Winnetnews.com - &nbsp;Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang sebelumnya sempat dilakukan di DKI Jakarta membuat penerimaan pajak tertekan. Namun, saat rem darurat tersebut dilonggarkan penerimaan pajak akan mulai pulih.

Realisasi penerimaan pajak per September 2020 tercatat Rp758,6 triliun. Angka tersebut mengalami kontraksi sebesar 16,9 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp902,79 triliun. Sementara nilai realisasi penerimaan pajak tersebut 62,6 persen dari target Perpres Nomor 72 Tahun 2020 yang sebesar Rp1.198,8 triliun.

&quot;Di September, ada indikator ekonomi mengalami tekanan karena PSBB yang sempat dilakukan. Kita tetap waspada karena setiap kali ada PSBB, langsung terlihat di tekanan pajak kita,&quot; katanya, dalam Konferensi APBN Laporan Periode Realisasi September, Senin (19/10).

Indikator ekonomi yang disebutkan Sri Mulyani sendiri merupakan&nbsp; penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri. Pada bulan lalu, jenis pajak ini mengalami pertumbuhan neto yang kontraksi 26,66 persen, dari sebelumnya sempat tumbuh positif 1,6 persen pada Agustus. Hal ini karena adanya penurunan aktivitas di sektor perdagangan dan jasa konstruksi.

Selain itu penerimaan pajak dari&nbsp; sektor perdagangan pada September&nbsp;tercatat negatif 33,97 persen. Sebelumnya, penyusutan sektor ini sudah membalik pada Agustus yang berada di level 22,27 persen dari minus 27,73 persen pada Juli. Tekanan dalam ini karena adanya perlambatan aktivitas ekonomi saat pengetatan PSBB di DKI Jakarta.

Dari sektor konstruksi dan real estate,&nbsp; kontraksinya bahkan mencapai 48,59 persen pada bulan lalu, turun signifikan dibandingkan pertumbuhan negatif pada Juli dan Agustus. Masing-masing berada pada level 18,40 persen dan 28,77 persen.

Menurut Sri Mulyani penyebab turunnya perpajakan ini sangat berkaitan dengan pengetatan kembali PSBB.&nbsp;Penurunan kegiatan konstruksi dan penjualan properti menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak dari sektor ini tertekan.

Indikator lain yang sudah menggambarkan dampak pengetatan PSBB adalah mobilitas. Kemenkeu mencatat, pergerakan masyarakat pada bulan lalu terkontraksi 1,87 persen dibandingkan Agustus.

Penurunan aktivitas terlihat pada berbagai lokasi pusat aktivitas, seperti tempat rekreasi, farmasi, aman dan transportasi. Pengurangan pergerakan terjadi itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menangani kesehatan dan perbaikan ekonomi.

&quot;Diakui, dengan PSBB diperketat yang bertujuan mengendalikan kenaikan jumlah COVID-19 di DKI dan sekitarnya, berikan kontribusi penurunan pada akhir September,&quot; katanya.

Meski berbagai indikator ekonomi menunjukkan perlambatan, Sri Mulyani menekankan pemerintah tetap optimis&nbsp;pertumbuhan kuartal ketiga tetap dapat menunjukkan tren pemulihan dibandingkan kuartal kedua.

&quot;Ini tidak menghilangkan tren positif di kuartal ketiga,&quot; katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang sebelumnya sempat dilakukan di DKI Jakarta...

penerimaan-pajak-menurun-sri-mulyani-salahkan-psbb

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-penerimaan-pajak-menurun-sri-mulyani-salahkan-psbb-1603162674.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-penerimaan-pajak-menurun-sri-mulyani-salahkan-psbb-1603162674.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-penerimaan-pajak-menurun-sri-mulyani-salahkan-psbb-1603162674.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-penerimaan-pajak-menurun-sri-mulyani-salahkan-psbb-1603162674.jpg

image-penerimaan-pajak-menurun-sri-mulyani-salahkan-psbb-1603162674.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-penerimaan-pajak-menurun-sri-mulyani-salahkan-psbb-1603162674.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-penerimaan-pajak-menurun-sri-mulyani-salahkan-psbb-1603162674.jpg

Penerimaan Pajak Menurun, Sri Mulyani Salahkan PSBB

Winnetnews.com - &nbsp;&nbsp;Selama masa pandemi virus corona (Covid-19) jumlah pesepeda meningkat drastis. Terkait itu, kemudian berhembus kabar pemerintah akan menarik pajak sepeda.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Aditia Irawati menegaskan pihaknya saat ini hanya sedang mempersiapkan regulasi yang mengatur keamanan dan keselamatan pengguna sepeda. Dia membantah bahwa dalam regulasi tersebut mengatur pajak untuk sepeda.

&ldquo;Soal pajak sepeda tidak benar. Yang benar kami sedang siapkan regulasi. Ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,&rdquo; kata Adita, Senin, (29/6).

Adita menjelaskan, meningkatnya tren penggunaan sepeda di masyarakat selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka harus dibarengi dengan aturan yang menaungi. Regulasi atau aturan tersebut, akan menjadi pedoman bagi pesepeda, seperti penggunaan alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda, serta penggunaan alat keselamatan.

Selain itui menurut Adita, dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor. Oleh karenanya, pengaturan mengenai regulasinya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah.

Adita menambahkan, Kemendikbud akan mendorong Pemda untuk mulai mengatur regulasi tentang pesepeda, termasuk menyediakan infrastruktur khusus.

&ldquo;Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda,&quot; ucapnya.

Selama masa pandemi virus corona (Covid-19) jumlah pesepeda meningkat drastis. Terkait itu, kemudian berhembus kabar pemerintah akan menarik pajak...

kemenhub-tegaskan-tak-ada-rencana-tarik-pajak-untuk-sepeda

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kemenhub-tegaskan-tak-ada-rencana-tarik-pajak-untuk-sepeda-1593486746.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kemenhub-tegaskan-tak-ada-rencana-tarik-pajak-untuk-sepeda-1593486746.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kemenhub-tegaskan-tak-ada-rencana-tarik-pajak-untuk-sepeda-1593486746.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kemenhub-tegaskan-tak-ada-rencana-tarik-pajak-untuk-sepeda-1593486746.jpg

image-kemenhub-tegaskan-tak-ada-rencana-tarik-pajak-untuk-sepeda-1593486746.jpg

Pengguna sepda di masa pandemi Covid-19. (BeritaSatu.com)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kemenhub-tegaskan-tak-ada-rencana-tarik-pajak-untuk-sepeda-1593486746.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kemenhub-tegaskan-tak-ada-rencana-tarik-pajak-untuk-sepeda-1593486746.jpg

Kemenhub Tegaskan Tak Ada Rencana Pungut Pajak Sepeda

Winnetnews.com - Belakangan ini media sosial diramaikan dengan sebuah foto struk makanan dengan total lebih dari Rp100 juta. Selain karena nominal total tersebut, warganet juga turut memerhatikan pajak tinggi yang dikenakan oleh tempat tersebut.

Potret struk makan ini menjadi viral dan banyak dibicarakan oleh warganet setelah diunggah oleh akun Twitter @FOODFESS2 pada Rabu (29/01) lalu. Pengunggah foto itu mengatakan kalau ia mendapatkan potret struk tersebut dari linimasa Twitternya.

&ldquo;Guys ini resto apa ya? Nemu di tl. Gila bgt ampe segitu totalnya fess,&rdquo; tulis @FOODFESS2.

