Winnetnews.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, memberi petuah kepada kepada mitra kerja komisinya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Kritik Kamrussad ini diberikan untuk Tito dalam rangka kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Untuk tahun&nbsp;2020, ia meminta Tito untuk tidak banyak bicara.

&ldquo;Fokus selesaikan dulu antrean blanko KTP elektronik, desa fiktif, pencucian uang kepala daerah di kasino,&rdquo; kata Kamrussamad, dilansir dari Tempo, Rabu (01/01).

Kamrussamad mengatakan bahwa Pilkada serentak merupakan agenda besar yang akan digelar pada 2020 mendatang. Agenda yang satu ini sarat memicu konflik horizontal karena ekonomi yang semakin menurun karena lapangan kerja semakin tak menentu dan biaya hidup yang semakin mencekik.

Untuk itu, ia meminta agar penyelenggar Pilkada (KPU dan Bawaslu) tetap menjaga kenetralan dan profesionalitas masing-masing karena potensi kepala daerah dari kerabat penguasa banyak yang maju.

&ldquo;Begitu pula dengan Polri. Netralitas mereka pada Pilkada akan memengaruhi kualitas Indeks Demokrasi Indonesia. Jangan sampai seperti Pemilu 2019 yang menorehkan banyak catatan buruk di berbagai wilayah di Indonesia,&rdquo; pungkas Kamrussamad.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, memberi petuah kepada kepada mitra kerja komisinya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Kritik Ka...

masuk-tahun-baru-2020-politikus-gerindra-minta-tito-karnavian-tak-banyak-omong

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-masuk-tahun-baru-2020-politikus-gerindra-minta-tito-karnavian-tak-banyak-omong.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-masuk-tahun-baru-2020-politikus-gerindra-minta-tito-karnavian-tak-banyak-omong.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-masuk-tahun-baru-2020-politikus-gerindra-minta-tito-karnavian-tak-banyak-omong.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-masuk-tahun-baru-2020-politikus-gerindra-minta-tito-karnavian-tak-banyak-omong.jpg

image-masuk-tahun-baru-2020-politikus-gerindra-minta-tito-karnavian-tak-banyak-omong.jpg

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (foto: Kompas)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-masuk-tahun-baru-2020-politikus-gerindra-minta-tito-karnavian-tak-banyak-omong.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-masuk-tahun-baru-2020-politikus-gerindra-minta-tito-karnavian-tak-banyak-omong.jpg

Masuk Tahun Baru 2020, Politikus Gerindra Minta Tito Karnavian Tak Banyak Omong

Winnetnews.com - Pasca rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Persaudaraan Alumni (PA) 212 menjadi ancaman stablitas negara.

Menyikapi pernyataan tersebut, PA 212 menegaskan jika Mendagri Tito adalah sumber masalah ketidakstabilan politik di Indonesia. Bukan tanpa sebab, Juru Bicara (Jubir) PA 212, Haikal Hasan mengungkapkan tidak ingin membuat masalah.

&ldquo;PA 212 justru menyatukan berbagai kelompok yang berbeda di masyarakat. Sementara, Mendagri Tito yang mempermasalahkan sendiri. Di PA 212, semua organisasi masyarakat (ormas) ngumpul jadi satu untuk kekuatan dan ketahanan negara. Kok jadi masalah?&rdquo; beber Haikal, Rabu(27/11) seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Haikal mengingatkan Tito bahwa PA 212 tak pernah membuat kekisruhan di tengah masyarakat. Dia mencontohkan tiga kali aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar pihaknya di Monas.

Haikal menuturkan tak ada satu pun sampah berserakan saat Aksi 212. Bahkan kehadiran warga non-muslim, ucap dia, dijamin keamanannya hingga acara selesai.

&quot;212 adalah kebanggaan umat Islam Indonesia. Di mana lagi di seluruh dunia berkumpul jutaan manusia dengan tertib, tenang, damai, kompak, tanpa ada rusuh, ribut, bentrok,&quot; ujarnya.

