaga.jpg

image-sah-mk-tolak-seluruh-permohonan-prabowo-sandiaga.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-sah-mk-tolak-seluruh-permohonan-prabowo-sandiaga.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-sah-mk-tolak-seluruh-permohonan-prabowo-sandiaga.jpg

Sah, MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo-Sandiaga

Winnetnews.com -&nbsp;Aksi massa mengawal sidang hasil sengketa Pilpres 2019 dilakukan di area Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Ada satu momen di mana peserta demonstrasi mengalami keracunan, tidak hanya satu tetapi tiga orang.
Menurut pantauan di lapangan, selain para peserta demonstrasi yang memadati jalan, ada pula para pedangang yang menjual makanan dan minuman. Kemungkinan besar dugaan sementara keracunan peserta demonstrasi disebabkan dari makanan dan minuman yang dibeli dari pedagang.
Kabar tersebut diberitahu oleh orator dari atas mobil yang berada di depan kantor Kementerian Pertahanan (Menhan). &ldquo;Saya dapat informasi bahwa ada 3 orang bagian dari kita ada yang keracunan. Mohon maaf para pedagang, saudara-saudara tidak boleh membeli makanan atau minuman dari para pedagang. Karena kita gak tahu asal mereka dari mana.&rdquo;
Seorang peserta demonstrasi mengaku mengalami sakit perut dan langsung dibawa ke RS Budi Kemuliaan. Menurut petugas ambulans Dinas Kesehatan DKI Jakarta, peserta yang mengalami keracunan tersebut bernama Heni dari Bogor.
Hingga tulisan ini naik, sidang pembacaan hasil sengketa Pilpres 2019 masih dilangsungkan. Namun saat ini tengah diskors oleh hakim untuk melangsungkan shalat ashar. Sidang diskors selama 30 menit, dan akan dimulai sekira pukul 16:30 WIB.

Aksi massa mengawal sidang hasil sengketa Pilpres 2019 dilakukan di area Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Ada satu momen di mana peserta demon...

peserta-demonstrasi-aksi-damai-alami-keracunan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-peserta-demonstrasi-aksi-damai-alami-keracunan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-peserta-demonstrasi-aksi-damai-alami-keracunan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-peserta-demonstrasi-aksi-damai-alami-keracunan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-peserta-demonstrasi-aksi-damai-alami-keracunan.jpg

image-peserta-demonstrasi-aksi-damai-alami-keracunan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-peserta-demonstrasi-aksi-damai-alami-keracunan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-peserta-demonstrasi-aksi-damai-alami-keracunan.jpg

Peserta Demonstrasi Aksi Damai Alami Keracunan

Winnetnews.com -&nbsp;Hari ini digelar sidang pengumuman hasil sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi. Sejak kemarin, massa sudah mulai berkumpul di area Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat. Hari ini jumlah massa yang datang semakin banyak jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, namun massa memang tidak bisa merangsek ke area depan MK karena ketatnya pengamanan yang dilakukan.
Massa yang berkumpul membawa beberapa properti seperti bendera merah putih dan ada juga yang membawa papan dengan tulisan &ldquo;Menang Tanpa Curang&rdquo;. Ada pula satu unit mobil yang dipakai untuk melakukan orasi. Sementara di depan gedung MK pengamanan maksimal dilakukan dengan adanya pihak kepolisian yang berjaga, plus dipasang juga kawat duri di depang gedung MK.
<img src="/uploads/images/daniel-admin-1561624936.jpg" alt="Foto: Kompas/Dean Pahrevi" width="750" height="500" />
Hingga berita ini naik, hakim MK masih membacakan berbagai dalil dari pemohon yang merupakan pihak dari tim hukum Prabowo-Sandi. Seperti dikutip dari Antara, juru bicara Badan Pemenangan Nasional, Andre Rosiade, mengatakan apa pun hasilnya harus dihadapi dengan kepala dingin.
&ldquo;Kedua apa pun keputusannya, kita sikapi dengan tenang dan sejuk,&rdquo; kata Andre. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sendiri tidak hadir langsung di Gedung MK. Mereka melangsungkan nonton bareng di kediaman Prabowo di Kertanegara.
Sebelumnya, Andre juga mengatakan pimpimnan partai politik Koalisi Indonesia Adil Makmur juga turut diundang. &ldquo;Direncanakan pimpinan partai koalisi akan hadir dan nanti akan dilakukan rapat menyikapi pengumuman putusan MK,&rdquo; kata Andre.