<div data-oembed-url="https://twitter.com/FOODFESS2/status/1222433032373600256">
<blockquote align="center" class="twitter-tweet">
Guys ini resto apa ya? Nemu di tl. Gila bgt ampe segitu totalnya ? fess <a href="https://t.co/btUhPB2vP2">pic.twitter.com/btUhPB2vP2</a>
&mdash; FESS - CEK RULES DI LIKES. (@FOODFESS2) <a href="https://twitter.com/FOODFESS2/status/1222433032373600256?ref_src=twsrc%5Etfw">January 29, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>

Para pengguana Twitter menyoroti pajak yang dikenakan tempat itu sebesar Rp21,2 juta dan layanan jasa Rp4 juta. Berdasarkan informasi dari komentar warganet, diketahui struk ini dikeluarkan oleh Lavva Lounge yang berada di Plaza Senayan, Jakarta Pusat.

Cuitan dengan foto struk makanan ini sudah diretweet lebih dari 2,6 ribu dan mendapatkan likes sebanyak 9,2 ribu. Di kolom komentar, terdapat beberapa warganet yang menganggap kalau total belanja tersebut terlalu mahal, namun juga ada yang mengatakan kalau itu masuk akal karena pesanan yang dibeli oleh pelanggan tersebut.

&ldquo;aku pengen kaya sampe beli gituan bagiku murah bgt wkwk,&rdquo; komentar @beatmerahmuda.

&ldquo;Mineral water 35 biji 1.225 juta? Itu air pegunungan Alpen?&rdquo; kata @y0ourfavoriteguy.

&ldquo;Totalan segini cukup buat makan sekampung,&rdquo; timpal @useykaa.

&ldquo;Ini Lavva lounge and karaoke di Plaza Senayan. Wajar kok harganya buat ukuran club segitu+pajak servicenya emang 35 persen,&rdquo; balas @amel_blooms.

Belakangan ini media sosial diramaikan dengan sebuah foto struk makanan dengan total lebih dari Rp100 juta. Selain karena nominal total tersebut, warganet juga...

viral-struk-makan-total-dan-pajaknya-capai-ratusan-juta

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-viral-struk-makan-total-dan-pajaknya-capai-ratusan-juta-1580790932.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-viral-struk-makan-total-dan-pajaknya-capai-ratusan-juta-1580790932.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-viral-struk-makan-total-dan-pajaknya-capai-ratusan-juta-1580790932.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-viral-struk-makan-total-dan-pajaknya-capai-ratusan-juta-1580790932.jpg

image-viral-struk-makan-total-dan-pajaknya-capai-ratusan-juta-1580790932.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-viral-struk-makan-total-dan-pajaknya-capai-ratusan-juta-1580790932.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-viral-struk-makan-total-dan-pajaknya-capai-ratusan-juta-1580790932.jpg

Viral Struk Makan Total dan Pajaknya Capai Ratusan Juta

Winnetnews.com - Jajaran Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya (PMJ) meringkus sindikat penyelundupan kosmetik, makanan, sparepart kendaraan dan barang elektronik tanpa izin dari luar negeri.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, mengatakan para tersangka menyelundupkan barang-barang itu dari Cina ke Indonesia. Penyelundupan ini dilakukan agar para tersangka terhindar dari pajak.

&quot;Ini satu kelompok sudah beraksi 8 tahun, ada yang satu tahun,&quot; ujar Gatot di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/8/2019), seperti dilansir&nbsp;detik.com.

Tersangka yang diamankan polisi yakni PL (63), H (30), EK (44) sudah beraksi selama 8 tahun, sedangkan tersangka AH (40) baru beraksi 1 tahun dan AH merupakan warga negara RRC. Sindikat ini menyelundupan barang satu kali dalam satu minggu. Sindikat ini sudah 8 tahun beraksi dan merugikan negara hingga Rp 6,4 triliun.

&quot;Dari hitunggan kita selama seminggu, mereka nilai barang-barang itu lebih kurang Rp 17 M sekali memasukan barang. Kalau dia masukin 4 kali dalam sebulan itu bisa capai Rp 68 Miliar. Kalau kita kalikan setahun itu bisa Rp 818 Miliar. Kalau 8 tahun ada berapa, Rp 6,4 Triliun (kerugian negara),&quot; ungkap Gatot.

Para tersangka melakukan aksinya dengan cara mengambil barang dari Cina dan membawanya ke Malaysia melalui jalur laut di Pelabuhan Pasir Gudang Johor. Dari Malaysia, barang-barang itu diselundupkan menggunakan jalur darat dengan truk-truk.

&quot;Barang itu dibawa ke truk ke Indonesia melalui jalur darat ke Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat dibawa dari pelabuhan jalur laut ke Pelabuhan Marunda, Kabupaten Bekasi&quot; jelas Gatot.

Para tersangka ditangkap polisi di Marunda. Barang-barang yang coba diselundupkan itu berbagai macam jenis dan dibawa oleh 8 mobil truk. Barang selundupan itu rencananya disebar ke Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi, Jawa Tengah.

Barang bukti yang diamankan polisi yakni 1.024.193 kosmetik dan obat-obatan, 4.350 bungkus bahan pangan, 774.036 suku cadang kendaraan, 48.641 barang elektronik dan 8 unit truk. Para tersangka dikenakan Pasal 197 tentang kesehatan, Pasal 140 tentang pangan, Pasal 104 tentang perdangan dan Pasal 62 tentang perlindungan konsumen. 
&nbsp;

Jajaran Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya (PMJ) meringkus sindikat penyelundupan kosmetik, makanan, sparepart kendaraan dan barang elektronik tanp...

wow-cina-selundupkan-barang-ilegal-capai-rp-64-triliun

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-wow-cina-selundupkan-barang-ilegal-capai-rp-64-triliun.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-wow-cina-selundupkan-barang-ilegal-capai-rp-64-triliun.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-wow-cina-selundupkan-barang-ilegal-capai-rp-64-triliun.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-wow-cina-selundupkan-barang-ilegal-capai-rp-64-triliun.jpeg

image-wow-cina-selundupkan-barang-ilegal-capai-rp-64-triliun.jpeg

Barang ilegal yang diselundupkan menggunakan sejumlah truk itu berupa kosmetik, obat-obatan hingga elektronik. (Foto: detik.com)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-wow-cina-selundupkan-barang-ilegal-capai-rp-64-triliun.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-wow-cina-selundupkan-barang-ilegal-capai-rp-64-triliun.jpeg

Wow! Cina Selundupkan Barang Ilegal Capai Rp 6,4 Triliun

Winnetnews.com -&nbsp;Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan ada sekitar 40 persen kendaraan bermotor di DKI yang menunggak pajak.

&quot;Kita ketahui 30 sampai 40 (persen) nunggak pajak,&quot; ujar Sandiaga di Masjid Hasyim Asyari, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (6/6/2018).

Sandiaga berharap ada cara yang lebih baik agar penunggak mematuhi kewajiban pajak.

&quot;Kita harapkan skema yang lebih bisa memastikan penunggak mematuhi kewajiban bayar pajak,&quot; katanya.

Sandiaga mengatakan jika penungga pajak sudah terjadi dari tahun lalu, ia berharap tidak terulang lagi.

&quot;Sudah diketahui, tapi seperti dulu-dulukan lita lihat 30-an persen yang harus kita pastikan tidak menjadi kejadian berulang,&quot; katanya.