Haikal juga menyatakan PA 212 tidak gentar meski Tito menyebut siap membubarkan ormas yang coba mengganti nilai-nilai ke-Indonesiaan. Dia menegaskan PA 212 berpegang pada Pancasila dan UUD 1945.

&quot;Silakan bubarkan, suka-suka pemerintah,&quot; tutur dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengklaim kondisi stabilitas politik Indonesia lebih baik dari Malaysia sejak Joko Widodo dan Prabowo Subianto melakukan rekonsiliasi pasca Pilpres 2019.

Mantan Kapolri itu sempat menyebut saat ini hanya gerakan 212 yang menjadi hambatan dalam menjaga stabilitas politik Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan sembari tertawa dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2019.

&quot;Dalam pandangan Malaysia kemarin, saya bertemu dengan banyak tokoh di sana, politik Indonesia itu stabil sekarang, terutama semenjak gabungnya 01 sama 02, tinggal urusannya 212 saja,&quot; ujar Tito saat berpidato dalam acara di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11). [cnnindonesia]

Pasca rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Persaudaraan Alumni...

pa-212-tegaskan-mendagri-tito-sumber-ketidaksatbilan-politik

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pa-212-tegaskan-mendagri-tito-sumber-ketidaksatbilan-politik.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pa-212-tegaskan-mendagri-tito-sumber-ketidaksatbilan-politik.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pa-212-tegaskan-mendagri-tito-sumber-ketidaksatbilan-politik.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pa-212-tegaskan-mendagri-tito-sumber-ketidaksatbilan-politik.jpeg

image-pa-212-tegaskan-mendagri-tito-sumber-ketidaksatbilan-politik.jpeg

Jubir PA 212, Haikal Hassan menyebut jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian menjadi sumber masalah ketidakstabilan politik di Indonesia. (Foto: cnnindonesia.com)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pa-212-tegaskan-mendagri-tito-sumber-ketidaksatbilan-politik.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pa-212-tegaskan-mendagri-tito-sumber-ketidaksatbilan-politik.jpeg

PA 212 Tegaskan Mendagri Tito Sumber Ketidaksatbilan Politik

Winnetnews.com - Belum usai soal pelaporan dana siluman Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan kembali &lsquo;diserang&rsquo;, kali ini datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Mendagri Tito menyebut Jakarta kini seperti situasi perkampungan jika dibandingkan dengan Beijing dan Shanghai di China. Hal itu diungkapkannya pada saat berpidato dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11).

&quot;Kita &#39;98 mungkin, &#39;Ah ini negara (China) dengan Jakarta saja kita lihat sudah seperti kampung.&#39; Sekarang kebalik-kebalik. Pak Anies, saya yakin Pak Anies sering ke China. Kalau kita lihat, Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai,&quot; kata Tito seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Menjawab pernyataan Mendagri Tito, Anies yang juga eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menegaskan jika upaya yang dilakukan dua kota besar di China tersebut merupakan hasil transformasi yang sudah dilakukannya sejak beberapa dekade lalu.

&ldquo;Jangan berpikir semua selesai dalam satu-dua malam, tapi kerja yang waktunya panjang. Karena itu, kita bicara pembangunan infrastruktur misalnya. Ini proses pembangunan yang cukup panjang,&quot; kata Anies saat ditemui di sela-sela acara yang dihelat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11).

Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini juga menilai kemajuan pesat di China terjadi karena perbaikan kebijakan publik dilakukan di semua daerah.

&quot;China memberikan pelajaran bahwa lompatan drastis itu bukan satu-dua lokasi, tetapi di seluruh negeri. Jadi ini pesan yang menurut saya untuk kepala daerah menjadi menarik,&quot; ucap Anies.

Anies mengklaim transformasi pembangunan juga sedang dilakukan Jakarta dalam urusan infrastruktur, konektivitas jalan, dan telekomunikasi. Buah pembangunan, kata Anies, baru akan terasa sekitar dua dekade ke depan. Meski begitu, Anies mengklaim sudah ada perubahan yang terasa di Jakarta. 

Dia memberi contoh kebiasaan warga Jakarta yang mulai beralih ke transportasi publik massal.