Hari ini digelar sidang pengumuman hasil sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi. Sejak kemarin, massa sudah mulai berkumpul di area Patung Kuda di...

pengumuman-hasil-sidang-sengketa-pilpres-suasana-di-depan-gedung-mk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pengumuman-hasil-sidang-sengketa-pilpres-suasana-di-depan-gedung-mk.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pengumuman-hasil-sidang-sengketa-pilpres-suasana-di-depan-gedung-mk.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pengumuman-hasil-sidang-sengketa-pilpres-suasana-di-depan-gedung-mk.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pengumuman-hasil-sidang-sengketa-pilpres-suasana-di-depan-gedung-mk.jpeg

image-pengumuman-hasil-sidang-sengketa-pilpres-suasana-di-depan-gedung-mk.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pengumuman-hasil-sidang-sengketa-pilpres-suasana-di-depan-gedung-mk.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pengumuman-hasil-sidang-sengketa-pilpres-suasana-di-depan-gedung-mk.jpeg

MAHKAMAH KONSTITUSI

Tok! MK Tolak Gugatan RCTI, Konten YouTube dkk tak Diatur UU Penyiaran

Asik Main HP Saat Sidang MK, Arteria Dahlan Jadi Sorotan

Diskriminatif Kepada WNI Keturunan Tionghoa, Mahasiswa UGM Gugat UU Keistimewaan DIY ke MK

Latest News

Jokowi Tak Jadi Sahkan Perppu Karena Tunggu MK, PDIP: Ya Bagus!

Janji Faldo Soal Kabar 'Nyebrang' Partai Akhir Oktober 2019

Hakim MK Nilai Permohonan Uji Materi UU KPK oleh Mahasiswa Terlalu Prematur

Gerutu Driver Ojol Saat Ingin Antar Pesanan ke Istana Negara

Santer Jokowi Keluarkan Perppu, Begini Mekanismenya Menurut MK

RUU KUHP Terbaru Tidak Cantumkan Pidana Bagi Pelaku LGBT

Pendukung Prabowo-Sandi Mayoritas Terima Hasil Putusan MK

Tangis dan Kekecewaan 'Emak-emak' Pendukung Prabowo-Sandi

Pasca Putusan MK, BW: Ada Langkah Lainnya...

Orator Aksi Damai: Kita Calonkan Presiden dan Wakil Presiden Sendiri

Ini Langkah yang Akan Diambil oleh Prabowo Pasca Putusan MK

Meski Kecewa, Prabowo 'Legowo' Terima Keputusan MK

Sah, MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo-Sandiaga

Peserta Demonstrasi Aksi Damai Alami Keracunan

Pengumuman Hasil Sidang Sengketa Pilpres: Suasana di Depan Gedung MK

Jelang Putusan MK, Sandiaga Kunjungi Prabowo di Kertanegara

Ini yang Jadi Tuntutan dari Aksi Damai PA 212

Dianggap Menghambat Proses Sidang, Saksi Prabowo Ditahan

Denny Indrayana Beberkan Motif Kubu Prabowo Persoalkan DPT

Soal Aksi Damai di Depan MK, JK: Saya Kira Itu Murni soal Politik

Tanggapi Aksi Kawal MK, TKN: Bikin Masyarakat Khawatir dan Waswas

MK Percepat Pengumuman Hasil Sidang Sengketa Pilpres Jadi 27 Juni

Yakin Menangkan Sidang Sengketa Pilpres, TKN Ungkap Petunjuk Penentu

Hakim MK Mulai Rapat Tertutup, Ini Kunci Kemenangan Prabowo-Sandi

MK Ingin Jokowi dan Prabowo Berpelukan pada 28 Juni

MK Dinilai Berpotensi Tolak Gugatan Prabowo-Sandi, Ini Alasannya

PA 212 Janji Aksi 28 Juni di Depan MK Berlangsung Tertib dan Damai