Pemprov DKI akan tindak tegas pengendara yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor.

&quot;Tahun lalu kita lakukan amnesti di pengujung kita kirim pesan kalau dia nggak penuhi ditindak tegas,&quot; katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan ada sekitar 40 persen kendaraan bermotor di DKI yang menunggak pajak."Kita ketahui 30 sampai 40 (persen) nunggak paja...

wagub-dki-sebut-40-persen-kendaraan-bermotor-nunggak-pajak

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-wagub-dki-sebut-40-persen-kendaraan-bermotor-nunggak-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-wagub-dki-sebut-40-persen-kendaraan-bermotor-nunggak-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-wagub-dki-sebut-40-persen-kendaraan-bermotor-nunggak-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-wagub-dki-sebut-40-persen-kendaraan-bermotor-nunggak-pajak.jpg

image-wagub-dki-sebut-40-persen-kendaraan-bermotor-nunggak-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-wagub-dki-sebut-40-persen-kendaraan-bermotor-nunggak-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-wagub-dki-sebut-40-persen-kendaraan-bermotor-nunggak-pajak.jpg

Wagub DKI Sebut 40 Persen Kendaraan Bermotor Nunggak Pajak

Winnetnews.com -&nbsp;Baru saja keluar, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Penghitungan Peredaran Bruto langsung membuat resah.

Protes langsung datang dari pengusaha. Mereka menilai: aturan itu akan memacu masalah yang bisa merugikan wajib pajak.

Sesuai PMK No15/2018, penghitungan peredaran bruto atau omzet suatu usaha bisa dilakukan dengan delapan cara. Delapan cara penghitungan omzet ini berlaku bagi WP yang tidak bisa menyelenggarakan pembukuan atas usahanya.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Herman Juwono menilai, regulasi itu hanya memudahkan petugas pajak, tapi tidak bagi pengusaha.

&quot;Dari kacamata fiskus, aturan ini bisa dibenarkan, tapi dari kacamata legalitas, kurang bisa dibenarkan karena tak didukung data yang kuat,&quot; ujar Herman, Kamis (1/3).

Dia berharap, penghitungan penghasilan kena pajak harus kuat.

&quot;Dengan model penghitungan baru oleh aparat pajak, semuanya jadi debatable,&quot; tandas Herman lagi.

PMK 15/2018 tersebut, menurutnya, juga tak sesuai Undang-undang (UU) Perpajakan yang menyatakan, penghasilan harus dibuktikan dengan bukti seperti faktur, nota, kuitansi, dan lain-lain.

Pengusaha juga khawatir, petugas pajak akan memanfaatkan kewenangan itu dengan serampangan dengan datang langsung untuk melakukan pemeriksaan.

&quot;Seyogyanya petugas pajak memberi tahu lebih dulu, kenapa wajib pajak ditanggap tak kooperatif,&quot; imbuh Siddhi Widyapratama, Wakil Industri Keuangan Non-Bank Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) .

Pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Boko mengatakan, banyak orang Indonesia yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu.

Namun, tidak semua orang memahami aturan tentang kewajiban pembukuan.

Dia menilai, PMK itu akan diterapkan kalau ada temuan bila ternyata pembukuan yang dilakukan wajib pajak tak benar.

&quot;Harusnya Kemkeu sosialisasi lagi aturan kewajiban pembukuan,&quot; jelas Ronny.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, aturan tersebut justru menguntungkan wajib pajak karena ada kepastian penghitungan.

&quot;Metode di PMK itu biasa kami gunakan. Kami mengenalnya sebagai metode tak langsung karena tak bersumber dari pembukuan wajib pajak,&quot; kata Hestu, Kamis (1/3).

Dia menambahkan, metode itu juga bisa dilakukan ke wajib pajak yang punya pembukuan baik. Tujuannya adalah untuk menguji atas laporan pajaknya.&nbsp;

Baru saja keluar, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Penghitungan Peredaran Bruto langsung membuat resah.Protes langsung datan...

aturan-baru-pajak-dinilai-merugikan-pihak-ini

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-aturan-baru-pajak-dinilai-merugikan-pihak-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-aturan-baru-pajak-dinilai-merugikan-pihak-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-aturan-baru-pajak-dinilai-merugikan-pihak-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-aturan-baru-pajak-dinilai-merugikan-pihak-ini.jpg

image-aturan-baru-pajak-dinilai-merugikan-pihak-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-aturan-baru-pajak-dinilai-merugikan-pihak-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-aturan-baru-pajak-dinilai-merugikan-pihak-ini.jpg

Aturan Baru Pajak Dinilai Merugikan Pihak Ini...

WinNetNews.com - Marcelo dan Luka Modric tersandung masalah pajak. Keduanya kini berupaya menyelesaikan masalah itu tanpa berlarut-larut di pengadilan.

Kasus pajak terus menjerat para pelaku sepakbola di Spanyol. Yang teranyar adalah dua pemain Real Madrid, Marcelo dan Modric.

Marcelo didakwa melakukan pelanggaran pajak dalam kasus pajak citra komersial pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Marcelo pun memilih tak memperumit urusan di pengadilan dan siap membayar denda 500 ribu euro (Rp 8 miliar) yang dituntut oleh kantor pajak Spanyol.

Keputusan Marcelo itu mengikuti jejak Modric, yang dituding menggelapkan pajak sebesar 870.728 euro (sekitar Rp 14 miliar) di tahun 2013 dan 2014. Meski menyangkal melakukan kesalahan, Modric sudah membayar denda yang dijatuhkan kantor pajak untuk menyelesaikan masalah tersebut.&nbsp;

Kedua pemain Real Madrid ini menambah daftar panjang pesepakbola yang terjerat kasus pajak di Spanyol. Sebelumnya, Lionel Messi dan ayahnya terbukti bersalah atas tiga kasus penipuan pajak senilai 3,4 juta pound sterling.

Sementara itu, deretan pemain lain yakni Cristiano Ronaldo, Ricardo Carvalho, Angel di Maria, Javier Mascherano, Radamel Falcao, Fabio Coentrao, dan Jose Mourinho masih dalam penyelidikan. Ronaldo adalah salah satu yang memilih menempuh jalur hukum untuk menghadapi dakwaan jaksa, atas kasus penggelapan pajak sebesar 14,7 juta euro. (detiksport)

Marcelo dan Luka Modric tersandung masalah pajak. Keduanya kini berupaya menyelesaikan masalah itu tanpa berlarut-larut di pengadilan.Kasus pajak terus menjerat...

marcelo-dan-modric-tersandung-masalah-pajak

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-marcelo-dan-modric-tersandung-masalah-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-marcelo-dan-modric-tersandung-masalah-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-marcelo-dan-modric-tersandung-masalah-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-marcelo-dan-modric-tersandung-masalah-pajak.jpg

image-marcelo-dan-modric-tersandung-masalah-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-marcelo-dan-modric-tersandung-masalah-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-marcelo-dan-modric-tersandung-masalah-pajak.jpg

Marcelo dan Modric Tersandung Masalah Pajak

Winnetnews.com -&nbsp;Gubernur Jakarta&nbsp;Anies Baswedan&nbsp;mengadakan tasyakuran bersama 1.300 anak yatim, usai mencapai target capaian pajak daerah DKI tahun 2017.