&quot;Transportasi di Jakarta diintegrasikan antar rute, kemudian ticketing management. Apa yang terjadi? Di tahun 2017, jumlah penumpang kendaraan umum kita ada 338 ribu, dalam dua tahun itu berubah hampir 700 ribu. Lompat dua kali lipat dalam dua tahun. Kenapa? Ya karena ada transformasi serius di bidang integrasi transportasi,&quot; tutup Anies. (<a href="https://cnnindonesia.com/nasional/20191126140559-20-451596/anies-respons-tito-beijing-dan-shanghai-tak-dibangun-semalam">cnnindonesia</a>)

Belum usai soal pelaporan dana siluman Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan kembali...

mendagri-bandingkan-jakarta-dengan-beijing-dan-shanghai-anies-transformasi-tak-bisa-hanya-semalam

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mendagri-bandingkan-jakarta-dengan-beijing-dan-shanghai-anies-transformasi-tak-bisa-hanya-semalam.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mendagri-bandingkan-jakarta-dengan-beijing-dan-shanghai-anies-transformasi-tak-bisa-hanya-semalam.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mendagri-bandingkan-jakarta-dengan-beijing-dan-shanghai-anies-transformasi-tak-bisa-hanya-semalam.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mendagri-bandingkan-jakarta-dengan-beijing-dan-shanghai-anies-transformasi-tak-bisa-hanya-semalam.jpg

image-mendagri-bandingkan-jakarta-dengan-beijing-dan-shanghai-anies-transformasi-tak-bisa-hanya-semalam.jpg

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto: Thejakartapost.com)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mendagri-bandingkan-jakarta-dengan-beijing-dan-shanghai-anies-transformasi-tak-bisa-hanya-semalam.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mendagri-bandingkan-jakarta-dengan-beijing-dan-shanghai-anies-transformasi-tak-bisa-hanya-semalam.jpg

Mendagri Bandingkan Jakarta dengan Beijing dan Shanghai, Anies: Transformasi Tak Bisa Hanya Semalam

Winnetnews.com -&nbsp;Sejumlah opsi sistem Pilkada 2020 yang bakal digelar serentak di 270 daerah dinilai bisa saja muncul. Pasalnya, kemungkinan kemunculan berbagai opsi tersebut berdasarkan hasil riset evaluasi terhadap sistem Pilkada yang diterapkan secara langsung.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan, bisa saja riset evaluasi tersebut menyimpulkan di sejumlah daerah yang dipilih langsung oleh pemerintah. Misalnya, enam kepala daerah di enam wilayah administratif di DKI Jakarta.

&quot;Kalau gunakan yang lebih ekstrem, penunjukan langsung. &#39;Wah itu kembali ke Orde Baru&#39;. Tidak, Jakarta tidak. Jakarta ini wali kotanya penunjukan langsung, Jakarta. Itu daerah khusus, kenapa tidak ada daerah khusus lain kalau kita lihat Pilkada langsung banyak mudaratnya,&quot; kata Mendagri Tito dalam pidato pada Penganugerahan Penghargaan Ormas Indonesia Maju di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (25/11) seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Mendagri Tito juga membuka peluang hasil evaluasi mengembalikan Pilkada langsung ke DPRD. Namun ia tak menutup kemungkinan riset itu juga berkesimpulan bahwa Pilkada langsung adalah sistem terbaik bagi Pemilu di Indonesia.

Mantan Kapolri itu mengatakan, apapun hasilnya, harus melalui evaluasi menyeluruh dan riset akademik. Dia membantah kabar di publik yang menyebut dirinya berniat menghapus sistem Pilkada langsung.

&quot;Saya tidak pernah mengatakan sekalipun dikembalikan ke DPRD. Yang saya sampaikan evaluasi dilakukan oleh kajian akademik,&quot; tuturnya.

Mengadri Tito mengakui Pilkada langsung punya tujuan mulia untuk memberikan hak penuh warga negara memilih pemimpinnya. Namun ia mengklaim banyak keburukan yang dihasilkan Pilkada langsung.