&quot;Anak-anak seneng tidak di sini? Jam berapa berangkat tadi? Jam 6? Adek-adek, pagi ini hadir ikut tasyakuran bapak ibu dan Badan Pajak Retribusi Daerah yang bukan hanya mencapai target tapi melampaui target,&quot; ujar&nbsp;Anies&nbsp;di Gedung Pajak Retribusi Daerah, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018).

Anies mengatakan, penerimaan pajak DKI per 29 Desember 2017 meningkat Rp 5,2 triliun dari 2016. Peningkatan penerimaan pajak DKI ini bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang jadi penyumbang terbesar penerimaan pajak DKI Jakarta.

&quot;Kenaikan trend 6 persen, dan tahun ini naiknya 8 persen, jadi selamat,&quot; kata&nbsp;Anies.

Dalam APBD-P 2017, penerimaan pajak dipatok di angka Rp 35,3 triliun. Sementara, per 29 Desember, pemasukan dari pajak DKI mencapai Rp 36,5 tiliun. Dengan demikian, selisihnya mencapai Rp 1,2 triliun atau 4 persen.

Sementara, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame DKI, disebut Anies sebagai retribusi tertinggi capaian pajak daerah tahun 2017.

&quot;Kalau dilihat pencapaian paling tinggi dari BPTB 121 persen lalu kedua pajak reklame 106 persen,&quot; papar Anies.

Anies menjelaskan, pertumbuhan pajak DKI tahun ke tahunnya meningkat. Melihat tahun 2014 itu realisasi mencapai Rp 27 triliun, tahun 2015 mencapai Rp 29 triliun, tahun 2016 mencapai Rp 31 triliun, dan tahun 2017 mencapai Rp 36 triliun.

&quot;Yang menarik adalah peningkatan tahun ke tahun selalu 6 persen tapi tahun ini 8 persen, jadi saya ucapkan selamat atas capaian ini,&quot; kata mantan Menteri Pendidikan ini.

Atas capaian ini, Anies mengakui bahwa masih ada beberapa sektor yang masih belum penuhi target. Seperti, dari pajak air tanah yang baru 95 persen dan pajak hiburan yang bertengger di angka 94 persen.

&quot;Jadi yang belum baik mari kita perbaiki, lau kita sampaikan ini pedoman target untuk tahun depan, dan kita ingin bisa tetap berprestasi,&quot; tandas Anies.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengadakan tasyakuran bersama 1.300 anak yatim, usai mencapai target capaian pajak daerah DKI tahun 2017."A...

di-depan-anak-yatim-piatu-anies-bicara-soal-pajak

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-di-depan-anak-yatim-piatu-anies-bicara-soal-pajak.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-di-depan-anak-yatim-piatu-anies-bicara-soal-pajak.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-di-depan-anak-yatim-piatu-anies-bicara-soal-pajak.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-di-depan-anak-yatim-piatu-anies-bicara-soal-pajak.jpeg

image-di-depan-anak-yatim-piatu-anies-bicara-soal-pajak.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-di-depan-anak-yatim-piatu-anies-bicara-soal-pajak.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-di-depan-anak-yatim-piatu-anies-bicara-soal-pajak.jpeg

Di Depan Anak Yatim Piatu, Anies Bicara Soal Pajak

WinNetNews.com - Akhir-akhir ini, masyarakat dan warganet ramai membicarakan himbauan smartphone untuk dilaporkan ke Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa aturan pelaporan smartphone ke dalam SPT tahunan pajak sudah ada sejak lama.&nbsp;

Untuk itu, masyarakat terutama warganet seharusnya tidak salah kaprah mengenai imbauan tersebut lantaran sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga sejalan dengan keinginan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang terus menggenjot penerimaan pajak guna memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa aturan tersebut sudah ada sejak 17 tahun lalu di mana harta yang dimiliki wajib pajak harus dilaporkan ke dalam SPT Tahunan. Adapun Ani, biasa ia disapa, menyayangkan adanya informasi yang salah kaprah dan sampai ke masyarakat terkait pelaporan smartphone ke SPT tahunan pajak.

&quot;Aturannya sudah dari Tahun 2000. Yang membuat komentar itu suruh lihat aturan saja,&quot; tegas Ani, di Jakarta, seperti dikutip pada Rabu (20/09/2017).

Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 16 Tahun 2000. Kemudian diubah pada 2007, menjadi UU Nomor 28 yang di dalamnya menjelaskan tentang ketentuan mengenai SPT Tahunan.

Dalam revisi terakhir, tidak ada perubahan signifikan mengenai SPT tahunan. Pasal 3 dalam UU tersebut menjelaskan SPT sebagai sarana wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang.

Kemudian laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak dan laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan.

SPT harus diisi oleh wajib pajak itu sendiri. Di dalam SPT juga harus disertai jumlah perderahan usaha, penghasilan (termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak), penghasilan kena pajak, pajak yang terutang, kredit pajak, kekurangan atau kelebihan pajak, harta dan kewajiban serta data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha pajak.&nbsp;

Kajian Soal Daya Beli Masyarakat

Di sisi lain, Ani mengaku tengah melakukan pengamatan dan kajian mengenai tingkat daya beli masyarakat yang sedang mengalami pelemahan di saat kondisi perekonomian terus tumbuh secara positif. Hal itu dinilai Ani penting agar pemerintah bisa mengambil sebuah kebijakan yang tepat agar daya beli masyarakat bisa kembali terangkat.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, berdasarkan data perpajakan menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi sedang tumbuh positif. Atas dasar itu, ia akan meminta masukkan kepada para pelaku usaha ritel mengenai kondisi terkini yang sedang dihadapi. Pemerintah memiliki fokus tersendiri agar industri ritel terus tumbuh lebih baik.

&quot;Entah itu dari sisi present atau kehadiran secara fisik versus kegiatan-kegiatan riteler yang lain (online), kita akan lihat saja di mana letak perubahannya,&quot; tukas Ani.

Terlepas dari itu semua, Ani belum bisa memastikan faktor apa saja yang menyebabkan tingkat daya beli melemah di saat kondisi perekonomian berada pada posisi yang baik sekarang ini. Bahkan, Ani menyayangkan ada beberapa perusahaan ritel yang memutuskan untuk menutup usahanya karena alasan daya beli yang lemah.&nbsp;

&quot;Jadi kita akan lihat dan letaknya apakah ini menunjukkan perubahan dari pola masyarakat berkonsumsi dan lain-lain,&quot; pungkasnya.&nbsp;

Akhir-akhir ini, masyarakat dan warganet ramai membicarakan himbauan smartphone untuk dilaporkan ke Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak. Pemerintah, melalui...

smartphone-masuk-laporan-spt-pajak-begini-penjelasan-menkeu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-smartphone-masuk-laporan-spt-pajak-begini-penjelasan-menkeu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-smartphone-masuk-laporan-spt-pajak-begini-penjelasan-menkeu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-smartphone-masuk-laporan-spt-pajak-begini-penjelasan-menkeu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-smartphone-masuk-laporan-spt-pajak-begini-penjelasan-menkeu.jpg

image-smartphone-masuk-laporan-spt-pajak-begini-penjelasan-menkeu.jpg

Menteri Keuangan, Sri Mulyani/Foto: Karna H

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-smartphone-masuk-laporan-spt-pajak-begini-penjelasan-menkeu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-smartphone-masuk-laporan-spt-pajak-begini-penjelasan-menkeu.jpg

Smartphone Masuk Laporan SPT Pajak? Begini Penjelasan Menkeu

WinNetNews.com - Dengan pertimbangan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan terkait pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak, pemerintah memandang perlu menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan tertentu yang bersifat final.

Atas pertimbangan tersebut, pada 6 September 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

Dalam PP ini disebutkan, Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan meliputi: a. Harta Bersih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak; b. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak; dan/ atau c. Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Bersih dimaksud sebelum tanggal 1 Juli 2019.

Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud termasuk: a. Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh Pengampunan Pajak, namun tidak mencerminkan: 1. Harta Bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum: a) SPT PPh Terakhir; dan b) Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku; 2. Harta Bersih yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak Terakhir; dan 3. Harta Bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir; dan/atau b. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan.

&ldquo;Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud merupakan Harta Bersih yang: a. diperoleh Wqiib Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan b. masih dimiliki pada akhir Tahun Pajak Terakhir, dan merupakan Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan: a. masih dimiliki Wajb Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir; dan b. belum dilaporkan dalam SPT PPh sampai dengan diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu bempa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan,&rdquo; bunyi Pasal 2 ayat (3,4) PP ini.

Penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, merupakan penghasilan tertentu yang terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final. Sedangkan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada adihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.

Tarif sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan sebagai berikut: a. Wajib Pajak badan sebesar 25% (dua puluh lima persen); b. Wajib Pajak orang pribadi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan c. Wajib Pajak tertentu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Wajib Pajak Tertentu

Mengenai Wajib Pajak Tertentu, PP Nomor: 36 Tahun 2017 ini menyebutkan:

a. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapaa ratus juta rupiah); b. Wajb Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Atau c. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada &nbsp;selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, dengan ketentuan: 1. jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak Rp632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah); dan 2. jumlah penghasilan bruto yang bersumber: a) dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud, paling banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

&ldquo;Penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang: a. merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan b. merupakan objek Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan di bidang Pajak Penghasilan,&rdquo; bunyi Pasal 4 ayat (3) PP ini, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima, Rabu (20/09/2017).

Penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud ditentukan: a. bagi Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan, berdasarkan: 1. SPT PPh Terakhir; 2. surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang dilampirkan dalam Surat Pernyataan, dalam hal SPT PPh Terakhir tidak dilampirkan dalam Surat Pernyataan; atau 3. surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir, dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud.

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan, menurut PP ini, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harta Bersih tambahan sebagaimana dimaksud adalah sebesar jumlah Harta Bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan; 
Harta Bersih sebagaimana dimaksud adalah sebesar jumlah Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan;

2. Harta Bersih sebagaimana dimaksud adalah sebesar jumlah Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh;

3. Harta Bersih sebagaimana dimaksud adalah sebesar selisih lebih antara Harta Bersih yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dengan jumlah yang mencerminkan: 1.&nbsp;

4. Harta Bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum: a) SPT PPh Terakhir; dan b) Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku; 2. Harta Bersih yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir; dan 3. Harta Bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir; dan/atau

5. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta sebagaimana dimaksud merupakan nilai Harta Bersih per akhir Tahun Pajak Terakhir yang tidak dilunasi Uang Tebusannya sebagaimana tercantum dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan.

&ldquo;Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,&rdquo; bunyi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 11 September 2017 itu.

Dengan pertimbangan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih...

presiden-joko-widodo-teken-pp-pajak-terkait-penghasilan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-presiden-joko-widodo-teken-pp-pajak-terkait-penghasilan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-presiden-joko-widodo-teken-pp-pajak-terkait-penghasilan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-presiden-joko-widodo-teken-pp-pajak-terkait-penghasilan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-presiden-joko-widodo-teken-pp-pajak-terkait-penghasilan.jpg

image-presiden-joko-widodo-teken-pp-pajak-terkait-penghasilan.jpg

Masyarakat saat membayar pajak/Foto: Karna H

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-presiden-joko-widodo-teken-pp-pajak-terkait-penghasilan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-presiden-joko-widodo-teken-pp-pajak-terkait-penghasilan.jpg

Presiden Joko Widodo Teken PP Pajak Terkait Penghasilan

Winnetnews.com - Postingan akun Twiter Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang meminta wajib pajak melaporkan telepon genggam smartphone ke dalam Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak masih menyisakan pro dan kontra. 
 
Namun ada baiknya wajib pajak menengok Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014. Aturan ini mengatur detail bentuk formulir SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan beserta petunjuk pengisiannya.

Bahkan aturan ini juga menyebutkan berbagai jenis harta yang harus dilaporkan ke dalam SPT pajak lengkap dengan nomor kode harta wajib pajak. 
 
Meski begitu, seperti disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, pekan lalu, wajib pajak bisa berpedoman kepada azas materialitas dalam melaporklan harta non kas.

Azas materialitas berarti pelaporan harta dalam SPT memperhitungkan apakah nilai harta tersebut siginifikan atau tidak terhadap total harta wajib pajak. 
 
&ldquo;Pakaian, tas, sepatu atau peralatan rumah tangga, piring, gelas mungkin tidak perlu dilaporkan kecuali yang harganya mahal, meskipun tidak dilarang juga kalau mau dilaporkan semua,&rdquo; ujarnya dikutip dari Kompas.

Namun untuk harta berupa properti, kendaraan bermotor, furniture atau barang elektronik tentunya harus dilaporkan kecuali harganya sangat murah dan tidak memiliki pengaruh besar kepada total harta wajib pajak. 
 
Azas materialitas ini dapat menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk melaporkan harta-harta yang akan dilaporkan atau tidak dilaporkan dalam SPT pajak. Lantas apa saja jenis harta yang bisa dilaporkan di SPT sesuai lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014? 
 
Untuk kas dan Setara Kas antara lain uang tunai, tabungan, giro, deposito piutang, saham, obligasi, reksadana, Instrumen derivatif. 
 
Aset berupa alat transportasi antara lain sepeda, sepeda motor, mobil, kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski. 
 
Perhiasan antara lain logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya), batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya).

Peralatan lain seperti peralatan elektronik, furnitur serta harta tak bergerak &nbsp;lain seperti tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal, tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya), tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya).

Postingan akun Twiter Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang meminta wajib pajak melaporkan telepon genggam smartphone ke dalam Surat Pelaporan Tahunan (SPT) p...

ini-harta-yang-wajib-dilaporkan-di-spt-pajak

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ini-harta-yang-wajib-dilaporkan-di-spt-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ini-harta-yang-wajib-dilaporkan-di-spt-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ini-harta-yang-wajib-dilaporkan-di-spt-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ini-harta-yang-wajib-dilaporkan-di-spt-pajak.jpg

image-ini-harta-yang-wajib-dilaporkan-di-spt-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ini-harta-yang-wajib-dilaporkan-di-spt-pajak.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ini-harta-yang-wajib-dilaporkan-di-spt-pajak.jpg

Ini Harta yang Wajib Dilaporkan di SPT Pajak

winnetnews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan melakukan evaluasi secara detail terlebih dahulu mengenai pajak final bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Di mana Pemerintah dikatakan akan segera menurunkan pajak final dari 1% menjadi 0,25% dari omzet per tahun.

&quot;Kami sedang melakukan evaluasi, nanti kalau sudah siap kami sampaikan,&quot; ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Sementara itu, Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan penurunan pajak final ini dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 dan saat sedang dalam pembahasan.