Dua masalah yang ia soroti adalah tingginya biaya politik dan potensi konflik di masyarakat. Mendagri Tito mempertanyakan cara kepala daerah membalikkan modal kampanye dengan gaji yang terbatas. Kemudian ia mencontohkan beberapa konflik horizontal di Provinsi Papua karena perbedaan pilihan politik.

&quot;Apapun hasil temuan kajian akademik itu, bukan Kemendagri yang temukan. Kewajiban moral Kemendagri melihat ada ekses negatif, hasilnya terserah kajian akademik,&quot; ucap dia.

Mendagri Tito sejak pekan lalu telah mengutarakan usulannya mengevaluasi pemilu langsung. Mendagri Tito menilai Pemilu langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.

Di depan Komisi II DPR RI, eks Kapolri itu berkata setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju Pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya Rp12 miliar.

&quot;Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik Pemilukada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia,&quot; Mendagri Tito menyampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11). (<a href="https://cnnindonesia.com/nasional/20191125141527-32-451225/evaluasi-pilkada-langsung-tito-singgung-sistem-di-jakarta">cnnindonesia</a>)

Sejumlah opsi sistem Pilkada 2020 yang bakal digelar serentak di 270 daerah dinilai bisa saja muncul. Pasalnya, kemungkinan kemunculan berbagai opsi terse...

pemilihan-tujuh-wali-kota-di-dki-jakarta-jadi-barometer-pilkada-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pemilihan-tujuh-wali-kota-di-dki-jakarta-jadi-barometer-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pemilihan-tujuh-wali-kota-di-dki-jakarta-jadi-barometer-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pemilihan-tujuh-wali-kota-di-dki-jakarta-jadi-barometer-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pemilihan-tujuh-wali-kota-di-dki-jakarta-jadi-barometer-pilkada-2020.jpg

image-pemilihan-tujuh-wali-kota-di-dki-jakarta-jadi-barometer-pilkada-2020.jpg

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pemilihan tujuh wali kota di DKI Jakarta bisa jadi barometer Pilkada 2020. (Foto: iNews.id)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pemilihan-tujuh-wali-kota-di-dki-jakarta-jadi-barometer-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pemilihan-tujuh-wali-kota-di-dki-jakarta-jadi-barometer-pilkada-2020.jpg

Pemilihan Tujuh Wali Kota di DKI Jakarta Jadi Barometer Pilkada 2020

Winnetnews.com -&nbsp;Pilkada 2020 yang bakal dilakukan serentak di 270 daerah diklaim bakal banyak menimbulkan aroma konflik etis, tak akan jauh berbeda dengna Pilpres dan Pileg 2019 yang banyak melibatkan partai politik (parpol).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyatakan bakal mengevaluasi Pilkada 2020 yang dilakukan secara langsung. Merespon pernyataan Mendagri Tito, Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagai lembaga pengawas independen pun menyatakan akan melakukan hal yang sama.

&ldquo;Evaluasi Pilkada memang langkah penting untuk memetakan persoalan penyelenggaraan demokrasi di daerah, agar menjadi lebih berkualitas dari sisi penyelenggara dalam hal ini KPU dan KPUD, peserta yaitu komponen parpol dan kandidat calon kepala daerah, serta pemilih yang didominasi masyarakat di 270 daerah,&rdquo; jelas peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Selasa (19/11) seperti dikutip laman Tempo.co.

Namun, menurut ICW, wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur atas keinginan pemerintah yang baru akan melakukan evaluasi.

&quot;Ada kesan seolah-olah mengarahkan persoalan Pilkada berbiaya mahal hanya kepada pemilih,&quot; ujarnya.

Kurnia menjelaskan, faktor politik uang justru dituding menjadi biang persoalan. Penilaian ini tidak komprehensif, sebab melupakan persoalan jual beli calon dan mahar politik sebagai salah satu masalah utama.

Kurnia menegaskan, untuk itu ICW menantang Mendagri Tito mereformasi sistem partai sebelum mengubah format Pilkada. Bagi ICW, pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model Pilkada. Tanpa pembenahan partai, ICW menilai persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut tak akan bisa selesai.