&quot;Kemenkeu dalam nota keuangan akan melakukan review dan revisi, itu masih didiskusikan. Jadi tunggu saja, prinsipnya adalah membuat UKM bisa lebih tingkat ketaatannya (membayar pajak) lebih baik,&quot; jelas Suahasil.

Suahasil juga mengatakan, sebagai bagian dari perekonomian, Kemenkeu hanya ingin memastikan bahwa ketaatan membayar pajak UKMN lebih baik dari sebelumnya.

&quot;Artinya ada UKM, UKM bagian ekonomi yang cukup besar. Kita ingin mereka bisa klaim kami taat pajak, itu bagaimana caranya. Tentu memasukkan mereka ke dalam sistem pajak. Caranya bagaimana mau dilakukan review, makanya kita tulis di nota keuangan. Bagaimananya sedang dirundingkan, bukan hanya tarif tapi jenis pajaknya, objek pajaknya, harus didetailkan di revisi itu,&quot; tukasnya.

winnetnews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan melakukan evaluasi secara detail terlebih dahulu mengenai pajak final bagi pelaku usaha mi...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hore-pajak-umkm-dipangkas-jadi-025.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hore-pajak-umkm-dipangkas-jadi-025.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hore-pajak-umkm-dipangkas-jadi-025.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hore-pajak-umkm-dipangkas-jadi-025.jpg

image-hore-pajak-umkm-dipangkas-jadi-025.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hore-pajak-umkm-dipangkas-jadi-025.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hore-pajak-umkm-dipangkas-jadi-025.jpg

Hore! Pajak UMKM Dipangkas Jadi 0,25%

WinNetNews.com - Besaran divestasi saham antara perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT. Freeport dengan Pemerintah RI mencapai kesepakatan. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan, jumlahnua mencapai 51 persen yang artinya sesuai dengan permintaan pemerintah.

&quot;Kalau 51 (persen) sudah sepakat. Tinggal nanti caranya segala macam. Ini mau nego final,&quot; kata Jonan di Jakarta, Senin (21/08/2017).

Negosiasi final itu, lanjut Jonan , akan dilakukan bulan Agustus ini juga. Karena ada beberapa hal yang akan dibahas.

&quot;Freeport itu kan nanti rencananya bulan ini kita mau negosiasi final. Terutama yang di bidang perpajakan dan retribusi daerah. Tapi itu porsinya lebih ke Menteri Keuangan,&quot; papar mantan Menteri Perhubungan itu.

Hal lain yang patut dirundingkan adalah PT Freeport harus membangun smelter. Jonan mengatakan, itu tidak ada persoalan. Hanya memang masalah pajak masih perlu dibahas dengan PT. Freeport Indonesia itu.

&quot;Kalau soal divestasi, bangun smelter, saya kira sih prinsipnya sih sudah selesai, enggak ada apa-apa sih. Tinggal tunggu perpajakan saja,&quot; kata Jonan.&nbsp;

Besaran divestasi saham antara perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT. Freeport dengan Pemerintah RI mencapai kesepakatan. Menurut Menteri Energi dan Sumbe...

raih-51-saham-pemerintah-tetap-ingin-pt-freeport-sepakati-ini

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-raih-51-saham-pemerintah-tetap-ingin-pt-freeport-sepakati-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-raih-51-saham-pemerintah-tetap-ingin-pt-freeport-sepakati-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-raih-51-saham-pemerintah-tetap-ingin-pt-freeport-sepakati-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-raih-51-saham-pemerintah-tetap-ingin-pt-freeport-sepakati-ini.jpg

image-raih-51-saham-pemerintah-tetap-ingin-pt-freeport-sepakati-ini.jpg

Menteri ESDM, Ignatius Jonan/Foto: Zool WNN

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-raih-51-saham-pemerintah-tetap-ingin-pt-freeport-sepakati-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-raih-51-saham-pemerintah-tetap-ingin-pt-freeport-sepakati-ini.jpg

Raih 51% Saham, Pemerintah Tetap Ingin PT. Freeport Sepakati Ini

WinNetNews.com &ndash; Kabarnya, sederet nama artis tengah menjadi incaran Dinas Pajak dan Retribusi DKI Jakarta. Mereka ditenggarai memiliki banyak tunggakan pajak. Bukan itu saja, tim Dinas Pajak bahkan sudah berencana mendatangi rumah para artis tersebut dalam dua atau tiga hari ke depan.

Kepala Dinas Pajak dan Retribusi Daerah DKI, Edi Sumantri, membenarkan hal tersebut. Tim tersebut akan dikawal oleh personel Ditlantas Polda Metro Jaya saat mendatangi rumah para artis tersebut.

&quot;Iya memang akan kami lakukan itu dalam waktu dekat ini,&quot; kata Edi seperti dikutip dari Wartakotalive.com, Minggu (20/08/2017).

Edi juga mengatakan, pihaknya sudah punya sederet nama artis penunggak pajak yang menjadi target operasi. Para artis itu dipastikan tak akan bisa mengelak saat petugas tiba karena petugas akan datang pada pagi buta saat para artis baru mau memulai aktivitasnya.

Tapi kemudian, tegasnya, yang penting para artis itu tak akan mampu mengelak karena Dinas Pajak sudah menghitung kesanggupan para artis tersebut dengan hasil semua yang menunggak dinilai mampu membayar pajak. Apalagi beberapa waktu lalu salah satu artis yang diincar sempat menunjukkan ke publik besaran uang di rekeningnya yang mencapai puluhan miliar.

Berdasarkan informasi, dari deretan artis yang diincar, tiga di antaranya masuk dalam daftar tujuh artis terkaya versi majalah Forbes 2017. Mereka sebagian besar menunggak pembayaran pajak kendaraan mewahnya.

WinNetNews.com – Kabarnya, sederet nama artis tengah menjadi incaran Dinas Pajak dan Retribusi DKI Jakarta. Mereka ditenggarai memiliki banyak tunggakan p...

ssstttsederet-artis-ini-dikabarkan-mau-kena-gerebek-aparat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ssstttsederet-artis-ini-dikabarkan-mau-kena-gerebek-aparat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ssstttsederet-artis-ini-dikabarkan-mau-kena-gerebek-aparat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ssstttsederet-artis-ini-dikabarkan-mau-kena-gerebek-aparat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ssstttsederet-artis-ini-dikabarkan-mau-kena-gerebek-aparat.jpg

image-ssstttsederet-artis-ini-dikabarkan-mau-kena-gerebek-aparat.jpg

Ilustrasi pajak kendaraan bermotor/Foto: Zool WNN

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ssstttsederet-artis-ini-dikabarkan-mau-kena-gerebek-aparat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ssstttsederet-artis-ini-dikabarkan-mau-kena-gerebek-aparat.jpg

Sssttt..Sederet Artis Ini Dikabarkan Mau Kena Gerebek Aparat

WinNetNews.com - Mengakomodir para wajib pajak kendaraan bermotor yang akhirnya bertambah banyak, maka jam Operasional Samsat ditambah. Pelayanan yang biasanya dari Senin hingga Jumat buka hingga Pukul 16.00 kini jadi sampai pukul 18.00, bertambah dua jam. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Halim Pagarra mengatakan, perpanjangan waktu itu dimulai sejak Rabu (16/08/2017) hingga Kamis (31/08/2107)&nbsp;

&ldquo;Ini kesepakatan kami (Ditlantas) dengan Dinas Pajak, Bank DKI, dan Jasa Raharja. Dan sudah mulai berlaku hingga akhir Agustus, dan berlaku mulai Senin-Jum&rsquo;at jam pelayanan bertambah dua jam,&rdquo; ujar Kombes Pol Drs Halim Pagarra kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/08/2017).

Halim Pagarra menambahkan, untuk pelayanan hari Sabtu, Samsat akan buka hingga pukul 16.00. Dimana biasanya pada Sabtu buka hingga Pukul 14.00.

&ldquo;Untuk hari Sabtu, pelayanan menjadi lebih lama 4 jam dari sebelumnya. Biasanya hanya sampai pukul 12.00 di hari Sabtu, berubah jadi sampai pukul 16.00,&rdquo; tuturnya.

Bukan itu saja, jika animo masyarakat terus mengalami peningkatan maka penambahan jam operasional Samsat akan diperpanjang bahkan dibuat permanen.

&ldquo;Jika semakin tinggi minat masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan terus lanjut,&rdquo; ungkapnya.

Sementara itu, Kasubdit Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji mengimbau kepada warga Jakarta untuk bijak dan memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya, sebelum berakhirnya program pemutihan denda Pajak dan denda Administrasi BBN II.

&ldquo;Masyarakat sebaiknya datang lebih awal jangan sampai diakhir program baru mengurus karena nanti akan terjadi penumpukan. Manfaatkan waktu yang tersisa ini dengan baik,&rdquo; ujar Sumardji.

Program penghapusan denda pajak kendaraan dan bea administrasi BBN ini merupakan sinergi tim pembina Samsat yang terdiri dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, PT Jasa Raharja (Persero) DKI Jakarta, serta dukungan dari Bank DKI dan Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta.

Mengakomodir para wajib pajak kendaraan bermotor yang akhirnya bertambah banyak, maka jam Operasional Samsat ditambah. Pelayanan yang biasanya dari Senin hingga...

fasilitasi-pembayaran-pemutihan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-kantor-samsat-buka-lebih-lama

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-fasilitasi-pembayaran-pemutihan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-kantor-samsat-buka-lebih-lama.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-fasilitasi-pembayaran-pemutihan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-kantor-samsat-buka-lebih-lama.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-fasilitasi-pembayaran-pemutihan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-kantor-samsat-buka-lebih-lama.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-fasilitasi-pembayaran-pemutihan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-kantor-samsat-buka-lebih-lama.jpg

image-fasilitasi-pembayaran-pemutihan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-kantor-samsat-buka-lebih-lama.jpg

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Halim Pagarra/Foto: Zool WNN

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-fasilitasi-pembayaran-pemutihan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-kantor-samsat-buka-lebih-lama.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-fasilitasi-pembayaran-pemutihan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-kantor-samsat-buka-lebih-lama.jpg

Fasilitasi Pembayaran Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Kantor Samsat Buka Lebih Lama

WinNetNews.com - Cristiano Ronaldo kali ini membuat kecewa 215 orang. Mereka adalah awak media yang sudah lama menunggu bintang Real Madrid yang langsung meninggalkan pengadilan tanpa memberikan keterangan apa-apa. Ronaldo datang ke pengadilan Madrid pada Senin (31/7/2017). Penyerang berusia 32 tahun ini memberikan keterangan terkait dugaan penggelapan pajak yang ditudukan kepadanya.Rencananya, Ronaldo dijadwalkan akan memberikan keterangan pers pada pukul 13.00 waktu setempat. Setelah beberapa lama, Ronaldo ternyata langsung meninggalkan lokasi tempat jurnalis berkumpul. Dia menolak memberikan keterangan pers.Inaki Torres dari Gestifute, agen yang menaungi Cristiano Ronaldo, yang justru menjelaskan kepada awak media yang telah lama menunggu. Pihaknya berjanji akan memberikan keterangan secepat mungkin.Seorang jurnalis dari BBC, Richard Conway, melalui akun twitter-nya @richard_conway mengunggah foto dengan keterangan bahwa awak media merasa kecewa dengan sikap Ronaldo yang menolak memberikan pernyataan meskipun mimbar telah disiapkan.Dia juga mengungkapkan apa yang disampaikan Ronaldo saat persidangan. Menurutnya, Ronaldo tidak pernah memiliki niat menghindari kewajiban membayar pajak.<img alt="" src="/uploads/images/Ronaldo.jpg" style="height:816px; width:662px" />

Cristiano Ronaldo kali ini membuat kecewa 215 orang. Mereka adalah awak media yang sudah lama menunggu bintang Real Madrid yang langsung meninggalkan pengadilan...

ada-215-orang-kecewa-dengan-cristiano-ronaldo

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ada-215-orang-kecewa-dengan-cristiano-ronaldo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ada-215-orang-kecewa-dengan-cristiano-ronaldo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ada-215-orang-kecewa-dengan-cristiano-ronaldo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ada-215-orang-kecewa-dengan-cristiano-ronaldo.jpg

image-ada-215-orang-kecewa-dengan-cristiano-ronaldo.jpg

Sekitar 215 orang yang dikecewakan Cristiano Ronaldo/Twitter

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ada-215-orang-kecewa-dengan-cristiano-ronaldo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ada-215-orang-kecewa-dengan-cristiano-ronaldo.jpg

Ada 215 Orang Kecewa dengan Cristiano Ronaldo

WinNetNews.com - Setelah melalui pertimbangan, akhirnya pemerintah menurunkan target penerimaan pajak hanya sebesar Rp. 1.450 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Sebelumnya, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.498,9 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Target ini, oleh Menteri Koordinator Perekononian, Darmin Nasution, dianggap terlalu tinggi. Meski demikian, Darmin mengungkapkan alasan target-target penerimaan pajak dari pemerintah itu.&quot;Karena pemerintah tidak ingin APBN itu jadi risiko di dalam penilaian market dunia internasional,&quot; ungkap Darmin dikutip dari keterangan resmi, Selasa (11/07/2017).Seperti diketahui pemerintah Indonesia telah meraih peringkat layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat terkemuka internasional yakni S&amp;P, Fitch Ratings dan Moody&#39;s. Predikat itu diberikan lantaran pemerintah dianggap mampu meningkatkan kehati-hatian fiskal termasuk kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kredibel.Darmin mengatakan, penurunan target perpajakan adalah upaya pemerintah mengembalikan APBN menjadi lebih realistis. Hal itu menyusul realisasi penerimaan pajak semester I-2017 yang hanya Rp. 571,9 triliun atau 38,2 persen dari total target di APBN 2017.&quot;Bayangkan kalau kita tidak turunkan Rp 50 triliun itu. Orang (Investor) juga bisa hitung (tidak capai target). Ini risiko ini. Itu lebih buruk dampaknya jadi kita buka (koreksi) saja,&quot; kata Darmin.