Selain itu, inisiatif pembenahan partai secara kolektif justru sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil. Namun sejauh ini, belum ada respon konkrit dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai. 

&quot;Agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel,&quot; ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan ingin mengkaji pilkada secara langsung. Menurut Tito, sistem politik pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi. Dia menuturkan sistem tersebut bermanfaat bagi partisipasi demokrasi, tetapi juga memiliki sisi negatif.

&quot;Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati mana berani dia,&quot; kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). [tempo]

Pilkada 2020 yang bakal dilakukan serentak di 270 daerah diklaim bakal banyak menimbulkan aroma konflik etis, tak akan jauh berbeda dengna Pilpres dan Pil...

icw-tantang-mendagri-reformasi-sistem-parpol-jelang-pilkada-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-icw-tantang-mendagri-reformasi-sistem-parpol-jelang-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-icw-tantang-mendagri-reformasi-sistem-parpol-jelang-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-icw-tantang-mendagri-reformasi-sistem-parpol-jelang-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-icw-tantang-mendagri-reformasi-sistem-parpol-jelang-pilkada-2020.jpg

image-icw-tantang-mendagri-reformasi-sistem-parpol-jelang-pilkada-2020.jpg

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menantang Mendagri Tito Karnavian mereformasi partai politik (parpol) jelang Pilkada 2020. [Foto: harianpijar.com]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-icw-tantang-mendagri-reformasi-sistem-parpol-jelang-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-icw-tantang-mendagri-reformasi-sistem-parpol-jelang-pilkada-2020.jpg

ICW Tantang Mendagri Reformasi Sistem Parpol Jelang Pilkada 2020

WinNetNews.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memilih untuk bersikap &#39;TNI&#39; dan &#39;STMJ&#39; terkait posisi cawapres Joko Widodo (Jokowi). Ia mengungkapkan, dirinya &#39;Taat Nurut Instruksi&#39;.

&quot;Sebagai pembantu Pak Jokowi, saya TNI. Saya Taat Nurut Intruksi apa yang menjadi arahan Bapak Jokowi,&quot; kata Tjahjo keterangannya, Jumat (13/7/2018).

Tjahjo juga mengaku dirinya tidak tahu-menahu terkait nama-nama cawapres Jokowi yang disebut telah mengerucut pada lima nama. Ia meminta agar seluruh pihak untuk menunggu.

&quot;Saya nggak tahu (siapa saja nama kandidat cawapres Jokowi), tunggu tanggal mainnya. Bisa satu hari, bisa satu jam sebelumnya (pendaftaran),&quot; ujar Tjahjo.&nbsp;

Saat disinggung mengenai sosok Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB), ia menuturkan, masuknya TGB di radar cawapres juga berasal dari aspirasi masyarakat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa dirinya STMJ, Saya Tetap Milih Jokowi.

&quot;Sekarang orang bebas memilih kok. Anda bebas punya pilihan, jangan dilarang. Kalau saya STMJ saja lah, Saya Tetap Milih Jokowi,&quot; tutupnya. (detikcom)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memilih untuk bersikap &#39;TNI&#39; dan &#39;STMJ&#39; terkait posisi cawapres Joko Widodo (Jokowi). Ia mengungkapkan, dirin...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-tjahjo-saya-pilih-tni-dan-stmj.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-tjahjo-saya-pilih-tni-dan-stmj.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-tjahjo-saya-pilih-tni-dan-stmj.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-tjahjo-saya-pilih-tni-dan-stmj.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-tjahjo-saya-pilih-tni-dan-stmj.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-tjahjo-saya-pilih-tni-dan-stmj.jpg

Tjahjo: Saya Pilih TNI dan STMJ

WinNetNews.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan tetap melantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo meski terjerat kasus korupsi. Syahri Mulyo diketahui menyerahkan diri dan kini mendekam di rumah tahanan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) setelah sempat menjadi buronan lembaga anti korupsi itu.&nbsp;

&ldquo;Tetap dilantik sampai ada kekuatan hukum tetap ia (Syahri Mulyo) bersalah atau tidak,&rdquo; kata Tjahjo ditemui usai apel bersama di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (29/6/2018).&nbsp;