Setelah melalui pertimbangan, akhirnya pemerintah menurunkan target penerimaan pajak hanya sebesar Rp. 1.450 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanj...

penurunan-target-penerimaan-pajak-pemerintah-tak-ingin-ambil-resiko

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-penurunan-target-penerimaan-pajak-pemerintah-tak-ingin-ambil-resiko.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-penurunan-target-penerimaan-pajak-pemerintah-tak-ingin-ambil-resiko.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-penurunan-target-penerimaan-pajak-pemerintah-tak-ingin-ambil-resiko.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-penurunan-target-penerimaan-pajak-pemerintah-tak-ingin-ambil-resiko.jpg

image-penurunan-target-penerimaan-pajak-pemerintah-tak-ingin-ambil-resiko.jpg

Menko Perekonomian, Darmin Nasution/Foto: Zool WNN

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-penurunan-target-penerimaan-pajak-pemerintah-tak-ingin-ambil-resiko.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-penurunan-target-penerimaan-pajak-pemerintah-tak-ingin-ambil-resiko.jpg

Penurunan Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Tak Ingin Ambil Resiko

WinNetNews.com - Dianggap berpotensi mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di tanah air, revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diminta untuk dihentikan. Permintaan itu datang dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)&quot;Ada beberapa poin dari usulan pemerintah yang perlu dicermati di revisi UU KUP, yang bila tidak dipertimbangkan dengan matang akan sangat mengganggu bagi dunia usaha,&quot; ungkap Ketua Bidang Keuangan Hipmi, Irfan Anwar di Jakarta, Sabtu (01/07/2017).Menurut Irfan, seperti dikutip dari keterangan resmi, sejumlah materi revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan bakal menjadi semacam disinsentif bagi dunia usaha, seperti pada pasal 109 dimana hampir semua kesalahan dapat dikenai sanksi pidana seperti tidak punya NPWP/PKP atau melaporkan SPT dengan tidak benar/lengkap. Dia juga berpendapat bahwa kesalahan yang bersifat ringan atau kealpaan atau tergolong dalam tindak pidana ringan, sebaiknya tidak dipidana penjara, tapi cukup dengan sanksi administratif saja.Meski demikian, di sisi lain, lanjutnya, bila dalam pelaporan tersebut kesalahan datangnya dari pihak staf perpajakan, tidak ada sanksi yang dikenakan. Usulan krusial lainnya, ungkapnya, pada pasal 95 ada usulan dilakukan &quot;spinoff&quot; Dirjen Pajak menjadi lembaga di bawah Presiden secara langsung.&quot;Perumusan kebijakan perpajakan, penyelenggaraan administrasi perpajakan, serta penghimpunan pajak, untuk saat ini sebaiknya tetap oleh menteri di bidang keuangan sebagaimana yang berjalan sekarang,&quot; usulnya.Irfan menyebutkan bahwa hal itu penting untuk memastikan kontrol menjaga batas defisit dan tidak menimbulkan lembaga &quot;superbody&quot; baru yang mengkhawatirkan dunia usaha.Ia juga menyatakan, ada sekitar 13 pasal usulan Kementerian Keuangan yang sangat krusial bagi dunia usaha. Tapi secara umum hanya ada dua semangat yang terdapat dalam 13 pasal revisi tersebut.Pertama, paparnya, ada semangat yang kuat dari negara untuk mempidanakan wajib pajak dan kedua penguatan dirjen pajak, sehingga lembaga perpajakan dapat membuat aturan, juklak-juklak secara sepihak, sehingga mempersulit dunia usaha. Dia mencemaskan semangat itu akan kontraproduktif dengan semangat pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.&quot;Yang kita inginkan bagaimana pajak dapat menjadi insentif sehingga dana-dana itu masuk ke sistem perekonomian kita,&quot; papar Irfan Anwar.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar modernisasi teknologi sistem perpajakan dapat menyederhanakan sistem data perpajakan.&quot;Saya minta kita fokus membicarakan modernisasi teknologi perpajakan, agar kita tidak terjebak hanya membicarakan isu teknologi semata tapi juga bisa membangun sebuah sistem data perpajakan yang lebih handal, yang lebih terintegrasi dan sederhana, yang terlampau rumit atau bahkan berbelit-belit,&quot; kata Presiden saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (20/06/2017).Selain sederhana, sistem teknologi perpajakan itu juga dinilai memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak dan bisa dijamin keamanannya.

Dianggap berpotensi mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di tanah air, revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diminta untuk dihentik...

revisi-undang-undang-terkait-pajak-dianggap-bakal-ganggu-investasi-dan-dunia-usaha

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-revisi-undang-undang-terkait-pajak-dianggap-bakal-ganggu-investasi-dan-dunia-usaha.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-revisi-undang-undang-terkait-pajak-dianggap-bakal-ganggu-investasi-dan-dunia-usaha.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-revisi-undang-undang-terkait-pajak-dianggap-bakal-ganggu-investasi-dan-dunia-usaha.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-revisi-undang-undang-terkait-pajak-dianggap-bakal-ganggu-investasi-dan-dunia-usaha.jpg

image-revisi-undang-undang-terkait-pajak-dianggap-bakal-ganggu-investasi-dan-dunia-usaha.jpg

Ketua Bidang Keuangan Hipmi, Irfan Anwar/Dokumen Pribadi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-revisi-undang-undang-terkait-pajak-dianggap-bakal-ganggu-investasi-dan-dunia-usaha.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-revisi-undang-undang-terkait-pajak-dianggap-bakal-ganggu-investasi-dan-dunia-usaha.jpg

PAJAK

Penerimaan Pajak Menurun, Sri Mulyani Salahkan PSBB

Kemenhub Tegaskan Tak Ada Rencana Pungut Pajak Sepeda

Viral Struk Makan Total dan Pajaknya Capai Ratusan Juta

Latest News

Wow! Cina Selundupkan Barang Ilegal Capai Rp 6,4 Triliun

Wagub DKI Sebut 40 Persen Kendaraan Bermotor Nunggak Pajak

Aturan Baru Pajak Dinilai Merugikan Pihak Ini...

Marcelo dan Modric Tersandung Masalah Pajak

Di Depan Anak Yatim Piatu, Anies Bicara Soal Pajak

Smartphone Masuk Laporan SPT Pajak? Begini Penjelasan Menkeu

Presiden Joko Widodo Teken PP Pajak Terkait Penghasilan

Ini Harta yang Wajib Dilaporkan di SPT Pajak

Hore! Pajak UMKM Dipangkas Jadi 0,25%

Raih 51% Saham, Pemerintah Tetap Ingin PT. Freeport Sepakati Ini

Sssttt..Sederet Artis Ini Dikabarkan Mau Kena Gerebek Aparat

Fasilitasi Pembayaran Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Kantor Samsat Buka Lebih Lama

Ada 215 Orang Kecewa dengan Cristiano Ronaldo

Penurunan Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Tak Ingin Ambil Resiko

Revisi Undang-undang Terkait Pajak, Dianggap Bakal Ganggu Investasi dan Dunia Usaha

Jangan Kaget Jika Perazia STNK Nanti Berseragam Dispenda

Raffi Ahmad: “Mahluk Astral” itu Bernama Pajak

Dirjen Pajak Catat Total Pajak Sampai Akhir Februari Capai Rp 134,6 triliun

Aparat Segera Razia Mobil Mewah

Menkeu Sri Mulyani: Jelang Tutup Tahun, Tagih Janji Otoritas Pajak

Menkeu Sri Mulyani: Bakal Genjot Pajak Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Alasan Kenapa Harga Moge (Motor Gede) Mahal Banget di Indonesia!

Menkominfo: Pemerintah Akan Blokir Google Jika Tidak Bayar Pajak

Raja Arab Saudi Potong Gaji Menteri 20 Persen

Penyaluran Kredit Bank Naik

Tak Hanya Indonesia, Semua Negara Punya Masalah yang Sama Soal Pajak Google

Tax Amnesty, Dorong Penguatan Rupiah