Rekapitulasi penghitungan suara hasil formulir C1 Pilkada Tulungagung, Jawa Timur, telah selesai 100 persen, Kamis (28/6/2018). Mantan Bupati Syahri Mulyo yang berstatus tersangka korupsi oleh KPK memenangi pilkada.&nbsp;

Tjahjo menghormati hasil proses Pilkada Serentak 2018 yang baru saja berlangsung.&nbsp;

&ldquo;Suara rakyatkan suara Tuhan. Apapun proses pilkada yang memilih masyarakat, siapa yang dipilih itu yang dimau masyarakat ya jalan terus,&rdquo; kata Tahjo.&nbsp;

Status Syahri Mulyo sebagai kepala daerah baru akan dicabut saat kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap.&nbsp;

&ldquo;Kalau dia diputus bersalah nanti dicabut kembali (jabatan bupati),&rdquo; ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.&nbsp;

&ldquo;Kemarin juga ada yang dilantik di LP (Lembaga Pemasyarakatan). Zaman-zaman dulu kan juga ada Sulawesi Utara, tetap kita hargai proses demokrasi, tetapi hukum harus berkekuatan tetap,&rdquo; sambung Tjahjo. (kompascom)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan tetap melantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo meski terjerat kasus korupsi. Syahri Mulyo diketahui menyerahk...

walau-ditahan-kpk-tjahjo-kumolo-tetap-lantik-syahri-mulyo

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-walau-ditahan-kpk-tjahjo-kumolo-tetap-lantik-syahri-mulyo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-walau-ditahan-kpk-tjahjo-kumolo-tetap-lantik-syahri-mulyo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-walau-ditahan-kpk-tjahjo-kumolo-tetap-lantik-syahri-mulyo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-walau-ditahan-kpk-tjahjo-kumolo-tetap-lantik-syahri-mulyo.jpg

image-walau-ditahan-kpk-tjahjo-kumolo-tetap-lantik-syahri-mulyo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-walau-ditahan-kpk-tjahjo-kumolo-tetap-lantik-syahri-mulyo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-walau-ditahan-kpk-tjahjo-kumolo-tetap-lantik-syahri-mulyo.jpg

Walau Ditahan KPK, Tjahjo Kumolo Tetap Lantik Syahri Mulyo

WinNetNews.com - Kemendagri menggelar rapat kerja gubernur (rakergub) di Hotel Bidakara. Rakergub ini digelar dalam rangka optimalisasi peran pemda dalam penanganan radikalisme, teroris, dan bencana.

Gubernur DKI Anies Baswedan tiba di lokasi pukul 08.15 WIB mengenakan batik warna dominan merah. Ada juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Aher tiba di lokasi pukul 09.10 WIB.

Selain Anies dan Aher, terlihat juga Gubernur Jambi Zumi Zola. Zumi masuk ke ruang rakergub ditemani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo juga sempat menyambut kedatangan Menko Polhukam Wiranto. Wiranto tiba di Hotel Bidakara pukul 09.17 WIB.

Dalam sambutan rakergub, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo mengatakan acara ini untuk mensinergikan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan bencana.

&quot;Rakergub ini mengambil tema optimalisasi peran pemda dalam penanganan radikalisme, teroris, dan bencana. Ada pun tujuan ini adalah untuk mensinergikan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan terorisme dan bencana alam,&quot; katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018). (detikcom) 
&nbsp;

Kemendagri menggelar rapat kerja gubernur (rakergub) di Hotel Bidakara. Rakergub ini digelar dalam rangka optimalisasi peran pemda dalam penanganan radikalisme,...

zumi-zola-terlihat-hadir-di-acara-rapat-kerja-gubernur-se-indonesia

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-zumi-zola-terlihat-hadir-di-acara-rapat-kerja-gubernur-se-indonesia.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-zumi-zola-terlihat-hadir-di-acara-rapat-kerja-gubernur-se-indonesia.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-zumi-zola-terlihat-hadir-di-acara-rapat-kerja-gubernur-se-indonesia.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-zumi-zola-terlihat-hadir-di-acara-rapat-kerja-gubernur-se-indonesia.jpg

image-zumi-zola-terlihat-hadir-di-acara-rapat-kerja-gubernur-se-indonesia.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-zumi-zola-terlihat-hadir-di-acara-rapat-kerja-gubernur-se-indonesia.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-zumi-zola-terlihat-hadir-di-acara-rapat-kerja-gubernur-se-indonesia.jpg

Zumi Zola Terlihat Hadir di Acara Rapat Kerja Gubernur se Indonesia

WinNetNews.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena hal ini merupakan kewenangan penegak hukum tersebut.

&quot;Kita sangat setuju dengan pemberantasan korupsi yang diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelamatkan keuangan negara tersebut,&quot; kata Mendagri Tjahjo Kumolo, usai Seminar Nasional Pendidikan Kebangsaan: &quot;Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Nasional&quot; di kampus Universitas Khatolik Santo Thomas Medan, Sabtu (16/09/2017).

Menurut dia, seperti dikutip dari Antara, pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan oleh KPK itu, disambut baik oleh institusi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

&quot;Karena, KPK tersebut diberikan tugas negara,&quot; ujar Tjahjo.

Ia juga mengatakan, Kemendagri memberikan dukungan agar tidak terjadi pelemahan terhadap kinerja yang dilakukan KPK.

&quot;Kita tidak menginginkan adanya pelemahan terhadap kegiatan anti rasuah yang melaksanakan aktivitas, dalam pemberantasan korupsi tersebut,&quot; ucap Mendagri.

Mendagri Tjahjo Kumolo berada di Medan, sejak Jumat (15/09/2017), dan menyerahkan SK pengangkatan RM. Harry Nugroho sebagai Plt Bupati Batubara kepada Gubernur Sumut HT Erry Nuradi sebagai perpanjangan pemerintah pusat.

Selanjutnya, Gubernur Sumut menyerahkan SK tersebut kepada Harry Nugroho yang ditetapkan menjadi pejabat pelaksana bupati, menyusul Bupati Batubara AZ ditangkap dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 13 September 2017.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Batubara AZ pada Rabu (13/09/2017) Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan tujuh orang.

Tapi dalam pemeriksaan, KPK hanya menetapkan status tersangka dan menahan lima orang dalam dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

Kelima orang itu adalah Bupati Batubara AZ, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara HH, dan pemilik dealer mobil ST sebagai pihak penerima.

Dua orang lagi adalah MS dan SA selaku kontraktor yang diduga sebagai pihak pemberi suap. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang tunai dengan nilai Rp346 juta.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kar...

mendagri-dukung-penerapan-pemberantasan-korupsi-kpk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mendagri-dukung-penerapan-pemberantasan-korupsi-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mendagri-dukung-penerapan-pemberantasan-korupsi-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mendagri-dukung-penerapan-pemberantasan-korupsi-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mendagri-dukung-penerapan-pemberantasan-korupsi-kpk.jpg

image-mendagri-dukung-penerapan-pemberantasan-korupsi-kpk.jpg

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo/Foto: Istimewa

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mendagri-dukung-penerapan-pemberantasan-korupsi-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mendagri-dukung-penerapan-pemberantasan-korupsi-kpk.jpg

Mendagri Dukung Penerapan Pemberantasan Korupsi KPK

WinNetNews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan surat tugas pelaksana tugas (Plt) gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) ke wakil gubernur Saleh Lasata. Saleh menjadi plt gubernur karena Nur Alam ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.&quot;Tugas plt dan gubernur itu sama. Pastikan pembangunan strategis pusat-daerah terlaksana. Apa yang jadi program strategi nasional, skala prioritas daerah terlaksana,&quot; kata Tjahjo berpesan dalam sambutannya di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).Penunjukkan plt dilakukan karena roda pemerintahan di Sultra tetap berjalan. Tjahjo meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap gubernur Sultra Nur Alam yang ditahan atas kasus dugaan korupsi penerbitan SK dan izin tentang sektor sumber daya alam.Selain itu Tjahjo meminta Saleh bersinergi dengan unsur terkait selain Pemprov Sultra. Dengan sinergi, program kerja yang disusun Pemprov setempat dapat terlaksana.&quot;Pemda juga bukan kepala daerah dan kepala desa, tapi ada DPRD. Harus bersama-sama dalam putuskan kebijakan pembangunan. Di sana juga ada kepolisian, kejaksan, pengadilan tokoh adat, agama harus libatkan mereka. Tidak boleh ditinggalkan,&quot; tegas dia.Sementara itu Saleh berharap pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bekerja normal. Seluruh program yang disusun harus tetap berjalan agar stabilitas daerah dan pelayanan publik terjaga.&quot;Kami sebenarnya masih dalam suasana prihatin. Namun kami sadar roda pemerintahan tidak boleh berhenti dan harus jalan. Makanya kami ucapkan makasih melimpahkan kewenangan ini. Mudah-mudahan bisa selesaikan tugas sebaik-baiknya sampai Februari 2018,&quot; kata Saleh.Nur Alam ditahan penyidik KPK di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur pada Rabu (5/7) malam.Nur Alam diduga menerima kick back (komisi) dari izin yang dikeluarkannya itu. KPK menyebut SK yang diterbitkan Nur Alam dan menyalahi aturan yaitu SK Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan.Kemudian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Perusahaan itu yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sultra.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan surat tugas pelaksana tugas (Plt) gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) ke wakil gubernur Saleh Lasata....

mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mendagri-serahkan-plt-gubernur-sultra-ke-wakil-gubernur-saleh-lasata.jpg

Mendagri Serahkan Plt Gubernur Sultra ke Wakil Gubernur Saleh Lasata

WinNetNews.com - Dari puluhan barang hasil sitaan kejahatan, ada enam mobil pemadam kebakaran (damkar) di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Cipinang. Mobil damkar itu terkait kasus korupsi pengadaan barang di Jawa Barat tahun 2007."Mobil damkar kasusnya Hari Sabarno mantan Menteri Dalam Negeri," ujar Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan, Gintri Nurpitraharini, di lokasi, Selasa (12/4/2016).Menurut Gintri saat pertama kali datang di Rupbasan ada total 22 unit mobil damkar yang dititipkan. Namun saat ini sebagian sudah dihibahkan dan yang tersisa di Rupbasan tinggal menunggu diambil.Gintri menjelaskan selama dititipkan di Rupbasan, pihaknyalah yang mengurusi soal pemeliharaan. Dia menyebut mobil-mobil itu datang dalam kondisi baru dan diderek langsung dari gudangnya."Kondisinya baru, semua datang diderek tanpa ada aki. Kami harus belikan aki (untuk memanasi)," jelasnya.Hari Sabarno yang dimaksud adalah Mendagri Kabinet Gotong Royong era Megawati Soekarnoputri. Hari terbukti bersama-sama dengan Dirjen Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi mewujudkan keinginan pemilik PT Sarana Istana Raya terkait pengadaan 208 mobil pemadam kebakaran bermerk Morita dengan tipe V80 ASM di 22 provinsi.Hari divonis selama 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Perbuatan Hari Sabarno selaku Mendagri dan Oentarto Sindung Mawardi selaku Dirjen Otonomi Daerah (Otda) saat itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 97,2 miliar.Padahal, esensi pengusutan perkara korupsi adalah mengembalikan kekayaan negara yang dikorup. Tetapi apa jadinya jika barang yang dirampas malah ditelantarkan. Untuk menyudahinya, Kemenkum HAM tengah mencari akal mencari solusi karena eksekusi barang-barang tersebut bukan ada padanya. disadur dari situs detik news

Dari puluhan barang hasil sitaan kejahatan, ada enam mobil pemadam kebakaran (damkar) di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Cipinang. Mobil damka...

mobil-damkar-hasil-rampasan-ditelantarkan-9-tahun

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22021.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22021.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22021.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22021.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22021.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22021.jpg

MENTERI DALAM NEGERI